Makalah Penegakan HAM

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Candra Perbawati

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung

E-mail: perbawaticandra@yahoo.com

Abstrak: Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Globalisasi menuntut adanya perubahan dalam sistem hukum baik perubahan stuktur hukum (legal structure), substansi-substansi baru pengaturan hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Tanpa adanya perubahan sistem hukum maka tidak ada jaminan adanya kepastian hukum dan dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti, tidak tertib serta rasa tidak terlindungi, disinilah masalah kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya tercakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (fuction of law is to maintain peace), dan inilah yang menjadi tujuan dari adanya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ajaran-ajaran dasar Islam merupakan nilai-nilai universal yang sangat diperlukan baik dalam dalam konteks kehidupan umat Islam maupun konteks hubungan dengan kelompok agama dan negara-negara lain. Nilai-nilai Islam mampu menjawab persoalan kemanusiaan dan dinamika sosial politik seperti dalam konteks hubungan antar bangsa, antara agama dan antar peradaban, konsep Islam rahmatan lil ’alamin (Islam sebagai rahmat bagi semesta alam).

Kata Kunci: penegakan Hak Asasi Manusia, hukum Islam, globalisasi

Abstrak: Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam. Globalization requires a change in legal system either changes in the structure of legal relationship (legal structure), a new setting of legal substances (a legal substance) and a legal culture, without any change in legal system there is no guarantee of legal certainty and in a variety of social life, all of these would be uncertain, disorderly, and unprotected feeling, this is where the problem of legal certainty, orderliness and legal protection will be perceived as a necessity which basically covered the purpose of law that is called as peace (fuction of law is to maintain peace), and this is the aim of the existence of Human Rights (HAM). The basic tenets of  Islam is a universal values that are required both in the context of the lives of Muslims as well as the context of relations with religious groups-states and other countries. Islamic values able to answer the question of humanitarian and socio-political dynamics as in the context of relations between nations, inter-religious and inter-civilization, the Islamic concept rahmatan lil ’alamin (Islam as rahmat for the universe).

Keyword: Enforcement of Human Rights, Islamic Law, Globalization

Pendahuluan

Pada era modern ini, pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dirasakan sangat cepat sekali. Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga didukung oleh munculnya semangat globalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks, tidak hanya digerakkan oleh suatu kekuatan tertentu, melainkan oleh banyak kekuatan, seperti budaya, teknologi, politik maupun ekonomi.[1] Globalisasi politik antara lain berupa gerakan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) – selanjutnya dalam tulisan ini disingkat HAM. Globalisasi semakin memperkuat pemikiran-pemikiran untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal. Dalam hal ini pemerintah hendaknya menggabungkan standar yang terdapat pada instrumen HAM internasional dan prinsip-prinsip HAM dalam Islam ke dalam hukum nasional, dengan tetap mengacu pada ideologi bangsa serta kondisi manusia, alam dan tradisi yang melekat pada bangsa.

Di lain pihak, Hak Asasi Manusia (HAM) juga merupakan suatu hal yang fundamental, sensitif dan kontroversial. Selama beberapa dekade, isu-isu hak asasi manusia telah menjadi perdebatan menarik di kalangan pemikir modern, baik di bidang politik maupun hukum. Hal ini berdasar kepada kecenderungan munculnya isu-isu hak asasi manusia bukan hanya dipengaruhi oleh anasir-anasir politik dan hukum, melainkan juga agama dan budaya.

Terbentuknya konsensus internasional tentang Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 hanya dimotori oleh sekelompok negara pemenang perang setelah berakhirnya Perang Dunia II, yaitu AS, Perancis, dan Inggris. Hal ini memperkuat pandangan bahwa isu-isu hak azasi manusia tidak saja terkait dengan persoalan krusial menyangkut aspek-aspek dan standar universalitas hak azasi manusia, tetapi juga terkait dengan latar belakang pembentukannya untuk menciptakan perdamaian dunia.

Pada hakikatnya hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, manusia hidup tidak sendiri, ia harus bersosialisasi dengan oran lain. Jangan sampai seseorang melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada dirinya sendiri.

HAM juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan. Oleh karena itu HAM wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama dan pemerintah. Sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diproklamasikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1948, setiap orang tanpa terkecuali berhak atas HAM dan kebesarannya.[2]

Di kalangan negara-negara muslim, persoalan hak asasi manusia bukanlah suatu hal baru. Syari’at Islam yang bersifat universal banyak menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang persamaan hak asasi manusia dan kebebasan. Bahkan ketika Nabi Muhammad Saw mendeklarasikan Piagam Madinah,[3] hak asasi manusia ditempatkan dalam posisi tertinggi konstitusi Islam pertama tersebut. Perjalanan sejarah berlakunya hukum Islam di kalangan masyarakat muslim telah bergeser dari sudut normativitas vertikal menjadi lebih horizontal. Hal ini disebabkan perkembangan berlakunya hukum Islam telah dipengaruhi pula oleh dinamika sosial-budaya dan politik hukum dalam masyarakat Islam itu sendiri.

Para ulama dan intelektual muslim kontemporer, terutama sejak dikeluarkannya deklarasi HAM oleh PBB tahun 1948 banyak yang membahas tentang HAM perspektif hukum Islam. Penghormatan hak-hak asasi didasarkan pada dalil bahwa Allah memberkati manusia dengan kemuliaan-kemuliaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Q.s. al-Isra’ ayat 70, sebagai berikut:

ô‰s)s9ur $oYøB§x. ûÓÍ_t/ tPyŠ#uä öNßg»oYù=uHxqur ’Îû ÎhŽy9ø9$# ̍óst7ø9$#ur Nßg»oYø%y—u‘ur šÆÏiB ÏM»t7ÍhŠ©Ü9$# óOßg»uZù=žÒsùur 4’n?tã 9ŽÏVŸ2 ô`£JÏiB $oYø)n=yz WxŠÅÒøÿs? ÇÐÉÈ

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.[4]

 Pandangan Islam selaras dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat dipertahankan dalam prinsip-prinsip Islam. Sumber-sumber dan metode-metode hukum Islam mengandung prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan kesejahteraam manusia yang mengabsahkan cita-cita modern tentang Hak Asasi Internasional. Penghargaan atas keadilan, perlindungan kehidupan dan martabat manusia, adalah prinsip-prinsip pokok yang inheren dalam syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s. an-Nahl ayat 90, sebagai berikut:

¨bÎ) ©!$# ããBù'tƒ ÉAô‰yèø9$$Î/ Ç`»|¡ômM}$#ur Ç›!$tGƒÎ)ur “ÏŒ 4†n1öà)ø9$# 4‘sS÷Ztƒur Ç`tã Ïä!$t±ósxÿø9$# ̍x6YßJø9$#ur ÄÓøöt7ø9$#ur 4 öNä3ÝàÏètƒ öNà6¯=yès9 šcr㍩.x‹s? ÇÒÉÈ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Bagi sebagian besar muslim, Islam dipahami bukan semata-mata merupakan agama yang mengajarkan tentang kesadaran untuk tunduk kepada Tuhan yang diwujudkan dalam kegiatan ritual semata, akan tetapi mengajarkan pula pedoman hidup untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Islam merupakan agama wahyu karena di dalamnya syarat dengan muatan-muatan norma-norma hukum berdasar kepada kehendak Tuhan, agar manusia dapat menjunjung tinggi persamaan derajat kemanusiaannya.

Munculnya kesadaran eksklusif dalam menjalankan ajaran Islam, tidak dapat disangkal telah memunculkan corak penerimaan Islam lebih dari sekedar sistem keyakinan terhadap Tuhan, tetapi juga merupakan suatu sistem hukum yang universal. Norma-norma ideal dalam ajaran Islam lebih banyak difahami sebagai kumpulan norma hukum yang sebagian atau seluruhnya berasal dari kehendak Tuhan, sedangkan manusia hanya menjadi komponen yang melaksanakan hukum Tuhan. Sebaliknya corak kesadaran inklusif lebih menitikberatkan pemahaman bahwa agama merupakan pedoman dasar ketuhanan dan kemanusiaan. Agama tidak hanya mengarahkan manusia untuk tunduk dan patuh kepada Tuhan dalam bentuk kegiatan ritual yang bersifat vertikal, tetapi hendaknya berimplikasi kepada kesadaran akan kemanusiaannya, sehingga melahirkan sikap saling terbuka, saling menghargai, dan mengakui persamaan derajat kemanusiaan tanpa membeda-bedakan apapun.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia tidak saja menjadi aspek terpenting dalam sistem hukum suatu negara yang harus dituangkan dalam konstitusi negara, tetapi juga menuntut pengakuan secara menyeluruh pada tingkat implementasinya (baca: penegakan), baik dalam bidang politik dan ketatanegaraan maupun hukum dan keadilan. Atas dasar itu, jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia hendaknya mendapatkan prioritas utama demi tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Perlindungan hak asasi manusia juga tidak hanya menjadi tradisi kolektif dalam masyarakat Barat yang notabene telah melahirkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 sebagai konsensus internasional. Hal ini juga telah menjadi bagian dari tradisi modern masyarakat dan negara-negara muslim melalui konsensus Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) tahun 1967 di Cairo Mesir. Hal ini merupakan realitas sosial dan politik di kalangan negara-negara muslim dalam mengangkat isu-isu hak asasi manusia sebagai bagian dari tradisi kepercayaan (agama) dan tradisi budayanya.[5]

Dengan adanya era globalisasi, yang ditandai dengan makin biasnya batas-batas budaya dan nasionalitas, hampir disetiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang mulai tertarik untuk memahami tentang arti pentingnya keterlibatan HAM dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bermasyarakat  termasuk di negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Rencana Pembangunan Hukum Nasional yang mengagendakan adanya bidang HAM. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (tahun 2005-2025).[6] Persoalan yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia dalam usaha penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu bagaimana pelaksanaan penegakan HAM di era globalisasi seiring dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi? Bagaimanakah Islam menyikapi hal tersebut, khususnya dari pandangan hukum Islam? Apakah hukum Islam saat ini sudah relevan dengan hak asasi manusia, dan apakah hukum Islam harus diubah sesuai dengan hak asasi manusia atau sebaliknya hak asasi manusia harus disesuaikan dengan hukum Islam? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan tersebut.

Pengertian dan Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindumgi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Arab disebut haq al-insan. Dalam lingkungan Islam sendiri ada beberapa lapisan tentang bagaimana umat Islam memandang HAM. Dalam kalangan pesantren terdapat dua konsep hak, yakni haq al-insan dan hak Allah, di mana setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun yang terlepas dari kedua hak tersebut. Misalnya masalah salat (yang merupakan hak Allah), karena salat adalah hak Allah, maka manusia tidak dapat campur tangan untuk memaksakan seseorang untuk melakukan salat, tidak ada kekuatan dunia apakah itu negara-negara yang berhak yang mendesakkan seseorang untuk melakukan salat.[7]

Hak manusia (hak sesama manusia), misalnya hak kepemilikan, hak ini menunjukkan bahwa setiap manusia berhak untuk mengelola  harta yang dimilikinya, akan tetapi di atas hak manusia tetap ada hak Allah yang mendasarinya. Konsukwensinya adalah meskipun seseorang mempunyai hak atas harta bendanya, namun seseorang tidak boleh menggunakan hak atas harta bendanya yang bertentangan dengan Allah, atau Ajaran Allah. Artinya hak sesorang yang sifatnya relatif tidak boleh melanggar hak yang mutlak yang dimiliki oleh Allah.

Secara istilah HAM dapat dirumuskan dengan beberapa pendapat, di antaranya HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Menurut pendapat Jan Materson, dari komisi HAM PBB, dalam Teaching Human Rights, United Nations, sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

Secara filsafati dapat dipahami bahwa HAM adalah hak yang melekat atau inherent pada diri manusia, yang berasal dari Tuhan sejak manusia itu lahir. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki derajat luhur yang dilengkapi dengan budi dan nurani. Secara objektif dapat dikemukakan bahwa HAM adalah kewenangan pokok yang melekat pada manusia, sehingga harus diakui dan dihormati oleh negara. Hak dan kewajiban fundamental manusia itu berakar pada idea Sang Pencipta. Manusia memperoleh hak-haknya itu langsung dari Tuhan menurut kodratnya scundum suam naturan.[8]  Dengan demikian maka hak-hak fundamental itu tidak tergantung pada pengakuan orang lain, masyarakat atau bahkan oleh negara sekalipun. Kewajiban untuk menegakkan HAM adalah kewajiban yang tidak dapat diingkari oleh negara, karena penghormatan dan penegakkan HAM adalah bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (obligations erga omnes).[9]

Secara Yuridis Formal Indonesia, cakupan makna Hak Asasi Manusia (HAM) tertuang pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum,pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.[10]

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa HAM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi moral dan dimensi hukum. Dimensi moral dari HAM diartikan bahwa HAM, adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut (non-derogable right ), karena hak tersebut merupakan hak manusia yang melekat (inherent) pada dirinya karena ia adalah manusia. Sedangkan dimensi yang kedua, sebagai hak hukum,  maka HAM adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat internasional maupun nasional. Termasuk dalam kategori ini adalah berbagai instrumen internasional tentang HAM, baik perjanjian internasional, deklarasi maupun resolusi, serta berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur tentang HAM.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.[11]

Dengan pengertian dan konsep HAM di atas, maka dapat dipahami bahwa persoalan penegakan HAM tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga moral.  Dalam hubungannya dengan kewajiban internasional dari setiap negara, maka dapat dikatakan bila penegakan HAM tidak semata-mata didasarkan pada moralitas tetapi juga berdasarkan kewajiban untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.[12]

Era globalisasi yang ditandai dengan makin biasnya batas-batas budaya dan nasionalitas, hampir disetiap negara baik negara maju maupun negara berkembang mulai tertarik untuk memahami tentang arti pentingnya keterlibatan HAM dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bermasyarakat  termasuk di negara Indonesia hal ini terlihat dalam Rencana pembangunan hukum nasional yang mengagendakan adanya bidang HAM.

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM, terlebih lagi dalam mewujudkan civil society atau masyarakat madani.[13] Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, civil society sangat penting artinya dalam menggambarkan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia.[14]  Isu tentang HAM di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru karena sesungguhnya masalah HAM sudah di singgung oleh para founding father Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni di dalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945, akan tetapi penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan oleh para founding father di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, sering dengan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam 3 orde, yaitu orde lama, orde baru, dan orde Reformasi.[15]

Seiring dengan tumbangnya rezim Orde baru  menuju orde reformasi yang lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum dan penegakan HAM, rakyat melalui MPR melakukan Amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukan pasal yang khusus tentang HAM, yakni Pasal 28 UUD 1945. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal tersebut pemerintah telah mengundangkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Setelah itu, pemerintah meratifikasi Kovenan Ekosob dan Sipol masing-masing dalam UU No. 11 dan UU No. 12 Tahun 2005 sebagai kelanjutan dari upaya ratifikasi terhadap beberapa instrumen HAM sebelumnya.[16]

Penegakan HAM juga menjadi arah bagi pembangunan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (tahun 2005-2025). Di antara arah disebutkan adalah “Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar”.[17]

Pada prinsipnya, dalam hukum Hak Asasi Manusia, negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dan individu-individu yang berdiam di wilayah jurisdiksinya sebagai pemegang hak (rights holder). Kewajiban yang diemban negara adalah kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect) HAM bagi warganya. Negara wajib menjamin pelaksanaan HAM bagi setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Kewajiban ini dilaksanakan negara dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik itu dibidang legislatif, eksekutif, yudisial, maupun praktis, untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun bidang-bidang lain, serta jaminan hukum yang diperlukan untuk semua orang di bawah yurisdiksinya, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat menikmati semua hak dan kebebasan ini dalam praktik.

Kewajiban internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tingggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban negara semacam ini sebenarnya merupakan kewajiban mendasar bagi setiap pelaku dalam hubungan internasional baik dalam skala nasional maupun internasional.[18]  Hal ini dapat dijelaskan dari sisi filsafati, sisi hukum positif dan sisi politik.

Prinsip-prinsip HAM dalam Islam

Pembagian hak menjadi dasar bagi ketentuan normatif yang ada dalam agama islam sendiri, sehingga hal-hal yang menyangkut hak Adam urusannya harus dengan manusia sendiri baru kemudian dengan Allah. Persoalan yang terjadi ketika hak itu didefinisikan sebagai berlandasan pada hak Allah kemudian didistorsi, ketika perilaku penguasa atau dalam hal ini pemerintah yang mengatur hukum menempatkan diri sebagai bayang-bayang penguasa di bumi. Salah satunya adalah mengenai hukum riddah.  Pada mulanya riddah merupakan hak bagi setiap orang seperti dikatakan dalam Alquran “Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah dan barang siapa mau kufur maka kufurlah”. Semuanya adalah merupakan pilihan individu, seperti ibadah salat, namun lama kelamaan hak tersebut diambil alih oleh pemerintah sebagai penguasa negara. Artinya urusan riddah ini merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah, namun kemudian hak Allah diambil oleh kekuasan sehingga penguasa memfungsikan diri sebagai Allah dan memaksakan orang, serta memberikan sanksi.

Para ulama dan intelektual Muslim juga mendukung konsep HAM dengan teori yang merupakan manifestasi dari pemeliharaan aspek keniscayaan (ḍaruriyyat) tersebut yang dalam fikih disebutkan 5 prinsip dasar hak asasi manusia yang disebut al-ḥuqūq al-khamsah yakni; hak hidup, hak kebebasan, beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak produksi dan hak reproduksi. Lebih jelasnya prinsip-prinsip HAM dapat dilihat di bawah ini, yaitu meliputi:

1.       Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup/ pemeliharaan terhadap jiwa (hifẓ al-nafs). Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar. Hak hidup ini dituangkan dalam sistem hukum, yang salah satunya adalah hukum qisas. Hak ini sesuai dengan rumuan Pasal 28 H Ayat (1) UUDNKRI 1945, yaitu setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan.

2.       Perlindungan keyakinan/pemeliharaan terhadap agama (hifẓ al-dīn), yang mengandung pengertian juga hak beragama, perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran lā ikrāh fī al-dīn (tidak ada pemaksaan dalam agama atau lakum dīnukum waliyadīn (bagimu agamu, bagiku agamaku).

3.       Hak perlindungan terhadap akal pikiran/pemeliharaan terhadap akal, (hifẓ al-‘aql) jika dijabarkan dalam norma dalam HAM seperti halnya hak mengeluarkan pendapat hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.

4.       Perlindungan terhadap hak milik/pemeliharaan terhadap harta (hifẓ al-māl) Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah. Lebih jauh hak ini termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Seperti yang termuat dalam Pasal 28 H ayat (4) UUD NKRI 1945 “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

5.       Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik/pemeliharaan terhadap nasab (hifẓ al-nasab) Hak mempertahankan nama baik ini   diterjemahkan dalam hukum fiqh yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan zina.

6.       Pemeliharaan terhadap kehormatan (hifẓ al-irḍ), yang berarti juga hak untuk memiliki harga diri. Selain hak tersebut diatas terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang harus diwujudkan, yakni keadilan,rahmah (kasih-sayang), hikmah (kebijaksanaan), dan  kemaslahatan, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam.[19] Hal ini juga seperti yang termuat dalam Pasal 28 D Ayat (7) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Hukum Islam dan  Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Pandangan Islam bahwa Tuhan sangat dipentingkan. A.K Brohi menyatakan pendekatan Islam berbeda dengan pendekatan Barat. Di mana strategi islam sangat mementingkan penghargaan kepada hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai sebuah aspek kualitas dari kesadaran keagamaan yang terpatri di dalam hati, pikiran, dan jiwa penganutnya.

Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia, terletak pada universalitas ajaran Islam. Universalitas hak azasi manusia telah digaransi di dalam prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berasal dari teks-teks suci maupun konstruksi pemikiran ulama. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup: ketuhanan, keadilan, persamaan, kebebasan, toleransi, dan sebagainya. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum tersebut sangat terbuka dengan perbedaan pada tingkat implementasinya. Sebab hal ini sangat dipengaruhi oleh corak politik hukum dan situasi sosial-budaya dalam masyarakat Islam. Pada gilirannya muncullah corak keberlakuan hukum Islam yang bercorak lokal.

Perkembangan hukum Islam di negara-negara muslim yang berlangsung sejak periode kenabian hingga periode modern, diduga telah bersentuhan dengan sistem hukum lainnya. Di samping itu, pengaruh teori-teori hukum yang diperkenalkan oleh kalangan ahli hukum juga telah memberikan asumsi-asumsi dasar untuk menempatkan hukum Islam lebih dari sekedar bercorak lokal dan berdiri sendiri, tetapi juga telah dibentuk dari hasil rekonstruksi pemikiran manusia karena adanya faktor tuntutan dan dukungan bagi keberlakuannya. Namun ironisnya, hal itu diklaim sebagai syari’ah itu sendiri. Dalam konteks inilah Abdullahi Ahmed An-Na’im menyebutnya dengan term “syari’ah historis”.[20]

Mengenai hak asasi manusia yang universal, sekurang-kurangnya dapat difahami sebagai hak yang paling fundamental dan harus dimiliki oleh setiap manusia menyangkut hak untuk hidup dalam beragama, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan persamaan mendapatkan keadilan di depan hukum. Hak tersebut merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang tanpa membeda-bedakan apa pun termasuk di dalamnya suku bangsa, agama, jenis kelamin dan status sosial dalam masyarakat.[21]

Perdebatan mengenai hukum Islam dan HAM sesungguhnya telah mengemuka di kalangan ahli hukum modern. Seperti telah disinggung sebelumnya An-Na’im banyak dikenal sebagai agamawan humanis yang telah menunjukan peta konflik antara syari’ah historis dan hak asasi manusia dalam bidang pemberlakuan hukum pidana Islam di negara Sudan. Ann Elizabeth Mayer juga telah menemukan fakta-fakta krusial peta konflik antara hukum Islam dan HAM dalam proses Islamisasi di negara republik Islam Pakistan dan Iran. Menurutnya, hal yang paling serius adalah menyangkut masalah gender, diskriminasi terhadap kalangan non-muslim dan minoritas agama lainnya.[22]

Beberapa persoalan krusial berkaitan dengan konflik dan rekonsiliasi antara hukum Islam dan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya dapat ditelaah dari tiga sudut. Pertama, HAM dan Hukum Islam bisa dilihat sebagai sistem hukum yang memiliki dasar pijakan yang berbeda; Kedua, ada aspek-aspek tertentu di dalam HAM dan Hukum Islam yang saling berseberangan; dan Ketiga, ada titik taut persentuhan dan pertemuan antara prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalam HAM dan Hukum Islam.

Hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum internasional, hal ini merupakan hasil dari konsensus internasional, karena dibentuk melalui proses politik dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). HAM tidak lahir dengan sendirinya, melainkan lahir dari proses evolusi sejarah serta kesadaran kolektif akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dalam aplikasinya, HAM dimasukan dalam wilayah hukum tata negara, karena aspek HAM norma fundamental yang harus dianut oleh semua konstitusi negara modern.

Sedangkan hukum Islam lebih banyak diposisikan sebagai hukum Tuhan (divine of law), karena di dalamnya memuat segala peraturan dan hukum termasuk hak asasi manusia yang ditundukan kepada kehendak hukum Tuhan. Sistem hukum ini bersumber kepada teks-teks suci (nash) dan jurisprudensi (ijtihad). Sifat hukum ini bersifat kekal, namun cenderung relatif dan terbuka dalam menerima perubahan sesuai dengan tuntutan sosial budaya dalam masyarakat. Besarnya pengaruh faham kodifikasi dalam model hukum konstitusi modern telah memperkuat dukungan bagi pembentukan konstitusi Islam, seperti yang terjadi di Sudan, Pakistan, dan Iran.[23]

Munculnya peta konflik antara hukum Islam dan HAM, sebagaimana diuangkapkan oleh An-Na’im,[24] lebih banyak terdapat dalam bidang hukum perdata dan pidana Islam. Ia membuktikan dengan beberapa kasus seperti seorang laki-laki non-muslim tidak dibenarkan menikahi perempuan muslim, sebaliknya laki-laki muslim bisa menikahi perempuan non-muslim. Hal ini juga termasuk dalam perkara perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang cenderung diskriminatif. Kemudian dalam bidang pidana Islam, pemberlakuan hukum qiṣāṣ, ḥudūd, dan ta’zīr bagi pelanggaran tindak pidana berat, dianggap tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks kemodernan, karena hal itu akan membatasi hak hukum minoritas non-muslim di bawah naungan konstitusi negara berlandaskan syari’at Islam.

Apabila kita kembalikan kepada prinsip-prinsip dasar universal dalam hukum Islam dan hak asasi manusia, sesungguhnya tidak ada yang bertentangan di antara keduanya. Kendati pun keduanya memiliki dasar pijakan yang berbeda, tetapi terdapat titik taut persentuhan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pertanyaannya adalah apakah hukum Islam saat ini sudah relevan dengan hak asasi manusia, dan apakah hukum Islam harus diubah sesuai dengan hak asasi manusia atau sebaliknya hak asasi manusia harus disesuaikan dengan hukum Islam?

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim bahwa syari’at Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan.[25] Sedangkan an-Na’im menjawab kedua pertanyaan tersebut berdasar kepada prinsip resiprositas dalam HAM, yakni adanya prinsip saling menghargai hak dan kebebasan individu sejajar dengan hak dan kebebasan individu lainnya. Ia menolak pemberlakuan syari’ah historis yang dibentuk melalui rekayasa sejarah dan harus dikembalikan kepada sumber asalnya yakni prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang universal. Ia beralasan bahwa beberapa bagian penting dalam hukum Islam saat ini bertentangan dengan hak azasi manusia dan hukum internasional. Oleh karena itu, hukum Islam saat ini hanya bisa berlaku dan ditaati dalam wilayah komunitas umat Islam, sebab beberapa materi hukum Islam cenderung diskriminatif terutama dalam masalah gender dan agama serta hak sipil lainnya. Secara ekstrim ia menyuarakan bagi perlunya pembaharuan hukum Islam agar relevan dengan standar-standar hak asasi manusia dalam UDHR 1948.[26]

Jika dilihat dari pandangan An-Na’im di atas, tidak seluruhnya tepat. Apabila dibandingkan dengan pendapat lain, seperti Louay M. Syafi, Rifaat Hassan, dan Ibrahim Abdullah al-Marzouqi yang mengkritik segi metodologi yang dikembangkan oleh An-Na’im. Pemikiran An-Na’im sangat dipengaruhi oleh gurunya Mahmoud Mohammad Taha yang terkenal radikal dalam menggagas ide pembaharuan hukum Islam. Selain itu, An-Na’im tidak menjelaskan hukum Islam dalam term umum “syari’ah”, tetapi lebih dibatasi oleh perspektif sejarah dengan sebutan “syari’ah historis”. Di samping itu, gagasannya tentang pembaharuan hukum Islam juga lebih banyak dipengaruhi oleh tafsir historis terhadap sistem hukum Sudan yang berada di bawah pemberlakuan hukum konstitusi Islam.[27]

Dengan demikian, bahwa pola hubungan antara hukum Islam dan hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang keluar dari keyakinan agama. Menolak hukum Islam sebagian tidak berarti meninggalkan hukum tersebut secara keseluruhan. Sudah barang tentu, sebagai hukum Tuhan, hukum Islam yang terkandung dalam makna integral syari’ah berisikan prinsip-prinsip moral, etika, hukum, dan keadilan dapat diterapkan secara utuh dan berkesinambungan. Akan tetapi, kita tidak bisa menolak, eksistensi hukum Islam yang lahir dari produk sejarah ternyata telah melahirkan pertentangan dengan sistem hukum lainnnya serta penolakan dari kalangan non-muslim dan komunitas muslim itu sendiri.

Kesimpulan

Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dipisahkan, saling tergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional secara umum harus memperlakukan hak asasi manusia di seluruh dunia secara adil dan berimbang, dengan menggunakan dasar dan penegakan yang sama. Sementara kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama adalah sesuatu yang penting dan terus menjadi pertimbangan, adalah tugas semua negara, apapun sistem politik, ekonomi dan budayanya, untuk memajukan dan melingungi hak asasi manusia dan kebebasan asasi.

Islam sangat mendukung konsep HAM dengan teori yang merupakan manifestasi dari pemeliharaan aspek keniscayaan (ḍaruriyyat), yaitu meliputi: Hak perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup/pemeliharaan terhadap jiwa (hifẓ al-nafs). Perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tak bisa ditawar; Perlindungan keyakinan/pemeliharaan terhadap agama (hifẓ al-dīn), yang mengandung pengertian juga hak beragama, perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran lā ikrāh fī al-dīn (tidak ada pemaksaan dalam agama atau lakum dīnukum waliyadīn (bagimu agamu, bagiku agamaku); Hak perlindungan terhadap akal pikiran/pemeliharaan terhadap akal, (hifẓ al-‘aql) jika dijabarkan dalam norma dalam HAM seperti halnya hak mengeluarkan pendapat hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya; Perlindungan terhadap hak milik/pemeliharaan terhadap harta (hifẓ al-māl) Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencurian hak milik yang dilindungi secara sah; Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik/pemeliharaan terhadap nasab (hifẓ al-nasab). Hak mempertahankan nama baik ini   diterjemahkan dalam hukum fikih yang begitu keras terhadap orang yang melakukan tindakan zina; Pemeliharaan terhadap kehormatan (hifẓ al-irḍ), yang berarti juga hak untuk memiliki harga diri. Selain hak tersebut diatas terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang harus diwujudkan, yakni keadilan,rahmah (kasih-sayang), hikmah (kebijaksanaan), dan  kemaslahatan, baik dalam hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Akhirnya, dalam Islam penafsiran syariah yang moderat, dinamis dan konstruktif harus dilakukan, dibandingkan dengan penafsiran garis keras dan statis, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan penerapan hukum pidana Islam. Dari itu untuk mencapai harmonisasi konstuktif antara hukum Islam dan hukum internasional hak asasi manusia harus dikedepankan pendekatan komplementer dan akomodatif, dimana unsur-unsur terbaik, baik dari hukum Islam dan hukum internasional hak asasi manusia, digabungkan untuk seluruh umat manusia, tanpa terkecuali di Indonesia.

           

Pustaka Acuan

Abdillah, Masykuri, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia, Jakarta: Gramedia Utama, 2011.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948.

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Thoha Putra, tt.

Giddens, Anthony, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta: Gramedia, 1999.

Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, ‘Ilam al-Muwāqi’īn ‘an Rab al-‘Alamīn, Beirūt: Dār al-Jail, t.th.

________, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abū Dāud, Juz. VIII, T. tp: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979.

Konsensus Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) tahun 1967 di Cairo Mesir.

Littman, David, Universal Human Rights and Human Rights in Islam, New York: Journal Midstream, 1999.

Mas’udi, Masdar F., Hak Azasi Manusia dalam Islam, dalam Disemenasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi, Jakarta: CESDA LP3ES, 2010.

Mayer, Ann Elizabeth, Islam and Human Rights: Traditions amd Politics, Colorado: West View Press, 1999.

Muladi, Demokatisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta; The Habibi Center, 2002.

Na’im, Abdullahi Ahmed An-, Islam and Human Rights: Beyond The Universality Debate, Washington: The American Society of International Law, 2000.

_________, Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Syracuse: Syracuse University Press, 1996.

Pulungan, J. Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Rasjidi, M., Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, 1985.

Schulkte, Nico, Menyokong Civil Society dalam Era Kegelisahan, Yogjakarta: Kanisius, 1999.

Sekartadji, Kartini, “Implikasi Pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-46 Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 9 Januari 2003.

Setiardja, Gunawan, “Menjajagi Pengertian HAM Secara Filsafati”, Makalah pada Seminar Nasional HAM, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 25 Januari 1993.

________, Hak Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Mejemuk, Jakarta: UI Press, 1995.

Taha, Mahmoud Mohammad, The Second Message of Islam, diterjemahkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na’im, Syracuse: Syracuse University Press, 1987.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 butir 1.

Undang-Undang Nomor 39 pasal 1,Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UUD 1945 Pasal 28.

Wignyosoebroto, Soetandyo, “Toleransi dalam Keragaman” dalam Rahayu, Reposisi Indonesia di Tengah Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia, Orasi ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-54 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang  11 Januari 2011.

Winandi, Woro, “Reformasi Penegakan HAM di Era Globalisasi”, dalam Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Aditama, 2007.

---

[1] Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 38.

[2] Lihat. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Tahun 1948.

[3] Piagam Madinah adalah sebutan bagi ṣahifat (berarti lembaran tertulis) dan kitāb yang dibuat oleh Nabi. Kata “piagam” menunjuk kepada naskah, sedangkan kata “Madinah” menunjuk kepada tempat dibuatnya naskah. Sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dibuat pada awal masa klasik Islam, dipermulaan dasawarsa ketiga abad ke-7 Masehi. Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Mejemuk (Jakarta: UI Press, 1995), h. 3. Piagam ini merupakan kesepakatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama dengan warga Madinah, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Sebaimana dinyatakan oleh J. Suyuthi Pulungan, Piagam Madinah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyatukan kelompok-kelompok sosial (etnis dan keyakinan) yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan di Madinah. J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 3. Ketika Muhammad SAW tiba di Madinah, dari segi agama penduduk Madinah terdiri dari tiga golongan besar, yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi. Lihat. Ibn Qayyim al-Jauziyyah, ‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abū Dāud, Juz. VIII, (T. tp: al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), h. 228.

[4] DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Thoha Putra, tt), h. 307.

[5] Lihat. Konsensus Universal Islamic Declaration of Human Rights (UIDHR) tahun 1967 di Cairo Mesir.

[6] Lihat. UU No. 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

[7] Masdar F. Mas’udi, Hak Azasi Manusia dalam Islam, dalam Disemenasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi, (Jakarta: CESDA LP3ES, 2010), h. 64.

[8] Gunawan Setiardja, “Menjajagi Pengertian HAM Secara Filsafati”, Makalah pada Seminar Nasional HAM, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 25 Januari 1993, h. 3-4.

[9] Gunawan Setiardja, Hak Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 75-76.

[10] Lihat. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 butir 1.

[11] Lebih jelasnya lihat. Undang-Undang Nomor 39 pasal 1,Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

[12] Soetandyo Wignyosoebroto, “Toleransi dalam Keragaman” dalam Rahayu, Reposisi Indonesia di Tengah Internasionalisasi Isu Hak Asasi Manusia, Orasi ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-54 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang  11 Januari 2011, h. 16.

[13] Nico Schulkte, Menyokong Civil Society dalam Era Kegelisahan (Yogjakarta: Kanisius, 1999), h. 93.

[14] Woro Winandi, “Reformasi Penegakan HAM di Era Globalisasi”, dalam Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat (Bandung: Aditama, 2007), h. 50.

[15] Muladi, Demokatisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta; The Habibi Center, 2002), h. 29.

[16] Lebih jelasnya lihat. Pasal 28 UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

[17] Lihat. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

[18] Kartini Sekartadji, “Implikasi Pembentukan Internasional Criminal Court (ICC) ke dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Dies Natalis ke-46 Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 9 Januari 2003, h. 6.

[19] Lebih jelasnya keenam prinsip ini dapat dilihat dalam Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia (Jakarta: Gramedia Utama, 2011), h.18. Bandingkan dengan Masdar F. Mas’udi, Hak Azasi Manusia dalam Islam, h. 64.

[20] Term “syari’ah historis”, An-Na’im telah menemukan beberapa persoalan krusial mencakup konflik antara hukum Islam dan hak azasi manusia. Ia kemudian mengemukakan gagasannya bagi upaya pembaharuan hukum Islam hendaknya disesuaikan dengan konteks kemodernan agar relevan dengan hak azasi manusia dan sistem hukum lainnya di berbagai negara dunia. Ini bisa kita telaah lebih jauh dalam sejumlah tulisannya tentang hukum Islam dan hak azasi manusia. Dalam tulisannya, An-Na’im sekurang-kurangnya telah memberikan pengertian umum bagi hukum Islam (syari’ah) sebagai sekumpulan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang memuat norma-norma hukum dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Menurutnya, syari’ah semacam ini sangat menjunjung tinggi hak azasi manusia, karena tidak membatasi keberlakuan hukum Islam hanya bagi orang Islam, tetapi juga melindungi hak orang lain di luar Islam. Lebih jelasnya lihat. Abdullahi Ahmed An-Na’im, Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracuse: Syracuse University Press, 1996) h. 3-4.

[21] Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and Human Rights: Beyond The Universality Debate (Washington: The American Society of International Law, 2000) h. 95. Bandingkan dengan David Littman, Universal Human Rights and Human Rights in Islam (New York: Journal Midstream, 1999) h. 1.

[22] Ann Elizabeth Mayer, Islam and Human Rights: Traditions amd Politics (Colorado: West View Press, 1999) hlm. 35.

[23] Faham kodifikasi (stufentheory) merupakan turunan dari ajaran hukum murni dalam kajian filsafat hukum yang bermuara pada ajaran positivisme. Menurut teori ini, eksistensi suatu hukum akan diakui keberlakuannya apabila hukum tersebut ditransformasikan secara tertulis dalam bentuk undang-undang. Demikian pula, dengan prinsip-prinsip dasar HAM dan Hukum Islam dapat berlaku secara positif apabila telah diakui dan dimuat ke dalam konstitusi. Berdasar kepada pandangan tersebut, antara HAM dan Hukum Islam memiliki pola hubungan yang sama, yakni merupakan produk hukum yang mengikat. Lihat Lili M. Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum (Bandung: Alumni, 1985) h. 43-44.

[24] Lihat. Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and Human Rights, h. 140.

[25] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, ‘Ilam al-Muwāqi’īn ‘an Rab al-‘Alamīn, (Beirūt: Dār al-Jail, t.th), Juz. III, h. 3; Pendapat ini juga sama dengan pendapat ar-Rāzī (w. 606 H), Izz ad-Din Ibn Abd as-Salam (w. 660 H), Najm ad-Din aṭ-Ṭufī (w. 716 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H).

[26] Abdullahi Ahmed An-Na’im, Islam and Human Rights, h. 149.

[27] Mahmoud Mohammad Taha, The Second Message of Islam, diterjemahkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na’im (Syracuse: Syracuse University Press, 1987).