Makalah Integrasi Zakat dan Pajak

INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK DI INDONESIA

DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF

DAN HUKUM ISLAM

Pendahuluan

Jika hukum Islam tetap ambil bagian dalam pola regulasi masyarakat Indonesia, maka tidak dapat dihindari bahwa transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional tetap menjadi agenda dan isu utama dalam pemikiran hukum di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid  bahwa dengan terintegrasinya hukum Islam dalam hukum nasional, maka berbagai persoalan epistemologis hukum Islam dapat terpecahkan dengan sendirinya.  Untuk memperoleh transformasi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu menjadikan penunjang transformasi hukum nasional di alam pembangunan ini. Hukum Islam harus memiliki pendekatan mult dimensional kepada kehidupan, dan tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. [1]

Fakta empiris hukum syari’at Islam sebagai living law dalam interaksi keseharian masyarakat Indonesia, tentu cukup jelas menunjukan bahwa eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia telah sungguh-sungguh memiliki akar historis dalam kesadaran masyarakat Islam, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ajaran agama Islam itu sendiri. Akar historis eksistensi hukum Islam dimaksud, antara lain direpresentasikan lewat teori Receptio in Complexu dan teori Receptie sebagaimana sangat dikenal dalam konstelasi kesejarahan hukum Indonesia pra kemerdekaan.[2]

Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional karena secara teoretis hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat mempunyai nilai dan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sumber dalam implementasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, integrasi hukum di Indonesia seringkali dilakukan. Misalnya ketika membincangkan hukum perkawinan di Indonesia, maka akan dijumpai Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu produk integrasi hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Usaha serupa juga dilakukan pemerintah terhadap hukum zakat yang dikompilasikan dengan hukum pajak. Pada 20 Agustus 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang  Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib  Yang  Dapat  Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.  Peraturan Pemerintah inilah sebenarnya yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf  g  Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2009. Usaha integrasi antara zakat dan pajak tersebut tidak berhenti hanya pada level legal formal, namun juga berkembang sebagai wacana yang dikembangkan oleh Masdar Farid Mas’udi dengan  Pajak itu Zakat – nya. Akan tetapi Masdar melihat integrasi zakat dan pajak pada level filosofisnya.

Mengapa harus ada integrasi antara zakat dan pajak? Karena zakat merupakan ibadah yang ketentuannya ada dalam nash, tetapi masalah pengurusannya diserahkan kepada penguasa atau ulul amri. Artinya, zakat secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya.[3] Begitu juga salah satu tujuan pokok dari zakat adalah upaya mewujudkan keadilan sosial (social justice), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan. Sebab, sejarah telah menunjukkan, bahwa zakat  bersama  pajak (jizyah dan kharaj) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber keuangan yang amat potensial bagi negara dan pemerintah (baitul mal atau state institution) sebagai mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, political elite, menempati posisi penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat.

Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Seperti di Indonesia, pengaturan kelembagaan zakat meliputi bentuk dan administrasi negara, manajemen dan sanksi bagi lembaga yang lalai. Karena itu, pemerintah berkesimpulan bahwa manajemen yang kuat dan terlembaga diperlukan untuk memungkinkan zakat berkembang, tidak saja dalam konteks pemenuhan kewajiban keagamaan seorang muzakki, melainkan juga dalam kerangka strategi struktural untuk meningkatkan harkat hidup orang-orang yang lemah ekonominya.

Dengan demikian, maka fakta bahwa laju transformasi hukum Islam di bidang ekonomi telah semakin meniscayakan diperlukannya produk regulasi legal formal. Hal ini, merepresentasikan bahwa hukum zakat sebagai subsistem hukum ekonomi syari’ah telah memasuki era lebih kompleks, yang sekaligus menjadi indikator betapa tuntutan akan kepastian hukum bagi penguatan karakteristik nation building Indonesia sebagai negara hukum ber-Ketuhanan Yang Maha Esa telah semakin menguat. Oleh karena itu, pengintegrasian zakat dan pajak di Indonesia diharapkan menjadi jawaban atas persoalan pengelolaan dan distribusi zakat dan pajak di Indonesia.

A.    Tentang Zakat dan Pajak

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzkki), penerima harta zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.[4]

Di Indonesia, potensi zakat sangat besar dan  strategis. Sebagai contoh, menurut laporan Budiman, dana ZIS yang dapat diperoleh pada tahun 1990-an di seluruh Indonesia mencapai Rp. 11 miliar. Menurut mantan Menteri Agama RI, Said Agil al-Munawar, bahwa potensi dana zakat umat Islam di Indonesia mencapai Rp. 7,5 triliun pertahun. Sedangkan data yang disampaikan oleh Abu Syauki (Direktur Rumah Zakat Indonesia DSUQ) bahwa potensi dana zakat umat Islam di Indonesia pada tahun 2004 mencapai Rp. 9 triliun. Namun hingga kini yang sudah terkumpul mencapai Rp. 250 miliar atau 2,7% yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga pengelola zakat.

Paling tidak angka ini mengindikasikan signifikansi potensi zakat yang luar biasa. Lebih lokal lagi kalau melihat potensi zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, menurut Ermi Suhasti, potensi zakat DIY dapat mencapai Rp 6 miliar per tahun atau Rp.500 juta per bulan. Hal ini berdasarkan asumsi sebagai berikut. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, penduduk DIY berjumlah 3. 107. 919 jiwa di mana 92% (2.859. 285 jiwa) di antaranya adalah Muslim. Jika saja 1,5% dari 2.859.285 jiwa tersebut menjadi muzakki aktif maka akan ditemukan sejumlah 14.296 orang. Jika saja 14.296 orang muzakki tersebut rata-rata membayarkan zakatnya Rp. 500.000 per tahun, atau Rp. 41.600 per bulan, maka akan diperoleh angka Rp. 6 miliar tadi. Angka tersebut belum lagi jika ditambah dengan infaq, sadaqah, dan wakaf. Namun pada kenyataannya zakat yang terkumpul pada tahun 2003 saja baru mencapai sekitar Rp. 500 juta. Jelas, hal ini menunjukkan bahwa potensi zakat tersebut masih belum dapat digali dan diberdayakan secara optimal. [5]

Oleh karena itu, tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha-usaha yang mengarah ke situ, maka dapat menjadi bagian dari pendayagunaan zakat dilihat dari sisis maqashid al-syariah (tujuan syariat). Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi.

Dana zakat yang dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat dan benar, memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep ekonomic growth with equuity. Monzer Kahf (1995) menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar.

Tidak berbeda dengan zakat, Pajak merupakan perintah yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam dalam koridor pertanggungjawaban masyarakat terhadap negara (ulil amri) dan demi kemaslahatan umat. Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu: pertama,  Jizyah atau pajak kepala yaitu pajak yang dikenakan kepada yang dikenakan kepada non muslim yang hidup di negara/ pemerintahan Islam (kafir zimmi) dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam. (1) masuk Islam, (2) membayar jizyah atau (3) diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau diperangi.

Kedua,  Kharaj, yaitu pajak bumi. Ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluar­kan pajak bumi kepada pemerintah Islam. Ketiga, ‘Usyur, yaitu pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak.

Jika dilihat dari aspek sifat, asas, sumber, sasaran, bagian, kadar, prinsip dan tujuannya pajak memang memiliki perbedaan dengan zakat. Akan tetapi, dalam beberapa hal secara substansial dapat ditemukan persamaan antara pajak dengan zakat. Keduanya mengandung unsur paksaan, dikelola oleh suatu lembaga tertentu, tidak ada imbalan yang langsung diterima secara nyata, dan keduanya meiliki semangat perekonomian ummat yang sama. Secara spesifik Yusuf Qaradawi menyebut bahwa zakat adalah ibadah dan zakat sekaligus dengan mengutip ibnu Rusyd dalam Biyatul Mustahidnya dengan menyebut bahwa zakat mencakup dua arti (pajak dan zakat) meskipun tidak secara verbal dikatakan bahwa zakat itu pajak. Kata yang dapat mewakili dua arti tersebut adalah “ bahwa zakat itu hak fakir pada harta orang kaya” yang berarti bahwa ada kewajiban distribusi terhadap sebagaian harta seseorang. Aspek distribusi ekonomi inilah unsur kesamaan yang urgen sebagaimana diungkapkan oleh ahli-ahli keuangan mengenai pajak konvensional dan asas wajib pajak menurut hukum. Dengan perbandingan ini menegaskan bahwa zakat adalah pajak suci yang memiliki ciri dan falsafah khusus atau kas. [6]

C.      Regulasi Zakat di Indonesia

Jika menggali sejarah pengelolaan zakat di Indonesia maka akan kita temukan pola-pola yang cenderung berbeda dari masa-ke masa. Pada masa Kolonial, pengelolaan ini diserahkan pada masyarakat, negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi civil society Islam, zakat dan sadaqah masyarakat berkembang dengan sendirinya. Zakat dan sadaqah memberi sumbangan besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan, misalnya di Aceh, di Pulau Jawa, dan beberapa daerah lainnya. Pada zaman Orde Lama, negara hanya memberikan supervise dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementrian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.

Baru pada masa Orde Baru, negara mulai terlibat dan ikut mengelola zakat melalui beberapa regulasi pemerintah. Pada tahun 1964 misalnya, Kementrian Agama menyusun RUU pelaksanaan zakat dan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pengumpulan dan pembagian zakat dan pembentukan baitul mal. Akan tetapi, keduanya belum sempat diajukan ke DPR dan Presiden. Baru pada tahun 1967, sebagai sebuah langkah tindak lanjut Menteri Agama mengirimkan RUU pelaksanaan zakat kepada DPR-GR. Poin penting dari surat pengajuan Menteri Agama pada saat itu adalah pembayaran zakat merupakan keniscayaan bagi umat Islam di Indonesia, dan negara mempunyai kewajiban moril untuk mengaturnya.[7]

Satu tahun kemudian, berdasarkan saran dan masukan dari berbagai pihak Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No.5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal yang berfungsi sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetor kepada BAZ. Namun demikian, kedua keputusan itu segera dicabut, karena Menteri Keuangan menolak gagasan legislasi zakat yang dibuat setahun sebelumnya oleh Departemen Agama. Yang cukup mengundang tanda tanya, langkah ini diambil tanpa menghiraukan anjuran Menteri Keuangan sendiri bahwa keputusan tingkat menteri sudah cukup untuk mengatur administrasi zakat.

Namun, atas seruan dan dorongan Presiden berturut-turut pada peringatan Isra’ Mi’raj dan Idul Fitri 1968 keluarlah Instruksi Menteri Agama No.1 tahun 1969 tentang Penundaan PMA No.4 dan 5 tahun 1968. Presiden Soeharto menegaskan bahwa zakat harus diatur secara sistematis. Dia berpendapat bahwa melalui mobilisasi zakat warga miskin dapat membantu pembangunan ekonomi sosial dan keagamaan. Dia menyeru:

Marilah kita gunakan dana ini (zakat) secara efektif dan efesien. Kita mengelola secara lebih luas dan mengarahkannya untuk tujuan-tujuan yang tetap. Kita bisa menggunakannya untuk membangun rumah-rumah ibadah, rumah sakit, rumah yatim piatu, membantu orang-orang tua, untuk membantu membuka peluang pekerjaan bagi orang-orang fakir miskin dan untuk membangun lainnya yang berhubungan dengan bidang sosial spiritual dan keagamaan dalam cara-cara yang lebih produktif... sebagai langkah yang pertama (untuk memobilisasi dana zakat), saya umumkan di sini kepada semua warga miskin Indonesia bahwa saya pribadi siap menjalankan pengumpulan zakat secara besar-besaran.[8]

Dalam rangka itu, seperti dicatat Taufik Abdullah, “ia, sebagai seorang warganegara (yang beragama Islam), bersedia menggalang ‘upaya massif berskala nasional untuk mengumpulkan zakat’ dan menyampaikan laporan tahunan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat.”

Pernyataan Presiden Soeharto di atas bukan tanpa proses. Itu adalah produk interaksi dan refleksi pada pengaruh “diri-diri” yang lain, yakni para ulama dan situasi. Sebulan sebelum perayaan Isra’ Mi’raj, ada 11 ulama terkemuka dan berpengaruh yang mengajukan permohonan penting dan historis untuk mengingatkan presiden akan pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan dan sosial dan manfaat zakat bagi Islam, masyarakat dan negara serta bangsa secara keseluruhan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan nasional di segala bidang.[9]

Nafas baru pengelolaan zakat baru didapatkan kembali pada era 1990-an. Negara mulai memberikan perhatian pada pengelolaan zakat melalui lembaga yang dibentuknya yaitu bazis. Pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah. Dan diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Tentu hal ini juga dipengaruhi oleh relasi Islam dan negara yang pada saat itu sedang mulai membaik sehingga ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ikut berperan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Pengelolaan zakat terus berkembang seiring dengan dinamisnya kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Puncaknya pada 1999 dimana dikeluarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disusul dengan Keputusan Menteri Agama No 581 Tahun 1999. Pada masa ini muncul Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan, yakni: (1) Dompet Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial Al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUDT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).[10]

Sekarang, saat gerbang reformasi telah terbuka selama 10 tahun UU Pengelolaan Zakat kembali disentuh setelah maraknya lembaga-lembaga amil zakat “swasta”. UU Pengelolaan Zakat akan direvisi karena beberapa hal yang dianggap “perlu pelurusan dan perbaikan”. Salah satu point revisi yang banyak diperbincangkan saat ini adalah tentang pelarangan pemungutan dan pengelolaan zakat oleh selain Badan Amil Zakat Pemerintah. Tentu hal ini akan mengejutkan beberapa pihak, terutama lembaga-lembaga amil zakat “swasta”. Padahal apabila ditilik dari segi kepercayaan masyarakat, lembaga-lembaga amil zakat “swasta” ini justru lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena keberhasilannya dalam mengelola zakat secara akuntabel, transparan, partisipatif dan inovatif.

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya Lembaga Pengelolaan Zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazim-nya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syari’ah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Sistem akuntansi yang diimplementasikan organisasi pengelola zakat harus sinkron dengan standar akuntansi zakat, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sistem akuntansi merupakan alat untuk menghasilkan laporan keuangan, sedangkan standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. [11]

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan ekonomi di masyarakat adalah pengelolaan yang tidak optimal, hal ini juga didorong oleh pengetahuan masyarakat tentang harta yang wajib dizakatkan masih terbatas pada sumber-sumber konvensional.[12]

Jika dalam siklus dialektik terdapat tiga tahapan penting yaitu kesadaran, pengetahuan dan aplikasi, maka posisi zakat di Indonesia saat ini masih berada pada level kesadaran-itupun tidak sepenuhnya, dan pengetahuan dan menuju tahapan aplikasi. Artinya dari dimensi ritual, zakat sudah banyak berperan, namun dari dimensi sosial-ekonomi (pengelolaan secara poduktif belum banyak berperan khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat.

Pola penangan zakat juga harus mulai diubah, jika sebelumnya hanya didekati dalam platform hukum-hukum agama, maka ke depan harus didekati juga dalam instrumen manajemen keuangan dan kebijakan ekonomi. Sebagai sebuah kewajiban masyarakat, maka zakat adalah instrumen fiskal, akan tetapi dalam lingkup pemanfaatan dan pendayagunaan, maka zakat adalah instrumen moneter dan instrumen sosial. Sehingga tidak salah jika penataan dan pengelolaan zakat juga dikaitkan dengan kebijakan ekonomi suatu negara.

Upaya pemerintah untuk meringankan beban muzakki telah dilakukan Pada tanggal 20 Agustus 2010. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang  Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib  Yang  Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.  Peraturan Pemerintah inilah sebenarnya yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf  Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2009.

Akan tetapi, pada dataran aplikatif regulasi pemerintah di atas belum sepenuhnya terlaksana karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain :

1.      Masih terjadinya perdebatan di kalangan ulama terkait dengan integrasi zakat dan pajak

2.      Manajemen pengelolaan zakat yang masih cenderung konvensional dan cenderung mengesampingkan akuntabilitas dan transparansi

3.      Intensifitas sosialisasi regulasi pemerintah yang cenderung kurang

4.      Regulasi setengah hati pemerintah terhadap engintegrasian zakat dan pajak.

Selain persoalan di atas, problem pengelolaan dua pintu menjadi persoalan yang juga

Berpengaruh secara signifikan karena metode ini akan memperumit dan terkesan merepotkan sehingga beberapa muzakki enggan untuk melaksanakan kewajiban fiskalnya secara berkesinambungan. Pengelolaan zakat saat ini di berbagai negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Secara historis di Indonesia, praktik pengelolaan zakat dimulai sejak Islam tersebar di wilayah Nusantara. Pada awal abad ke-20 M, “filantropi Islam” (pengelolaan zakat mal, zakat fitrah, sedekah serta sumbangan-sumbangan lain) kian berkembang. Sejak 1990-an, pertumbuhan dana yang berhasil dikumpulkan lembaga-lembaga filantropi non-pemerintah demikian fenomenal, dengan manajemen profesional.[13]

Dengan dibentuknya Udang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzzaki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah swt.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud “Pengelolaan Zakat” adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[14]

D. Argumen Regulasi Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah di Indonesia

Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelolaan zakat diserahkan kepada waliyul amr yang dalam konteks ini adalah pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103, “khuz| min amwa>lihim” (ambillah sedekah/zakat dari harta mereka). Para fuqaha menyimpulkan ayat tersebut, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pengurusan zakat dimulai era Rasulullah saw sebagai penggagas, terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di wilayah-wilayah Islam. Saat ini, pola pengelolaan zakat yang beragam di berbagai negara Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat saat ini di berbagai negara Islam memiliki bermacam bentuk, ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh masyarakat langsung, serta ada yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Secara historis di Indonesia, praktik pengelolaan zakat dimulai sejak Islam tersebar di wilayah Nusantara. Pada awal abad ke-20 M, “filantropi Islam” (pengelolaan zakat mal, zakat fitrah, sedekah serta sumbangan-sumbangan lain) kian berkembang. Sejak 1990-an, pertumbuhan dana yang berhasil dikumpulkan lembaga-lembaga filantropi non-pemerintah demikian fenomenal, dengan manajemen profesional.[15]

Menegarakan “manajemen zakat”, dalam konteks Indonesia saat ini, terlihat abai pada capaian prestasi sosial rakyat muslim negeri ini. Yang dibutuhkan di tahap sekarang, regulator, koordinator, dan pengawas, bukan lagi operator karena fungsi itu sudah sejak dahulu berlangsung fenomenal tanpa mengusik kewibawaan apalagi anggaran negara. Akan lebih elegan bila pemerintah mengayomi, menghukum yang salah, membina yang lemah, mengapresiasi yang berprestasi, ketimbang mengambil-alih semuanya. Fenomena zakat di Indonesia, sangat berbeda dengan di negara lain. Lembaga amil zakat di Indonesia, merayap membangun kepercayaan, tak henti mengedukasi, serta konsisten menjaga transparansi. Lembaga amil zakat di Indonesia, memiliki relationship yang dibangun sedikit-demi sedikit sampai terbangunnya donor society. Sebagai sebuah prestasi sosial, pemerintah perlu memperkokoh capaian ini dan bukan mengambil-alihnya.

Dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer ada tiga wacana hukum Islam versus kekuasaan negara yang berkembang, yaitu: (1) hukum Islam yang membutuhkan kekuasaan negara, misalnya adalah tentang perkawinan, waris, waqaf, perdata, pidana, perekonomian, perdagangan, perbankan, hubungan antar negara, kesehatan dan lain-lain; (2) hukum Islam yang tidak membutuhkan kekuasaan negara, misalnya adalah hukum yang berkaitan dengan adat sopan santun dan ibadah murni seperti shalat dan puasa; (3) hukum Islam dapat dilaksanakan dengan atau tanpa kekuasaan negara. Misalnya adalah hukum mengenai zakat dan haji. Di masa lalu, tanpa campur tangan kekuasaan negara, ibadah zakat dan haji masih dapat dilaksanakan oleh kaum muslim, meskipun tidak begitu efektif. Namun sekarang ini, akibat transforamsi zaman dan banyak manajemen yang dilibatkan, masyarakat dan negara harus bersinergi mengurus permasalahan zakat dan haji ini, agar berjalan efektif. Berikut penulis kemukakan argumentasi pengelolaan zakat dalam konteks negara Indonesia:

1.Landasan Normatif

Landasan akidah, nilai fundamental Islam menjadi landasan dalam berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Akidah Islam menjadi keyakinan dan sekaligus panduan bagi setiap muslim dalam melangkah sehingga aktivitas duniawi tidak hanya berorientasi untuk berkarya secara materi namun juga memiliki nilai tambah berupa kemenangan dan keuntungan (fa>lah}) di akhirat.

Landasan akhlak, ekonomi Islam merupakan bagian dari manifestasi akhlaq Islam dalam bidang ekonomi. Nilai dan kehormatan pada diri seorang manusia ditentukan oleh kualitas akhlaknya. Akhlak dalam Islam merupakan nilai yang strategis dalam eksistensi kehidupan manusia karena akhlak menyangkut aspek yang multidimensional. Islam mengatur bagaimana akhlak manusia dengan penciptanya, akhlak manusia dengan lingkungannya, akhlak manusia dengan sesamanya kesemuanya itu diatur untuk bisa menghadirkan suatu tatanan kehidupan yang lurus dan tertib selaras dengan prinsip dasar ajaran Islam. Akhlak Islam dalam bidang ekonomi menyangkut semua dimensi dan aktivitas ekonomi sehingga tercapai keselarasan dan kesinambungan (sustainability) pembangunan bagi kesejahteraan umat manusia

Landasan syariah yang meliputi sumber-sumber otentik dalam Islam untuk menjadi rujukan dalam pengambilan hukum dan dalil-dalil agama. Landasan syariah Islam meliputi Alquran, Sunnah, Ijtihad yang meliputi qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istishab dan ‘urf. Landasan syariah Islam diatur untuk menjaga kehidupan manusia dari kekacauan pada semua aspek kehidupan baik menyangkut kehidupan individu maupun sosial, aspek ekonomi, politik, budaya, seni, dan sosial.

Kewajiban Zakat, merupakan bentuk ibadah mah}d}ah sebagai bagian dari kesempurnaan rukum Islam yang berimplikasi sosial. Ketaatan seorang muslim tidak hanya menyangkut ibadah yang dimensi vertikal tapi juga harus diikuti dengan ibadah yang berdimensi horizontal dan inilah makna Islam sebagai agama yang membawa kedamaian bagi seluruh alam (rah}matal lil ‘a>lami>n). Kesediaan seorang muslim untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk zakat, infak dan sadaqah merupakan indikator keimanan dan ketakwaan terhadap Allah swt. Dalam Alquran Allah berfirman:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.[16]

Maksud dari kata ‘membersihkan’ dari  ayat ini  bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Sedangkan maksud kata ‘mensucikan’ dalam ayat ini bahwa zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka Membersih harta juga berarti membersihkan dari unsur-unsur riba. Pada dasarnya manfaat yang dihasilkan dari perintah zakat adalah melahirkan sikap positif berupa meninggalkan praktik-praktik riba, membangun jalinan sosial dan jaminan ekonomi serta melibatkan peranan negara. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, larangan riba, hal ini untuk menghindari eksploitasi antara satu kelompok terhadap kelompok lainnya dalam suatu aktivitas ekonomi yang dapat menimbulkan distorsi dalam perekonomian. Secara mikro ekonomi praktek riba menimbulkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya ekonomi sehingga mengganggu produktivitas ekonomi. Sedangkan secara makro ekonomi praktek riba menyebabkan ketidak seimbangan makro ekonomi sehingga mendorong perekonomian ke jurang resesi ekonomi. Keadaan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemilik modal dengan para pekerja.

Kecenderungan pemilik modal berusaha mendapatkan keuntungan yang berlipat dari modal yang ditanamkan tanpa menghadapi resiko usaha yang mungkin timbul sehingga dengan kepemilikan modalnya akan mengeksploitasi untuk memberikan keuntungan yang besar. Sedangkan pekerja dengan posisinya yang lemah akan menjadi korban dalam sistem ekonomi kapitalis yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi. Secara akumulatif kaum pekerja (proletar) dalam jumlah yang masal akan melakukan perlawanan secara fisik dan ekonomi melalui revolusi sosial untuk merebut sumber-sumber dan alat-alat ekonomi yang dikuasai kelompok kapitalis (borjuis) dan akhirnya akan melahirkan masyarakat sosialis tanpa kelas (komunis). Itulah gambaran yang dikemukakan secara singkat oleh Karl Marx dalam bukunya Das Kapital yang mengkritisi system dan praktek ekonomi kapitalis yang berkembang melalui praktek ribawi. Islam tidak menghendaki adanya ketidakadilan dalam setiap aktivitas ekonomi yang akan berakibat pada ketidakharmonisan dalam hubungan atau relasi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Islam mendorong semangat kerjasama saling menguntungkan dan saling tolong menolong antar sesama individu sehingga tercipta masyarakat yang hidup dalam keharmonisan yang dibangun dari interaksi antar individu yang saling mendukung satu sama lain.[17]

Kedua, kerjasama ekonomi. Manusia dilahirkan berasal dari satu keturunan yaitu merupakan anak cucu dari Nabi Adam as sehingga dengan kesadaran seperti itu harus melahirkan suatu semangat persaudaraan dan kerjasama antar umat manusia dengan dilandasi keimanan kepada Allah swt sebagai pencipta seluruh umat manusia di bumi ini. Kerjasama ekonomi merupakan wujud dari kesadaran bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang eksistensinya sangat ditentukan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kehidupan seseorang yang tercerabut dari akar sosial di mana dia berada, bisa dipastikan bahwa akan menghadapi banyak kesulitan karena kehidupan seseorang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, perumahan, transportasi dan sebagainya. Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim selalu menjaga keharmonisan hubungan dengan orang lain dan mendorong semangat kerjasama dalam kebaikan bagi kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Sengketa antar individu dan kelompok justru menjerumuskan manusia dalam jurang kesengsaraan hidup yang tidak akan pernah selesai kecuali kembali merajut tali kerjasama saling tolong menolong antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ketiga, jaminan Sosial. Islam sangat menghormati harkat dan martabat seorang manusia karena syariat Islam diturunkan untuk memberikan jaminan keselamatan atas kehormatan, kehidupan, kekayaan manusia. Dalam konteks kehidupan sosial Islam mensyaratkan adanya jaminan sosial pada setiap individu dalam masyarakat. Peranan negara melalui baitul maal berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagian kebutuhan hidup semua lapisan masyarakat sehingga ada alokasi anggaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat miskin, bantuan bencana alam, jaminan bagi manula dan kepentingan sosial lain yang bersifat darurat dan mendesak. Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam juga telah menggariskan tentang mekanisme jaminan sosial dalam suatu keluarga melalui syariat harta waris agar tercipta jaminan kelangsungan hidup bagi suatu generasi.  

Keempat, peranan negara. Aturan Islam menyangkut kehidupan baik dalam skala individu maupun sosial untuk terciptanya keseimbangan hidup manusia. Negara berperanan untuk menjadi regulator agar aktivitas ekonomi berjalan secara benar dan mencegah terjadinya eksploitasi antar kelompok dalam masyarakat. Negara berperan agar penggunaan dan alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara efisien dan berorientasi kepada kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah terjadinya konsentrasi dan monopoli kekayaan pada satu kelompok dalam masyarakat.

E.       Regulasi Zakat Pengurang Pajak

Mengenai proses regulasi pengelolaan zakat hingga zakat mengurangi pembayaran pajak (dalam hal ini pajak penghasilan), hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat , dan kemudian lebih dipertegas oleh UU Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011 “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” 

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan sejak adanya UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,  yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi: “Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.”

Selain itu, Pasal 1 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menentukan: “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

a)    Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau

b)   Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

 Sedangkan, badan/ lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2012 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 33/PJ/2011, yang di antaranya adalah: Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) yang keseluruhannya saat ini berjumlah 21 badan/ lembaga.

Sedangkan mekanisme pengurangan zakat dari penghasilan bruto ini dapat kita temui dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.[18]

F. Pandangan Ulama

Dalam pergulatan pemikiran hukum ekonomi Islam di Indonesia, integrasi zakat dan pajak merupakan perbincangan baru yang selama satu dekade terakhir menjadi lebih sering diperbincangkan dan dibahas baik dalam kacamata hukum positif mauun hukum Islam. Perdebatan aling krusial terletak pada dasar pengelolaan zakat dan pajak yang dianggap meiliki unsur-unsur yang berbeda dengan pajak. Beberapa ulama yang mengeluarkan ijtihad syar’inya terkait dengan integrasi zakat dan pajak antara lain Masdar Farid Masudi, Didin Hafiddudin, dan MUI.

Meski demikian pembahasan terhadap integrasi zakat dan pajak sebenarnya telah menjadi perdebatan ulama terdahulu hingga sekarang, namun perdebatan tersebut muncul dalam bentuk yang berbeda.  Abu Zahra misalnya, mengemukakan bahwa pajak-pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus yang dapat memberikan jaminan sosial. Itulah mula-mula yang menjadi tuntunan zakat. Zakat dapat memenuhi tuntutan pajak, akan tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut untuk dipenuhi.

Zakat dan pajak sebagai sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disatukan menurut Abu Zahrah. Di negara manapun ketentuan tersebut tetap berlaku selama dia menjadi seorang muslim.  Berbeda dengan pajak, masing-masing negara memiliki ketentuan dan u8ndang-undang sendiri. Satu negara dengan negara lain berbeda. Selain itu, zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus berlangsung. kewajiban zakat itu akan tetap berjalan selagi umat Islam ada di muka bumi. Kewajiban zakat tidak akan dihapus oleh siapapun. tidak berubah-ubah. berbeda dengan pajak yang bisa dihapus, misal melalui pemutihan, atau berubah menurut kondisi satu negara dan sesuai dengan kebijakan pemerintahnya masing-masing.

Zakat tidak dapat dicukupi oleh pajak. Mereka juga membenarkan kesulitan yang dibebani oleh umat Islam karena dualisme zakat dan pajak, akan tetapi hal ini sesuai dengan ketentuan syariah dan akan menjamin kelestarian kewajiban tersebut dan mengekalkan hubungan antar muslim melalui zakat, sehingga zakat tidak dapat dihapus dan diganti nama pajak dan pajak tak dapat dihilangkan begitu saja.

Pendapat MUI yang tetap mempertahankan disparitas zakat dan pajak mengandaikan umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar nash al-Qur’an dan as-Sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Zakat merupakan kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Jadi, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat sebagai realisasi perintah agama, sementara pajak wajib pula mereka lunasi sebagai realisasi ketaatan warganegara kepada negara bangsa. Dengan demikian, pendapat MUI ini melihat pembayaran zakat maupun pembayaran pajak adalah dua hal yang berbeda, tapi sama-sama bersifat impertif, dan karenanya wajib diamalkan oleh umat Islam kedua-duanya secara terpisah.[19]

Memang, jika pendapat ini diamalkan akan menghasilkan input dana yang maksimal. Hanya saja misalnya, bagi sebagian besar umat Islam, adanya dua kewajiban itu sungguh merupakan beban yang sangat memberatkan. Akibatnya, berhubung zakat ditunaikan berdasarkan iman atau kesukarelaan, dan tidak ada kontrol dan pemberian sanksi bagi pelanggarnya, yang diserahkan sepenuhnya kepada rasa ketaqwaan seseorang, maka pembayarannnya pun tidak jarang terabaikan.

Dalam hal ini, zakat kalah pengaruh oleh pajak. Hal inilah yang seringkali menjadi kendala utama dalam meningkatkan jumlah penerimaan zakat pada lembaga-lembaga pengumpul zakat. Kenyataan itu berbeda sekali dengan pajak, yang karena didorong secara imperatif oleh negara, pembayarannya selalu dilunasi setiap jatuh tempo. Bagi yang terlambat, ditegur, bagi yang membayar tepat pada waktunya, diberikan diskon khusus atau diberi pengghargaan. Di negara barat, bagi orang yang tidak membayar pajak atau menggelapkan pajak, dapat dihukum pidana dengan hukuman yang cukup berat.

1.        Pendapat Masdar Farid Masudi

Adapun pendapat Masdar Farid Mas’udi di atas mengasumsikan bahwa umat Islam yang telah membayar pajak, tidak wajib lagi membayar zakat. Hal itu karena pajak yang dibayarkan itu telah diniatkan sebagai zakat. Sebab, bagi Masdar, secara batin zakat adalah komitmen spiritual manusia kepada Tuhannya, sedangkan secara lahir, zakat itu merupakan pajak yang merupakan komitmen sosial sesama manusia. Zakat dan pajak, dengan demikian adalah hal yang identik; ibarat zakat adalah ruh, dan pajak sebagai raga yang bersama-sama embodied. Jadi, jika bagi Muslim, pajak berfungsi sebagai zakat, bagi non-Muslim pajak itu adalah pajak.

Dalam karnyanya Pajak itu Zakat[20],  Masdar mengungkapan bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena itu, lebih kanjut Masdar negatakan bahwa orang yang membayar pajak harus diniati membayar zakat, dengan demikian double Tax yang selama ini menjadi permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan.

 Masdar melihat bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional dibedakan. Dengan mengabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya.

Pajak merupakan hal yang hanya menyangkut urusan duniawi, sedangkan zakat bukan saja masalah hablum minannas (hubungan antara sesama manusia), tetapi juga mengandung muatan hablum minallah (hubungan antara manusia dengan tuhan). Jika zakat disatukan dengan pajak, maka syariat dari zakat akan hilang, dan menjadi tidak penting lagi, zakat bukan lagi suatu kewajiban melainkan akan terkesan sebagai suatu anjuran yang tidak bersifat memaksa bagi umat Islam. Agama tidak lagi dipandang sebagai etintas kelembagaan yang terpisah dari negara. Seperti halnya zakat sebagai spirit yang memasukkan ke dalam pajak sebagai badan, demikian pula agama; ia adalah spirit, ruh ilahiyat, yang harus merasuki dan membimbing arah dan jalannya negara sebagai sosok badaniah dan kelembagaannya yang profan.[21]

Dengan demikian, konsep zakat sebagai spirit pajak tidak lain adalah juga sebuah konsep spiritualisasi dan transendentalisasi kehidupan negara itu sendiri. Agama di sini dianggap sebagai spirit negara adalah keruhanian universal yang bersifat inklusif, yakni komitmen pada keadilan semesta terutama bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Siapapun mereka, dan apa pun agama dan keyakinan mereka.

Karena itu, masuknya spirit zakat ke dalam raga pajak, tidak perlu dipahami sebagai proses islamisasi yang memojokkan penganut keyakinan atau agama lain. Pesan dasar yang sesungguhnya ingin disampaikan adalah: pertama, hendaknya rakyat tidak lagi membayar pajak semata-mata karena takut sanksi negara yang bersifat lahiriah dan bisa diakali, tetapi justru harus dihayati sebagai panggilan ilahiyyah yang suci. Appeal ini sifatnya personal, langsung pada kesadaran keimanan dalam lubuk hati setiap masyarakat sebagai  pribadi-pribadi yang mandiri. Kedua, kepada pihak pemerintah sebagai yang diberi wewenang untuk mengelolanya, hendaknya menyadari bahwa uang pajak yang ada di tangannya adalah amanat Allah yang harus di-tasharruf-kan untuk kemaslahatan segenap warga, terutama yang lemah dan tidak berdaya, apa pun agama dan keyakinanya.

Memahami konsep kelembagaan zakat pada sosok pajak sudah barang tentu membawa implikasi pada kebutuhan rekonstruksi (tajdid) banyak ajaran yang selama ini justru dianggap baku (qath’i). Yakni, tentang jenis-jenis kekayaan yang harus dikenakan (mal zakawi), kadar tarif pajak (maqadir al-zakah), siapa-siapa yang menjadi sasaran alokasi pembelanjaannya (mustahiq al-zakah), dan sebagainya.

Dengan teori qath’i dan zanni-nya  Masdar berusaha meyakinkan bahwa rekonstruksi yang terus menerus itu mungkin, bahkan sejauh tuntutan kemaslahatan menghendaki, tidak bisa dihindari. Rekonstruksi yang dikatakannya menjadi tugas dan wewenang lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd (parlemen yang dipilih oleh rakyat dan berpihak pada kepentingan rakyat) itu mengena baik pada hasil ijtihad para ulama terdahulu, bahkan pada ketentuan-ketentuan teknis yang tertera dalam hadis-hadis Rasulullah SAW.

Dengan tegas Masdar menyatakan bahwa yang harus dipedomani oleh umat Islam sesudah Alquran, dari Rasulullah Saw bukanlah hadis-hadisnya, melainkan Sunnah-nya. Hadis adalah teks penuturan verbal dan formal tentang percikan-percikan perilaku dan pemikiran Rasulullah Saw sementara itu, sunnah adalah perilaku dan way of life dari Rasulullah Saw secara kaffah.

Masdar membagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasululah Saw baik yang qauliyyah maupun yang fi’liyyah, pada dua kategori. Pertama, yang berkaitan dengan patokan moralitas atau etika; tentang nilai-nilai kebaikan atau keburukan, tentang yang halal dan yang haram. Yang demikian inilah, yang disebutnya sebagai ketentuan-ketentuan qath’iyyah yang bersifat kategoris dan mengikat untuk sepanjang masa.

Kedua, hadis Nabi yang berisikan peyunjuk praktis-implementatif atau instrumental dari nilai-nilai tersebut di atas. Misalnya, dalam rangka menunaikan kewajiban zakat (pajak) bagi keadilan masyarakatnya, Rasulullah SAW menetapkan atas ternak unta dan sapi, tetapi tidak pada kuda, itik, atau ayam buras. Atas hasil pertanian dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan hasil niaga. Hadis-hadis kategori ini, oleh Mas’udi disebutnya sebagai hadis-hadis dengan muatan ketentuan-ketentuan yang bersifat zhanniyah (hipotesis). Sejauh menyangkut hadis-hadis yang bersifat teknis-implementatif dan instrumental ini, menurut Mas’udi, tidak bisa tidak harus disikapi secara kritis. Bukan dalam rangka meragukan keabsahan petunjuk Nabi, melainkan dalam rangka memahami signifikansi (dalalah) apa yang dikandungnya dan dengan pertimbangan apa ketentuan-ketentuan praktis itu diberikan.

2.             Pendapat Didin Hafiduddin

 Didin Hafiduddin mengungkapkan ada beberapa alasan dan kemungkinan zakat dianggap sebagai pengurang pajak, karena dalam pembahasan amandemen UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, masalah ini dianggap yang paling krusial. Perdebatan mengenai hal ini mengarah pada dua arus utama perbedaan pendapat. Pertama, ada kelompok yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai penghasilan bruto wajib pajak (tax deductible), sebagaimana yang dianut selama ini, merupakan pilihan yang paling tepat. Kedua, ada yang berpandangan bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (tax credit) merupakan langkah strategis dalam upaya menggali potensi zakat, sekaligus mengintegrasikannya secara lebih mendalam dalam perekonomian nasional. Paling tidak, ada dua argumentasi dasar yang memperuat pernyataan kelompok kedua ini. [22]

a.       Perspektif Keuangan Negara

Argumentasi pertama, dari perspektif keuangan negara, ketika ada proses sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang akan didapat. Yaitu, perluasan basis muzakki dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan.

Pada manfaat pertama, melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (muzaki) dan wajib pajak akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapat pajak dan zakat akan semakin meningkat. Hal ini secara empirik telah dibuktikan oleh Malaysia, di mana pendapatan zakat dan pajak justru semakin meningkat pasca pemberlakukan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Tidak ada trade off antara penerimaan pajak dengan zakat.

b.      Perpektif Distribusi Ekonomi

Argumen kedua, dari perspekti distribusi ekonomi. Instrumen zakat ini diyakini akan menjadi alat redistribusi ekonomi yang efektif, di mana ia menjamin aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin. Sehingga, economic growth with equity yang selama ini didengung-dengungkan akan dapat terealisir dengan baik di lapangan. 

Secara ekonomi, aliran kekayaan dalam zakat ini akan mampu memberikan multiplier effect yang sangat besar. Pertumbuhan ekonomi akan terdongkrak lebih tinggi lagi. Hal tersebut dikarekan keberadaan zakat, akan menggenjot konsumsi dan invenstasi, di mana yang menjadi target utamanya adalah kelompok dhuafa. Melalui program distribusi zakat yang bersifat konsumtif, kebutuhan primer mustahik pada jangka pendek akan terpenuhi. Sedangkan melalui program zakat produktif, rumah tangga mustahik pada jangka panjang akan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik.

Adapun jika pendapat Masdar F. Mas’udi ini dapat diterima, maka implikasi khrusial yang mungkin muncul adalah bahwa perorangan, yayasan, atau lembaga pengumpul dan penyalur ZIS yang telah eksis selama ni akan bergeser statusnya dan digantikan fungsinya oleh kantor-kantor pelayanan pajak. Lagi-lagi, kenyataan ini sulit diterima, karena mampunyai kecendrungan diskonstinuitas dan revolusioner.[23]

Di negara barat, bagi orang yang tidak membayar pajak atau menggelapkan pajak, dapat dihukum pidana dengan hukuman yang cukup berat.  Karena pembayaran pajak telah diniatkan sebagai zakat, jumlah pajak yang diperbolehkan adalah juga merupakan jumlah zakat yang diterima. Dengan cara ini, pembayar pajak (zakat) dapat meminta kontraprestasi dari apa yang telah dibayarkan. Ini berarti, sega negara sebagai subjek wajib pajak, sekaligus sebagai muzakki, memiliki hak kontrol terhadap pengelolaan dana negara yang diperoleh dari  Sektor penerimaan pajak (zakat).

Memang, berhubung umat Islam tidak lagi merasa terbebani kewajiban fiskal ganda, jumlah angga penerimaan pajak (zakat) boleh jadi akan meningkat, tapi alokasi dan distribusi pemanvaatan dana pajak (zakat) itu sudah pasti akan menimbulkan persoalan baru. Hal itu karena alikasi dan target distribusai pajak dan zakat, masing-masing saling berbeda. Bagaimanapun, reinterpretasi terhadap teks keagamaan (al-Qur’an dan as-Sunnah) yang mengatur soal alokasi dan target distribusi zakat, khususnya tentang kebolehan zakat (pajak) diperuntukkkan kepada umat non-Muslim (bedakan dengan mu’allaf) masih merupakan hal yang teramat pelik. Pada titik inilah kontroversi dan keberatan dri kalangan umat Islam mungkin saja muncul.

Begitu pula, pemanfaatan dana pajak (zakat) untk sektor kepentingan ekslusif umat Islam tertentu saja akan menimbulkan keberatan dari wajib pajak yang beragama non-Muslim . sebab, para wajib pajak dari kalangan non-Muslim – meskipun mereka dari segi populasi merupakan minoritas, tetapi mengusai hampir 80% kekayaan di Republik ini—merupakan pembayar pajak yang jauh lebih besar jumlahnya ketimbang yang dibayarkan oleh wajib pajak (muzakki) dari kalangan Muslim sendiri. Walhasil, sungguhpun dari seg populasi umat Islam merupakan mayoritas, alokasi dan pemanfaatan dana pajak (zakat) utuk kepentingan eklusif umat Islam tidak dengan sendirinya akan besar jumlahnya, justru boleh jadi akan sangat terbatas.

G.    Kesimpulan

Berangkat dari berbagai persoalan yang melingkupi aplikasi zakat dan pajak, terutama zakat maka peneliti menyimpulkan bahwa integrasi pengelolaan zakat dan pajak (satu pintu) merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia secara kuantitatif penduduknya beragama Islam. Dengan fakta ini dan legitimasi ini, memberikan peluang yang cukup membesar untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif. Dengan pertimbangan maslahah dan pendekatan siyasah syar‘iyyah, maka integrasi pengelolaan zakat dan pajak oleh negara termasuk penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang terkait menjadi urgen.

Langkah transformatif tersebut harus didorong bengan kebijakan dibentuknya Dirjen pajak dan zakat. Dirjen ini akan memerankan fungsi regulator dan pengawas, sekaligus penentu kebijakan pengelolaan pajak dan zakat di Indonesia. Orientasi dari lembaga ini adalah mengarahkan agar pajak dan zakat dapat dimaksimalkan dalam membantu pengentasan kemiskinan, pencapaian organisasi pajak dan zakat yang profesional dan akuntabel, serta integrasi dan sinergi seluruh organisasi pajak dan zakat di bawah satu payung kebijakan nasional. Akan tetapi, ada satu catatan penting bahwa pengintegrasian zakat dan pajak melalui satu pintu hanya bisa dilakukan jika kepercayaan masyarakat terhadap negara dalam hal ini pengelola pajak dan zakat tercapai dengan baik.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Andrew Altman, Critical Legal studies: A Liberal Kritik, Princeton: Princeton University Press, 1989.

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1998

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Edgar Bodeheimer, Jurisprudence The Philosophy and Methode of The Law, Cambridge: Harvard University Press, 1973.

Fakhruddin, Fikih dan Manajemen Zakat, Malang: UIN Malang Press, 2008

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: Raja  Grafindo Persada, 2007.

Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah Yogyakarta: LKiS, 2000.

Martin P. Golding dan William E. Edmundson, The Blackwell Guide, hlm. 87-88. Lihat juga Raymond Wacks, Philosophy of Law: A Very Short Introduction,Oxford: Oxford University Press, 2006.

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Muhammad Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Nurudin Mhd. Ali: Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Muhammad, Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Masdar Farid Mas’udi,  Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat Bandung: Mizan Media Utama, 2010.

Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991.

Martin P. Golding dan William E. Edmundson, The Blackwell Guide to the Philoshophy of Law and Legal Theory , USA: Blacwell Publishing Ltd. 2005.

Satjipto Raharjo, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi, Makalah dalam Seminar Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi yang diselenggarakan Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2000.

Satjipto Raharjo, Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Pedoman Zakat, Cet.III, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

---

[1] Abdurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), h. 50.

[2] Penjelasan tentang teori Receptio in Complexu dan teori Receptie ini dapat dilihat dalam tulisan Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 219. Juga Muhammad Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 58-59.

[3]  QS. Al-Maidah (4): 60 dan 103.

[4] Ilyas Supena, dan  Darmuin,  Manajemen Zakat (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 16.

[5] Ermi Suhasti Syafei, Mengoptimalkan Potensi Zakat dalam Prosiding Simposium Nasional Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2002), h. 575.

[6] Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cet kelima (Jakarta : Litera Antarnusa, 2001), h. 1006 – 1008. 

[7] Bahtiar Effendy, Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 298. Lihat juga M. Arskal Salim, Challenging the Secular State, the Islamization of Law in Modern Indonesia (Honolulu: University of Hawai Press, 2008), h. 122.

[8] Iwan Triyuwono, Organisasi dan Akuntansi Syari’ah (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 81. Lihat juga Arskal Salim, Challenging, h. 123.

[9] Kesebelas ulama itu adalah Prof. Dr. Hamka, KH. Muh. Saleh Sungaidi, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh. Sukri Gazali, KH. Muh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, Ustaz M. Ali al-Hamidy, Ustaz Muhtar Lutfy, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Qodir Rh, dan MA. Zawawi.

[10]Cahyo Budi Santoso, Gerakan Zakat Indonesia dalam http: //dsniamanah.or.id/web/content/view/105/1/ diunduh pada 25 Juni 2010.

[11]  Mursyidi, Akuntansi Zakat kontemporer (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003).

[12] Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 2.

[13] Kata atau istilah filantropi (kedermawanan sosial) mungkin tergolong istilah yang baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Filantropi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philos dan antrophos yang berarti love of people, mencintai sesama manusia). Dilihat dari dua kata tersebut, filantropi lebih berkaitan dengan upaya manusia untuk menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada sesama melalui berbagai upaya yang dilakukan. Namun dalam perkembangannya, filantropi lebih dikaitkan dengan proses sharing private resources untuk publik benefit. Private resources di sini tidak selalu dimaknai dengan uang, tapi bentuk sumber daya lainnya, seperti barang, pikiran dan tenaga. Dari penjabaran tentang definisi filantropi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan filantropi terkandung makna humanity, solidarity, subsidiary, non profit orientation, dan voluntarism). Meski filantropi tergolong sebagai sebagai istilah atau kosa kata baru di Indonesia, kegiatan filantropi sendiri sudah menjadi tradisi dan dipraktikkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan kegiatan filantropi dan mobilisasi sumber daya telah berkembang pesat di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh PIRAC misalnya, menunjukkan bahwa sumbangan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kim Klein, Fundraising for Social Change, Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press, 2001), 5.

[14] Fakhruddin, Fikih dan Manajemen Zakat (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 252.

[15] Kata atau istilah filantropi (kedermawanan sosial) mungkin tergolong istilah yang baru bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Filantropi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu philos dan antrophos yang berarti love of people, mencintai sesama manusia). Dilihat dari dua kata tersebut, filantropi lebih berkaitan dengan upaya manusia untuk menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada sesama melalui berbagai upaya yang dilakukan. Namun dalam perkembangannya, filantropi lebih dikaitkan dengan proses sharing private resources untuk publik benefit. Private resources di sini tidak selalu dimaknai dengan uang, tapi bentuk sumber daya lainnya, seperti barang, pikiran dan tenaga. Dari penjabaran tentang definisi filantropi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan filantropi terkandung makna humanity, solidarity, subsidiary, non profit orientation, dan voluntarism). Meski filantropi tergolong sebagai sebagai istilah atau kosa kata baru di Indonesia, kegiatan filantropi sendiri sudah menjadi tradisi dan dipraktikkan secara turun temurun oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan kegiatan filantropi dan mobilisasi sumber daya telah berkembang pesat di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh PIRAC misalnya, menunjukkan bahwa sumbangan masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kim Klein, Fundraising for Social Change, Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press, 2001), 5.

[16] Q.S. at-Taubah [9]: 103.

[17] Didin Hafidhuddin, Zakat ...,h. 68-69.

[18] www. Pajakonline.com / engine/ learning diunduh pada 7/12/12

[19] Studi kritis tentang  fatwa MUI termasuk masalah zakat ini bisa didilihat dalam, M.Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia,terj. Soedarso Soekanto, 1993), juga  M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

[20] Masdar farid Mas’udi,  Pajak Itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat Bandung: Mizan Media Utama, 2010. H. 23.

[21]  Masdar Farid Mas’udi, Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h.117 - 125

[22]  Didin Hafiduddin, Sinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat,  Makalah pada seminar di Dirjen Pajak, Jakarta 19 Agustus 2011, h. 4.

[23] Masdar Farid Mas’udi, Agama.., h. 112.