Akad-akad Syariah Dalam Pasar Modal

Akad-akad Syariah dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia

Eka Nuraini Rachmawati

Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru

Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Pekanbaru Riau

E-mail: ekanura212@yahoo.co.id

Abstract: Akad-akad Syariah dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. Determination of the Islamic financial contract is a very important issue, particularly in sukuk issuance in Capital Markets for its implementation must be in accordance with Sharia principles. For that we need a clear discussion of the concept of contract in the perspective of jurisprudence and how the implementation of the contract in issuing sukuk election, especially with regard to transfer ownership of sukuk issuer to the investor if the transfer of ownership of assets, debt or ownership benefits of ownership of an asset. This article describes the concept of contract in fiqh perspective applied in Islamic Capital Market used especially contract corporate sukuk issuance as well as the sale and purchase agreement contract bay wafa' and bay istighlal as the cornerstone of the sukuk issuance (SBSN). Then, it discusses the bay Muzayyadah contract as the cornerstone of the implementation of the sale and purchase transactions of sukuk in Indonesia Capital Market from the perspective of jurisprudence. Furthermore, describes the types of sukuk, the legal basis and mechanism of corporate sukuk issuance. The practice of corporate sukuk issuance in Indonesia is currently only using two types of contract, namely Ijarah and Mudharabah. Although same of contract its structure is different, because it depends on the type of venture issuers, the intended use of funds from the issuance of sukuk as well as the option contract is the most likely to be applied at the time of publication. Currently the Mudaraba Sukuk issuance has been used seven structures and Sukuk Ijarah using twelve structures. In the future issuance of corporate sukuk should be structured so that the standard contract that is more uniform and still meet compliance aspects of sharia.

Keywords: Contract, Sukuk, Capital Market

Abstrak: Akad-akad Syariah dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. Penetapan akad dalam keuangan syariah merupakan masalah yang sangat penting, khususnya dalam penerbitan sukuk di Pasar Modal karena pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip Syariah. Untuk itu perlu pembahasan yang jelas mengenai konsep akad dalam perspektif fikih dan bagaimana implementasi pemilihan akad dalam menerbitkan sukuk, terutama berkaitan dengan pemidahan kepemilikan dari  penerbit sukuk kepada investor, apakah terjadi pemindahan kepemilikan aset, kepemilikan hutang atau kepemilikan manfaat atas suatu aset. Artikel ini memaparkan konsep akad dalam perspektif fikih yang diterapkan di Pasar Modal Syariah khususnya akad yang digunakan penerbitan sukuk korporasi serta akad jual beli yakni akad bay wafa’ dan bay istighlal sebagai landasan penerbitan sukuk negara (SBSN). Kemudian membahas akad bay Muzayadah sebagai landasan pelaksanaan transaksi jual beli sukuk di Pasar Modal Indonesia dari perspektif fikih. Selanjutnya, menjelaskan jenis-jenis sukuk, landasan hukum dan mekanisme penerbitan sukuk korporasi. Praktik penerbitan sukuk korporasi di Indonesia saat ini baru  menggunakan dua jenis akad, yakni akad Ijarah dan Mudharabah. Walaupun akadnya sama, tetapi strukturnya berbeda, karena tergantung pada jenis usaha emiten, tujuan penggunaan dana dari penerbitan sukuk tersebut serta pilihan akad yang paling memungkinkan untuk diterapkan pada saat penerbitan. Saat ini penerbitan sukuk korporasi dengan akad Mudharabah telah menggunakan tujuh  struktur dan akad Ijarah menggunakan dua belas struktur. Di masa yang akan datang penerbitan sukuk korporasi mestinya memiliki struktur akad yang standard sehingga lebih seragam dan tetap memenuhi aspek kepatuhan syariahnya.

Keywords: Akad, Sukuk, Pasar Modal

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual.

Ilmu fikih menawarkan berbagai rincian dan penetapan dasar-dasar perjanjian bisnis  sehingga dapat merealisasikan tujuan dan kepentingan yang berakad. Selain itu ilmu fiqih khususnya ilmu fikih muamalah akan memjawab persoalan serta membuat aturan untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan yang digunakan untuk transaksi bisnis yang baru muncul dan semakin beragam di era modern. Semakin jelas, cermat serta rinci dalam membuat akad maka semakin kecil kemungkinan terjadi konflik antar kedua belah pihak yang berakad dimasa yang akan datang karena masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya.

Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara bahasa kata al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya adalah al-‘Uqud yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.[1] Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-‘aqd yang memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).[2] Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. [3]

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al Fiqh Al Islami wa adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.[4] Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.[5]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

            Landasan akad mengacu kepada Firman Allah Swt. dalam Alquran, Q.s. al-Mâidah [5]:1 dan Q.s. al-Nisâ [4]: 29:

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ÏŠqà)ãèø9$$Î/ 4 ...... ÇËÒÈ  

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...... (Q.s.  al-Mâidah [5]: 1).

                                                          

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#qãYtB#uä Ÿw (#þqè=à2ù's? Nä3s9ºuqøBr& Mà6oY÷t/ È@ÏÜ»t6ø9$$Î/ HwÎ) br& šcqä3s? ¸ot»pgÏB `tã <Ú#ts? öNä3ZÏiB 4 ......Ÿ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(Q.s. al-Nisâ [4]:29).

Dari dua ayat tersebut diatas menegaskan bahwa setiap mu’min berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan ‘antaradhin minkum’. Walaupun kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.[6]

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (maal), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan  atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain.

Maal atau harta benda dalam fikih muamalah dibagi dua, yakni: yang dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti ‘ayn dan yang tidak pasti (dayn). ‘Ayn berupa aset riil sedangkan dayn berupa aset keuangan, seperti uang, emas, valuta asing, saham, sukuk. [7]

Kepemilikan harta dapat dibedakan tiga, yaitu:[8] kepemilikan aset (milk al ‘ayn) , kepemilikan utang (milk al dayn) serta kepemilikan hak pemanfaatan atas barang (milk al manfa’at). Apabila seseorang mendapatkan kepemilikan atas ‘ayn (aset riil), maka ia juga mendapat kepemilikan atas manfa’at. Milk al’ayn bersifat pasti dan tidak terkait waktu, yang berarti jika seseorang mendapat kepemilikan atas aset melalui pembelian, asetnya tersebut tunduk pada kebijaksanaannya.

Kepemilikan tidak dapat diakhiri atau dihilangkan, tetapi dapat dialihkan atas keinginannya dan sesuai dengan kontrak (akad) sah yang sesuai dengan peraturan hukum yang relevan. 

Penetapan akad dalam keuangan syariah sangat penting, khususnya dalam penerbitan sukuk di Pasar Modal karena pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip Syariah.

Oleh sebab itu konsep akad dalam perspektif fikih dan bagaimana implementasi penggunaan akad dalam menerbitkan sukuk harus jelas terutama berkaitan dengan pemidahan kepemilikan antara penerbit sukuk dengan investor apakah terjadi pemindahan kepemilikan aset, kepemilikan hutang atau kepemilikan manfaat atas suatu barang.  Dalam konsep fikih terdapat banyak jenis akad yang dapat digunakan dalam keuangan syariah baik pada pasar uang syariah maupun pada pasar modal syariah.

Namun tidak semua akad syariah dapat diterapkan pada Pasar Modal Syariah karena produk yang ditawarkan lebih sedikit, berbeda penerapan pada Perbankan Syariah dengan produk yang lebih banyak dan bervariasi jenisnya.

Jenis Akad dalam Pasar Modal Syariah

Pada bulan Mei 2003, Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI) ditetapkan 14 sukuk yang dapat diterbitkan sesuai dengan standar syariah.[9]  Sukuk yang sesuai dengan standar AAOIFI adalah Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, dan Sukuk Istishna. Selain enam akad tersebut, terdapat dua akad penerbitan sukuk yang di praktikkan pada penerbitan sukuk di Malaysia, yakni akad bay al- inah dan akad bay-al dayn.

Penjelasan kedelapan akad tersebut ditinjau dari perspektif fikih sebagai berikut:

1.                   Akad  Murabahah

Murabahah berasal dari kata Ribh, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan.[10] Pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan marjin keuntungan yang disetujui. Bay’ al-Murabahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan dipasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.[11]

Jual beli murabahah dipraktikkan pada zaman sebelum Islam yang terdapat dalam Al- Mu’atah kitab pertama Imam Malik yang mencatat berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Menurut Imam Malik, Murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran barang dengan harga, termasuk marjin keuntungan yang telah disetujui bersama pada saat itu dan pada tempat itu. Jadi jual beli tidak dilakukan secara kredit. Namun Imam Syafii dalam Kitab al-Umm memperluas konsep pelaksanaan murabahah secara kredit.

Al-Marghinani, fuqaha Hanafi, mendifinisikan Murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan.[12]

Ibn Qudamah, fuqaha Hanbali, mendifinisikan bay’ murabahah sebagai penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan biaya modal adalah persyaratan atasnya.

Berdasarkan beberapa difinisi, maka akad  Murabahah merupakan akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan jika ada, dan jumlah keuntungannya.[13]

Oleh sebab itu, murabahah adalah kontrak yang berdasarkan kepercayaan atau kontrak buyu’ al-amanah.[14] Dinamakan jual-beli amanah, karena ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barang yang dijual di pasar yang diberitahu oleh pembeli.[15]

Jika pembayaran dilakukan secara tangguh yang harganya dibayar secara angsuran dalam tempo waktu yang disepakati, jual beli ini  disebut bay’ bithaman al-ajil (BBA) atau bay’ mu’ajjal. Ajil memiliki makna jangka waktu yang ditetapkan untuk melunasi hutang.

 Angsuran di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-taQ.s. it yaitu pembagian hutang kepada beberapa bagian tertentu, yang dilunasi pada masa-masa tertentu.[16] Oleh sebab itu bay' bithaman al ajil disebut juga sebagai bay’ al- taQ.s. it.

  Dalam kontrak jual beli bay' bithaman ajil, jika harga naik, pembeli mendapatkan keuntungan karena membeli barang tersebut berbasiskan pembayaran ditunda dengan harga yang lebih murah, jika harga turun, penjual mendapatkan keuntungan karena berhasil menjual barang yang dibelinya dengan berbasiskan pembayaran tangguh dengan harga yang lebih tinggi. Jadi dalam kontrak bay' bithaman ajil, sesuai dengan konsep al-ghunm bil al-ghurm, yakni keuntungan beriringan dengan risiko. Dengan syarat jual-beli harus diselesaikan pada satu harga sehingga kewajiban diketahui oleh semua pihak. [17]

2. Akad  Istishna’

Secara bahasa Istisna’  berasal dari akar kata sana’a  ( صنع) ditambah alif, sin, dan ta’ menjadi Istisna’  (استصناع)  yang dapat diartikan talab  al sun’ah ( طلب الصنعة ) meminta dibuatkan barang atau “meminta untuk dibuatkan sesuatu”[18]

Pengertian Istisna’ menurut istilah, didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.[19]

Pengertian Istisna’ merupakan akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.

Menurut ahli fikih, pengertian Istisna’ adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang).[20]

Menurut jumhur ulama, hukum transaksi istisna’ hukumnya boleh, begitu pula pendapat ahli fikih Hanafiyah, jual beli istisna’ diperbolehkan karena telah lama menjadi kebiasaan (‘urf) yang mengandung unsur kebaikan (istihsan). Jadi hikmah dibolehkannya jual beli istisna’ karena keberadaannya telah menjadi keperluan manusia.[21]

3. Akad  Salam

Akad salam disyaratkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma ulama. Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu dimasa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Shafi’iyyah dan Hanabilah mendefinisikan akad salam sebagai akad atas sesuatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.[22]

Pengertian salaf atau istalafa sama dengan iqtarada yang artinya “berutang”. Menurut istilah, mazhab hanafi mendifinisikan salam sebagai jual beli tempo dengan tunai. Menurut Mazhab Maliki, salam adalah akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan di belakang. Jadi salam adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.[23]

4. Akad  Bay al Inah

Kata ‘al-‘inah” berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan bay-‘inah adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut Al-Bahuty, bay’ al-‘inah adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.[24]

Menurut al-Jauhari kata “inah” bermakna pinjaman dan utang. Dia mengatakan bahwa ‘inah’ adalah jika ada seorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara ‘inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama.[25]

Pendapat ulama berbeda tentang bay’ al-‘inah, Abu Hanifah mengatakan hukum nya fasid, sedangkan Imam Malik dan Hanbali mengatakan akadnya batal. Abu Yusuf berpendapat bahwa bay’ al-‘inah hukumnya makruh, sedangkan pandangan para sahabat seperti Aisyah dan Ibn Abbas dan dari tabi’in Ibn Sirin, al-sha’bi dan pandangan jumhur ulama hukum bay’al-‘inah haram. Mayoritas ulama fikih selain Imam Syafi’i menyatakan bahwa jual beli ini adalah rusak (fasid) dan tidak sah. Karena, jual beli ini menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga jual beli ini tidak sah.[26]

 Namun mazhab Imam Syafi’i membolehkan penggunaan kontrak bay’ al-‘inah karena akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun yaitu  ijab dan qobul, tanpa memandang kepada niat pelaku.[27]

 5. Akad Bay’ al Dayn

Bay’ al- Dayn adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (dayn).[28]  Bay’ al-dayn  adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.[29]

Konsep bay’al-dayn sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa  dengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan.[30]

Bentuk jual beli hutang diklasifikasi menjadi tiga, yaitu: [31]

a.                    Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak pengutang (debitur) lebih dekat pada kontrak hiwalah. Jual beli utang seperti ini dibenarkan oleh  ulama Hanafi, karena tidak termasuk ke dalam jual beli gharar. Mazhab Maliki memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli utang kepada pihak debitur dibolehkan.

b.                   Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Penjualan utang semacam ini tidak dibenarkan oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali, karena penjual utang tidak berkemampuan untuk menyerahkan utang tersebut pada waktunya. Mazhab Maliki membenarkan jual beli hutang kepada pihak ketiga dengan persyaratan tertentu.

c.                    Penjualan utang kepada pihak pengutang atau pihak ketiga tetapi dengan cara pembayaran tertangguh. Menurut Ibn Taimiyah jual beli utang seperti ini tidak dibenarkan dan golongan ulama terdahulu menamakan bay’ al-kali bi al-kali yakni akad jual beli hutang dengan hutang.

6. Akad  Musharakah

Pengertian shirkah (musharakah) secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa, shirkah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Menurut ulama Shafi’iyyah, shirkah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lain dan menurut ulama Hanafiyah, shirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.[32][33]

Pengertian musharakah menurut bahasa ialah pencampuran harta di antara dua orang atau lebih.[34] Menurut Saad Abdul Sattar Al-Harran, musharakah (shirkah) sebagai bentuk perkongsian dimana dua orang atau lebih bergabung baik dalam bentuk modal atau tenaga kerja atau keduanya dalam kadar tertentu bagi masing-masing dengan pembagian keuntungan, kerugian, dan tanggung jawab masing-masing.

Hukum shirkah dibolehkan oleh syariat, berdasarkan Alquran, sunnah dan Ijma’. Dalil dari Alquran, firman Allah:

* ö.... bÎ*sù (#þqçR%Ÿ2 uŽsYò2r& `ÏB y7Ï9ºsŒ ôMßgsù âä!%Ÿ2uŽà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4 …. ÇÊËÈ  

  ..maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu (Q.s. al-Nisa’[4]:12)

 

( ¨bÎ)ur #ZŽÏVx. z`ÏiB Ïä!$sÜn=èƒø:$# ‘Éóö6u‹s9 öNåkÝÕ÷èt/ 4’n?tã CÙ÷èt/ žwÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# ×@‹Î=s%ur $¨B öNèd ÇËÍÈ  

 ...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini ( Q.s. Shaad[38]:24)

Adapun dalil dari sunnah, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu’ dari Rasullulah bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla berfirman ,”Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak menghianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut.( HR. Abu Dawud serta Hakim)

Shirkah dikelompokkan menjadi dua, iaitu shirkah amlak (kongsi harta) dan syirkah uqud (kongsi transaksi). Shirkah amlak atau shirkah milk merupakan bentuk persekutuan diantara dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta yang diperoleh tanpa disertai akad.  Shirkah amlak dikelompokkan menjadi dua, iaitu syirkah ikhtiyar (sukarela), yaitu shirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu.

Kedua, shirkah jabar (paksa), yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Hukum kedua jenis syirkah ini bagaikan pihak asing atas sekutunya yang lain. Sehingga, salah satu pihak tidak berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.[35]  Shirkah ‘uqud adalah bentuk persekutuan diantara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.[36]

7. Akad Mudharabah

Mudharabah dari segi bahasa berasal dari kata dasar  al-darb :   ضرب يضرب    ضربا  yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, kemudian mendapat tambahan huruf sehingga menjadi     ضارب  يضارب  مضاربyang berarti saling bergerak, saling pergi, atau saling menjalankan atau saling memukul. Dalam arti lain, ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan.[37]

Di dalam Alquran kata daraba digunakan dalam rangkaian kata ayat  “darb fi al- ardi”,  yang memberi maksud keluar mengembara untuk menjalankan perniagaan  atau melakukan perjalanan untuk berniaga.[38] 

            Penggunaan makna ini adalah bersesuaian dengan Firman Allah dalam al-Quran Surah al - Muzammil (73): 20 ,

zΠ tbrãyz#uäur tbqç/ÎŽôØtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# tbqäótGö6tƒ `ÏB È@ôÒsù «!$#  

  ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...(Q.S. . Al – Muzammil[73]: 20)

Istilah Mudarabah dengan pengertian berpergian untuk berdagang digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah qirad, yang diambil dari kata qard  (  قرض) yang artinya; al-qat’u  ( القطع ) yakni memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh ’amil dan memperoleh keuntungannya.

Praktik seperti ini dikenal sebagai  ”al-muqaradah” yang berarti sama rata karena masing-masing berkongsi modal dan akan turut sama mendapatkan keuntungan dari sesuatu perniagaan yang dijalankan.”[39]

Mudharabah adalah akad yang berlaku antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.[40]

Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas.RA dari bapaknya Al- Abbas Mutalib RA:

Hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi mudharabah adalah:

روى ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضربة اشترط على صاحبه ان لايسلك به بحرا ولاينزل به واديا ولايشترى به دابة ذات كبد رطبة فان فعل ذلك ضمن فبلغ شرطة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه

 “Diriwayatkan oleh ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau mebeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.” ((Riwayat al- Baihaqi,6:111))

Dari Suhaib RA bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: 

عن صالح بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بااشعير للبيت لاللبيع

Dari Shahih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah:2289)

        Praktik akad Mudharabah dalam transaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum atas dasar Firman Allah SWT dalam Alquran, Q.S. . Al -Muzammil [73]: 20) dan (Q.S. . Al-Jumu’ah [62]:10)

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

.. dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian  karunia Allah....(Q.S. . Al -Muzammil [73]:

20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia  Allah”.(Q.S. . Al-Jumu’ah [62]:10)

       

Dalil Mudharabah dalam hadis Rasulullah SAW,

أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه و سلم قال :َثلَا ثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَ كْةُ : اَلْبَيْعُ اِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَا رَضَةُ وَ خَلطُ اْلَبُرَّ بِا  لشَّعِيْرِ لِلْبيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ ٍ

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli tangguh, muqaradah (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan bukan untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah) .

Menurut Wahbah Zuhaili, mudharabah didefinisikan sebagai akad yang didalamnya pemilik modal memberikan (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka kesepakatan, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja.[41]

Sayid Sabiq, memberikan definisi mudharabah adalah suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk  diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.[42]

Jadi  mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak yakni pihak pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kerjasama aktivitas bisnis dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

8.       Akad  Ijarah

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah berasal dari kata “a ja ro (اجر) dan memiliki beberapa sinonim, dapat diartikan: menyewakan, memberinya upah dan memberinya pahala. Menurut bahasa Ijarah artinya, sewa menyewa atau jual beli manfaat.[43]

Sayid Sabiq mengemukakan, bahwa Al-ijarah berasal dari kata  ‘al-ajru’ ( الاجر ) yang berarti ‘al-‘iwadh’ (sewa atau imbalan, ganjaran atau pahala). Jadi Ijarah menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual beli manfaat.[44]

       Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat tentang Ijarah dikalangan ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah.[45]

Ulama Hanafiah, mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat disertai imbalan berupa harta. Namun ulama Malikiyah dan Hanabilah memberi pengertian bahwa ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah untuk masa tertentu disertai imbalan. [46]

Adapun menurut ulama Syafi’iyyah, akad Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, dan dapat didermakan serta dibolehkan dengan imbalan tertentu. Menurut istilah fuqaha, Ijarah ialah kontrak untuk mendapatkan  manfaat (jasa) tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barang tertentu. Kontrak ini dilaksanakan dengan memindahkan hak milik jasa (manfaat)  tersebut.[47]

Akad ijarah (sewa) akad untuk memperoleh manfaat dengan disertai bayaran. Dengan kata lain,  ijarah merupakan bentuk jual beli manfaat, untuk mendapatkan imbalan.[48]

Praktik akad Ijarah dalam transasaksi keuangan Islam menggunakan landasan hukum sama ada dari Alquran dan Hadith Nabi. Hal ini merujuk kepada pendapat mayoritas ulama memperbolehkan akad Ijarah dengan dalil Alquran, Sunnah, dan Ijma sebagai berikut. Kemudian akad ijarah tersebut, digunakan dalam penerbitan Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia, berdasarkan:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1412 H/13 April 2000

Landasan hukum akad ijarah berdasarkan Alquran:

4 $uZ÷èsùu‘ur öNåk|Õ÷èt/ s-öqsù <Ù÷èt/ ;M»y_u‘yŠ x‹Ï‚­Gu‹Ïj9 NåkÝÕ÷èt/ $VÒ÷èt/ $wƒÌ÷‚ß™ 3  

...dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain...(Q.S. . Al-Zukhruf[43]: 32)

÷bÎ)ur  öN›?Šu‘r& br& (#þqãèÅÊ÷ŽtIó¡n@ ö/ä.y‰»s9÷rr& Ÿxsù yy$uZã_ ö/ä3ø‹n=tæ #sŒÎ) NçFôJ¯=y™ !$¨B Läêø‹s?#uä Å$rá÷èpRùQ$$Î/ 3 (#qà)¨?$#ur ©!$# (#þqßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# $oÿÏ3 tbqè=uK÷ès? ׎ÅÁt/ 

... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. . Al-Baqarah[2]:233)                                         

ôMs9$s% $yJßg1y‰÷nÎ) ÏMt/r'¯»tƒ çnöÉfø«tGó™$# ( žcÎ) uŽöyz Ç`tB |Nöyfø«tGó™$# ‘“Èqs)ø9$# ßûüÏBF{$# ÇËÏÈ  

                                             

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. .Al-Qasas[28]: 26)

                                                                                       

4 ÷bÎ*sù z`÷è|Êö‘r& ö/ä3s9 £`èdqè?$t«sù £`èdu‘qã_é& ….(  

...dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,  maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya (Q.S. . Al-Talaq [65]: 6)

Selain itu, landasan hukum akad Ijarah yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 72 /MUI/VI/2008 tentang  SBSN Ijarah Sale and Lease Back

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW. bersabda:

..........مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Artinya: Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. (H.R. Abd ar-Razzaq)

أُعُطُو اْالأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفُ عُرُقُهُ

Artinyan: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering. (H.R.  Ibnu Majah)

كُنَّا نُكْرِي اْلأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”(H.R. Ahmad dan Abu Daud)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام أجره, ولو علمه خبيثا لم يعطه. (رواه البخاري وابو داود)

Artinya: Dari Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah berbekam dan memberikan upah tukang bekam itu, dan sekiranya upah profesi bekam itu buruk maka niscaya beliau tidak akan memberikannya. (H.R. Bukhari dan Abu Daud)

أَنَ رَسُوْلُ للهِ صَلىَ لله ُعَلَيْهِ وَسَلَمَ اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الحُجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Bahwa  Rasululah SAW bersabda: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعجار الأ جير حتى يبين له أجره, وعن النجش واللمس, وألقاء الحجر". رواه ابن أحمد.

Artinya: Dari Abu Sa’id  radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang untuk mengangkat seorang pekerja sampai upahnya dijelaskan terlebih dahulu, beliau juga melarang jual beli dengan cara an-Najasy, al-Lams, dan dengan cara melempar batu. (H.R. Ibnu Majah)

 Kaidah fikih:

اَلأَصْلُ فِى اْلأَشْيَاءِ اْلإِ بَا حَة حَتَّى يَدُ لَّ اْلدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”[49]

Ijarah menurut istilah bahasa Arab merujuk kepada upah yang diberikan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ganjaran tersebut disebut sebagai  ajr atau ujrah.

Kata ‘ajjarahu’ atau ‘aajarahu’ bermakna memberi upah karena kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan. Ajr biasanya digunakan untuk merujuk ganjaran akhirat, sementara ujrah pula merujuk kepada ganjaran dunia.[50] 

Rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah ijab dan qobul, yaitu dengan lafadz Ijarah. Sedangkan rukun Ijarah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), sighah (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.

Objek Ijarah terbagi empat:[51]

·                     Ijarah terhadap manfaat dari barang, disebut juga ijarah ‘ala al-manafi atau ijarah al-a’yan. Contohnya seperti menyewakan gedung, rumah, kapal, mobil dan lainnya.

·                     Ijarah terhadap manfaat dari pekerjaan manusia (ijarah ‘ala al-a’mal). Seperti mengupah seorang manajer untuk mengelola perusahaan, dan tukang angkat untuk memindahkan barang.

·                     Ijarah terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang (Ijarah ‘ala al-manafi wa al-a’mal). Seperti mengupah seorang atau lembaga membangun rumah sedang alat-alat berasal dari pekerja atau lembaga tersebut; atau mengendarai angkutan umum dimana upah diberikan untuk sopir dan mobil atau kendaraan beratnya.

·                     Bila dimasukkan pendapat Ibnu Qayim, maka terdapat obyek Ijarah keempat, yaitu : ijarah bukan tehadap manfaat, tapi terhadap “barang”-‘ain, yaitu hasil berkelanjutan dari suatu barang asal, namun zat barang tersebut tetap ada, seperti buah sebagai hasil dari penyewaan pohon.

Dari beberapa pendapat tersebut, maka ijarah merupakan akad sewa menyewa atau jual beli manfaat antara dua pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan barang, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang, manfaat dari pekerjaan manusia, perpaduan manfaat dari barang dan dari pekerjaan manusia untuk jangka waktu tertentu dan menerima imbalan.

Akad Jual Beli (bay’) Sebagai Landasan Penerbitan Sukuk Negara

Akad jual beli selain diterapkan sebagai landasan penerbitan sukuk korporasi seperti akad  Salam, Istishna dan Murabahah  juga diterapkan sebagai landasan penerbitan sukuk negara, yang dikenal dengan sebutan Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sukuk Negara  diterbitkan dengan menggunakan akad bay’ wafa’ dikombinasi dengan akad ijarah yang dikenal dengan istilah bay’ istighlal.

  

   1.  Bay Wafa’

Menurut bahasa Arab, al-bay’ berarti jual beli, dan al-wafa’ dapat diartikan membayar hutang, pelunasan hutang, menepati janji, setia serta tak menyalahi janji.[52] 

Nama lain dari bay’ al-wafa’ adalah bay ita’ah (Syiria), bay al-Amanah (Mesir). Ulama Syafiiyyah menyebutnya  bay ‘uhdah dan bay ma’ad, ulama. Hanabilah menyebutnya bay  amanah dan ulama Hanafiyah di kenal istilah bay jaiz [53].

 Bay’ al- wafa’ adalah salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke 5 Hijriyah dan merambat ke Timur Tengah, dengan tujuan menghindari terjadinya riba dalam pinjam meminjam.

Pada masa itu banyak diantara orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang mereka terima. Sementara banyak juga para peminjam uang tidak mampu melunasi uangnya akibat imbalan yang harus mereka bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Menurut para fuqaha imbalan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang ini termasuk riba.[54]

Menurut para ulama fikih, bay’ al-wafa’ dapat didefinisikan sebagai:” jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang diikuti dengan syarat bahawa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.

Akad bay’ al-wafa’ adalah akad jual beli, maka pembeli dapat dengan bebas memanfaat barang yang dibeli tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selain kepada penjual. Menurut ulama jual beli ini dibolehkan, karena tujuannyan untuk menghindari riba.[55] Definisi lain, bay’ wafa’ adalah jual beli yang meletakkan syarat bahwa apabila penjual membayar kembali harga barang yang dijual maka pembeli akan mengembalikan  barang yang dijual kepada penjual.

Menurut Ibnul ‘Abidin, adalah suatu akad dimana seorang yang memerlukan uang menjual barang kepada seseorang yang memiliki uang kas. Barang yang dijual tersebut tidak dapat dipindah-pindah dengan kesepakatan, jika ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu.[56]

Mustafa Ahmad Zarqa mendifinisikan, bay’ wafa’ ialah dua jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang diikuti  dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Tenggang waktu pembelian kembali dapat terjadi satu tahun atau dua tahun.

Sayyid Sabiq mendifinisikan bay’ al-wafa’ merupakan jual beli pelunasan yakni seseorang yang memerlukan uang tunai menjual barang, namun jika pembayaran tersebut telah dilunasi  dan dibayar kembali kepada pemiliknya, maka barang yang dijualnya hendaklah dikembalikan lagi kepada pemilik asal. Hukum jual beli seperti ini sama seperti gadai menurut pendapat yang paling kuat[57].

Bay al-wafa’ ini sangat populer dikalangan mayoritas mazhab Hanafi. Pada hakikatnya akad ini merupakan perpaduan antara akad jual beli (bay) dengan akad gadai (rahn). Mazhab Hanafi membolehkan hukum jual beli al-wafa’ dan beberapa negara telah mengakui dan memasukkannya dalam perundang-undangan perdata, seperti Turki Usmani dan Lebanon, namun para ulama Syafi’iyyah, Malikiyah dan Hanabilah tidak setuju dengan kebolehan bay wafa’.

Musthafa Ahmad az-Zarqa mengemukakan bahwa barang yang diperjual belikan dalam bay’ al-wafa, adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah perumahan, dan sawah.[58]

 Ulama Hanafiyah menganggap bay’ al-wafa’ adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang diikuti syarat, karena, sekalipun disyaratkan bahwa harta itu harus dikembalikan kepada pemilik awal, namun pengembalian itu pun harus melalui akad jual beli.[59]

  Mekanisme akad bay’ al-wafa’   terdiri atas tiga tahapan, iaitu:[60]

Pertama, ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena didalam akad dijelaskan bahawa transaksi itu adalah jual beli, melalui ucapan penjual “saya menjual sawah saya kepada engkau seharga Rm 1000 selama dua tahun”.

Kedua, setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk ijarah (pinjam meminjam/sewa menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.

Ketiga, diakhir akad, ketika waktu yang disepakati berakhir, bay’ al-wafa’ ini sama dengan ar-rahn, karena dengan jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak, penjual harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Jadi bay’ al-wafa’ merupakan gabungan antara akad jual beli dengan akad gadai yang pada awalnya dipraktikkan untuk menghindari riba dan sebagaian besar ulama membolehkannya dengan syarat barang yang dijual berupa harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah dan lainnya.

  2. Bay Istighlal

Bay’ istighlal sebenarnya hampir sama dengan jual beli al-wafa’, namun pada jual beli istighlal benda yang dijual tersebut disewa kembali oleh penjual sehingga akad bay’ wafa’ berubah menjadi bay’ istighlal. Bay’ istighlal merupakan jual beli wafa’ dengan syarat bahwa si penjual menyewa kembali barang yang dijualnya dari pembeli.

Bay’ istighlal ini telah dicantumkan pada kitab Undang Undang Perdata Turki (Majallah al-Ahkam al-‘adiyah, pasal 119).

Bay’ Istighlal didefinisikan sebagai berikut:

و هو أن تباع العين بيع الوفاء علي أن تستأجر البائع المبيع أي أن المشتري ينتفع من المبيع باجارته للبائع نفسه

Yaitu barang dijual secara bay’ wafa, selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya, pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakannya kepada penjual sendiri (Kitab Fiqh Riba, Abdul Azhim Jalaluddin Abu Zaid, Beirut Muassah ar-Risalah, 2004, hlm 540). ”This transaction of sale and leaseback is similar to Bay’ al-wafa’ contract or bay’ al-istighlal which can be considered as a form of Bay’ al-wafa’ contract, allowed by some fuqaha’, but not by Majma’ al-Fiqh al-Islami in Jeddah in 1412AH (1992).[61]

Definisi bay’ istighlal adalah barang yang dijual secara wafa’, selanjutnya penjual menyewa kembali barang tersebut. Artinya, pembeli mengambil manfaat dari barang tersebut dengan menyewakan kepada penjual sendiri.  [62]

Berdasarkan konsep akad bay’ istighlal, penerbitan sukuk ijarah yang dikembangkan saat ini tidak lain adalah bay’ Istighlal, yaitu akad bay’ wafa’ yang disertai akad ijarah di dalamnya.

Contoh pelaksanaan akad bay’ istighlal ini digunakan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikenal dengan SBSN Ijarah Sale and Lease Back.

Adapun mekanisme penerbitan sukuk Ijarah Negara sebagai berikut:[63]

·         Pemerintah menjual aset kepada investor dengan janji akan dibeli kembali 10 tahun mendatang.

·         Dana investor masuk ke pemerintah

·         Pemerintah sebagai “issuer” (penerbit sukuk) menyerahkan sukuk kepada investor.

·         Sekarang aset menjadi milik investor secara syirkah. Dalam sepuluh tahun, pemerintah menyewa (ijarah) aset tersebut kepada investor yang dibayar setiap tiga bulan sekali.

·         Setelah sepuluh tahun, pemerintah membeli kembali aset tersebut.

Para ahli ekonomi saat ini menyebut SBSN diterbitkan dengan menggunakan akad Ijarah namun menurut konsep fikih muamalah namanya bay’ istighlal.

3.       Bay Muzayadah (Jual beli Lelang)

Transaksi jual beli sekuritas di pasar modal seperti saham dan sukuk digunakan mekanisme lelang (auction), makanya sering disebut sebagai auction market. Akad jual beli selain digunakan pada penerbitan sukuk juga digunakan dalam transaksi sukuk. Adapun mekanisme transaksi jual beli sukuk melalui cara jual beli lelang (auction) atau dalam konsep fikih disebut dengan bay’ muzayadah

Lelang dalam literatur fiqih, dikenal dengan istilah muzayadah (مزايدة). Secara bahasa, kata muzayadah (مزايدة) berasal dari kata zada-yazidu-ziyadah (زاد - يزيد - زيادة) yang artinya bertambah, maka muzayadah berarti saling menambahi. Maksudnya, orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang. [64] Lelang (al-muzayyadah) dapat diartikan sebagai berlomba-lomba menambah harga pada produk yang dipamerkan untuk dijual.

Di dalam kamus bahasa Arab, Al-Mu'jam Al-Wasith, kata muzayadah diartikan sebagai :[65]

التَّنَافُسُ فِي زِيَادَةِ ثَمَنِ السِّلْعَةِ الْمَعْرُوضَةِ لِلْبَيْعِ

Persaingan dalam menambahi harga suatu barang yang ditawarkan untuk dijual.

Di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, secara istilah definisi dari muzayadah adalah :[66]

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقِفَ عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

Mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi. Dan sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang di kepada beberapa calon pembeli.

Kemudian para calon pembeli itu saling mengajukan harga yang mereka inginkan. Sehingga terjadilah semacam saling tawar dengan suatu harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menawarkan harga paling tinggi, maka dialah yang berhak menjadi pembeli. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Hukum jual beli dengan cara lelang menurut pendapat para ulama, iaitu menurut Al Kasni dan Ibnu Human, ulama dari Mazhab Hanafi mengatakan jual beli lelang (al-muzayyadah) tidak dilarang karena Rasulullah SAW secara pribadi memperaktikkan hal tersebut. Ada pendapat ulama yang membolehkan hukum lelang, tapi ada juga yang memakruhkannya karena terdapat sumber hukumnya yang berbeda. Jumhur (mayoritas ulama) membolehkan lelang, dasarnya adalah apa yang dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Hadis yang membolehkannya antara lain :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya,”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata,”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, ”Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut… (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi)

Hadits ini menjadi dasar hukum dibolehkannya lelang dalam syariah Islam. Lantaran Nabi SAW sendiri mempraktekkannya. Ibnu Juzaiy, ulama dari Mazhab Maliki  memperbolehkan prinsip ini karena tidak ada elemen ketidaktransparan dalam memilih barang.[67] Ibn Qudamah, ulama dari mazhab Hanbali memperbolehkan hal ini mengacu pada ijma’ berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level ijma` (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama.

Praktik perdagangan saham dan sukuk pada pasar modal dilakukan dengan mekanisme al-muzayyadah (lelang). Kontrak muzayadah adalah penawaran sekuritas untuk dijual dengan harga terbaik, kemudian kontrak dilakukan atas salah satu harga yang ditawarkan yakni harga tertinggi. [68]   

 Proses jual beli lelang dilakukan dengan tawar menawar oleh para peserta lelang. Jika belum ada kesepakatan antar peserta yang melakukan penawaran, maka dimungkinkan seorang lain mengajukan tawaran dan memberi tambahan atas harga pertama.

 Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwiyatkan dari Anas: “ Sesungguhnya Nabi saw, pernah menawarkan anak panah dan pelana kepada beberapa shabatnya. Lalu seorang laki-laki berkata, “ Keduanya bagiku dengan harga satu dirham”. Kemudian orang yang lain berkata, “ Keduanya bagiku dengan dua dirham”.  (HR.Bukhari dan Muslim).[69]

Hukum jual beli secara muzayadah adalah dibolehkan karena dalam jual beli atau sewa seseorang individu terhadap harta miliknya sendiri dan sunah di dalam jual beli atau sewa sesorang yang dipertanggungjawabkan menjaga harta seseorang yang lain.[70] Argumen pembolehan bay’ muzayyadah [71] seperti yang tercantum dalam hadis tersebut.

Jenis Akad Sukuk di Pasar Modal

Sukuk (صُكُوْك) adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak (plural) dari kata ‘Sakk’ (صَكَّ), yang berarti dokumen atau sertifikat. Pada abad pertengahan abad 20, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.[72]

Berdasarkan Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 tentang Investment Sukuk (Sukuk Investasi), Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Sukuk (Obligasi Syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ada pula yang menyebut sukuk dengan istilah obligasi syariah. Menurut para pakar, obligasi syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut akad.

Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam–LK) Nomor KEP-181/BL/2009, Sukuk didefinisikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas :

a.      Kepemilikan aset berwujud tertentu

b.      Nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu

     c.      Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu

Dari empat belas jenis akad sukuk yang disetujui AAOIFI, terdapat enam jenis akad  yang sering digunakan dalam penerbitan sukuk, yakni :

1.   Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah adalah pembiyaan yang menggunakan akad ijarah. Sukuk ijarah  dapat  juga   diartikan  sebagai  surat  berharga  yang  berisi  akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah pusat/daerah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.[73]  Sukuk Ijarah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri.

2.   Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sisten akad mudharabah. Sukuk Mudharabah dapat juga didefinisikan sebagai surat berharga berisi akad pembiyaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang menerbitkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolahan dana yang telah disetorkan oleh pemilik dana serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.[74] Sukuk Mudharabah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lain menydiakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard.

3.    Sukuk Musyarakah

Sukuk Musyarakah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Sukuk Musyarakah dapat juga didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten) pemerintahan atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan dana kontribusi dari pihak – pihak yang berakad serta dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo.[75] Sukuk Musyarakah diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

4. Sukuk Istishna’

Sukuk Istishna’ adalah surat berharga yang berisi akad pembiyaan yang menggunakan akad istishna’. Sukuk istishna’ dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten) pemerintahan atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari marjin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.[76]

                        Definisi sukuk istishna’ juga hampir sama dengan definisi sukuk salam. Pada dasarnya, kedua akad tersebut hampir sama juga. Hanya cara penyerahan pembiayaannya yang membedakannya. Pada akad salam pemnyerahan pembiayaannya terjadi pada awal akad. Namun jika pada akad istishna’ pembayarannya pada akhir periode akad atau secara angsuran.  Sukuk istishna’ diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

5.       Sukuk Murabahah

Sukuk Murabahah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad murabahah.  Sukuk murabahah di perdagangkan di pasar. Sukuk murabahah dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah, atau institusi lainnya, yang mewajibkan pihak mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil marjin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.[77]

6.       Sukuk Salam

Sukuk salam adalah surat berharga yang berisi akad pembiyaan yang menggunakan akad salam. Sukuk salam dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk. Biasanya berupa bagi hasil dari marjin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.[78]

     Beberapa sukuk yang diterbitkan menjadi sasaran kritikan tajam disebabkan karena keterlibatannya dari bay’ al-inah, bay’ al-dayn dan sifat-sifat landasan non syariah yang membuat sukuk sama dengan obligasi berdasarkan bunga.

Bay’ al-inah merupakan penjualan dua kali di mana pinjam dan orang yang meminjam menjual dan kemudian menjual kembali suatu objek di antara mereka sekali untuk tujuan memperoleh uang tunai dan sekali lagi untuk tujuan harga yang lebih tinggi berdasarkan kredit, dengan hasil bersih dari suatu pinjaman dengan bunga.

Menurut aturan syariah, pemegang sukuk secara bersama memiliki risiko terhadap harga aset dan biaya-biaya yang terkait dengan kepemilikan dan bagian dari uang sewanya dengan melakukan sewa pada pengguna tertentu.

            Sumber pendapatan (imbal hasil) sukuk dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu marjin, fee dan bagi hasil. Sukuk yang pembayaran pendapatannya bersumber dari marjin keuntungan akad jual beli adalah sukuk murabahah, sukuk salam dan sukuk istishna’. Sukuk yang membayarkan pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee, yaitu sukuk ijarah. Sukuk yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan usahanya yang dibiayai, yaitu sukuk mudharabah dan sukuk musyarakah.[79]

Praktik Penerbitan Sukuk Korporasi di Pasar Modal Indonesia

 Sejak penerbitan sukuk yang pertama kali pada tahun 2002 oleh PT. Indosat dengan nilai emisi Rp 175 milyar yang saat itu masih menggunakan istilah obligasi syariah, perkembangannya masih tergolong lambat. Setelah 13 tahun berlalu, perkembangan penerbitan sukuk korporasi di Pasar Modal Indonesia baru  mencapai 80 emisi sukuk dengan total nilai 14.483,4 milyar.

 Dari 80 emisi sukuk tersebut, 41 sukuk masih beredar dengan nilai nominal Rp 8.284 milyar, sisanya 39 sukuk sudah dilunasi dengan total nilai Rp 6.039,4 milyar. Akad yang digunakan untuk keseluruhan penerbitan sukuk korporasi tersebut, hanya menggunakan dua jenis akad, yakni akad Ijarah dan Mudharabah.

 Total penerbitan sukuk dengan akad Ijarah 53 emisi sukuk dan sukuk sisanya 27 sukuk menggunakan akad mudharabah. Sampai bulan Juli 2015. Sukuk Mudharabah didominasi oleh sektor keuangan terutama perbankan syariah, sedangkan sukuk Ijarah diterbitkan oleh perusahaan ritel, manufaktur, insfrastruktur. Jumlah emisi sukuk terbanyak menggunakan akad Ijarah 53 emisi dan menggunakan akad Mudharabah 27 emisi sukuk. Penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan dua jenis akad saja, yakni akad Ijarah dan akad Mudharabah. Dalam prakteknya, ternyata terdapat perbedaan struktur antara akad Ijarah satu Ijarah lainnya, begitu juga pada akad mudharabah, tergantung kondisi masing-masing penerbit (emiten), yaitu perbedaan aset dasar (underlying asset), penggunaan dana hasil penerbitan sukuk serta akad paling memungkinkan untuk diterapkan pada saat penerbitan. Dari empat puluh delapan (48) penerbitan sukuk yang diterbitkan oleh duapuluh delapan (28) emiten, yang menggunakan akad Mudharabah terdapat 7 struktur dan akad Ijarah menggunakan 12 struktur (model).

1.                   Praktik Penerbitan Sukuk Mudharabah

Penerbitan sukuk korporasi dengan akad mudharabah di Indonesia tidak hanya menggunakan satu struktur sukuk, tetapi menggunakan tujuh struktur mulai dari skema A sampai skema G. Berikut ini contoh skema sukuk mudharabah model A untuk penerbitan Sukuk Mudharabah PT. Bank Syariah Mandiri (2008).

Gambar 1: Skema Sukuk Mudharabah Model A

Sumber: Tim Penyusun Himpunan Skema Sukuk (2011)

 Rangkuman ke tujuh model Sukuk Mudharabah dirangkum dalam tabel berikut ini:  

Tabel 1 :  Model Akad Mudharabah pada Penerbitan Sukuk Korporasi

Model Akad                     Sukuk Mudharabah	Emiten	Aset Dasar (Underlying Asset)	Imbal Hasil	Tujuan Penggunaan Dana
Model A	·                     PT.Bank Syariah Mandiri (2004) ·                     PT.Bank Muamalat Indonesia (2008)	Pendapatan Proyek Pembiayaan aset murabahah.	Nisbah bagi hasil dari margin murabahah yang dipeloreh.	Meningkatkan aktiva produktif yang akan disalurkan untuk pembiayaan murabahah.
Model B	·                     PT.BPD Sumatra Barat (2010) ·                     PT.Bank Bukopin (2003)	Pendapatan Proyek Pembiayaan aset Murabahah dan kegiatan UUS lainnya.	Nisbah bagi hasil dari margin Murabahah yang dipeloreh	Untuk pengembangan usaha berupa pembiayaan syariah yang dilakukan Unit Usaha Syariah emiten.
Model C	·                     PT.Mayora (2008)	Pendapatan Kegiatan Usaha (produksi/kontrak penjualan) emiten.	Nisbah bagi hasil tunggal dari kontrak penjualan.	Untuk penambahan kapasitas produksi dan modal kerja.
Model D	·                     PT.Cilandra Perkasa (2003)	Pendapatan produksi /kontrak penjualan anak perusahaan	Nisbah bagi hasil tunggal dari pendapatan anak perusahaan.	Untuk pembangunan pabrik anak perusahaan.
Model E	·                     PT. Perkebunan NegaraVII (2004)	Pendapatan penjualan komoditas	Nisbah bagi hasil bersifat multinisbah (menurun) dari pendapatan penjualan komoditas dikurangi biaya.	Untuk peningkatan kapasitas produksi dan sarana pendukung.
Model F	·                     PT.Adhi Karya(2007)	Pendapatan proyek kerja sama penjualan usaha jasa konstruksi atas satu atau lebih proyek yang sedang dan akan dikerjakan	Nisbah bagi hasil tunggal dari laba kotor dari pendapatan proyek.	Untuk modal penyelesaian proyek proyek yang sedang dan akan dikerjakan.
Model G	·                     PT.Indosat(2002) ·                     PT.Berlian Laju Tanker (2003)	Pendapatan yang diperoleh atas pengoperasian objek (satelit dan kapal tanker)	Nisbah bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh atas pengoperasian objek	Untuk pengembangan usaha bisnis emiten.

Sumber: Tim Penyusun Himpunan Skema Sukuk (2011) & Andri.S (2014)

2. Praktik Penerbitan Sukuk Ijarah

Praktik penerbitan Sukuk Ijarah di Pasar Modal Indonesia menggunakan dua belas struktur (modal). Contoh skema penerbitan sukuk Ijarah dengan model A untuk penerbitan Sukuk Ijarah. PT. Aneka Gas Industri I Tahun 2008.

                     

Gambar 4: Skema Sukuk Ijarah A

         

Sumber: Tim Penyusun Himpunan Skema Sukuk (2011)

Tabel 2: Rangkuman Model Akad Ijarah pada Penerbitan Sukuk Korporasi

Model Akad Sukuk Ijarah	Emiten	Aset Dasar (Underlying Asset)
Model A1	·                    PT.Humpus Intermoda Transportasi (2004) ·                    PT.Apexindo Pratama Duta (2005) ·                    PT.PLN (2006,2009,2010) ·                    PT.Berlian Laju Tanker (2007,2009) ·                    PT.Indosat(2005,2007,2008,2009) ·                    PT.Sumercon Agung (2008) ·                    PT.Metro Data Electronics (2008)	Obyek Ijarah yang dijadikan  aset dasar dalam penerbitan sukuk berupa aset tetap milik emiten baik yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek Ijarah:Kapal Tanker dengan bobot mati tertentu,jaringan listrik dengan jenis,nilai dan spesifikasi tertentu, bangunan yang berfungsi sebagai mall,sirkit dengan kapasitas tertentu.
Model A2	·                    PT.CSM Corporatama (2009)	Aset tetap milik emiten, yaitu sekumpulan aset tetap yang sudah ada maupun belum ada. Contoh objek Ijarah: Kendaraan
Model A3	·                    PT.Aneka Gas Industri(2009)	Objek Ijarah berupa jasa (kontrak /perjanjian jual beli) atas pemanfaatan objek ijarah milik emiten . contoh: Mesin dan Tangki Penyimpanan
Model A4	·                    PT.Mitra Adiperkasa (2009)	Aset tetap milik emiten, yaitu sekumpulan aset tetap yang sudah ada maupun belum ada. Contoh objek Ijarah: Kendaraan
Model B1	·                    PT.Matahari Putra Prima (2004,2009) ·                    PT. PLN (2007)	Aset tetap milik pihak ketiga yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas. Contoh objek Ijarah:Mesin Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Ruangan Usaha.
Model B2	·                    PT.Salim Ivomas Pratama (2009) ·                    PT.Pupuk Kalimantan Timur (2009)	Obyek Ijarah yang dijadikan underlying aset dalam penerbitan sukuk berupa jasa milik pihak ketiga.Contoh: Jasa Pengangkutan
Model C	·                    PT.Titan Petrokimia Nusantara(2010)	Aset tetap milik emiten, yaitu sekumpulan aset tetap yang sudah ada. Contoh objek: Tanah, Bangunan
Model D1	·                    PT.Berlina (2004)	Aset tetap milik emiten, yaitu sekumpulan aset tetap yang sudah ada. Contoh objek: Tanah, Bangunan, Mesin.
Model D2	·                    PT.Ricky Putra Globalindo (2005)	Aset tetap yang akan dibeli emiten, dengan menggunakan dana hasil penawaran sukuk. Contoh objek: Tanah, Bangunan, Mesin
Model E	·                    PT.Citra Sari Makmur (2004)	Aset tetap milik emiten, yaitu sekumpulan aset tetap yang sudah ada. Contoh objek: Peralatan Jaringan Telekomunikasi.
Model F	·                    PT.Sona Topas Tourism Industry (2004)	Aset tetap milik anak perusahaan yang sudah ada dengan jenis aset dan spesikasi yang jelas. Contoh objek Ijarah: Mall.
Model G	·                    PT.Bakrieland Development(2009)	Aset tetap milik anak perusahaan yang sudah ada dengan jenis aset dan spesikasi yang jelas. Contoh objek Ijarah: Edutainment Mall.

Sumber: Tim Penyusun Himpunan Skema Sukuk (2011) & Andri.S (2014)

Penutup

Dalam dunia bisnis, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.  Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua pihak itu sekarang dan yang akan datang. Pemilihan akad akan mencerminkan seberapa besar tingkat risiko dan keuntungan bagi kedua pihak, terutama bagi pihak pemodal maupun pihak yang mengelola bisnis atau antara pembeli dengan penjual.

    Tidak semua akad yang terdapat dalam keuangan syariah dapat diimplementasikan di Pasar Modal Syariah khususnya akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.AAOIFI menetapkan empat belas jenis akad yang digunakan untuk menerbitkan sukuk,  akan tetapi terdapat enam jenis akad yang sering digunakan dalam penerbitan sukuk di dunia, yaitu : akad Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam, Istishna dan akad Murabahah. Selain itu, akad jual beli (bay’) juga digunakan sebagai landasan penerbitan sukuk negara, yakni akad bay wafa’ dan bay’ istighlal. Akad bay’juga dipraktikkan pada transaksi jual beli sukuk di Pasar sekunder menggunakan akad bay’ muzayyadah. Saat ini penerbitan sukuk korporasi di Pasar Modal Indonesia baru menggunakan dua jenis akad yakni, akad Mudharabah dan Ijarah. Setiap akad menggunkan banyak struktur (skema) sehingga walaupun akadnya sama namun dengan skema (model) yang berbeda. Perbedaan skema dalam penerbitan sukuk tersebut tergantung kondisi perusahaan, aset dasar (underlying asset), tujuan penggunaan dana sukuk serta penetapan akad yang memungkinkan pada saat sukuk diterbitkan. Pada saat Indonesia baru menerbitkan empat puluh delapan (48) Sukuk Korporasi, sukuk Mudharabah telah menggunakan tujuh skema (model) dan sukuk Ijarah mengunakan dua belas skema (model). Di masa yang akan datang penerbitan sukuk korporasi mestinya memiliki struktur akad yang standard sehingga lebih seragam dan tetap memenuhi aspek kepatuhan syariahnya.

Pustaka Acuan

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeva,  2001.

Ab. Ghani,Ab. Mumin, Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kecana Prenada Media, 2010.

Sa’di, al-, Abdurrahman dkk, Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.

Sholihin,  Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2010.

Zarqa’, al-, Ahmad, Al-Sharh al-Qawa’id al Fiqhiyyah, Ed. Ke-2, Dar al-Qalam, Damasyiq, 1993.

Jaziri, al-, Kitab al-Fiqh ’ala’ Madhahib al Arba’ah, Maktabah Tijarah Kubra, Juz 2, Kaherah:1969.

Alimin, Aplikasi Pasar Sukuk dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestik dan Global), Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah, Jakarta, 2010.

Soemita, Andri, Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2014.

Munawwir, A.W. , Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, Surabaya: Pustaka  Progresif,1997.

S., Burhanuddin, Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama, Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010.

Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, 2010.

Syahatah, Husein, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, diterjemahkan oleh Husnul Fatarib, Jakarta: Akbar, 2001.

Syahatah , Husein, dan Athiyyah Fayyadh,Bursa Efek- Tuntunan Islam Dalam Transaksi di Pasar Modal, A. Syakur, (Pent.), Jakarta: Pustaka Progressif, 2004.

Ibn Khaldun, Muqaddimah, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, Jakarta:  Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000.

Ibn Manzur,Muhammad bin Makram , Lisan al-arab, Bairut: Dar al-Sadir, 1968.

Jauziyyah, al-, Ibn Qayyim, I’lam al Muwaqqi’in.Rabb al-Alamin. Mesir: Mathba’ah al-Sa’adah, 1955.

Iqbal, Zamir and Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance-Theory and Practice, New Jersey: Wiley Finance Editions, John Wiley & Sons, Inc., 2006

Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu  Pribadi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007

HR , Muhammad Nafik, Bursa Efek & Investasi Syariah, Jakarta: Serambi  Ilmu Semesta, 2009

Nashrullah, Muhammad, “Akad-Akad Fiqh Pada Pasar Modal Syariah dan Aplikasinya”, dalam Muamalah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4, No.1,( Januari, 2007).

Qal’ahji, Muhammad Rawwas, Urusan Kewangan Semasa Menurut Persfektif Syariah Islam, diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, Selangor:Al-Hidayah Publication, 2009.

Sabiq,  Muhammad al-Sayyid, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin, Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2009.

Khin , al-, Mustafa, et al, Al- Fiqh Al-Manhaji Mazhab  Al-Syafie,diterjemahkan oleh Zulkifle bin Mohamad al-Bakri, Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011.

Shihab,  M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran, Ciputat: Lentera  Hati, 2001.

http://www.galiyao.blogspot.co.id diakses 20 Juli 2014.

Haroen,  Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Abdul Wahid,  Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Sahrani, Sohari, dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011

Suyuthi, al-Imam al-Hafidz Abdurrahman Jalaludin, al-Asbah Wa al-Nadhair,  Bairut:Darul Fikri,1983.

Ayob, Syeikh Hasan, Fiqh Muamalah, diterjemahan oleh Abdurrahman Saleh S, Selangor: Berlian Publications, 2008.

The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), Shariah Standard No. 17, Bahrain: AAOIFI May 2003.

Fatwa ke-10 Dewan Syariah AAOIFI, Standar sukuk ini dihasilkan dari sidang Fatwa ke-10  Dewan Syariah AAOIFI yang diadakan di Madinah pada 2-7 Rabi’ul Awal 1425 H 3-8 Mei 2003, dalam kepeutusan tersebut disebutkan bahwa standard Sukuk ini dapat  dilaksanakan sejak tanggal 1 Muharram 1425 H atau 1 Januari 2004.

http://www.islamfeqh.com, diunduh pada 8 Juni 2012.

Ash-Shieddieqy, T. M Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Tim Penyusun Himpunan Skema Sukuk, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan BAPEPAM-LK.

http://www.bapepam.go.id, 2011 diunduh pada 16 Desember 2013.

Zuhaili,  al-, Wahbah Fiqih Islam wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani,dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sabatin, al-, Yusuf Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis ala Kapitalis, Bogor: al-Azhar, 2009.

Askar,  S., (Peny.), Kamus Arab-Indonesia al-Azhar, Jakarta:  Senayan Publishing, 2010.

Peraturan Bapepam dan LK dalam http://www.bapepam.go.id diunduh pada 15 Desember  2010

Ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, M. ‘Abdul Ghoffar E.M, (Pent.), Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2008

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah,Jakarta, Juni 2010  www.dmo.or.id, diunduh pada 5 Agustus 2011

Ibnul ‘Abidin, Raddul Muchtar, Syariah Knowledge, vol.iv /h.257 dalam suheri .htpp://   suherilbs.wordpress.com/fiqih, diunduh pada 12 juli 2012

---

[1] A.W. Munawwair, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 953.

2 Abdul Aziz Dahlan dan dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:  Ichtiar Baru van Hoeva, 2001), jilid 1, h. 63.

3 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta:  Kecana Prenada Media,  2010), h. 51.

4 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 48.

5 T.M Hasbi Ash- Shieddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 21  

[6] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Alquran, (Ciputat: Lentera Hati, 2001), h. 413 dalam Ahmad Darsuki, Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis, galiyao,blogspot.co.id diakses 20 Juli 2014.

        [7] Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, Aditya Wisnu Pribadi, (Pent.), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 159.

       [8]  Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, Fiqh Muamalat, h.159.

       [9] Fatwa ke-10 Dewan Syariah AAOIFI ,Standar sukuk ini dihasilkan dari sidang Fatwa ke-10 Dewan Syariah AAOIFI yang diadakan di Madinah pada 2-7 Rabi’ul Awal 1425 H 3-8 Mei 2003, dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa standard Sukuk ini dapat dilaksanakan sejak tanggal 1 Muharram 1425 H atau 1 Januari 2004. http://www.islamfeqh.com, diunduh pada 8 Juni 2012

        [10] Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, h. 337.

        [11] Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Persfektif Syariah  Islam, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Pent.), (Selangor: 2009), h.131. 

         [12] al-Jaziri, dalam Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance, h. 337.

         [13] al- Kasani, dalam Muhammad Ayyub, Understanding Islamic Finance, h. 338.

         [14] Ab. Mumin Ab. Ghani, ”Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia”, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, (Kuala Lumpur: 1999). h. 410.

         [15] Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Persfektif Syariah  Islam, Basri bin Ibrahim al-Hasan al Azhari, (Pent.), (Selangor: 2009), h. 131.

        [16] Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Persfektif Syariah  Islam, h. 112.

        [17] Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, h. 345    

        [18] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 252.

        [19] Wahbah al-Zuhaylî,Fiqh Islâm wa Adillatuhu, jilid 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), h. 268.

        [20] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, h. 253.

 [21] Burhanuddin S, Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 103.

 [22] Wahbah al-Zuhaylî, Fiqh Islâm wa Adillatuhu, Jilid 5,  h. 242.

 [23] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, h. 243.

 [24] Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 57.

 [25] Abdurrahman al-Sa’di, dkk , Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.135.

 [26] Wahbah al-Zuhaylî, Fiqh Islâm wa Adillatuhu, Jilid 5, h.135.

 [27] Wahbah al-Zuhaylî, Fiqih Islam wa adillatuhu, h. 59.

 [28] Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 140.

     [29] Nor Muhamed Yacop, Sistem Keuangan Islam di Malaysia,(Kuala Lumpur: Urusan Publications & Distributors Sdn.Bhd,1999), h. 2.

     [30] Ab. Mumin Ab. Ghani ,”Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia”, (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,1999), h. 280.

     [31] Nazaruddin Abdul Wahid , Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 51-55.

     [32] Wahbah al-Zuhaylî, Fiqih Islam wa adillatuhu, Jilid 5,  h.441

     [32] Nazaruddin Abdul Wahid , Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) h. 62.

[35]  Wahbah al-Zuhaylî, Fiqih Islam wa adillatuhu, h.443 

[36] Burhanuddin S, Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: Ijtihad Ilmu, 2010), h. 121-122.

[37]  Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 187.

[38] Muhammad al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, Nor Hasanuddin & Aisyah Saipudin, (Pent.), (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publications,2009), h.173.

 [39] Mustafa al-Khin et al, al- Fiqh Al-Manhaji Mazhab  al-Syafie,  Zulkifle bin Mohamad al-Bakri, (Pent.), ( Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2011), h.371.

 [40]  Muhammad al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, h. 173.

[41] Wahbah al-Zuhaylî, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5,  h. 476.

[42] Muhammad al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, h.173.

[43] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, h. 315-316.

[44] Muhammad al-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, h.155.

[45]  Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, h. 316-317.

[46]  Wahbah al-Zuhaylî, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, h. 387.

[47] Burhanuddin S, Fiqh Muamalah Dasar-dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis, h. 110.

[49] Suyûthi, al-Imam al-Hâfidz Abdurrahman Jalaludin,  al-Asbâh Wa al-Nadhâir, (Bayrût: Dârul Fikri,1983), h. 60.

[50] Mustofa al-Khin, Mustofa al-Bugho & Ali al-Syarbaji, Kitâb Fikah Mazhab Syafii, Jilid 6,(Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2005), h.1483.

[51] Alimin,”Aplikasi Pasar Sukuk dalam Perspektif Syariah (Studi Analisis Kesesuaian Syariah terhadap Aplikasi Pasar Sukuk Domestik dan Global)”, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negri Syarif Hidayahtullah, Jakarta: 2010,  h.156.

[52] S. Askar, (Peny.), Kamus Arab-Indonesia al-Azhar, (Jakarta Selatan:  Penerbit Senayan Publishing, t.t.), h. 1071

[53] Suheri Syariah Knowledge, Bay al- wafa, htpp:// suherilbs.wordpress.com/fiqih.hal.20,  diakses pada 12 juli 2012

[54] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 152.

[55]  Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h.152.

[56] Ibnul ‘Abidin, Raddul Muchtar, vol.iv /h.257 dalam suheri .htpp:// suherilbs.wordpress.com/fiqih.hal.15, 20 diakses pada 12 juli 2012.

[57]Muhammad As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 6, Peterjemah Nor Hasanuddin & Aisyah Saipudin,(Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publications,2009), h.155

[58] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah( Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.152

[59] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah( Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.152

[60] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , h.153.

         [61] Ibnul ‘Abidin ,Raddul Muchtar, vol.iv /h.257 dalam suheri .htpp://  suherilbs.wordpress.com/fiqih.h.21, diunduh pada 12 Juli 2012

          [62] Ibnul ‘Abidin ,Raddul Muchtar, vol.iv /h.257 dalam suheri .htpp://  suherilbs.wordpress.com/fiqih.h.21, diunduh pada 12 Juli 2012

          [63] Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah,Jakarta, Juni 2010, h.22  www.dmo.or.id, diunduh pada 5 Agustus 2011

        [64] Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”, dalam http:// rumah fiqih.com diunduh 15  Mei 2014

        [65] Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”, dalam http:// rumah fiqih.com diunduh 15  Mei 2014

        67Ahmad Sarwat, “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang”, dalam http:// rumah fiqih.com diunduh 15  Mei 2014

          [67] Ibnu Juzaiy:  dalam Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam, diterjemahkan

 oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, (Selangor:Al-Hidayah Publication, 2009).h. 175

         [68]Ibnu Juzaiy:  dalam Muhammad Rawwas Qal’ahji, Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam, diterjemahkan oleh Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, (Selangor:Al-Hidayah Publication, 2009),h.213

         [69] Yusuf  as-Sabatin, Bisnis Islami & Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, (Bogor: Al -Azhar Press, 2009), h.256 

         [70] Muhammad Rawwas Qal’ahji.Urusan Kewangan Semasa Menurut Perspektif Syariah Islam, h.215 

         [71] Muhammad Nashrullah, Akad-Akad Fiqh Pada Pasar Modal Syariah dan Aplikasinya, dalam Muamalah Jurnal Ekonomi

Syariah,  Vol.4, No.1,( Januari, 2007).

          [72]Muhammad Ayub , Understanding Islamic Finance, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2009), h. 55    

        [73]Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Surabaya: Cahaya Amanah, 2008),  h.360

       [74]Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Surabaya: Cahaya Amanah, 2008),  h.357

       [75] Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah Ibid, h.358

       [76] Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah Ibid, h.359

      [77]Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Surabaya: Cahaya Amanah, 2008),h.  356

         [78] Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah, h. 358-359

         [79] Muhammad Nafik H.R, Bursa Efek dan Investasi Syariah (Surabaya: Cahaya Amanah, 2008),h. 360-361