Makalah Kepailitan dan Utang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kepailitan  dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sesuatu yang diatur dalam undang-udang tersendiri  yang mengatur hal yang  berkaitan dengan kepilitan dan penundaan kewajiban dalam pembayaran utang. Tak jarang kalau suatu usaha itu bisa mengalami pailit atau bangkrut karena tidak mencapai dengan planning yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi wajar kalu perlu usaha mengalami kepailitan dan menunda pembayaran utang tersebut. Ada beberapa asas yang mendasari undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diantaranya asas keseimbangan dimana dalam asas ini menjelaskan disatu phak dapat ketentuan yan dapat mencegah  terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan  oleh debitor yang tidak jujur , sehingga pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oeh keditor yang tidak beritikad baik. Yang kedua asas kelangsungan usaha  yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Selanjutnya asas keadilan untuk kewenangan, dan yang terakhir asas integrasi  dimana asas ini merupakan system hukum formil dan hukum materiilnya  merupakan satu kesatuan yang utuh  dari system hukum perdata dan hukum acara perdata  nasional.

Salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang sebelum tahun 1998  kepailitan diatur dalam Faillisement Verordening Stb. Tahun 1905 No. 217 yo Stb. Tahun 1906 No. 348, tetapi sejak tahun 1998 kepailitan diatur dengan Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 tahun 1998 tentang kepailitan, kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, diperbaharui dengan  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1.2   Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini  adalah sebagai baik : 

1.2.1    Apa  pengertian pailit ?

1.2.2    Pihak –pihak mana saja  yang dapat mengajukan kepailitan ?

1.2.3    Bagaimana  keputusan pailit dan akibat hukumnya ?

1.2.4    Pihak-pihak  mana saja yang terkait dalam pengurusan harta pailit ?

1.2.5    Apa itu  penundaan kewajiban pembayaran utang ?

1.2.6    Bagaimana  pencocokan ( verifikasi ) piutang ?

1.2.7    Apa  yang dimaksud perdamaian ( accord )  ?

1.2.8     Bagaiman proses permohonanan peninjauan kembali ?

1.3  Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatann makalah ini adalah :

Untuk mengetahui dan memahami serta menjawab apa-apa yang menjadi pokok  permasalahan yang di bahas oleh pemakalah mulai dari pengertian pailt,  pihak-pihak yang dapat mngajukan pailit, keputusan pailit dan akibat hukumnya, pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan pailit, tetang penundaan kewajiban  pembayaran utang verfiikasi piutang, perdamaian dan proses peninjauan kembali.

1.4  Manfaat

1.4.1        Adapun mmanfaat dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai brikut : Bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan tersendiri ketika dalam            proses pembuatan makalah ini.

1.4.2        Bagi pembaca sebagai salah satu sumber referensi bagi pembuatan makalah-makalah selanjutnya yang berkaitan dengan PAILIT dan PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Pailit

            Pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Distionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan  tertentu yang cendrung mengelabui pihak kreditornya. Sementara itu, dalam pasal 1 butir 1, kepalitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagai mana diatur dalam Undang-undang.[1]

            Pasal 1 butir 4 debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini kurator, merupakan balai harta peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.

            Dalam pasal 1 butir 7 yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dalam mata uang indonesia maupum mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, timbul karna perjanjian atau Undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila ia tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitor.[2]

Maksud dan Tujuan UUK-PKPU

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;

 2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

2.2 Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan      

Adapun syarat-syarat  yang dapat mengajukan permohonan kepailitan berdasarkan pasal 2 adaalah sebagi berikut

1.      Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan dengan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonanya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya

2.      Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit  dengan alasan unutk kepentingan umum.  Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalh kepentinagn bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas, misalnya

a.       Debitor melarikan diri

b.      Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan

c.       Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain

d.      Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dari dana masyarakat luas

e.       Debitor tidak beritikat baik  atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah  utang piutang yang telah jatuh tempo

f.       Dalam hal lainya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

3.      Debitor adalah bank maka permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan bank Indonesia

4.      Debitor adalah perusahaan Efek, Bursa efek, lembaga keliling dan lembaga penjaminan yang dapat diajukan oleh badan pengawas pasar modal

5.      Debitor adalah perusahaan Asuransi, perusahaan Reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pernyataan pailit sepenuhnya ada pada menteri keuangan[3]

2.3  Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya

            Dalam pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dengan demikian, demi hukum debitor telah kehilangan haknya  untuk menguasai dan mengurus kekayaanya yang termasuk daalm harta pailit. Apabila debitor adalah perseroan terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabakan berkurangnya harta pailit maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit adalah wewenang kurator. Putusan dihitung sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan. Sejak pukul 00:00 waktu setempat[4]

            Debitor demi hikum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaanya dan termasuk dalam harta pailit,  sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan namun, ketentuan pasal 21 diatas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagai berikut.

1.      Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaanya, perlengkapanya, alat-alat medis yang digunakan unutk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang digunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bagian makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat ditempat itu.

2.      Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaanya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas

3.      Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelksanaan pengadilan  terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketiak dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.

Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi ha[us dan jika diperlukan oleh hakim pengawas harus memerintahkan pencoretanya dan apabila debitor sedang dalam penahanan (Gijzeling) harus dilepaskan seketika setelah putusan paolit diucapkan .

2.4  Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pengurusan Harta Pailit

             Dalam penguasaan dan pengurusan yang terlibat tidak hanya kurator, tetapi masih terdapat  pihak-pihak lain diantaranya

1. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit
2. Kurator bertugas melakukan pegurusan atau pemberesan harta pailit

Dalam pasal 70 kurator dapat dilakukan oleh

1. Balai harta peninggalan (BHP)
2. Kurator lain, sebagai berikut

1.      Orang perseorang yang berdomisili di indonesia memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit

2.      Terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan

     3. Panitia kreditor dalam putusan pailit atau penetapan pengadilan dapat membentuk panitia kreditor, yang terdiri dari tiga orang yang sipilih  dari kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diferifikasi, dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator.[5]

            Dalam rapat kreditor hakim pengawas bertindak sebagai ketua sedangkan kurator wajib hadir dalam rapat kreditor. Rapat kreditor,  seperti rapat verifilasi, rapat membicarakan akur (accord) rapat luar biasa dan rapat pemberesan harta pailit.

2.5  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

            Dalam pasal 222, penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih  dari 1 kreditor. Sementara itu,  penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih , dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagaian atau seluruh utang kepada kreditor.

            Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ahrus diajukan kepada pengadilan niaga dengan ditanda tangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Dalam permohonan tersebut,  harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor dan serta surat bukti secukupnya.

            Namun, pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap  berikut perpanjanganya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan

a)      Persetujuan dari ½  jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian  dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kerditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

b)      Persetujuan lebih dari jumlah setengah krediotr tetang hak suara kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusial, hak tanggungan, hipotik dan guna atas kebendaan lainya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluurh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut

Sementara itu, pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila

a.       Permohonan penundaan kewajiban pemnbayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banya kreditor

b.      Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit ½  bagian dari seluruh tagihan yang diakui

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas 1 atau lebih kreditor atau atas prakarsa pengadilan, dalam hal

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad buruk  dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya
2. Debitor telah merugi  atau telah mencoba merugikan kreditornya
3. Debitor melkukan pelanggaran dalam pasal 240
4. Debitor lalai melkasanakan tindakan-tindakan yang wajibkan kepadanya oleh pengadilan pada  saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang di berikan atau lalai melaksanakan  tindakan-tindaka yang disaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor
5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutnkannya penundaan kewajiban terhadap  kereditor pada waktunya

2.6  Pencocokan ( Verifikasi ) Piutang

Pencocokan piutang merupakan  salah satu kegiatan yang penting dalam proses  kepailitan karna dengan kecocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan perntaan pailit mempunyai kekuatan hukum tetepa. Akim [engawas adapat menentapkan

1.       Batas akhir pengajuan tagihan

2.      Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuia dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan

3.      Hari, tanggal. Waktu dan tempat rapat kereditor  untuk melakukan pencocokan utang.[6]

Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokan antara perhitungan perhitunagn yang dimaksudkan dengan catatan- catatan dan keterangan keterangan bahwa debitor telah pailit

Setelah itu, kurator harus membuat daftar piutang dnegan meilah-milah antara piutang yang disetujui dan dibantah salinan daftar piutang tersebut diatas harus diletakan dikantor kurator selama 7 hari sebelum rapat pencocokan piutang agar dapat dilihat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Debitor wajib hadir sendirian dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas  mengenai sebab-musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.

2.7  Perdamaian ( Accord )

            Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian , kepada para krediturnya. Namun, apabila debitor pailit mengajukan rencana perdamaian, batas waktunya paling lambat delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakan di kepaniteraan  pengadilan agar dapat dilihat dengan Cuma-Cuma oleh setiap orang yang berkepentingan. Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera di ambil keputusan setelah selesainya pencocokan piutang.

Namun, apabila rencana perdamaian telah diajukan kepanitera, hakim pengawas harus menentukan :

1. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus
2. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang di usulkan akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas

Dengan demikian rencana pengadilan diterima apabila disetujui atau disepakati dalam rapat kreditor oleh dari ½ jumlah kreditor  kongruen yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau untuk sementara  diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang yang kongruen yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkruen atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

            Sementara itu, pengadilan berkewajiban menolak pengesahan pedamaian apabila

1. Harta debitor termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaiaan
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
3. Perdamaiaan itu dicapai karna penipuan atau persekongkokolan dengan satu atau lebih kreditor atau karna pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini[7]

Dengan demikian, perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan dengan tidak ada penguacalian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak dalam hal ini, perdamaiaan atau pengesahan jika ditolak debitor pailit tidak dapat lagi menaearkan perdamaian.

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi diantara para kreditor (insolvensi) dengan cara

1. Jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapatkan pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi diantara mereka secara pukul rata adalah pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing
2. Jika telah dilakukan sebagian kepada kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentasi yang telah disepakati dalam perdamaian
3. Kreditor lama dan kreditor baru berhak memperolah pembayaran secara pukul rata atau sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada no  2 sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui
4. Kreditor lama yang telah memperolah pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya

2.8  Permohonana Peninjauan Kembali

Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kakuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. Permohonana peninajauan kembali dapat diajukan apabila

1. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dipengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan
2. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata[8]

  

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Dari uraian-uraian pada bab pembahasan maka penuis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab dari pokok rumusan masalah yang ada yaitu : Pailit atau bangkrut menurut Black’s Law Distionary adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan  tertentu yang cendrung mengelabui pihak kreditornya. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Kepailitan            Debitor, Kejaksaan, debitor adalah bank, debitor adalah perusahaan Efek, Bursa efek, lembaga keliling dan ,debitor adalah perusahaan Asuransi, perusahaan Reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik maka permohonan pernyataan pailit sepenuhnya ada pada menteri keuangan. Keputusan Pailit dan Akibat Hukumnya Dalam pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan dengan demikian, demi hukum debitor telah kehilangan haknya  untuk menguasai dan mengurus kekayaanya yang termasuk daalm harta pailit. Putusan dihitung sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan. Sejak pukul 00:00 waktu setempat.Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pengurusan Harta Pailit  yaitu Hakim pengawas, Kurator, balai harta peninggalan (BHP), Kurator lain,  Panitia kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam pasal 222, penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih  dari 1 kreditor. Pencocokan          (Verifikasi ) Piutang Pencocokan piutang merupakan  salah satu kegiatan yang penting dalam proses  kepailitan karna dengan kecocokan piutang inilah nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor, dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan perntaan pailit mempunyai kekuatan hukum tetepa. hakim pengawas adapat menentapkan Batas akhir pengajuan tagihan, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuia dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, Hari, tanggal. Waktu dan tempat rapat kereditor  untuk melakukan pencocokan utang. Perdamaian ( Accord ) Debitor pailit berhak untuk menawarkan rencana perdamaian , kepada para krediturnya. Permohonana Peninjauan Kembali Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kakuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada mahkamah agung. Permohonana peninajauan kembali dapat diajukan apabila : Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa dipengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan, dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

3.2    Saran-saran

Ada beberapa pokok pikiran yang penulis pandang layak untuk dijadikan saran bagi pembaca :

1.      Setelah kita mempelajari teori tentang kepailitan kita tahu pailit merupakan dapat diartikan bangkrut, jadi merupakan risiko  akhir dalam usaha yang dilakukan oleh pegusaha. Oleh karena itu bagi penguasa sebelun melakukan usaha harus benar-benar di adakan planning yang tepat.

2.       Antisipasi terdahulu sebelum melakukan pinjaman, apakah usaha yang kita lakukan akan berhasil atau malah menjadi pailit sehingga dapat menjadi utag dan kalau sudah menjadi utang tentu saja kita harus  dan berkewajiban membayar utang tersebut.

---

[1] Sari,Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong.2008.Hukum dalam Ekonomi.Jakarta:Grasindo.hal.185.

[2] Ibid.hal.185.

[3] Ibid.hal.185.

[4] Ibid.hal.188.

[5]Ibid.hal.190.

[6] Ibid.hal.194.

[7] Ibid.hal.195.

[8] Ibid.hal.197.