Hukum Keluarga di Mesir

HUKUM KELUARGA DI MESIR

(SATU PANDANGAN TENTANG KONSEP DEMOKRASI DAN HUKUM KELUARGA MASA  ANWAR SADAT)

Oleh : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom. I.

A.      Latar Belakang Masalah

Demokrasi berasal dari dua kata, “demos” dan “kratos” . Demos berarti “rakyat’ dan kratos berarti “kekuasaan atau kedudukan”, dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan rakyat.[1] Sedangkan secara etimologi, berarti kekuasaan pemerintahan yag didalamnya rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan rakyat.[2]

Dalam perkembangannya kita mengenal macam-macam demokrasi, yang terbagi dalam empat model yaitu : demokrasi presidensial, demokrasi parlementer, demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung. Demokrasi presidensial, presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam pembuatan keputusan dan kekuatan politik.  Demokrasi parlementer, parlemenlah yang merupakan satu-satunya lembaga perwakilan tertinggi untuk mengambil keputusan. Demokrasi perwakilan, mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih. Demokrasi langsung, mengalihkan sebanyak mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat.[3]

Kata “demokrasi” pada awalnya begitu asing. Dan baru diakhir abad ke-19, dan di gerbang abad ke-20, melalui serbuan kolonialisme Eropa, dan munculnya nasionalisme. Membawa perubahan radikal dalam aras politik dan ekonomi di lokalitas dunia Islam.Hal ini dapat dilihat dari  sisi arah pembentukan negara-bangsa (natio-state) baru yang tidak lagi berdasarkan pada identitas agama semata, tetapi juga identitas lokal dan warisan kolonial. Bahkan, ideologi warisan kolonial, semisal “demokrasi,” yang sebelumnya begitu asing, menjadi semacam  identitas (nasional) baru di negara-bangsa muslim yang baru terbentuk.

Bagi mereka yang menganggap demokrasi itu adalah produk  kolonial yang ingin meminggirkan Islam, maka akan menjatuhkan pilihannya pada Islam sebagai identitas negaranya. Akan tetapi tidak demikian bagi pemikir Muslim sekaligus pemimpin Mesir di pertengahan tahun 70-an, yaitu Anwar Sadat, yang memilih demokrasi.

Menurutnya demokrasi adalah ideologi negara  yang bisa membawa Mesir sejajar dengan negara-negara Eropa yang sebelumnya menjajah tanah kediamannya.[4]

Konsep demokrasi ini dituangkan dalam mereferendum kontitusi 11 September 1971, yang isinya:

”Mesir adalah negara republik dengan multi partai (pasal 5). Kekuasaan berada di tangan rakyat (pasal 3). Islam adalah agama resmi negara dan syariat Islam adalah sumber perundang-undangan dan bahasa Arab adalah bahasa resmi negara (pasal 2). Di samping itu, secara tegas dijelaskan, bahwa republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis  yang berdasarkan pada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal  1).”[5] 

Kebijakan yang diambil dan dikembangkan saat itu adalah kebijakan “revolusi pembetulan” dan kebijakan “pintu terbuka”. Revolusi pembetulan yakni ia merangkul  sebanyak-banyaknya organisasi Islam termasuk melepaskan tahanan politik semasa Nasser berkuasa khususnya anggota Ikhwan  Muslimin guna mendapat dukungan dalam kepemimpinannya. Sedangkan kebijakan pintu terbuka, yaitu untuk menarik investor menanam saham di Mesir. Ia juga memasukan  kekuatan pers berdasarkan perubahan kontitusi tahun 1980 dan UU No. 148 tahun 1981. Menurutnya pers adalah kekuatan rakyat yang independen.[6] 

Namun langkah kebijakan Anwar Sadat tidak banyak membawa perubahan terhadap perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Mesir. Persoalan kemiskinan, pengangguran dan politik regional Mesir semakin terpuruk ditambah persoalan politik internal dengan tumbuhnya militan-militan Islam. Posisi politik Anwar Sadat semakin sulit dikendalikan walaupun dalam kekuasaannya mengusung demokrasi, dan dengan konstitusi ia mencoba meyakinkan lima hal yaitu lembaga pemerintahan yang lebih kukuh, demokrasi yang lebih luas, kemakmuran yang lebih besar, pamor internasional yang baru, dan perdamaian.

Atas dasar tersebut, Anwar Sadat dalam memimpin Mesir secara ideologis didasarkan pada sosialisme demokratis yang pada mulanya lebih cenderung menerapakan model “demokrasi parlementer”, mengalami perubahan ke arah “presidensial”. Kondisi ini tercermin pada masa kepemimpinannya yang cenderung mempertahankan diri sebagai presiden di mana ketika itu ia  digerogoti oleh banyaknya gerakan-gerakan Islam radikal seperti Jamaat Al-Muslimin, Jamaat Al-Jihad, Jund Allah (prajurit Allah) dan Ikhwanul Muslimin sehingga ia terbunuh oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Jamaat Al-Jihad.[7] 

B.       Sistem Demokrasi Mesir

1.      Sejarah Demokrasi di Mesir

Sejak mendaratnya Napoleon di Alexandria 2 Juni 1798, Mesir dengan mudah jatuh dalam jajahan  Inggris. Napoleon tidak hanya menjajah, akan tetapi memberikan beberapa ide yang dibawa dalam ekspedisi Napoleon ke Mesir. Ide-ide yang pada waktu itu belum mempunyai pengaruh yang nyata bagi umat Islam di Mesir. Tetapi dalam perkembangan kontak dengan Barat di abad ke sembilan belas ide-ide itu semangkin jelas dan kemudian diterima dan dipraktekkan dalam kancah peroplitikan di Mesir.

Menurutnya ada tiga ide-ide yang dibaca Napoleon pada waktu itu,Antara lain: Republik (Liberte) dimana republik adalah negara yang berdasarkan kepada sistem demokrasi yang di pimpin oleh  presiden, ide persamaan (egalite) dimana dalam artinya kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam soal pemerintahan. Pada saat itu Napoleon telah mendirikan suatu badan kenegaraan yang terdiri dari ulama-ulama Al-Azhar dan pemuka-pemuka dalam dagang dari Cairo dan daerah-daerah.Tugas badan ini adalah membuat undang-undang, memelihara ketertiban umum dan menjadi perantara antara penguasa-penguasa Perancis dan rakyat Mesir. Ketiga, Ide kebangsaan. Makna yang terkandung dalam maklumat Napoleon bahwa orang Perancis merupakan suatu bangsa (nation) dan bahwa kaum Mamluk adalah orang asing dan datang ke Mesir dari Kaukasus, jadi sungguh pun orang Islam tetapi berlainan bangsa dari orang Mesir. Juga maklumat itu mengandung kata-kata umat Mesir. [8]

Sampai pada awal abad-20 di Mesir timbul suatu usaha mengakhiri kekuasaan Inggris yang telah bercokol sejak tahun 1798. Usaha ini dimotori oleh organisasi politik yang bernama Al-Wafd al-Misr (utusan Mesir). Di bawah  pimpinan Saad Zaghul, Al-Wafd menuntut kebebasan dan pemerintahan sendiri di Mesir. Februari 1922 Inggris memproklamirkan Mesir sebagi negara Monarki kontitusional.[9] 

Sebuah negara yang semi independen  yang tidak lepas dari kontrol oleh Inggris, yaitu negara Monarki negara yang dipimpin oleh seorang raja dan sebuah parlemen. Rezim ini dikenal dengan rezim liberal, sekalipun rezim ini telah memberikan konsep kebebasan poltik dimana tumbuhnya partai-partai politikataupun gerakan-garakan yang skalanya kecil dan intelektual-intelektual Mesir menjadi terpecah dalam beberapa golongan ataupun aliran, rezim ini dianggap gagal dan dapat digulingkan di tahun  1952 oleh perwira bebas yang merupakan kumpulan kemiliteran Istana sendiri yang merencanakan turunya raja dan mengusir Inggris dan menginginkan Mesir menjadi negar republik. Dengan maraknya gelombang demokratisasi, Mesir pun mencoba dapat merubah sebuah rezim pada suatu negara  dari rezim otoriter menjadi  rezim demokrasi. Seperti dalam sebuah studi demokrasi mengatakan: “Kegagalan ekonomi dari suatu rezim ototriter bisa  jadi merupakan faktor kelemahan rezim tersebut, tetapi keberhasilan dari suatu rezim otoriter mungkin berpeluang lebih besar untuk menciptakan landasan bagi suatu rezim demokrasi.[10] 51

Mungkin ini yang terjadi di Mesir,  rakyat yang selama berabad-abad tidak merasakan kebebasan dalam negrinya sendiri.   Semenjak kepemimpinan Ismail hingga Raja Farouk, telah menunjukan kondisi ekonomi yang lemah dan intervensi asing yang masuk ke negri Mesir, dengan bentuk negara monarki parlementer. Dilanjutkan dengan pemerintahan yang diperoleh lewat revolusi tahun 1952  yang diperoleh oleh kekuatan militer, dengan bentuk negara presidensial. Ini tidak jauh beda dari  yang satu ke satu lainya. Tidak memperjuangkan hak-hak  kebebasan yang telah diketahui oleh rakyat Mesir pada jamannya. Kemudian Rezim Nasser pun berdiri  (1952-1970).

Ironisnya pada awal kepemimpina Nasser bukan demokrasi  yang ia angkat untuk menjalankan pemerintahan Mesir. Boleh dikatakan massa ini masa matinya demokrasi di Mesir langkah pertama yang dilakukan Nasser ialah berusaha mengarahkan kekuasaan politik ke satu tangan, adanya partai politik tunggal, kekuasaan parlemen lebih rendah dari kekuasaan presiden, dan banyak hal yang ia larang guna untuk kokohnya dalam kepemimpinannya.  Sampai pada kepemimpinan Anwar Sadat, selepas wafatnya Gamal Abdul Nasser. Anwar Anwar Sadat membuat langkah politik yang berbeda dengan Abdul Nasser. Ia ingin mebentuk identitas dan legitimasi  politik sendiri, yaitu dengan mengambil  langkah dan kebijakn-kebijakan,  diantaranya yaitu mengaplikasikan tuntutan Sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an, lebih dari 30 negara mengalami pergeseran dari sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Beberapa sebab disinyalir mengakibatkan kondisi transisi ini, pertama: Perkembangan ekonomi bisa jadi merupakan faktor utama terjadinya perubahan-perubahan politis tersebut. Kedua: kebijakan-kebijakan dan peran-peran yang dimainkan oleh Barat, dalam hal ini, Amerika Serikat, kekuatan-kekuatan Eropa dan lembaga-lembaga internasional membantu mempercepat proses demokratisasi di beberapa negara Eropa, Amerika Latin, negara-negara Asia[11]  dan tidak terkecuali Mesir yang mengalami hal-hal tersebut. Langkah lainya  mereferendum kontitusi 11 September 1971, antara lain yaitu: ”Mesir adalah negara republik dengan multi partai (pasal 5). Kekuasaan berada ditangan rakyat (pasal 3). Islam adalah agama resmi negara dan syariat Islam adalah sumber perundang-undangan dan bahasa Arab adalah bahasa resi negara (pasal 2). Di samping itu, secara  tegas dijelaskan, bahwa republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis yang berdasarkan pada aliansi kekuatan pekerja rakyat (pasal  1).”[12] 54Pasal 4 Melanjutkan ” Dasar ekonomi dari republik Arab Mesir adalah sistem demokrasi sosialis yang didasarkan pada kecukupan dan keadilan dengan cara mencegah ekploitasi, yang mengakibatkan penghapusan perbedaan-perbedaan pendapatan melindungi pendapatan yang sah, dan menjamin persamaan distribusi  kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masyarakat”[13]   Kontitusi 1971 telah menggambarkan  kehidupan demokratisasi di Mesir. Dimulai dengan dibukanya politik multi partai yang tertera pada pasal 5, yang sebelumnya pada era Nasser dilakukan  pemusatan yang bertumpu pada satu partai. Kemudian dalam pasal lain menerangkan tentang terpusatnya kekuasaan yang mutlak berada ditangan rakyat, tercantum pada pasal 3. Pada pasal 1 pun memperkuat argumen yang di keluarkan Anwar Anwar Sadat yaitu, republik Arab Mesir adalah sebuah negara demokrasi dan sosialis yang berdasar pada aliansi kekuatan pekerja rakyat. yang terpenting dari pasal ini ialah pelaksanaanya dalam menjalankan roda perpolitikan. 

Seharusnya  pemusatan kekuasaan yang menjadi ciri negara Mesir itu sudah berkurang pada era presiden Anwar Sadat. Tetapi ini malah sebaliknya dengan semangkin terpusatnya kekuasaan di tangan presiden. Khususnya setelah presiden menjadi ketua partai terkuat tahun 1978, Ditambah lemahnya partai oposisi pada saat itu, yang membuka peluang sang penguasa untuk berbuat diktator. Tumbuhnya polarisasi antara tokoh Islam dan pejabat-pejabat pemerintahan,  belakangan disesali, pada komitmen demokrasi, yang dijustifikasi dengan tuduhan bahwa kaum fundamentalis hendak membajak demokrasi, dan akhirnya meluasnya konfrontasi antara pasukan keamanan negara dan kaum extrimis muslim yang akhirnya menyulut refolusi moderat dan juga refolusi kekerasan[14] Presiden Anwar Sadat baru diganti oleh wakilnya Hosni Mubarak setelah tewas ditembak oleh kaum extremis  yang radikal pada 6  oktober 1981. Dengan tampilnya Hosni Mubarok sebagai presiden, ia mencoba menjalankan apa-apa yang telah menjadi kebijakan-kebijakan  atas pemerintahan. Mubarak dikenal wakil yang setia akan kebijakan-kebijakan yang diambil Anwar Sadat. Ia pun memulai program pemerintahanya dengan memperbaiki bidang ekonomi dan hubungan luar negri. Dalam perpolitikannya sebelum merubah pola politik yang di wariskan Anwar Anwar Sadat, atas nama demokrasi Mubarak berhasil memperkokoh kekuasaanya.

2.      Gagasan Demokrasi Anwar Sadat

Gagasan demokrasi Anwar berdiri di atas tiga prinsip utama: multi partai, kebebasan pers, dan kebijakan pintu terbuka. Namun, hal itu bisa dinilai sebagai sebuah prestasi luar biasa, bagi negara semisal Mesir yang baru beranjak dari rezim otoritarianisme Nasser. Langkah Anwar Anwar Sadat untuk menerapkan demokrasi dengan mengamandemen konstitusi Mesir 1971 setelah kepergian Nasser adalah awal pendasaran bagi masa depan demokrasi di Mesir. Atas dasar itu, pragraf berikut akan mengurai tiga gagasan utama demokrasi Anwar Sadat .

a.    Multi Partai   

Meskipun sebelum Prisiden Nasser meninggal, Anwar Anwar Sadat menjabat sebagai wakilnya, bukan berarti ia sepaham  dengan Nasser. Uni Sosialis Arab (Arabic Socialist Uni—ASU) yang memonopoli perpolitikan Mesir menyisakan trauma tersendiri bagi Anwar Anwar Sadat. Akibatnya, aspirasi politik dari rakyat yang menjadi inti dari demokrasi tidak menemukan ruang untuk mengambil peran. Partai politik (parpol) yang biasanya dapat memainkan peranan  besar dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara tidak terjadi di Mesir pada masa Nasser. Untuk itu, pada kepemerintahannya, Anwar Anwar Sadat mencoba mengintrodusir sistem multi partai yang dianggap bisa memainkan peran secara leluasa. Partai, perannya sering tampak setelah memenangkan pemilihan umum (pemilu) baik di parlemen maupun di eksekutif. Dalam konteks legislatif, partai politik, pada dasarnya berlomba-lomba memperoleh kursi sebanyak mungkin;  semakin banyak kursi yang diperoleh semakin luas pula  peranan yang dapat mereka lakukan.[15]

Cara perebutan kursi dalam pemilu untuk meningkatkan peran suatu parpol tidak selalu sama. Dilihat dari tujuan berdirinya parpol, ada parpol yang sudah berperan tanpa perlu memenangkan sesuatu pemilu; ini biasanya didirikan oleh penguasa suatu negara dengan melanggengkan kekuasaanya atau maksud lain yang serupa (Sosialis Arab) di Mesir, misalnya didirikan oleh presiden Nasser dengan menciptakan identitas Arab Nasser dapat menyetir keinginan rakyat. Dalam kehidupan selanjutnya, tanpa harus memenangkan pemilu, Nasser dengan partai tunggalnya ASU sudah berperan di kehidupanpolitik Mesir. ASU merupakan satu-satunya parpol pada masa Nasser yang di harapkan menjembatani komunikasi antara rakyat dan penguasa.[16] 

Masa awal pemerintahan Anwar Anwar Sadat  ditandai dengan kebijakannya untuk merangkul sebanyak mungkin kelompok-kelompok Islam. Hal ini lakukan untuk membendung kuatnya pengaruh gerakan Nasserisme yang berpijak pada ideologi nasionalisme Arab. Gerakan Nasserisme pada masa itu tidak hanya kuat di Mesir, tetapi juga di Suriah dan Irak, dengan berhasilnya  Partai Baath mengambil alih kekuasaan di dua negara tersebut. Di Libya, sosok Moammar Khadafi yang sangat kagum pada figur Abdul Nasser juga berhasil mengambil alih kekuasaan. Di Ajazair juga terjadi hal yang sama, ketika Kolonel Houari Boumedienne berhasil mengudeta pemerintah sebelumnya. Ia  juga termasuk pengagum Gamal Abdul  Nasser. Jadi, gerakan nasionalisme Arab yang berbasiskan ideologi sosialisme sangat mendominasi.[17]

Dengan pengalaman-pengalaman ini, Anwar Sadat langsung mengambil langkah-langkah politik untuk  mengantisipasi perebutan kekuasaan yang saat itu sudah ada di hadapannya. Di awal peralihan kepresidenan ketika Nasser wafat, rakyat Mesir sudah banyak mengkampanyekan ide demokrasi. Setahun setelah Anwar Anwar Sadat berkuasa, kontitusi baru diundangkan. Kontitusi ini kemudian direferendum pada tanggal 11 September 1971, dan pada tanggal 22 Mei 1980. Kontitusi yang sama diperbaiki dengan referendum. Menurut kontitusi 1971, (pasal 5) “Mesir adalah negara republik dengan sistem multi partai.”Sepeninggal Nasser, ASU merupakan partai yang sebelumnya mendominasi seluruh kehidupan politik Mesir. Pada masa Anwar Sadat memimpin Mesir, partai politik dipecah menjadi tiga partai. Ketiga parpol tersebut adalah Partai Uni Nasional Progresif (Hizb al-Tajammu al-Wathani al-Thaqaddumi al-Wahdawi  yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi:  the Uni Progresive Party), partai ini mewakili aliran “kiri” Mesir; Partai Sosialis Liberal Hizb al-Ahrar al-Isytirakiyyin, bahasa Inggrisnya:  the Liberal Sosialist Party), mewakili ideologi “kanan” Mesir; dan Partai Sosialis (Hizb al-Misr) yang mewakili paham “tengah” Mesir. Salah satu antisipasi yang terus berlanjut dalam perpolitikan yang dijalankan Anwar Anwar Sadat ialah menyusulnya partai baru yang  dibentuk guna memperkuat kepemimpinannya.  Pada tahun 1978, Anwar Anwar Sadat  membuat parpol baru, yaitu Partai Nasional Demokratik (Hizb al-Wathani al-Dimuqrati atau  the Nasional Demokration Party—NDP).

Dengan munculnya partai ini, semua anggota partai sosialis berpindah dan menjadi anggota NDP. Dan partai lain pun akhirnya tersingkirkan secara otomatis.  Berdirinya NDP ini berdasarkan UU No.40 th.1977 tentang parpol. UU tersebut merupakan penjabaran dari pasal 5 kontitusi 1971 yang menghendaki berlakunya multi partai, menurut UU pasal 5 ini orang Mesir boleh mendirikan parpol asal memenuhi syarat-syarat berikut: “1. Dasar, program, tujuan, kebijaksanaan, dan cara yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat Islam, prinsip revolusi 23 Juli 1952 dan 15 Mei 1971, Persatuan Nasional ,  perdamaian sosial, dan sistem sosial demokrat. 2. Program dan kebijakan partai berbeda dengan partai lain. 3. program dan dasar partai  tidak mengacu kepada satu kelas, fraksi, profesi, asal daerah, ras atau agama. 4. Paratai bukan merupakan bagian dari organisasi militer atau para militer. 5. Partai tidak berfungsi sebagai cabangdari parpol di luar negri.”[18] 

Dengan demikian, jumlah partai di Mesir tidak ada batasnya. Kesempatan  ini dimanfaatkan oleh sekelompok simpatisan partai Wafd yang telah terkubur sejak jaman Nasser. Mereka kemudian mendirikan partai Wafd Baru (  Hizb al-Wafd al-Jadid dalam bahasa Inggrisnya: the New Wafd Pary). Dan, ternyata partai Wafd baru mendapatkan dukungan dari kalangan rakyat dan kaum tradisional. Keadaan ini membuat Anwar Anwar Sadat terdesak  dan berusah untuk melakukan tindakan preventif dengan melarang partai Wafd baru yang baru berdiri selama 100 hari.

Seiring dibentuknya partai NDP, yang berdasarkan UU No.40 1977 tentang parpol, tidak hanya partai Wafd Baru yang berdiri tetapi masih ada partai-partai lainnya seperti:  Hizbul ‘amal (labour party). Partai Oposisi ini didirikan pada tahun 1978, sekretaris jendral pertamanya adalah mendiang Mahmud Abu Wafiah. Partai ini bertujuan untuk  menciptakan jalur politik yang menyokong haluan Islam yang mendapat resistensi keras dan luas pada saat itu.  Partai ini membangkitkan kembali semangat paham-paham mendiang Gamal Abdul Nassir mantan presiden Mesir kedua. Dalam perjalanannya, partai ini dengan sekjennya Dhiyauddin Dawud tidak mampu merealisasikan kemajuan apa pun dalam menarik pendukung dari seluruh rakyat Mesir.  Partai NPUG (National Progressive Unionist Grouping) berdiri tahun 1976, pada mulanya partai ini menghadapi problem intern dengan 3 front: kelompok Nassser di bawah Kamaluddin  Rif’at dan sebagian kelompok tua Marxisme di bawah Abdurrahman Syarqowi serta kelompok muda Marxisme. Partai ini mempunyai surat kabar yang diterbitkan secara reguler. Dan, surat kabarnya adalah al ahali, yang pernah dibrendel oleh pemerintahan Anwar Anwar Sadat.

Hizbulahrar merupakan partai oposisi pertama di Mesir, dan surat kabar hariannya “al ahrar” yang terbit pertama pada tahu 1977. Partai ini didirikan oleh Mustofa Kamil Murad, yang mengkombinasikan tiga unsur utama: nasionalis, sekuler, dan Islam. Setelah meninggalnya Mustafa Kamil terjadi perpecahan yang luas dalam partai ini, hingga dibekukan  oleh Komite Partai Mesir, dan surat kabarnya pun mengalami nasib sama, dibredel.[19] 

 Sambutan masyarakat Mesir saat itu sangat antusias akan berlakunya sistem multi partai, yang mati di saat kepemimpinan presiden Nasser. Partai-partai di atas merupakan contoh telah siapnya masyarakat Mesir menghadapi alam demokrasi, tetapi Anwar Anwar Sadat tidak tinggal diam akan banyaknya saingan politik yang sewaktu-waktu mengancam kepemimpinannya. Ia pun mengambil langkah seribu untuk membungkan suara-suara yang vokal dalam percaturan politik di Mesir pada saat itu. NDP menjadi partai pemerintah yang tidak tersaingi. Dalam ranah politik, NDP bagaikan penganut sistem partai tunggal yang berjalan di balik topeng liberal. Jadi tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Nasser melalui partia ASU-nya itu, namun dengan strategi dan taktik  yang lebih brilian. Keliberalan Anwar Anwar Sadat di bidang politik hanya sampai pada bentuk struktur formalnya saja, realitas sehari-harinya masih sama dengan zaman Nasser. Parpol selain NDP memang ada, tetapi mereka dibuat sedemikian rupa, sehingga perjalanan hidupnya tidak bisa mencerminkan dan mewakili pengikutnya. Partai politik lain itu hanya digunakan untuk menunjukan, bahwa Mesir tidak menganut sistem partai tunggal sebagaimana yang dianut Nasser. Anwar Anwar Sadat ingin menampakkan perbedaannya dengan Nasser.[20] 

b.   Kebebasan Pers

Menurut (pasal 1) dalam kontitusi 1971 dikatakan bahwa “Republik Arab Mesir adalah Negara demokrasi dan sosialis yang berdasarkan kepada aliansi kekuatan pekerja rakyat.” Dalam politik demokrasi di Mesir pada pemerintahan Anwar Anwar Sadat, Mesir telah mempraktikkan pemisahan kekuasaan yang dalam istilah Montesquieu disebut trias politika: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.  Selain ketiga kekuasaan yang telah disebutkan di atas, Anwar Anwar Sadat  memperkenalkan satu penyangga utama demokrasi sebagai kekuatan pendukung keempat, yaitu pers. Perubahan kontitusi tahun 1980 dan UU No148 tahun 1981 mengatakan: “Pers adalah kekuatan rakyat yang independen.Kebebasanpers dijamin oleh undang-undang dan sensor  terhadap pers ditiadakan. Wartawan bebas melakukan kegiatannya asalkan tidak melanggar hukum.”71Untuk memudahkan pengaturan kehidupan pers, maka dibentuk Dewan Tinggi Pers (Al-Majlis al-A’la lil-Shahafat). Dewan ini mempunyai tanggung jawab untuk:

 “Mengemukakan pendapat dalam RUU yang mengatur masalah pers; menjamin kemajuan dan pertumbuhan  pers; Melindungi kegiatan pers dan hak-hak kewartawanan; menetapkan kode etik pers; menanggung upah minimum yang pantas bagi wartawan  dan pekerja pers; dan menerbitkan izin bagi wartawan yang ingin bekerja untuk penerbitan non-Mesir (asing) agen berita atau organisasi medialainnya, baik dalam Mesir maupun di luar negeri.”[21] 

Di samping Dewan Tinggi Pers, ada dua dewan lagi yang ikut mengurusi masalah pers, yaitu Dewan Penerbitan (Majlis al-Idarat) dan Dewan Redaktur (Majlis al-Tahrir). Dewan Penerbit yang mempunyai 15 angota yang  terdiri dari seorang ketua yang dipilih oleh Shura, 6 orang karyawan organisasi pers (2 orang wartawan, 2 orang Administrator, dan 2 orang pekerja), dan 8 orang anggota yang dipilih oleh Shura. Masa tugas Dewan Penerbit adalah 4 tahun dan mereka dapat dipilih kembali. Sedang Dewan Redaktur terdiri atas sekurang-kurangnya lima anggota dengan dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh Shura.[22] 

Mesir memang memiliki tradisi kebebasan pers dan kebebasan pers dijamin dan dilindungi secara konstitusional, kebebasan pers itu dirumuskan:

“Freedom of the press, printing, publication and mass media shall be guaranteed. Censorship on newspapers  is forbidden as well as notifying, suspending or cancelling them by administrative method. In a state of emergency or in time of war a limited cencorchip may be imposed on the newspapers, publication and mass media in maters related to publik safety

or porposes of nation al security in accordance with the law”[23] 

"Kebebasan pers, percetakan, publikasi dan media massa harus dijamin. Sensor pada koran dilarang serta memberitahukan, menangguhkan atau membatalkan mereka dengan metode administratif. Dalam keadaan darurat atau di waktu perang cencorchip terbatas dapat dikenakan pada surat kabar, publikasi dan media massa di maters terkait Publik keselamatan

atau porposes bangsa al keamanan sesuai dengan hokum”

Salah satu penerbit yang sangat  berpengaruh dalam pembentukan opini politik sejak masa Pro-Revolusi ialah harian Al-Ahram, yang kini memiliki sebuah lembaga pengkajian strategis yang banyak  berfungsi sebagai sumber konsultasi dan informasi tentang masalah Mesir, negara-negara Timur Tengah lainnya dan Afrika.[24] 

Tidak hanya penerbit  Al-Ahram, masih banyak yang lain dalam memberikan berita dan cukup vokal. Seperti Al-Ahali suatu koran mingguan yang dipimpin Khaled Moehiddin salah satu dari kelompok “Perwira Bebas” menganut aliran Marxis dan berakhir dalam penjara.  Al-Ahali adalah koran yang baik dan dibaca secara luas. Koran ini berani membahas maslah-masalah yang bertentangan dengan mengambil sikap slogan: “Tidak ada perdamaian terpisah dengan Israel.” Koran ini mengutuk korupsi pada umumnya dan mengungkapkan kasus-kasus secara khusus. Terdapat  suatu tulisan bersambung  yang berjudul “imperium Ottoman” Mengenai Osman  Ahmed Osman dan Arab Contractor Company. Meskipun cukup berhasil, Al-Ahali mempunyai kelemahan besar, yaitu koran ini dicetak pada salah satu koran pemerintah, dan karena ini ia menemuai ajalnya.[25] 

Tabloid mingguan Al-Shaab (rakyat), merupakan sebuah ruang aktualisasi dan aktifitas dari partai  Misr el-Fatat (Mesir muda). Di bawah Mohamed Abu Wafia, koran ini adalah koran pertama yang menerima keberadaan Camp David, meskipun dengan persyaratan, tetapi kemudian jauh lebih kritis dalam bahasannya yang memperdebatkan antara yang loyal  pada pemerintah dan yang tidak dan berakhir dengan perpecahan.  Al-Shaab beralih kepada kekuatan demi kekuatan yang tersusun dari tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat Mesir.

Dr. Hilmi Murad seorang ahli ekonomi yang pernah menjadi rektor Universitas ‘Ain Sham’s, pernah menjabat menteri pendidikan di era Nasser. Artikel-artikel yang ditulisnya mengenai  keadaan ekonomi Mesir, tetapi tulisan yang membuat gerah Anwar Sadat ialah sebutan terhadap Jihan istri Anwar Anwar Sadat dengan “First Lady.”[26] 

Fathi Radwan seorang pemimpin pertama Misr el-Fatat, pernah menjabat Menteri Pembinaan Nasional (1952). Satu artikelnya, “El-‘Utaqa”(yang diangkat) tulisan ini ia menolak pengakuan yang selalu dinyatakan oleh Anwar Anwar Sadat bahwa ia telah “memberikan” kemerdekaan dan demokrasi kepada bangsa Mesir. “Kami bukan budak,” Tulis Fathih Radwan, “yang harus diberitahu kepada kita sudah diberi emansipasi. Bila kita merdeka, ini bukan karena diberi olah siapapun.” Dr. Muhamed Asfur adalahseorang ahli  hukum, secara terbuka menentang Cam david. [27]

Akibat tekanan-tekanan yang timbul dari lawan-lawan politik yang berkembang saat itu di Mesir terutama  lewat media-media baik di koran-koran, televisi, radio atau pun partai politik  yang terus memantau perpolitikan Anwar Sadat, selebihnya ketika persetujuan Cam David diperdebatkan di Parlemen. Hanya lima belas wakil yang mengajukan suara menentang, meskipun tidak kurang dari lima puluh lima wakil suara termasuk sebagian dari partai nasional Anwar Anwar Sadat sendiri, memilih untuk tidak hadir di parlemen pada hari pemungutan suara. Tentu saja ini tidak cukup untuk Anwar Anwar Sadat, karena ia ingin menempatkan persetujuan ini dalam suatu kedudukan yang tidak terguncang, sehingga ia memutuskan untuk membubarkan parlemen dan memerintahkan pemerintahan baru.[28] 

Ini tidak kontitusional, karena presiden hanya diberi wewenang dalam kontitusi untuk membubarkan parlemen hanya bila terjadi sengketa antara dirinya dan parlemen. Dan, bila pemungutan suara yang menyusulnya mendukung pendapat presiden. Dalam peristiwa ini  jauh dari terlibat sengketa dengan presiden, parlemen dengan kelebihan  timbangan suara yang besar justru mendukung kebijaksanaannya. Tetapi  tujuannya yang sesungsuhnya dengan pembubaran itu adalah guna menutup kaum independen untuk selama-lamanya.[29] 

Masih ada tiga jawatan yang dimaksudkan bertindak sebagai pengawas atas nama masyarakat dan menikmati  kebebasan cukup longgar. Yang pertama adalah pengawas Administratif yang  ditugasi mengawasi tindakan-tindakan pemerintah dan dengan demikian merupakan bagian yang tepat untuk memperhatikan transaksi yang mencurigakan dan yang liar. Badan ini pun dibubarkan lewat dekrit presiden atas  dasar bahwa ia sudah menjadi ganguan birokrasi. Badan pengawas kedua Kantor Akutansi Publik. Badan ini seharusnya mengirimkan kepada parlemen laporan-laporan mengenai industri-industri yang dinasionalisasikan mengeniai ekspor negara. Laporan-laporannya memang memberikan kepada kelompok independen.

Ini pun bernasib sama dengan badan Administratif yaitu mengalami penjegalan atas tugasnya yang dianggap menghalangi kinerja pemerintahan Anwar Sadat.  Ketiga Dinas Intelegen Umum. Meskipun demikian badan ini mengatakan mempunyai informasi tentang segala apa yang terjadi, badan ini juga tidak tahuharus diapakan informasi itu. Badan ini  sewaktu kepemimpinan Nasser telah di setujui untuk dijadikan koran terbitan  Al-Ahram. Tetapi di tahun (1974) Anwar Anwar Sadat membatalkan pengaturan itu dan ketika ia mendirika majelis Keluarga (majlis el-Shura) ia mendirikan apa yang dinamakan Dewan Pers Tertinggi, yang diketuai oleh kaum majlis. Ini tentu saja mengindikasikan bahwa seluruh pers secara efektif ada dibawah kontrol pemerintah, yang menyangkut semua pemimpin redaksi. [30]

c.    Pintu Terbuka

1.        Ekonomi

Infitah  adalah sebuah kata berbahasa Arab yang artinya “pintu terbuka”. Kata ini merujuk pada Presiden Mesir Anwar Sadat: “membuka pintu” (opening the door) untuk memprivatisasi  penanaman  modal (investasi) di Mesir. Pada tahun-tahun setelah Perang Oktober dengan Israel pada 1973, Anwar Anwar Sadat membawa sejumlah perbaikan bagi Mesir. Yang paling populer di  antaranya, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kedaulatan Israel. Anwar Anwar Sadat juga melakukan reformasi ekonomi yang mengakhiri dominasi ekonomi Mesir oleh sektor publik dan mendorong baik investasi domestik maupun investasi asing dalam sektor swasta, sebuah kebijakan yang dijuluki dengan nama “infitah”.

Pada tahun-tahun setelah “Perang Oktober,” ada tiga madzhab pemikiran yang muncul di Mesir: kaum Marxis mendukung untuk meneruskan trend sosialis yang sudah dibangun di Mesir di bawah pengaruh Uni Soviet, di saat yang sama kelompok yang lebih kecil mendorong kapitalisme pasar bebas. Sebelum pemilihan Anwar Anwar Sadat, kaum statis, pendukung ekonomi terpimpin (command economy) dengan membatasi investasi swasta yang mendominasi kancah politik di Mesir. Kebijakan  infitah  Anwar Anwar Sadat sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh “filsafat pasar bebas” yang masih mempertahankan beberapa elemen yang sosialistik. Kebijakan ini juga baik secara ideologis maupun politis dimotivasi oleh keinginan Anwar Anwar Sadat untuk bersekutu dengan Barat dan anggota  masyarakat Mesir sendiri yang kaya dan kuat. Dengan cara ini Anwar Anwar Sadat membedakan dirinya dari era Nasser yang pada saat yang sama melindungi dirinya berada dalam kekuasaan.[31]

Dengan demikian program Anwar  Anwar Anwar Sadat ini adalah untuk menopang investasi swasta di Mesir yang lebih sering disebut dengan “open door policy”. Kebijakan ini dikumandangkan bersamaan dengan “Oktober Paper” 1974 yang dimaksudkan untuk merelaksasi kontrol pemerintah yang diterapkan di bawah Sosialisme Arab Gamal Abdel Nasser. Kebijakan ini juga sebenarnya sudah dimulai pada 1971 sebagai sebuah usaha untuk menarik investasi oleh negara-negara Arab lain untuk menyelamatkan ekonomi Mesir yang terpuruk. Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari perang Arab-Israel pada 1973 karena Mesir membutuhkan dana asing untuk membiayai bahan pokok yang penting dan bagian-bagian tertentu  yang akan membawa ekonomi Mesir kembali pada produksi secara maksimal. Mesir juga mengharapkan untuk mengubah hutang jangka pendeknya (short-term debt) menjadi utang jangka panjang (longer indebtedness) dengan berkurangnya masa-masa  yang berat. Oleh karena itu, kebijakan ini bisa menarik investasi swasta untuk meningkatkan pendapatan negara selanjutnya, pekerjaan, dan kurs asing.[32] 

Foaktor-faktor dilakukanya kebijakan pintu terbuka (Infitah), terjadi disinyalir selain dari penjabaran atas realitas terselenggaranya hasil undang-undang kontitusi 1971 yakni dalam (pasal 4) “Dasar ekonomi dari Republik Arab Mesir adalah sistem Demokrasi sosialis yang didasarkan pada kecukupan dan keadilan dengan cara mencegah ekploitasi yang mengakibatkan penghapusan perbedaan-perbedaan pendapatan,  melindungi pendapatan yang sah, dan menjamin persamaan distribusi kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.”[33] 

Dorongan lain akibat merosotnya prekonomian negara yaitu, terlibatnya peperangan antara Mesir-Israel (1973). Peperangan ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit dengan keadaan prekonomian  yang diwariskan Nasser pada Anwar Anwar Sadat. Hal lain yaitu Anwar Anwar Sadat mengharap dapat dukungan ekonomi dan politik kepada Amerika Serikat, dengan pemulihan hubungan dengan kultur Barat. Pada dekade 1970-an di bawah presiden Anwar Sadat, rezim Mesir kembali kepada sistem prekonomian campuran dan kembali kepada kebijakan meningkatkan investasi swasta. Tahun 1974 hal ini menjadi kebijakan  infitah membuka pintu bagi investasi asing.  Kebijakan baru ini sejalan dengan persekutuan rezim Anwar Anwar Sadat dengan Amerika Serikat dan negara-negara Arabkonservatif. Meski banyak tergantung pada investasi asing, namun kesejahteraan rakyat terus-menerus bergantung pada ekspor minyak, pada sektor pariwisata, bea terusan Suez, dan kiriman uang para pekerja di luar negeri. Demikianlah, hutang Mesir luar negri Mesir berkembang semangkin besar.

Tokoh-tokoh Islam mencemooh dan menolak reformasi hukum ini karena mereka dianggap sebagai hasil pengaruh Barat. Mereka menyebut undang-undang Jihan, mengacu pada Jihan Anwar Anwar Sadat, yang ibunya berasal dari Inggris dan dia dianggap sudah bertabrakan. Kebijakan ekonomi “pintu terbuka” (infitah) Anwar Anwar Sadat dianggap sebagai ketergantungan ekonomi Mesir yang semangkin besar pada Barat, dan mendorong penetrasi budaya Barat, dari pakaian dan perilaku hingga televisi, musik dan video, yang menguntungkan kaum elit terbaratkan yang menikmati hak istimewa dalam eklonomi, dengan demikian, mendorong tumbuhnya suatu masyarakat yang di dalamnya yang kaya semangkin kaya dan yang miskin semangkin miskin.[34] 

Namun demikian, yang menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Mesir ialah pembangunan ekonomi dalam negeri. Sebab sekalipun sudah mendapat sumber bantuan baru dari luar negeri dan pemutihan hutang luar negerinya, Mesir masih harus berusaha untuk mencapai selekasnya tahap lepas landas bagi pertumbuhan prekonomian, dengan memperlancar masuknya modal asing serta mempercepat penyedian sarana dan prasarana pendukung proses industrialisasi.[35] 

2.        Sektor Pertanian

Kebijakan Anwar Anwar Sadat pada sektor pertanian adalah kompromi dengan berbagai kepentingan pihak–pihak yang terlibat. Jumlah tanah diberikan dengan perkongsian insinyur pertanian. Sejumlah  tanah lainnya didistribusikan kepada kaum petani yang telah terdaftar di  lembaga-lembaga kerjasama pertanian. Sejumlah tanah lainnya lagi dijual secara lelangkepada penawar tertinggi, yang memungkinkan kalangan industrialis yang  kaya menghimpun tanah agribisnis. Secara umum, Mesire mempertahankan  sistem prekonomia yang didominasi negara yang sangat rentan terhadap berbagai pertimbangan politik pragmatis.

Perekonomian Mesir yang bercorak sosialis dan semi-sosialis mengembangkan distribusi kekuasaan baru di tangan masyarakat Mesir. Elit tuan tanah yang lama diganti oleh gerasi pejabat militer, birokrat, dan teknokrat, sebaliknya kebijakan  Infitah dekade 1970-an mendorong sejumlah perbankan asing, perusahaan bersama dan melahirkan  elit baru terdiri dari kalangan impor-ekspor, kontraktor dan spekulan dalam usaha perumahan.

Dengan perubahan orientasi ekonomi tersebut, Mesir juga mengundurkan diri dari tujuan-tujuan kemakmuran dan sosial tahun 1960-an dan memberlakukan sebuah distribusi penghasilan yang kurang memadai yaitu dengan dibukanya kebijakan Infitah. Undang-undang 43 (1974) menggerakan  infitah  dengan memberikan insentif-insentif, seperti mengurangi pajak, tarif impor, dan jaminan-jaminan terhadap nasionalisasi, bagi investor-investor Arab dan asing dalam industri, reklamasi tanah, pariwisata, dan perbankan di Mesir. Beberapa penasehat Anwar Sadat menginginkan untuk membatasi infitah dalam rangka mendorong investasi asing dalam ekonomi Mesir. Yang lainnya menginginkan untuk menerapkan norma-norma kapitalis untuk semua perusahaan-perusahaan domestik, baik itu yang dimiliki oleh pihak investor swasta maupun oleh pihak investor pemerintah.

Anwar Anwar Sadat cenderung mengadopsi pandangan yang terakhir, yang menyebabkan kemerosostan bagi perencanaan negara dan hukum-hukum mengenai pekerja. Korupsi bertambah dalam sebuah kelompok wirausaha  munfatihin(mereka yang menjalankan kebijakan  “pintu terbuka”), yang mengambil keuntungan secara berlebihan dan konsumsi yang mencolok mata bertentangan dengan kebanyakan masyarakat Mesir dari kelas menengah dan orang-orang miskin. Demonstrasi protes dan pemogokan mereka meletus seketika menyusul kebijakan “pintu terbuka” dilaksanakan.  Usaha Anwar Anwar Sadat,  di bawah tekanan Bank Dunia, untuk memindahkan kontrol kurs  dan mengurangi subsidi pemerintah dalam bahan makanan pokok menggiring pada kerusuhan Januari 1977 (krisis pangan), tetapi meskipun demikian infitah  tetap diteruskan.

Di bawah kekuasaan Husni Mubarak, para  mufatihin  telah menjadi kelompok kepentingan yang berbeda yang telah melawan usaha-usaha Mubarak untuk megurangi kesempatan mereka (para mufatihin) untuk memperkaya diri atau memotong tingkat konsumsi mereka. Kebijakan  infitah  menjadikan Mesir bergantung secara ekonomi pada negara-negara Arab yang lebih kaya, Eropa, dan Amerika Serikat. Kebijakan ini pula telah memperlebar jurang sosial dan  ekonomi antara yang kaya dan miskin yang secara potensial menjadi “bom waktu” bagi masa depan Mesir.   

3.         Inkonsistensi Anwar Sadaat

Jika kita memperhatikan bab-bab terdahulu, maka akan kita dapati kebijakan Anwar Sadat yang inkonsistensi. Inkonsistenansi tersebut tercermin dalam kebijakannnya semenjak ia berkuasa. Pada awal kekuasaannya ia membebaskan orang-orang yang dipenjara dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam radikal yang dipenjara semasa pemerintahan Nasser. Pada saat yang sama ia membuka ruang demokrasi seluas-luasnya pada masa itu, Anwar Anwar Sadat menyebutnya “Sosialisme Demokrasi” sebagai saingan bagi “Sosialisme Ilmiah” Naser.

Meski demikian, jika dilihat antara  persamaan dan perbedaan dapat kita jelaskan dalam beberapa hal. Dilihat dari persamaan, yang disebut-sebut demokrasi menurut Anwar Sadat tidak jauh berbeda dengan apa yang di menjadi  prinsip oprasional demokrasi yunani dan Deklarasi Hak Azasi Manusia PBB 1966. Walaupun tidak semua dapat di jabarkan apa yang menjadi pilar-pilar demokrasi. Akan adanya : Hak tau, peran pers bebas, ada oposisi, pembuatan UU terbuka, pengadilan yang independen, batas kuasa presiden, hak minoritas dan kaum marjinal dilindungi, pemerintahan tunduk kepada kontitusi, pemilu bebas dan adil, pembagian kekuasaan, kontrol sipil atas militer. Pilar-pilar ini akan menjadi tolak ukur persamaan dan perbedaan demokrasi menurut Anwar Sadat dengan  secara umum.

Hak tahu, pada mulanya hak tahu mempunyai tempat yang cukup bebas, dimana publik mempunyai hak atas apa-apa yang terjadi di Mesir tapi hak ini lambat laun mengalami pengekangan oleh Anwar Sadat. Peran pers bebas,  pers di mesir di era Anwar Anwar Sadat mendapat dukungan yang lebih dengan di bentuknya UU tentang pers dan ini pula mendapat kekangan dari Anwar Anwar Sadat sendiri. Pembuatan UU terbuka, ini  tidak terjadi di mesir. Pengadilan independen, telah di sebutkan dalam kontitusi 1971 pasal 3. Batas kekuasaan presiden, ini telah di tentukan dalam UU pemerintahan Mesir, tetapi Anwar Anwar Sadat dalam pelaksanaannya melakukan penyipangan. Hak minoritas dan kaum marjinal dilindungi, mendapat posisi di awal-awal kepemimpinannya walaupun berubah dengan inkonsistensi. Pemerintahan tunduk pada kontitusi, Anwar Anwar Sadat melakukan penyelewengan kekuasan di mana presiden melebihi parlemen. Pemilu bebas dan adil, kemungkinan di Mesir ini belum terwujud walaupun UU telah menyatakan. Kontrol sipil akan militer, berbeda dalam kenyataanya militer justru dikomando oleh presiden.     

Gagasan demokrasi Anwar Anwar Sadat seperti multi-partai, kebebasan pers, dan ekonomi pintu terbuka, secara kronologis inkonsistensi dengan gagasan yang ia usung. Dalam pelaksanaannya ketiga elemen demokrasi yang ia gagas bertentangan dengan  konsep yang ia cetuskan sendiri. Gagasan beliau dalam multi-partai misalnya, pertama-pertama ia membuka ruang bagi tumbuhnya partai-partai baru di mana pada masa Nasser hanya ada satu partai yaitu partai ASU (Arab Socialist Union/Uni Sosialis Arab). 

Pada masa awal pemerintahan, Anwar Anwar Sadat bertambah menjadi tiga partai politik yaitu Uni Nasional Progresif (Hizb al-Tajammu al-Wathani al-Taqaddumi al-Wahdawi—the Uni National Progresiive Party), dan Partai Sosialis Liberal (Hizb al-Ahrar al-Isytirokiyah—the Liberal Sosialist Party).  Tetapi, pada tahun 1978, Anwar Anwar Sadat membuat parpol baru, yaitu Partai Nasional Demokratik (Hizb al-Wathani al-Dimuqrati  atau the Nasional Demokration Party NDP).[36]   Dengan munculnya partai ini, Semua angota partai sosialis berpindah dan menjadi anggota NDP. Dan partai lainpun akhirnya tersingkirkan secara otomatis, karena dalam mengatur perpartaian ini Anwar Sadat sudah mengantisipati atas dilemahkannya lawan-lawan partai politik  berdirinya NDP ini berdasarkan UU No.40 th.1977 tentang parpol.

Dalam hal kebebasan pers Anwar Anwar Sadat memberikan peran yang sangat penting bagi perkembangan pers di Mesir. Peran Anwar Anwar Sadat dalam hal ini adalah memberikan masukan pada amandemen undang-undang 1971 di mana pers pada masa sebelum Anwar Anwar Sadat tidak mendapat tempat dalam undang-undang meskipun pada masa itu pers tumbuh menjamur yang merepresentasikan semua elemen di Mesir. Tetapi pada tahun 1974 membatasi organisasi pers menjadi berada di bawah kontrol pemerintah dan ini sangat jelas bertentangan dengan demokrasi.

Sedangkan dalam hal “infitah” (kebijakan ekonomi pintu terbuka) Inkonsistensi Anwar Sadat tampak dalam konsep yang ia usung yaitu sosialisme demokrasi tetapi dalam ideologi ekonominya Anwar Anwar Sadat lebih cenderung pada kapitalisme murni. Ini tentunya bebeda dalam sistem ekonomi sosialisme demdokrasi yang ia usung. Seharusnya Anwar Anwar Sadat memberikan ruang secara bebas dalam ekonomi tetapi pemerintah memilki tanggung jawab dalam pemerataan dan pendistribusian kebebasan maupun kekayaan negara. Dalam hal ini, bentuk subsidi misalnya yang pada masa Anwar Anwar Sadat  subsidi dikurangi. Ini juga bertentangan dengan “sosialisme demokrasi” yang ia usung. Memang posisi Anwar Anwar Sadat sangat dilematis.

Bagaimana tidak ia berada dalam tampuk kekuasaan yang dikepung oleh gerakan-gerakan yang radikal dan fundamentalis baik dalam bentuk partai politik maupun organisasi-organisasi keagamaan lainnya. Jika ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya maka yang akan terpilih nantinya adalah kelompok-kelompok yang anti-demokrasi. Dengan demikian, pada akhirnya demokrasi hanya  menjadi alat bagi tercapainya tujuan-tujuan yang tidak demokratis sama sekali. Keadaan di atas, belakangan dinarasikan dengan sangat cerdas oleh Fareed Zakaria, seorang editor majalah  Newsweek International. Ia mengatakan:

“Suppose elections are free and fair and those elected are racist, fascist, separatist,” said the American diplomat Richard Holbrooke about Yugoslavia in the 1990s. “That is the dilemma.” Indeed, it is, and not merely in Yugoslavia’s past but in  the world’s present. Consider, for example, the challenge we face across the Islamic word. We recognize the need for democracy in those often-repressive countries.”[37] 

Ini, berlaku pada daerah Ketimur Tengahan dan tidak terlepas Mesir yang di dalamnya nyata-nyata akan gerakan-gerakan radikal. Hal itu pula yang belakangan dikhawatirkan oleh Presiden Husni Mubarak di Mesir dan Yaser Arafat di Palestina. Di atas semua itu, langkah politik  yang dilakukan Anwar Sadat, ada satu langkah yang sangat mengecewakan bagi kelompok-kelompok radikal dan fundamentalis yaitu dipenjarakannya tiga ribu aktivis-aktivis baik partai politik maupun organisasi keagamaan. Ini menjadikan luka dan dendam yang mendalam bagi simpatisan-simpatisan organisasi-organisasi dan partai politik yang diberangus oleh Anwar Anwar Sadat. Dengan dendam yang menumbuhkan rencana pembunuhan Anwar dan itu berhasil. Pada 6 Oktober 1981 Anwar Anwar Sadat terbunuh oleh simpatisan al-Jihad yang menyusup kepada Angkatan Militer Mesir.

                       

C.      Hukum Keluarga di Mesir           

1.      Sejarah Reformasi Hukum Keluarga di Mesir

Mesir merupakan negara Arab pertama yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga.  Sejarah reformasi hukum di Mesir dimulai sejak tahun 1874, yaitu sejak mesir merdeka dari kekaisaran Ottoman. Dimana yang menjadi focus pertama adalah reformasi di bidang administrasi peradilan pada tahun 1875-1883 dengan dibentuknya Pengadilan Mukhtala (Campuran) dan Pengadilan Ahli (nasional).[38]  Kemudian dilanjutkan dengan gerakan reformasi di berbagai bidang social-ekonomi di negara tersebut. Adapun para reformis terkenal adalah Mufti Agung Muhammad Abduh, Syekh Rasyid Ridha, dan Qasim Amin.[39]

Pada tahun 1952 dibentuk panitia untuk mereformasi hokum kuluarga di Mesir yang dipimpin oleh Rektor Universitas Al-Azhar, yaitu Syekh Al-Maraghi.[40] dan  untuk pertama kali setelah reformasi hukum keluarga, pada tahun 1920 hukum keluarga berlaku di Mesir.[41]   

Secara global bahwa hukum keluarga di Mesir telah mengalami perubahan-perubahan dari tahun 1920 hingga tahun 1952 dalam hal dalam prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum suksesi, diantaranya :

UU No. 25 tahun 1920 Tentang Nafkah dan Perceraian;

UU No. 56 tahun 1923 Tentang Usia Perkawinan;

UU No. 25 tahun 1929  Tentang Perceraian;

UU No. 77 tahun 1943 Tentang Waris; UU No. 71 tahun 1946 Tentang Wasiat.[42] 

Isi pokok UU No. 25 Tahun 1920 dan UU No. 25 Tahun 1929 terfokus pada bidang perceraian. Kedua UU ini kemudian diperbaharui tahun 1979, dengan lahirnya UU yang dikenal Hukum Jihan Sadat No. 44 Tahun 1979. Undang-undang ini kemudian diperbaharui lagi dalam bentuk Personal Status (Amandment) Law No. 100 Tahun 1985.[43] 

2.      Ketentuan-Ketentuan yang Berhubungan dengan Hukum Perkawinan 

a.       Tentang Usia Pernikahan

UU No. 56 tahun 1923 mengatur tentang batas usia minimal perkawinan seseorang, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan yang melanggar batas usia minimal ini tidak akan dicatat (tidak terdaftar) dan pengadilan tidak mengakui dalam hal memberian bantuan dalam hal apapun.[44] 

b.      Mahar

Jika terjadi sengketa antara pasangan suami istri mengenai jumlah mahar, istri harus dapat membuktikan gugatannya tersebut. Apabila istri tidak dapat membuktikan, maka sumpah suami yang dijadikan dasar putusan, kecuali jika suami menyatakan jumlah yang tidak wajar senilai jumlah mahar mitsli status istrinya tersebut.[45]

c.       Ketentuan Tentang Pemberian Nafkah

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sejak perkawinan disahkan meskipun istri tersebut kaya atau beda agama. Penyakit istri tidak menghalangi hak istri untuk mendapatkan nafkah. Nafkah mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya yang diakui oleh hukum. Suami tidak berkewajiban member nafkah jika istri murtad, atau menolak untuk hidup bersama tanpa alas an, atau pergi tanpa izin suaminya. [46] 

d.      Putusnya Perkawinan

Ada beberapa hal yang  berkenaan dengan putusnya suatu perkawinan, diantaranya :

1)        Perceraian yang diucapkan oleh seorang suami yang mabuk, atau dibawah paksaan, atau perceraian bersyarat, tidak berlaku (tidak sah). Perceraian baru sah apabila suami benar-benar bermaksud untuk memutuskan perkawinan.[47] 

2)        Talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya berlaku talak satu. (pasal 3)

3)        Seorang suami yang menceraikan istrinya harus mendaftarkan perceraiannya tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak talak dijatuhkan.[48] 

4)        Seorang istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suaminya apabila :

§  Suami tidak memberi nafkah, kecuali suami miskin.[49]  

§  Suami hilang atau dalam penjara sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istri.[50] 

§  Suami menderita penyakit kronis yang merugikan istri.[51] 

§  Suami berlaku kejam terhadap istri.[52] 

e.       Penyelesaian Perselisihan

Jika seorang istri menuduh suaminya telah berbuat kejam dan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinannya, istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada hakim. Dan hakim harus memutuskan perceraian keduanya jika tuduhan istri dapat dibuktikan dan tidak dapat didamaikan. Tetapi jika hakim menolak permohonan cerai istri, dan kemudian istri mengulangi tuduhannya tetapi tidak dapat membuktikan tuduhan tersebut, hakim akan menunjuk dua orang sebagai juru damai.[53] 

f.       Aturan Poligami

Usulan tentang pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Mesir. Draf UU No. 25/1920 dan draf UU No. 25/1929 tentang pembatasan poligami tidak diterima. Baru pada tahun 1985, dengan UU (Amandment Law) No. 100 Tahun 1985, menetapkan aturan poligami[54]. Dalam amandemen ini ditentukan. Poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Disamping itu, pengadilan harus memberitahukan istri atau istri-istrinya tentang rencana poligami tersebut.[55]  Bagi yang melanggar aturan ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, atau denda, atau kedua-duanya.

Diterbitkannya Undang-Undang Tahun 1979 telah membawa ketentuan-ketentuan baru mengenai poligami. Dalam pasal 6 undang-undang tersebut ditegaskan dua hal, yaitu pencatat nikah wajib memberi tahu isteri terdahulu tentang perkawinan kedua suaminya apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh suaminya itu, dan dianggap menyakiti isteri adanya wanita lain yang mendampingi suaminya tanpa persetujuannya, meskipun pada waktu dilakukan akad nikahnya dahulu ia tidak mensyaratkan kepada suaminya agar tidak memadunya. Demikian pula suami merahasiakan terhadap isterinya yang baru bahwa ia berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan hak isteri untuk minta pemutusan perkawinan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun sejak ia mengetahui adanya sebab yang menimbulkan kesakitan itu yaitu (poligami) selama ia tidak setuju terhadap hal itu yang dinyatakan secara tegas atau diam-diam.  

Di Mesir poligami itu sendiri dianggap sebagai menyakiti isteri sehingga memberinya hak untuk meminta pemutusan perkawinan selama ia tidak setuju atau belum lewat waktu satu tahun sejak ia mengetahui kejadian pernikahan suaminya dengan wanita lain. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelumnya hak minta pemutusan perkawinan itu diberikan kepada isteri apabila dengan poligami itu terbukti adanya kesakitan yang dialami isteri.[56]

g.      Ketentuan Orang Hilang (Mafqud)

Pengadilan dapat memutuskan kematian seseorang  setelah empat tahun terhitung sejak hilangnya orang tersebut.[57] Setelah putusnya perkawinan berdasarkan hilangnya suami, istri menikah dengan orang lain, kemudian mantan suami kembali, maka perkawinan kedua istri tetap berlaku.[58]

h.      Masa Kehamilan

Undang-undang No. 25/1929 menetapkan bahwa usia maksimal kehamilan adalah satu tahun matahari (356 hari) sejak meninggalnya suami.[59]

i.        Hak Asuh Anak (Hadhonah)

Pengadilan berwenang memperpanjang waktu normal seorang ibu berhak atas hak asuh anak-anaknya. Pengadilan dapat memutuskan bahwa anak tetap dalam hak asuh ibunya sampai usia Sembilan (10) tahun bagi anak laki-laki, dan sebelas (12) tahun bagi anak perempuan.[60]

3.      Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kewarisan dan wasiat

Secara umum hukum tentang kewarissan yang terdapat dalam Undang-undang No. 77 tahun 1943 diadopsi dari mazhab Imam Hanafi, dan dalam beberapa kasus terdapat hukum yang berbeda dari mazhab hanafi. Berikut ini beberapa ketentuan hukum waris yang berlaku di mesir:

a.    Biaya pemakaman

Biaya pemakaman merupakan prioritas yang harus dikeluarkan sebelum hutang. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat Hanafi.

b.    Pembunuh pewaris sebagai penghalang mewarisi

Ketentuan hukum syari’ah, bahwa seorang ahli waris yang membunuh pewaris akan terhalang dari menerima warisan. Ulama berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan, apakah disengaja atau tidak.

 Mazhab Hanafi menetapkan semua jenis pembunuhan dapat menghalangi ahli waris menerima warisan. Sedangkan Maliki menetapkan hanya membunuh yang sengaja yang dapat menghalangi mewarisi. Pada posisi ini, Undang-undang (1943) Mesir mengadopsi pendapat Imam Maliki, bahwa  pasal 5 menyebutkan  “salah satu hambatan ahli waris menerima warisan adalah ahli waris yang sengaja telah menyebabkan kematian pewaris, baik oleh dirinya sendiri, atau membantu membunuh, atau sebagai saksi yang kesaksiannya tersebut pewaris dieksekusi, sedangkan ahli waris dalam keadaan waras dan telah berusia lima belas (15) tahun”.

c.    Himariya

Saudara-saudari seibu dalam hukum warisan Islam ditempatkan sebagai ahli waris ashabul furud, sementara saudara-saudari sekandung (seayah seibu) apabila bersama ahli waris lain sebagai ahli waris penerima sisa. Dalam kasus-kasus tertentu dengan pola distribusi, saudara-saudari sekandung tidak menerima warisan sementara saudara-saudari seibu tidak terpengaruh sama sekali bagiannya karena bagian saudara-saudari ibu mendapatkan saham tetap dalam Al-Qur’an. Kasus ini dikenal dengan kasus Himariya.[61] UU No. 77/1943 pasal 10 menetapkan saudara-saudari sekandung bersama-sama mengambil bagian saudara-saudari seibu (1/3) sebagaimana pendapat Syafi’I dan Maliki.

d.   Hak Kewarisan Kakek

Dalam hukum waris Islam terdapat pendapat yang bertentangan dalam hal kakek mewarisi bersama-sama saudara sekandung/seayah. Imam Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kakek menghijab semua saudara, sementara Imam Maliki dan Syafi’I menyamakan posisi kakek dengan saudara-saudara.

Dalam UU No. 77/1943 pasal 6 berlaku bahwa bagian kakek tidak akan mempengaruhi bagian saudari yang posisinya sebagai ahli waris ashabul furudh. Tetapi apabila kakek bersama dengan saudara yang posisinya sebagai ashabah, maka kakek dianggap sebagai saudara.[62]  Aturan ini merupakan kombinasi antara pendapat Ali ra dan pendapat Syafi’I dan Maliki.

e.    Ketentuan Raad

Undang-Undang Mesir menetapkan janda/duda mengambil seluruh harta ketika pewaris tidak meninggalkan ahli waris ashabah dan ahli waris nasab. Ketentuan ini bertentangan dengan pendapat Hanafi yang yang tidak memberikan rad kepada janda/duda.[63]

f.     Wasiat Wajibah dari Cucu Yatim

Prinsip utama dan penting yang diperkenalkan di Mesir berkenaan hukum warisan adalah hak cucu yatim terhadap harta kakeknya. Dalam hukum Islam  tidak mengenal pengakuan representasi (mewakili ahli waris/ahli waris pengganti), namun ini menjadi isu yang sangat kontraversial dan sebagai solusi yang diberikan untuk mendukung posisi cucu yatim yaitu melalui wasiat wajibah. Beberapa ketentuan wasiat wajibah dalam Undang-Undang wasiat No. 71 tahun 1946, antara lain:

1)        Wasiat wajibah wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris/kakeknya (pasal 76)

2)        Besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal sepertiga (pasal 76)

3)        Wasiat wajibah wajib diberikan kepada keturunan dari anak yang orang tuanya meninggal sebelum atau bersama-sama dengan pewaris/kakeknya (pasal 76)

4)        Besarnya bagian wasiat wajibah, adalah sebesar bagian yang harus diterima oleh anak pewaris dari harta peninggalan tersebut, apabila ia (anak pewaris) hidup pada saat pewaris meninggal, maksimal sepertiga (pasal 76)

5)        Wasiat wajibah diberikan dengan syarat keturunan dari anak pewaris itu (cucu) bukan termasuk ahli waris dan si pewaris tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya sebesar apa yang menjadi bagian si anak tersebut. Apabila ada pemberian dan pemberian itu lebih kecil jumlahnya dari jumlah yang diwajibkan, maka wajib digenapkan sampai kepada jumlah yang diwajibkan (pasal 76)

6)        Wasiat wajibah diperuntukkan bagi cucu, yaitu keturunan dari anak perempuan pada tingkat/lapisan pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Bagian masing-masing anak yang digantikan dibagikan kepada keturunannya, seolah-olah anak yang digantikan itu meninggal setelah pewaris meninggal (pasal 76)

7)        Apabila pewaris memberikan wasiat melebihi jumlah yang seharusnya diberikan melalui wasiat wajibah, maka kelebihan itu merupakan wasiat ikhtiyariyah, namun apabila jumlah itu lebih kecil dari yang seharusnya, maka wajib digenapkan (pasal 77)

8)        Apabila ada wasiat bagi sebagian dan tidak kepada yang lainnya dari yang berhak menerima wasiat wajibah, maka kepada yang tidak diberi wasiat tersebut, wajib diberikan sesuai dengan bagiannya (pasal 77).

9)        Wasiat wajibah didahulukan dari wasiat lainnya (pasal 78).

g.    Ketentuan Tentang Wasiat

Ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah wasiat, diantaranya :

1)        Validitas wasiat; wasiat yang ditujukan untuk maksiat atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat adalah batal (tidak sah).[64]

2)        Wasiat untuk ahli waris; Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali bahwa wasiat bagi ahli waris adalah sah apabila disetujui oleh ahli waris yang lain. Pasal 37 UU 1946 menyebutkan bahwa wasiat untuk ahli waris adalah sah dan berlaku tanpa memperhatikan persetujuan dari yang lainnya. Ketentuan ini merupakan adopsi dari Ithna “ashari.[65]

3)        Wasiat untuk ahli waris atau untuk non ahli waris maksimal 1/3 harta warisan. Apabila lebih dari 1/3 harta akan berlaku dan dilaksanakan dengan persetujuan ahli waris lainnya dan diberikan setelah meninggalnya si pewasiat.

D.      Kesimpulan

1.      Foktor yang menyebabkan Anwar Sadat inkonsistensi adalah karena Anwar Sadat merasa terancam atas lawan-lawan patrai politik dan organisasi-organisasi yang radikal, yang merongrong  pada kekuasaannya atas kebijakannya yang demokratis. Seperti “Sosialisme demokrasi,” yang memiliki derivasi: multi partai, kebebasan pers, kebijakan ekonomi pintu terbuka (infitah). Jika demokrasi dibuka seluas-luasnya maka lawan-lawan politiknya yang  notabene merupakan representasi dari kelompok radikal akan merongrong dan merebut kekuasaannya. Maka apabila itu yang terjadi, yang  berkuasa nanti adalah mereka yang merupakan ancaman bagi demokrasi itu sendiri: radikalisme dan Fundamentalisme. Inilah yang menjadi kata kunci mengapa Anwar Sadat inkonsistensi.

2.      Dalam hal partai politik, faktor yang menyebabkan Anwar Sadat  inkonsistensi karena ada ketakutan bahwa ia tidak dapat berkuasa pada priode selanjutnya, maka ia mendirikan partai NDP (National Democratic Party), pada saat yang sama partai “Wafd Baru” muncul dan mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Anwar Sadat merasa terancam dengan keadaan semacam ini dan akhirnya partai Wafd Baru  dilarang.

3.      Dalam hal pers, faktor yang menyebabkan Anwar Sadat inkonsistensi dalam menjamin hak-hak pers yang bebas adalah karena banyaknya kritikan terhadap kekuasaan yang dijalankannya seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

4.      Sedangkan dalam kebijakan ekonomi  “pintu terbuka,” ia cenderung inkonsistensi dari “sosialisme demokrasi” yang kemudian mengadopsi “norma-norma kapitalis”. Faktor ini disebabkan karena keinginannya memonopoli kekuatan ekonomi dalam keluarga besarnya. Kenyataan ini bisa dilihatdari  cara  Anwar Sadat merangkul kalangan  masyarakat Mesir yang kaya dan kuat yang pada akhirnya para munfatihin mengambil keuntungan secara berlebihan dan konsumsi yang mencolok mata. Hal ini bertentangan dengan kebanyakan masyarakat Mesir dari kelas menengah dan orang-orang miskin. Tiba-tiba saja demonstrasi protes dan pemogokan masyarakat Mesir meletus seketika menyusul kebijakan “pintu terbuka” dilaksanakan.

5.      Dengan faktor-faktor di atas Anwar Sadat melakukan langkah politik yang ekstrim di mana ia memenjarakan lebih dari tiga ribu orang terhadap orang-orang yang menurutnya membangkang pemerintah. Orang-orang yang dipenjara merupakan representasi aktivis partai, pers, dan organisasi-organisasi keagamaan. Tindakan Anwar Anwar Sadat tersebut memiliki implikasi yaitu membuat para aktivis tersebut “dongkol”, sehingga pada 6 Oktober  1981 Anwar Anwar Sadat menuai jerih payahnya itu dengan lebih kurang tujuh puluh peluru bersarang di tubuhnya, Anwar Anwar Sadat pun tewas.

6.      Mesir merupakan negara kedua setelah Turki dan negara Arab pertama yang mengadakan pembaharuan dalam Hukum Keluarga, dimana  Isi pembaharuan hukum keluarga Mesir lebih radikal dan lebih luas daripada Hukum Keluarga Turki.

7.      Hukum keluarga Mesir yang berlaku sekarang tidak lagi hanya mengikuti hukum tradisional Imam Hanafi dan Syafi’I, tetapi lebih komprehensif dengan mengadopsi mazhab-mazhab lainnya yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru.

DAFTAR PUSTKA

Alfian dan Nazarudin Syamsudin, Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1988.

Anshari Thayib dan Anas Sadaruan,  Anwar Sadat Antara Pahlawan dan Penghianat  Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

Anwar El-Sadaty, Mencari identitas: Sebuah Autobiografi, Jakarta : Tira Pustaka, 1983.

“Anwar Sadat” artikel diakses dari  http://www.wikipedia. com/.

Budiardjo, Miriam,  Dasar-Dasar Ilmu Politik,  Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Bambang Widiatmoko, “Anwar Sadat” dalam  Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990.

Haman Basyar, ”Bagaimana Militer Menguasai Mesir?” jurnal Ilmu politik Vol. 3, No. 4  (Juli 1988): h.85-88.

“Demokrasi.” Artikel diakses tanggal 27 April 2007 dari

http://www.demokrasiindonesia.com/5mklno/pengertiandemokrasimkljder/t//5%^321bagi56

Esposito, John L. dan John  D. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti Bandung : Mizan, 1999.

Fareed Zakaria,  The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, 1st  ed., New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2003

Goldschmidt, Arthur JR.,  Historical Dictionary of Egypt,  Lanham, MD., & London: The Scarecrie Oressm Unc, 1994

Heikal, Mohamed,  Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan. Penerjemah Arwan Setiawan Jakarta:  PT. Temprin, 1986

 “Hizbulahrar,” artikel diakses dari http://www.supraptoe.Wordpress.com/2007/04/09/mesir-negeri-gudangilmu danper adaban-2/ - 60k 

Shireen T Hunter., Politik Kebangkitan Islam,  penerjemah Ajat S.U. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogni, 2001.

Samuel P Huntington.,  Benturan Antar Peradaban  dan Masa Depan Politik Dunia, Yogyakarta: Qolam, 2001. 

“Infitah,” arikel diakses dari www.answers.com/topic/infitah

Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002)

Lapidus, Ira M.,  Sejarah Sosial Umat Islam,  Penerjemah Ghufron A. Mas‘adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Thomas Meyer,  Demokrasi: Sebuah Pengantar untuk Penerapan,  Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2002.

“Model Demoktasi di Mesir” Artikel di aksese pada tanggal 18 Januari 2007 dari http://Islamlib.co/id/index.php?

Harun Nasution,  Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

“Pengertian Infitah,” artikel  diakses dari http://wwww.en.wikipedia.or g/wiki /I nfitah.

M. Amien Rais, Demokrasi dan Proses Politik, Jakarta: LP3ES, 1986

Riza Sihbudi, dkk.,  Profil Negara-Negara Timur Tengah, Jakarta: Pustaka Jaya,1995

-------, dkk, Profil Negara-Negara di Timur Tengah, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995

-------, dkk., Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah.  Jakarta: PT. Eresco, 1993

 

-------, dan M Hamdan Basyar, Happy Bone Zulkarnain, Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah, Jakarta: PT Eresco, 1993   

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis), New Delhi : Academy of Law and Religion,, 1987

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, New Delhi: The Indian Law Institute, 1972

---

[1] M. Amin Rais,Demokrasi dan Proses Politik, (Jakarta : LP3ES, 1986), h.ix

[2] Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia  Pustaka Utama, 2000), h.174.

[3] Ibid

[4] John L. Esposito dan John  D. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek. Penerjemah Rahmani Astuti (Bandung : Mizan, 1999), h. 238.

[5] M. Riza Sihbudi, dkk., Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah  (Jakarta: PT. Eresco, 1993), h. 200.

[6] Ibid

[7] John L Esposito dan John D Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim :Problem dan Prospek, Penerjemah Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 1999), h.237.

[8] Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 32.

[9] Haman Basyar, Bagaimana Militer Menguasai Mesir, Jurnal Ilmu Politik, Vol.3, no.4, (Juli 1998), h. 85

[10] Huntington, Gelombang Demokrasi,  h.45

[11] Samuel P Hunington,Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, (Yogyakarta: Qolam, 2001), h.351

[12] M. Riza Sihbudi, Konflikdan Diplomasi di Timur Tengah, (Jakart: PT Eresco, 1993), h.335

[13] Sirren T Hunter, PolitikKebangkitan Islam,(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), h.40.

[14] Shirreen T Hunter, Op.Cit, h.40

[15] M Reza Shahbudi, Op.Cit, h.190

[16] Ibid, 191

[17] “Model Demoktasi di Mesir” Artikel di aksese pada tanggal 18 Januari 2007 dari http://Islamlib.co/id/index.php?

[18] Alfian dan Nazarudin Syamsudin, Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1988), h. 321. 

[19] “Hizbulahrar,” artikel diakses tanggal 15 Januari 2007 dari supraptoe.wordpress.com/20 07/04/09/mesir-negeri-gudang-ilmu-dan-peradaban-2/ - 60k   lxii

[20] Sihbudi, Konflik dan Diplomasi, h.204.

[21] Ibid,  h. 206.

[22] Ibid, h.208

[23] Riza Sihbudi, dkk, Profil Negara-Negara di Timur Tengah,  (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 150.

[24] Ibid, h. 151.

[25] Mohamed Heikal,  Anwar Anwar Anwar Sadat: Kemarau Kemarahan. Penerjemah Arwan Setiawan (Jakarta:  PT. Temprin, 1986), h.174. 

[26] Ibid, h. 176.

[27] Ibid, h. 176 

[28] Ibid, h. 177.

[29] Ibid, h. 178 

[30] Ibid,  h. 178

[31] “Infitah,” artikel diakses tanggal 9 Mei 2007 dari http://wwww.en.wikipedia.org/wiki/I nfitah.

[32] Ibid

[33] Shireen T. Hunter,  Op.cit, h. 40.

[34] John L. Elposito dan John  D. Voll, Op.Cit, h. 238 

[35] Riza Sihbudi, Profil Negara, h. 152.

[36] Alfian dan Nazarudin, Op.Cit, h. 326 

[37] Fareed Zakaria,  The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad,  1st ed., (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2003), p. 17

[38]Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries : History, Text and Comparative Analysis, (New Delhi : Academy of Law and Religion,1987), p. 27.

[39] Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, (New Delhi : The Indian Law Institute,  1972), p. 25

[40] Ibid

[41] Personal law, Op.Cit. hal 28

[42] Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), h.94

[43] Ibid.

[44] Ibid, hal. 50

[45] Pasal 19 UU No. 25/1929

[46] UU No. 25 tahun 1920 diamandemen dengan UU No. 25 tahun 1929 dan UU No. 100 tahun 1985.  Personal law, hal. 32.

[47] UU No. 25 tahun 1929 pasal 4

[48] Pasal 5

[49] UU No. 25/1920 pasal 4

[50] UU No. 25/1920 pasal 5

[51] Pasal 9

[52] UU No. 25/1929 pasal 6

[53] Ibid

[54] Khoiruddin Nasution, Status wanita, hal. 119

[55] Dalam pasal 11A disebutkan, “seorang yang akan menikah harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencatatan perkawinan. Bagi yang sudah mempunyai istri harus mencantumkan nama dan alamat istri atau istri-istrinya. Pegawai pencatat harus memberitahukan istrinya tentan rencana perkawinan tersebut. Seorang istri yang suaminya menikah lagi dengan wanita lain dapat minta cerai atas dasar kemudaratan ekonomi yang diakibatkan oleh poligami, dan mengakibatkan tidak mungkin hidup bersama suaminya dengan baik. Hak cerai ini dapat berlaku, baik ditetapkan ataupun tidak dalam taklik talak. Jika hakim tidak berhasil mendamaikan, maka perceraianlah yang terjadi. Hak istri minta cerai hilang dengan sendirinya kalau ia tidak memintanya selama masa satu tahun dari dia mengetahui perkawinan dimaksud. Tetapi hak ini tetap menjadi hak istri setiap kali suaminya menikah lagi. Seorang istri yang dinikahi dan tidak mengetahui kalau suaminya telah memiliki istri, berhak minta cerai segera setelah mengetahuinya. Tahir mahmood, Personal Law, hal. 39-40;

[56] www.google.com/Mesir

[57] UU No. 25/1920 pasal 21-22. Family law, hal. 52.

[58] UU No. 25/1920 pasal 8

[59] Family law, Op.Cit. hal, 52

[60] UU No. 25 tahun 1920 diamandemen dengan UU No. 25 tahun 1929 dan UU No. 100 tahun 1985, pasal 20

[61] Family law, Op.Cit. hal. 54

[62] Ibid, hal. 55

[63] UU No. 77/1943 pasal 30

[64] Pasal 3 UU No. 71/1946

[65] Family law, Op.Cit. hal. 57