Filsafat Hukum Islam Hak Minoritas dan Mayoritas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap negara kita yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam jenis ras, suku, agama, kebudayaan, dll, hal itu yang menjadikan indonesia sebagai negara yang memiliki kemultikulturan di masyarakatnya. Hal itu menjadikan indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi, hal itu tentunya menjadi keunggulan tersendiri untuk negara kita.

            Tetapi di dalam kemultikulturan tersebut menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif, dampak negatif dari kemultikultura tersebut antara lain menimbulkan rentan teradap konflik, selain itu juga tentunya akan menimbulkan berbagai kelas-kelas sosial, dan golongan mayoritas maupun minoritas. Hal tersebut tentu menjadi masalah tersendiri untuk bangsa kita, keadilan benar-benar harus bisa ditegakan dengan sebenar-benarnya jika menyangkut masalah kaum mayoritas dan minoritas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi hak kaum minoritas ?

2. Apa saja masalah yang menyebabkan terjanjinya kesenjangan hak minoritas dan mayoritas?

3. Apa saja hukum atau pasal yang mengatur tentang hak minoritas ?

C. Tujuan Rumusan Masalah

     1. Mengetahui hak minoritas

2. Mengetahui jalan keluar dari suatu masalah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan hak

3. Mengetahui apa saja pasal yang mengatur tentang hak minoritas

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Minoritas

       Dalam kamus Bahasa Indonesia, minoritas dapat diartikan sebagai “Golongan sosialyang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golonganlain di suatu masyarakat dankarena itu didiskriminasikan oleh golongan itu”.2 Versi lain dalam “Kamus Inglish-Indonesia Dictionary”, bahwaistilah minoritas berasal dari kata “minority”,yang berarti “golongan kecil” ataupun “laporan dari golongan kecil”.3Daripengertian di atas, dapat dipahami bahwa minoritas adalah kelompok, penduduk, dan masyarakat ataugolongan sosialyang lebih kecilataupun lebih sedikit jumlah masyarakatnya atau jumlah goongan sosialnya daripada jumlah kelompok yang besar ataulebih banyak

Hak minoritas adalah sejumlah wewenang dan hal-hal yang seharusnya bisa diterima dan dinikmati, kepada sekelompok kecil orang dalam suatu etnis, perkumpulan, perhimpunan, organisasi, lembaga, atau bahkan negara dengan kelompok besar atau kelompok mayoritas dilingkungannya.

Menurut Parsudi Suparlan, kelompok minoritas merupakan orang-orang yang diperlakukan secara diskriminatif dalam masyarakat karena ciri fisik tubuh atau asal-usul keturunannya atau kebudayaannya berbeda. Mereka tidak hanya diperlakukan sebagai orang luar dalam masyarakat tempat hidup mereka,namun juga menempati posisi yang tidak menguntungkan, karena mereka tidak memperoleh akses terhadap sosial, ekonomi, dan politik.

Pengertian hak minoritas selalu dikaitkan dengan jumlah yang lebih kecil dibanding angka lawan yang lebih besar. Dalam pemahaman demokrasi, hak minoritas bisa disebut sebagai situasi dimana hak-hak kelompok yang lebih kecil seharusnya menjadi perhatian untuk dilindungi oleh kelompok mayoritas.

Terdapat empat hal menurut Hikmat Budiman, yang merupakan persoalan yang mengkhawatirkan. Pertama, batasan tentang minoritas sangat tergantung pada jumlah numeriknya. Kedua minoritas mengandaikan posisinya berada ada posisi yang tidak dominan, sementara isilah “dominan” itu sendiri tidak didfinisikan secara spesifik. Ketiga menjadi minoritas berarti terdapatnyan perbedaan yang cukup spesifik dari segi etnik, agama, dan bahasa. Keempat, menjadi minoritas mengharuskan orang atau kelompok untuk memiliki solidaritas terhadap kultur, tradisi, agama, dan bahasa serta, membagi keinginan untuk meraih persamaan hukum dihadapan populasi yang lain.

B. Pengertian mayoritas

Sedangkan pengertian mayoritas adalah “Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri-ciri khas tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain, yang tidak memperhatikan ciri-ciri itu”.4 Dengan demikian, mayoritas mengandung arti kebalikan dari kata minoritas yaitu golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan golongan lain di suatu masyarakat

C. Ciri-ciri kaum minoritas

Berikut ini ciri-ciri kelompok minoritas: 1. Mereka yang ditekan atau yang dihalangi oleh kelompok mayoritas sebagai hasil dari perkembangan kekuasaan yang berbeda, minoritas adalah kelompok yang selalu tidak beruntung daripada kelompok mayoritas. 2. Mereka dibedakan secara fisik atau budaya dari kelompokmayoritas yang dominan. Mereka dibiarkan hidup di tempat tertentu karena kurang daya tariknya. Kelompok sosial yang disebut minoritas adalah pengelompokan sejumlah orang yang merasa atau mempunyai pengalaman tentang ketidakmampuan dalam beragam aspek. Karena ketidakmampuan itu, mereka diprasangkai, didiskriminasi, disegresasi, atau mengalami kombinasi dari faktor-faktor tersebutdan kemudian diperlakukan secara tidak sederajat oleh kelompok lain. 4. Kelompok minoritas terbentuk oleh suatu pengalaman tentang karakteristik khusus yang dipertukarkan khusus oleh para anggotanya, misalnya karakteristik fisik atau budaya atau keduanya, sehingga oleh kelompok dominan mereka dianggap mempunyai harga diri yang rendah.

D. Hak Minoritas

Hak minoritas erat kaitannya dengan hak asasi manusia, oleh karena itu hal-hal yang  kedalam hak asas manusia antara lain:

1.      Hak asasi pribadi / personal Right

Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat

Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat

Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan

Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing

2.   Hak asasi politik / Political Righ

Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan

Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan

Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya

Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

3.    Hak azasi hukum / Legal Equality Right

Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / PNS

Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4.    Hak azasi Ekonomi / Property Rigths

Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli

Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak

Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll

Hak kebebasan untuk memiliki susuatu

Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

5.    Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights

Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan

Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.

Hak Asasi Sosial Budaya / Social Culture Right

Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan

Hak mendapatkan pengajaran

Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

Indonesia merupakan negara yang heterogen dilihat dari etnis, kultur maupun agamanya. Dengan keadaan ini hak minoritas merupakan hal yang penting bagi yang menghargai kebebasan manusia. Tidak akan ada negara yang demokrasi jika tidak menghargai, menghormati, mengakui dan menerapkan hak-hak minoritas. Kebutuhan untuk memelindungi hak-hak minoritas sangat berhubungan dengan campur tangan pemerintah.

[1]

E. Problem Multikultralisme di Indonesia

Berdasarakan letak geografis, demografi, sejarah bahkan sampai kemajuan sosial ekonomi di Indonesia dapat memicu problem multicultural di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1.Keberagaman Identitas Budaya Daerah

Keberagaman identitas budaya daerah selain menjadi dasar terbentuknya multikulturalisme di Indonesia juga menjadi pemicu yang cukup kuat untuk terjadinya konflik dalam  multikulturalisme di Indonesia. Masalah ini muncul karena kurangnya komunikasi dan pemahaman antar daerah. Sebagai contoh adalah adanya kasus antara kaum Suni dan kau Siah yang terjadi di wilayah Sampang Madura.

Dalam mengatasi hal tersebut,  pertama diperlukan suatu manajemen konflik, agar potensi konflik dapat diketahui secara dini untuk menentukan pemecahan dalam konflik tersebut, kedua, adanya pendidikan multicultural, dimana melalui pendidikan multicultural masyarkat mampu memahami dan berkomunikasi dengan masyarakat lain yang berbeda kebudayaannya.

2.Pergeseran Kekuasaan dari Pusat ke Daerah

Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Ketika sesuatu hal bersentuhan dengan kekuasaan, maka berbagai hal dapat dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan ataupun melanggengkan kekuasaan itu termasuk isu kedaerahan.

3.Kurang Kokohnya Nasionalisme

Keberagaman budaya ini membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh perbedaan di negeri ini. Semakin tingginya sentiment antar masyarakat yang berbeda budaya dalam negara ini mempunya dampak positif maupn negatif. salah satu dampat positif adalah mampu menggunakn budaya sebagai ketahanan nasional, namun dampak negatifnya adalah ketika terjadi konflik maka nasionalisme yang sudah terbangun baik dari ketahanan budaya akan hilang begitu saja, dan terjadi etnpsentrisme.

Nasionalisme perlu ditegakan namun dengan cara yang edukatif, persuasif dan manusiawi buakan dengan pengarahan kekuatan. Sejarah telah menunjukan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda.

4.Fanatisme Sempit

Fanatisme salah satu hal yang diperlukan dalam kecintaan kita pada budaya kita. Namun yang salah adalah fanatisme sempit, yaitu memandang kebudayaan kita lebih baik daripada kebuayaan kelompok lain dan kelompok lain harus dimusuhi.

5.Konflik Kesatuan Nasional dan Multikultural

Adanya tarik menarik antara kesatuan nasional dan mutikultural mampu mengakibatkan adanya konflik yang berdamapak pada disintegrasi bangsa, seperti gerakan separatis yang terjadi di daerah Aceh yaitu Gerakan Aceh Merdeka.

6.Kesejahteraan Ekonomi yang Tidak Merata diantara Kelompok

Banyak konflik di tanah air yang terjadi akibat ketidak meratanya kesejahteraan ekonomi yang terjadi antara kelompok mapan dan kelompok yang merasa mendapat kurang kesejahteraa ekonomi. Contoh dari persoalan ini adalah kaum buruh yang sering bertindak anarkis karena permasalahan ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan kepada kelompok minoritas oleh pemerintah dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitask kerja seperti peminjaman modal usaha untuk kaum minoritas, dengan catatan kaum minoritas mantaati peraturan yang disepakati.

F. Perlindunga hukum atas hak asasi kaum minoritas di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945, serta tercantum juga di Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan Pasal 27 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant and Political Rights) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa kelompok minoritas tersebut harus diakui berbagai haknya.

Pada sekup internasional ketentuan kesetaraan hak dan non diskriminasi termuat dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (3), dimana organisasi PBB dan anggotanya mempunyai tujuan:31 ”....mengadakan kerjasama internasional guna memecahkan persoalanpersoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.” Pasal 55 huruf c –masih dalam Piagam PBB– mengamanahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa”penghormatan hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.” pada International Convenant Civil and Politic Rights (ICCPR) Pasal 2 ayat 1. Dinyatakan: ”Setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak yang diakui dalam kovenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di bawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asalusul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.” Sementara Pasal 26 menyatakan: ”Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia 362 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014 diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnyaHampir dalam seluruh rezim hukum HAM, prinsip non diskriminasi jadi prinsip yang strategis. Dalam tingkatan internasional, selain instrumen yang sudah diungkapkan di muka, prinsip non diskriminasi antara lain didapati juga dalam Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap PerempuanSedangkan dalam konteks hukum nasional negara Indonesia, selain ICCPR yang sudah dipadu padankan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2005, prinsip non diskriminasi juga termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 3 ayat (3)), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pasal 3 huruf c) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 2 huruf a). Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia sebagaimana telah dipaparkan di muka pada Pasal 28 D dan 28 I menegaskan bahwa: Pasal 28 D yang berbunyi : ”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang jadi salah satu barometer penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia Pasal 3 ayat (3) dengan bernas juga mengamanatkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa Diskriminasi menurut Pasal 1 ayat 3 undang-undang ini adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia 364 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014 365 Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subyek pemangku hak diberikan: 1. Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 2 ayat (1)). 2. Hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik secara efektif (Pasal 2 ayat (2)). 3. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat (3)). 4. Hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat (4)). 5. Hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka, dengan orang yang termasuk kaum minoritas lainnya, dengan penduduk dari negara lain (Pasal 2 ayat (5)). 6. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-anggota lain dari kelompok mereka tanpa diskriminasi (Pasal (3)). Sedangkan negara sebagai subyek pemangku kewajiban diberi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah: 1. Melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritass dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisikondisi yang memajukan identitas tersebut (Pasal 1 ayat (1)). 2. Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya (Pasal 1 ayat (2)). 3. Untuk menjamin orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum (Pasal 4 ayat (1)). 4. Upaya-upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri khas mereka dan mengembangkan budaya, bangsa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka (Pasal 4 ayat (2)). 5. Agar kaum minoritas punya kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau menggunakan bahasa ibu mereka (Pasal 4 ayat (3)). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia 366 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014 6. Upaya-upaya di bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (4)). 7. Mempertimbangkan langkah yang tepat sehingga orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara mereka (Pasal 4 ayat (5)). 8. Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5). 9. Untuk bekerja sama dengan negara-negara lain berkenaan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman, dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (Pasal 6). 10. Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi (Pasal 7). 11. Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional dimana mereka menjadi negara pihak (Pasal 8). Deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk kelompok minoritas berdasarkan kewarganegaraan, etnis, agama dan bahasa merupakan instrumen yang kian menegaskan keberadaan Pasal 27 ICCPR. Sekalipun sifatnya deklaratif yang oleh karenanya tak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (soft law) tapi ia punya pengaruh politis bagi negara untuk memberi penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memang tidak terang menyinggungnya. Hanya disebutkan pada Pasal 5 ayat (3): Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Kendati kelompok minoritas tidak tercatat, namun dalam Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia Jurnal Konstitusi..[2]

   

BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan

Kelompok minoritas memiliki hak untuk mengembangkan, menikmati, dan memberdayagunakan seluruh kekayaan kultur, tradisi, dan bahasa mereka sesuai dengan kearifan lokal yang mereka miliki sebagai ‘ruang perkembangan kebudayaan’.

            Dan dari kesemua itu kita tahu bahwa hal tersebut mencerminkan bahwa kasus ketidakadilan terhadap kaum-kaum minoritas masih banyak terjadi di negara kita ini, sungguh miris sekali, dimana peran pemerintah di tengah-tengah masyarakat kita yang multikultur, semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar kita dapat menghargai kaum-kaum minoritas dan agar hukum dan keadilan di indonesia dapat ditegakkan secara adil tanpa melihat dari kaum mayoritas maupun minoritas.

---

[1] Rukiyati.2007.Pendidikan Pancasila.Yogyakarta:UNY Press.

http://iliketehcno-music.blogspot.com/2011/03/keadilan-pengertian-macam-macam-dan.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/hak dan hak minoritas.

[2]              Budiman, Hikmat. 2009. “Hak Minoritas (ethnos, demos, dan batas-batas multikuturalisme). Jakarta: The Interseksi Fondation

http:///J:/KULIAH/masy.%20multikultural/MASYARAKAT%20MULTIKULTURAL.htm diakses pada tanggal 24 oktober  2019 pukul 20.00 WIB