Hukum Kewarisan Masyarakat Pluralistik

PILIHAN HUKUM KEWARISAN DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK

(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Pendahuluan

Waris berasal dari bahasa Arab Warisa-Yarisu-Warsan atau Irsan/ Turas, yang berarti mempusakai ketentuan-ketentuan harta pustaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima[1]. Banyak para ahli hukum mendefinisikan hukum kewarisan yang berbeda beda.  Menurut Soepomo hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang berwujud benda dari suatu angkatan manusia pada keturunannya[2]. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai  hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada si hidup.[3]  Hilman Hadi Kusuma  menyatakan bahwa warisan menunjuk harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi[4]. Dari berbagai definisi tersebut tampak bahwa hukum kewarisan meliputi pewaris, ahli waris dan harta peninggalan pewaris yang perlu diatur agar terdapat kepastian hukum dalam kewarisan dengan tujuan agar ahli waris mendapatkan harta warisan sesuai dengan haknya.

Hukum kewarisan sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia, khususnya apabila terjadi peristiwa hukum meninggalnya seseorang. Apabila ada suatu peristiwa meninggalnya seseorang, maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Persoalan baru biasanya muncul apabila orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta kekayaan, karena dengan meninggalnya seseorang akan berkaitan dengan peralihan pengelolaan ataupun pembagian terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan.

Hukum kewarisan di Indonesia  memegang peranan penting dalam struktur masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama yang tentunya memiliki corak tersendiri. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan.[5] Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada tiga macam keturunan.[6] yang meliputi sistem matrilineal, partrilineal dan parental. Ketiga sistem tersebut akan sangat berpengaruh terhadap model sistem kewarisan di Indonesia.

Di Indonesia terdapat  tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat dan mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada  Alquran dan  Hadis, hukum perdata yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdt) dan hukum perdata  yang bersumber dari  waris adat. Hukum  waris adat sendiri terbagi menjadi hukum waris adat yang yang masing masing daerah berbeda beda.  Keanekaragaman tersebut sebagai akibat dari adanya penggolongan-penggolongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak jaman kolonial[7].  Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS (Indiesche Staatsregeling) yang membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu bumi putra/ penduduk asli, Timur asing dan golongan Eropa. Selanjutnya Wiryono membagi masyarakat Indonesia ke dalam beberapa golongan.[8]

1.      Bagi orang-orang Indonesia asli yang berlaku hukum adatnya masing-masing.

2.      Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam adanya pengaruh terhadap hukum Islam.

3. Bagi orang-orang Arab pada pokoknya berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.
4. Bagi orang-orang Tiong Hoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (Burgelijk Wetboek)

Sebagai akibat keadaan yang dikemukakan di atas maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukum waris mana yang berlaku bagi yang meninggal dunia. Pilihan hukum untuk menentukan hukum kewarisan ini didasari oleh pluralisme hukum kewarisan yang diakui di negara Indonesia. Apabila yang meninggal dunia termasuk golongan timur asing Cina atau golongan Eropa, maka bagi mereka berlaku hukum waris Barat (KUHPerdt).

Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka akan mempergunakan peraturan hukum waris Islam. Dalam hal pewaris termasuk golongan timur asing Arab atau India berlaku hukum adat. Dan dimungkinkan bagi penduduk Indonesia asli untuk menggunakan hukum adat masing-masing daerah sesuai dengan tata cara yang mereka kehendaki. Persoalan timbul apabila terjadi percampuran penggolongan masyarakat akibat akulturasi hukum kewarisan. Bagaimana apabila seorang yang ternasuk golongan timur asing dan Eropa yang beragama Islam atau orang Indonesia asli (bumi putra) yang non muslim yang meninggal dunia sementara ahli warisnya ada yang beragama Islam. Dalam hal yang demikian tentu pilihan hukum kewarisan akan menjadi penting agar terdapat kepastian hukum bagi para ahli warisnya.

Di Indonesia terdapat berbagai macam budaya, suku bangsa, struktur sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan, sehingga upaya untuk unifikasi hukum waris mendapat kesulitan. Dan perkembangan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia[9]. Untuk itu unifikasi hukum waris yang diinginkan bangsa Indonesia harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan perbedaan latar belakang budaya, agama dan kebutuhan hukum kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Unifikasi hukum kewarisan di Indonesia apabila tidak hati hati maka akan menimbulkan konflik dalam masyarakat karena para ahli waris yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda beda.

Pilihan hukum kewarisan menjadi penting dalam rangka pembangunan hukum kewarisan nasional di tengah tengah masyarakat yang pluralistik yang tunduk kepada hukum kewarisan yang berbeda. Pluralisme hukum kewarisan tersebut menambah kekayaan hukum kewarisan nasional. Meskipun secara formal penyelesaian hukum kewarisan telah diatur oleh berbagai perundangan, misalnya Undang undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang undang 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, tetapi secara materiil masyarakat dapat menentukan pilihan hukum kewarisan dengan cara penundukan diri baik penundukan diri terhadap KUHPerdt, hukum Islam maupun hukum adat.

Pluralisme Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan di Indonesia saat ini dalam keadaan pluralistik (beragam). Hal ini terlihat dari berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (faroidh),  hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdt dan hukum adat. Keanekaragaman hokum ini  masih ditambah lagi hukum waris adat yang belaku  yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan di Indonesia saat ini dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan sistem garis keturunan,  yaitu (1) sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali),  (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok)[10] yang tentu memiliki sistem kewarisan yang berbeda beda sesuai dengan kebenaran dan keyakinan masing masing.

Secara sosiologis, Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multi kultural, multi etnik, agama, ras dan multi golongan. Sesanti bhineka tunggal ika secara de facto mencerminkan kemajemukan budaya bangsa dalam naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah yang terbentang luas dari sabang sampai Merauke, selain memiliki sumber daya alam (natural resources) yang melimpah, yang melimpah juga mempunyai sumber daya budaya (cultural resources) yang aneka ragam coraknya.[11] Di sisi lain bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda yang dalam politik hukumnya telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan penduduk yaitu golongan bumi putra, timur asing dan Eropa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 131 IS jo, Pasal 161 IS. Hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pluralisme hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Meskipun berdasarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958 dan Keppres  No. 240 tahun 1957 yang menyatakan bahwa pembagian golongan penduduk seperti di atas telah dihapuskan, tetapi pluralisme hukum kewarisan masih tetap berlaku hingga saat ini.

Secara historis hukum di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama-sama meskipun pada awalnya muncul tidak bersamaan tetapi telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini  dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.[12]

Pasca Kemerdekaan, kondisi yang pluralistik dari hukum kewarisan di Indonesia tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masing langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, maka ketiga sistem hukum waris tersebut kemudian menjadi bagian hukum nasional. Keberadaan Pasal II aturan peralihan merupakan keharusan konstitusional, sehingga secara yuridis ketiga sistem kewarisan tersebut saat ini masih berlaku. Berlakunya hukum kewarisan tentu bergantung dari masyarakat yang multi kultural.

Hukum kewarisan Islam (faroidh) berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum acara peradilan agama nomor 7 tahun 1989 jo. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang kewarisan. Selanjutnya pada ayat 3 menyatakan “ bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”. Melihat Pasal ini jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam (muslim) secara formal (hukum acara) wajib tunduk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 jo, Nomor 3 Tahun 2006.

Hukum perdata barat (KUHPerdt) berlaku bagi orang orang Tionghoa/ non muslim dan orang orang yang menundukkan diri terhadap KUHPerdt, yang secara hukum acara perdata penyelesaiaanya merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat adat atau Indonesia asli dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.

Secara materiil ketiga sistem hukum tersebut merupakan pilihan hukum karena penyelesaian kewarisan dapat dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian ini akan sangat bergantung dari masing masing pribadi dari orang orang yang akan melakukan pembagian kewarisan. Mereka yang beragama Islam atau masyarakat adat bisa saja melakukan pembagian kewarisan dengan menundukkan diri kepada hukum perdata sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi [13] yang pada intinya sebagian  masyarakat adat dalam pelaksanaan pembagian waris meskipun beragama Islam mereka menundukkan diri pada KUHPerdt, hal ini bergantung dari kepentingan atau keyakinan. Namun demikian sebagian masyarakat  adat yang beragama Islam juga ada yang menundukkan diri pada hukum adat.

   Dalam perjalanannya, ketiga sistem hukum waris tersebut mengalami perkembangan dan proses pelembagaan yang berlainan. Hukum waris barat relatif tidak mengalami perubahan yaitu bersumber pada KUHPerdt dan karenanya tetap sebagaimana pada masa penjajahan dulu. Hukum waris adat berkembang melalui berbagai macam yurisprudensi (judge made law). Yang agaknya berbeda adalah proses pelembagaan hukum waris Islam yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006[14]

   Masyarakat Indonesia terdiri dari  berbagai macam suku, ras, agama dan kepercayaan sehingga mempunyai sistem kekerabatan dengan  sistem keturunan yang berbeda beda. Sistem keturunan ini sudah ada sejak dulu sebelum agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen masuk di Indonesia. Sistem yang berbeda-beda tersebut nampak berpengaruh terhadap sistem dan struktur hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Upaya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia sudah pernah dilakukan akan tetapi upaya tersebut tidak pernah tercapai hingga akhirnya pada masa pemerintahan Hindia Belanda dilakukan penggolongan penduduk berdasarkan pada pasal 131 IS yang masih berlaku hingga saat ini. Dasar berlakunya IS tersebut adalah pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang undang Dasar ini”  Akibatnya bentuk dan sistem kewarisan di Indonesia mengalami pluralisme hukum kewarisan yang berlaku  dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan rasa keadilan masing masing.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Untuk mengetahui dan menguraikan perihal struktur hukum waris di Indonesia, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu[15] :

 1. Sistem Patrilineal/ Sifat Kebapakan                      

Sistem ini pada prinsipnya menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali.

2. Sistem Matrilineal/ Sifat Keibuan

      Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu atau nenek moyangnya perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia terdapat di satu daerah yaitu Minangkabau.

 

3. Sistem Bilateral atau Parental/ Sifat Kebapakan-Keibuan

      Yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui keturunan bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dengan pihak ayah. Sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah antara lain di Jawa, Madura, Kalimantan, Sumatera, Riau, Aceh, Sulawesi, Ternate, Lombok.

Dengan memperhatikan dari ketiga macam perbedaan di atas, kiranya akan diperoleh petunjuk ke arah penelaahan sistem hukum warisnya. Di samping hukum adat yang beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat tersebut sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Di Indonesia masih ada pula dua macam ketentuan hukum waris yang berlaku dalam masyarakat yang satu sama lain mempunyai corak yang berbeda dengan corak sifat hukum adat yang berbeda. Kedua hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada  Alquran dan Hadis serta  hukum barat yang bersumber pada BW (Burgerlijk Wetboek)/ KUHPerdt.

                     Dari berbagai bentuk sistem kewarisan  tersebut ada kesamaan dalam sistem kewarisan misalnya terhadap utang-utang pewaris harus diperhitungkan sebagai bagian dari harta warisan. Artinya utang- utang pewaris harus tetap dibayar meskipun pewaris telah meninggal dunia. Apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi maka utang-utang pewaris tetap dibayar meskipun sebagian. Hal ini sesuai  kenyataan dalam praktik di berbagai lingkungan hukum adat di Indonesia bahwa meskipun harta warisan ternyata tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya, akan tetapi utang-utang tersebut akan dibayar lunas oleh para ahli waris tanpa memperhatikan jumlah harta peninggalan pewaris[16]. Hal tersebut umumnya didasarkan pada suatu penghormatan kepada yang meninggal supaya tanpa beban di akhirat.

Komparasi Hukum Kewarisan

1. Hukum Kewarisan Islam

       Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum faraidh, jamak dari kata faridhah,  yang erat sekali hubungannya dengan kata fardh yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan dan secara syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Hukum kewarisan Islam telah mengubah hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak struktur hubungan kekerabatannya, bahkan juga merombak sistem pemilikan masyarakat tersebut atas harta benda, khususnya harta pusaka. Struktur masyarakat Arab pra Islam sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kesukuan. Harta benda, termasuk harta pusaka orang yang meninggal adalah milik sukunya. Kaum laki-laki sangat mendominasi kehidupan, perempuan tidak diperbolehkan memiliki harta benda kecuali wanita-wanita dari kalangan elite. Bahkan wanita menjadi suatu yang diwariskan.[17] Hal ini terlihat dalam surat An-Nisa’ ayat 19  yang artinya berupa teguran Allah SWT kepada orang Arab yang suka mewarisi perempuan dengan paksa.

Hukum waris Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mengandung aturan bahwa setiap pribadi, apakah dia laki-laki atau perempuan berhak harta benda. Kaum wanita di samping berhak memiliki harta benda, juga berhak mewarisi dan mewariskan sebagaimana laki-laki[18]. Dalam Fiqh , harta pusaka hanya bisa dimiliki oleh kerabat terdekat, baik karena keturunan, perkawinan, atau karena kemerdekaan hamba, bukan oleh kelompok kesukuan. Hukum Islam dengan sangat terperinci mengatur,  siapa saja yang berhak, siapa saja yang tidak berhak dan berapa ukuran yang harus diterima masing-masing pihak.[19] Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Alquran, sehingga mempunyai kekuatan hukum tertinggi karena sifatnya Qatiyyah  al-Wurud  (turunnya ayat itu tidak diragukan lagi) dan Qatiyyah al dilalah (tunjukannya pasti).

Isi kandungan ayat-ayat tentang waris telah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lain.  Ayat-ayat tentang kewarisan terutama terdapat dalam surat Al-Nisaa diantaranya sebagai berikut:

     “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagian wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua  dan kerabatnya,  baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (Al-Nisaa (4) : 7). Dalam ayat ini Allah secara tegas telah menyebutkan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan mereka mempunyai ahli waris

       “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan” (Al-Nisaa (4) :11).  Dalam ayat ini ditetapkan tentang bagian anak melalui tiga garis pokok hukum, bagian ibu dan ayah melalui tiga garis pokok hukum, serta diatur pula tentang wasiat dan utang pewaris.

Wujud warisan atau peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda-beda dengan wujud warisan menurut hukum waris Barat sebagaimana diatur dalam KUHPerdt maupun menurut hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwariskan oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi utang-utang dan pembayaran lain akibat si peninggal warisan[20]

      Allah SWT menjanjikan surga kepada orang-orang yang mengikuti aturan-Nya dalam masalah warisan, "(Hukum-hukum pembagian warisan yang disebutkan) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar" (Al-Nisaa (4) :13).  

Hazairin menguraikan bahwa sistem kewarisan Islam adalah sistem individual bilateral.[21]  Secara spesifikasi sistem hukum waris Islam menurut Alquran yaitu :

1. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan sistem hukum waris di luar Alquran hal ini tidak mungkin terjadi ahli waris jika pewaris meninggal tanpa keturunan.

2. Jika pewaris meninggal tanpa keturunan maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-tidaknya dengan ibunya. Prinsip diatas maksudnya ialah jika orang tua pewaris, dapat berkongkurensi dengan anak-anak pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem waris di luar Alquran hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.

3. Bahwa suami istri saling mewarisi, artinya pihak yang hidup paling lama menjadi ahli waris pihak yang lainnya.[22] Pada prinsipnya sistem pewarisan Islam merupakan perubahan dan perbaikan dari sistem pewarisan yang berlaku di negara Arab sebelum Islam yaitu dengan sistem kekeluargaan yang patrilineal.

        Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 menguraikan pengelompokan ahli waris yang meliputi :

a.        Menurut hubungan darah yaitu golongan laki-laki terdiri dari:  ayah, anak laki laki, saudara laki, laki, paman dan golongan perempuan yang terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b.      Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda

Di dalam hukum kewarisan  Islam ada juga ahli waris yang tidak berhak mendapat warisan. Ada tiga alasan yang menyebabkan ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan yaitu:[23]

1.      Karena status budak

       Budak dianggap tidak dapat menguasai dan mempunyai apa-apa bahkan dirinya sendiri menjadi milik tuannya. Para Fukaha (ahli hukum Islam) mendasarkan hal ini pada surat Al-Nahl ayat 75 artinya “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun …”  Keadaan  di Indonesia, faktor  perbudakan  ini sudah  tidak relevan lagi, karena  memang  saat ini sudah  tidak ada tradisi  semacam  itu[24].

2.     Karena pembunuhan

                Yaitu ahli waris yang membunuh si pewaris, tidak berhak menerima warisan dari si mati. Hal ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Umar bin Khattab : “Siapa yang membunuh seseorang ia tidak dapat mewarisi si terbunuh itu, meskipun si terbunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain si pembunuh, dan apabila si pembunuh itu orang tua atau anaknya, si pembunuh tidak berhak menerima harta pustaka”.

3.     Karena pewaris dan orang mewarisi berbeda agama (muslim dan non muslim, termasuk juga orang yang murtad).

     

2.   Hukum Kewarisan KUHPerdt

Pewaris atau peninggal warisan adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Dalam pengertian ini unsur yang penting ialah unsur harta kekayaan dan unsur orang yang masih hidup. Sedangkan unsur meninggalnya orang tidak perlu dipersoalkan sebab-musababnya[25].

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam KUHPerdt meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang[26]. Harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya berupa hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris demikian pula pada hukum adat pembagian harta warisan tidak selalu ditanggungkan sampai semua utang si peninggal warisan dibayar, artinya harta warisan yang dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih. Setelah dikurangi utang-utang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima warisan yang di dalamnya tercakup kewajiban membayar utang-utang pewaris[27]. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh B. Ter Hear. Bzn. Yaitu kewajiban-kewajiban untuk membayar utang yang ada atau timbul pada waktu nantinya atau matinya si peninggal warisan itu, akhirnya termasuk juga bagian-bagian dari harta peninggalan walaupun sebagai bagian negatif. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa ahli waris bertanggungjawab atas utang-utang peninggal warisan sepanjang mereka sudah mendapat laba dari pembagian harta dari peninggalan itu, serta barang-barang yang mereka terima kiranya dapat mencukupi utang-utang itu.[28]

Dalam hukum  waris KUHPerdt tidak dibedakan antara anak laki–laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki–laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak[29]. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan bilateral, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUHPerdt menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menurut bagian warisan yang menjadi haknya[30].

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdt adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menurut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. [31]Apabila unsur harta kekayaan tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta kekayaan, pewarisan menjadi tidak relevan. Tetapi apabila unsur orang yang masih hidup tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta kekayaan orang yang meninggal itu jatuh kepada negara[32].

Dalam hukum  waris KUHPerdt, pokok permasalahan terletak pada hak waris, bukan pada kewajiban waris. Jika pokok masalahnya hak waris, maka tentunya ada harta kekayaan yang meninggalkan oleh pewaris dan ada orang yang berhak mewarisi[33]. Hukum  waris itu di satu sisi berakar pada keluarga dan di sisi lain berakar pada harta kekayaan. Dilihat dari sisi pertama, maka perkawinan, hubungan darah (leluhur atau keturunan) dengan pewaris (peninggalan warisan). Atau walaupun tidak mempunyai hubungan perkawinan, hubungan darah, tetapi pada waktu pewaris masih hidup, pewaris pernah mengadakan ketentuan mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dan menunjuk orang tertentu sebagai yang berhak atas sebagian harta kekayaannya melalui suatu wasiat (testament)[34]. Atas dasar ini lalu timbul dua macam materi hukum  waris, yaitu pertama hukum  waris ab intestato, yang didasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan darah, kedua hukum  waris tetamentair, yang didasarkan pada wasiat (testament)[35].

 Sehubungan dengan pewaris, yang dipersoalkan ialah perbuatan pewaris pada masa hidupnya mengenai harta kekayaannya apabila ia meninggal dunia. Apakah semasa hidupnya pewaris meninggalkan wasiat atau tidak. Apabila pewaris meninggalkan wasiat, maka menurut undang  undang, wasiat tersebut harus tertulis dan berisi pernyataan mengenai apa yang dikehendaki pewaris setelah ia meninggal dunia. Wasiat tersebut selanjutnya akan dilaksanakan oleh ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat, yang diatur dalam undang–undang. Tetapi legalitas bukan ahli waris, walaupun ia berhak atas harta peninggalan pewaris, karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban[36].

Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUHPerdt yaitu ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, dan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli waris yang pertama disebut ahli waris ab intestato, sedangkan yang kedua disebut ahli waris testamentair.[37]  Ahli waris ab intestato diatur dalam pasal 832 KUHPerdt, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah dan istri (suami) yang masih hidup dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara.

   Ada empat golongan ahli waris yang terdapat dalam KUHPerdt yaitu:[38]

1. Anak, atau keturunannya dan istri (suami) yang hidup.

2. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris.

3. Nenek dan kekek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus keatas (Pasal 853 KUHPerdt).

4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (Pasal 861 ayat 1 KUHPerdt).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama sama berhak mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, maka orang orang yang termasuk dalam golongan kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang berhak mewarisi. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat berhak mewarisi. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, maka negaralah yang mewarisi semua harta peninggalan pewaris. Apabila semua orang yang berhak mewarisi tidak ada lagi, maka seluruh warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin ini pun juga tidak ada, maka seluruh warisan jatuh pada negara (Pasal 873 ayat 1 dan 382 ayat 2 KUHPerdt).[39] 

Dalam KUHPdt terdapat golongan yang tidak  patut mempeoleh warisan dari pewaris sebagaimana yang terdapat dalam  ketentuan Pasal 838 KUHPerdt. Golongan yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya tidak berhak mewarisi adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

2. Mereka yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris mengenai suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.

3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiatnya.

4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

 Disampaing yang diuraikan di atas terdapat juga ahli waris yang tidak berhak menerima warisan yaitu ahli waris yang menolak memperoleh warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 1058 KUHPerd  bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut pasal 1059 KUHPerdt bagian dari ahli waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya, seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut  pasal 1057 KUHPerdt penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas di Pengadilan Negeri (PN). Dalam pasal 1062 KUHPerdt dinyatakan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluarsa.[40]

      Dalam KUHPerdt juga diatur adanya legitieme portie, menurut ketentuan Pasal 913 KUHPerdt, legitieme portie atau bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada pada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan sesuatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan surat wasiat. Garis lurus itu dapat garis lurus ke bawah atau garis lurus ke atas, artinya jika tidak ada ahli waris garis lurus ke bawah, maka ahli waris garis lurus ke atas berhak atas legitieme portie. Yang berhak atas legitieme portie disebut legitimaris.

Maksud diadakan ketentuan mengenai legitieme portie ialah untuk melindungi hak para ahli waris dari perbuatan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Misalnya semua harta kekayaan dihibahkan dan diwasiatkan kepada orang lain menurut kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan ahli warisnya. Padahal menurut undang-undang, para ahli waris mempunyai hak atas harta warisan[41].

3. Hukum Kewarisan adat

Hukum waris adat  meliputi  aturan-aturan  hukum yang  bertalian dengan  proses yang terus   menerus dari abad ke abad, ialah  suatu  penerusan  dan pengalihan  kekayaan  baik material maupun imaterial dari suatu  angkatan ke angkatan berikutnya.[42] Sebenarnya, sebagian  besar  dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan–kepentingan yang  diperjuangkan   dalam hukum waris  adat  berdiri  ditengah-tengah ilmu  pengetahuan  hukum, dalam arti  siapa ingin  memahami  hukum waris, harus  mempelajari  dahulu  hukum  perkawinan, hukum keluarga dan diketahui terlebih  dahulu [43] Hukum waris adat merupakan serangkaian peraturan  yang mengatur  penerusan dan pengoperasian harta  peninggalan atau harta  warisan dari sesuatu  generasi  ke generasi lain, baik  mengenai  benda  material sekaligus  menunjukkan bahwa  sesuatu  pewarisan  tidak harus  berlangusng  dalam suasana  kematian[44]. Ini berarti, bahwa  hukum waris  mencakup pula  persoalan, tindakan-tindakan mengenai  pelimpahan harta  benda semasa  persoalan  masih  hidup, lembaga yang dipakai  dalam  hal ini ialah hibah[45].

Hibah  adalah  suatu  tindakan  hukum di dalam  rangka hukum  waris adat,  bila seseorang  menghadiahkan  sebagaian  atau  bagian  tertentu  dari harta waris kepada seseorang  tertentu. Dengan  catatan, bagian itu tidak  boleh  melebihi  sepertiga dari seluruh  harta  bendanya; dan  yang dimaksud  dengan  orang  tertentu ialah  yang bukan ahli waris  anggota keluarga, maupun  orang  lain, bila  dilihat  dari garis  keturunan. [46] Dalam hukum  adat tidak ada  peraturan  yang seragam atau  patokan-patokan  tertentu  bagi berbagai  lingkungan  hukum. Namun demikian hukum waris adat dapat  dirujuk mengenai asas-asas  umum dari hukum waris adat itu.

1. Hukum Waris Yang Tidak Dapat Dibagi

Dalam waris adat ada harta yang tidak dapat dibagi-bagi dan telah menjadi sistem atau kultur dalam masyarakat.  Adanya  sistem hukum waris  yang harta  peninggalnya tetap tidak dibagi-bagi adalah suatu pertanda  khas dalam hukum adat, hal tersebut karena  pengaruh  cara  berfikir yang komunalitas. Yang  menghendaki bahwa  harta  benda  yang ditinggalkan itu merupakan harta turun-temurun, tidak mungkin dimiliki oleh seorang,  karena  memang  merupakan milik bersama/ kolektif.[47]

Sistem  tidak  dibagi-bagi ini sering di sebut  sistem kolektif, setiap  anak  yang lahir merupakan  peserta  dalam gabungan pemilikan tadi (harta pusaka), berupa rumah, tanah atau kebun dan sawah-sawah beserta  ternak  dan harta-harta lain yang berupa  perhiasan, keris, tombak dan lain-lainnya, selain dari nilai  materialnnya, mengandung  pula  nilai, religio-magis. Dalam sistem waris ini setiap  laki-laki  atau perempuan  yang meninggal, mewariskan  sejumlah  harta  yang merupakan  hasil usaha sendiri yang disebut harta  pencaharian, maka  harta  itu  berupa  warisan yang bulat dan tidak  dapat  dibagi-bagi di antara  orang-orang   yang berhak  sebagai ahli waris.[48]

Dengan cara  demikian itu, maka  harta peninggalan orangtuanya akan tetap utuh tanpa harus dibagi bagi oleh ahli waris, tetapi para ahli waris hanya memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kepentingan mereka atas persetujuan ahli waris lain. Bahkan terdapat harta  benda  yang tertua atau paling  kuno berasal  dari  nenek  leluhur di zaman  lampau yang disebut harta  pusaka tinggi. Pengurusannya ditempatkan  di bawah  pengurusan  seorang laki-laki dari kerabat itu atau disepakati oleh ara ahli waris.

 2. Mayorat

Apabila masyarakat telah menundukkan diri pada hukum adat, maka cara pembagian warisnya akan disesuaikan dengan nilai-nilai hukum adat yang antara lain mengenal dengan sistem mayorat.  Keadaan  tidak dibagi-bagi juga terdapat dengan pasti pada sistem “mayorat”  seorang anak tertua”, baik laki-laki  maupun perempuan menjadi ahli waris.  Adapun  sistem  mayorat  membawa  konsekuensi, bahwa  anak laki-laki  yang  tertua  yang mengganti  ayahnya, tidak  saja  dalam hal  material menerima  pemilikan harta kekayaan, tetapi  tidak saja dalam hal  material  menerima  pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah,  menyekolahkan, mendidik  saudaranya  dan di dalam segala  hal  bertindak atas  nama ayahnya (pewaris).[49]

Sistem  mayorat  ini tidak  menutup  kemungkinan  saudara-saudaranya yang lain  untuk tinggal  tetap  dalam  lingkungan  kekuasaan  saudara  tertua, karena  itu  minta  pembagian  yang layak  untuk keperluan  pribadinya. Pembagian  itu  tidak  perlu dan acapkali tidak  terdiri  dari satu perbuatan  sekaligus/ pada  suatu  saat melainkan  pembagian  itu  suatu  proses berangsur-angsur dari  pembagian/ pemberian tanah  pertanian, perkarangan, rumah-rumah pada anak yang merantau dan sisanya  jatuh  ke tangan  anak-anak  yang termuda  dan terlama tinggal  di rumah.

Dalam  hukum adat, bila  seorang  pemilik harta  benda  meninggal  dunia, warisnya  atau anak yang sudah  dewasa dapat  menuntut  pembagian  sekaligus  dan pasti  dari  harta  peninggalan  itu. Hal ini tergantung  dari banyaknya  faktor-faktor  ekonomis  dan magis  berdasarkan  pertimbangan  keadaan  yang nyata, harta  itu  tidak  dibagi, butuhkan untuk menolong  anggota  keluarga lain. Yang lebih membutuhkan, umpama  bagi seorang janda dan anaknya  yang  masih  kecil-kecil memerlukan  nafkah  bagi kehidupannya sehari-hari, maka  mungkin tidak  atau  belum akan diadakan  pembagian itu[50]

Pada  orang Jawa, sebaliknya  pembagian harta  peninggalan  itu dapat  segera  dilaksanakan, karena  kebutuhan  akan uang  dan keperluan atau  keharusan untuk memiliki tanah  pertanian sendiri, agar  supaya  dapat dipakai  sebagai jaminan  pinjaman  pada bank. Tetapi  bila waris  tak segera  dibagi, maka pembagian harta  itu sampai  lama tidak  dilaksanakan. Pada orang  minahasa, sangat lazim dengan  sengaja  membiarkan  harta  peninggalan sampai  lama tidak  dibagi  atau  bagaimana  diadakan juga,  pembagian tetap  ditinggalkan atau  dibiarkan  sejengkal tanah, praktis tidak ada  harganya tetap  berada  dalam pengurusan keluarga  dan pelambang  persatuan  di antara  mereka  yang konkrit dan mengekalkan pertalian   kerabat dan menjadi  lambang  persatuan[51].

Akhirnya ada  juga sistem  bergiliran , yaitu  pemakaian  dan pengurusan  harta  peninggalan yang tidak  dibagi  itu  dilaksanakan secara  bergilir dianatara  para  keluarga, sebagian dari harta  dipegang sendiri-sendiri dan kadang-kadang  ditangan  salah seorang  dari mereka  seluruhnya. Bila  tidak  ada perjanjian tidak ada  kewajiban  untuk menyerahkan  atau  membagi hasil.

3. Harta Waris Yang Dibagi-bagi

Dalam hukum adat terdapat juga masyarakat yang membagi-bagi harta peninggalan pewaris. Bahkan pembagian tersebut terkadang dilakukan pada saat pewaris masih hidup. [52] Oleh karena itu  yang dalam hukum adat  dalam pembagian harta kekayaan/ harta waris dalam masyarakat  meliputi : tentang hibah dan hibah wasiat, tentang  kedudukan  dan bagian janda  dan anak-anak, tentang  kedudukan anak angkat  dan anak tiri, tentang lain-lain  hal yang bersangkut  paut dengan  harta  waris  yang dibagi-bagi.[53]

Di daerah tertentu terdapat masyarakat, harta kekayaan merupakan harta  yang digunakan untuk penghidupan bagi keturunannya. Sehingga pembagian warisan dilakukan pada saat orang tua mereka masih hidup. Tujuan pembagian tersebut adalah untuk memberi  bekal  kepada  anak  yang akan  memisahkan  diri karena sudah  dewasa  atau  sudah menikah. Pemberian  bekal  itu merupakan  dasar  material  bagi  keluarga  baru itu,  dan barang-barang  itu merupakan bagiannya  di dalam  kewarisan  harta  benda  semuannya  yang kelak  akan dibagikan.[54]  Dapat dikatakan bahwa hibah merupakan  perbuatan/ tindakan  hukum dalam rangka hukum waris, bila  seorang  pewaris melakukan  pengoperan  atau  pembagian, maupun  pembekalan  dari harta  benda  warisannya  yang  tertentu kepada  seseorang  tertentu  atau ahli  waris, umpamanya dari seorang  istrinya, seorang  bapak/ laki-laki yang akan  naik haji, membagi harta benda, yang disebut  marisake.[55]

Apabila  penghibahan  berupa  sebidang  tanah, maka  hibah  tersebut  diangap  sebagai  suatu  transaksi  tanah  dalam  lingkungan  keluarga (saudara). Jadi  tidak perlu “ terang” adanya, sebab  bukan suatu  transaksi jual beli sehingga  ada  syarat  yang memerlukan  bantuan  atau diketahui  para ahli waris lainnya, agar  perbuatan  itu sah. Seperti  tindakan-tindakan  dalam hukum waris  lain. Penghibahan  dari orang tua kepada anak dilakukan dengan cara  penyerahan barangnya  seketika  itu juga.

Dalam  hubungan  dengan  kebiasaan  menghibahkan  kepada anak-anak dan janda,  meskipun  janda di  dalam hukum  adat  bukan  ahli waris, justru karena itulah untuk memberi kepastian bagiannya  dan untuk  menghindarkan  tuntutan atas  gugatan  macam-macam di kelak  kemudian  hari  terhadapnya, diadakanlah  cara  penghibahan itu, maka  tentang  kedudukann janda  di dalam  hukum  waris  adat, adalah  dilihat dari  sudut  bahwa  ia adalah  orang luar dari keluarga  suaminya. Tetapi  sebaiknya  satu  kenyataan, bahwa  ia  adalah  seorang istri dan ibu  dalam rumah tangga suaminya, dan  turut  membinanya dan  oleh  karenannya  ikut  memiliki  harta  benda yang diperoleh selama  perkawinan, maka  di dalam  urusan kewarisan[56]. Hak waris  orang-orang  selain anak, yaitu  anak-anak yang diangkat  berdasarkan hukum adat yang  terjadi di dunia adopsi dan  orang-orang yang karena  meninggal lebih  dahulu memberikan jalan, bahwa warisanya  jatuh  kepada  anak/ cucunya, selanjutnya  berdasarkan hukum  keturunan di masing-masing daerah adat, berbeda lagi  tentang siapa yang berhak sebagai  ahli waris.

D. KESIMPULAN

                    Pluralisme  sistem kewarisan di Indonesia tampak dalam hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum kewarisan Islam, hukum waris perdata  yang bersumber dari KUHPerdt dan hukum waris adat yang bersumber dari hukum yang hidup di masing-masing daerah. Hukum kewarisan Islam (faroidh) berlaku bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum acara peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan. Hukum perdata barat (KUHPerdt) berlaku bagi orang orang Tionghoa/ non Muslim dan orang orang yang menundukkan diri terhadap KUHPerdt, yang secara hukum acara perdata penyelesaiaanya merupakan kompetensi pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan hukum kewarisan adat berlaku bagi masyarakat adat atau Indonesia asli dan masyarakat yang menundukkan diri pada hukum adat.

 DAFTAR PUSTAKA

Andasasmita, Komar, Pokok-Pokok Hukum Waris Islam, Imno Unpad,  Bandung, 1984.

Ash Shidiqi , Hasbi, Peradilan Agama dan Hukum Acara Peradilan Islam, Al Ma’arif, Bandung 2005.

........., Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, FH UII Jogjakarta, 2001.

Abdul Ghofur, Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas, Ekosinia Jogjakarta, 2002.

Abdul Wahab, Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, terjemahan Tolhah Mansoer, dkk Risalah, Bandung 1985.

Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Bashi, Ahmad Azhar, Hukum Waris Islam, UII Jogjakarta, 1991.

Daniel S. Lev, Islamic Court In Indonesia alih bahasa oleh H. Zaini Ahmad Noeh,  Peradilan Agama Islam di Indonesia, Intermasa, Jakarta 1980.

Fachurohman, Ilmu Waris, Bandung Al Ma’arif 1981

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur’an, Tinta Mas, Jakarta.

........., Hukum Kekeluargaan Nasional, Tinta Mas, Jakarta 1968.

 Koentjaraningrat, Antropologi Hukum Dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial Budaya No. 47 Tahun XII, FISIP UI, Jakarta,1989.

Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, alumni Bandung, 1986.

Hasan, M. Ali, Hukum Kewarisan Dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.

Muclis Marwan, Hukum Islam II (Hukum Waris Islam), Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta, 1990.

Pitlo, Hukum Waris menurut KUH Perdata Belanda, terjemahan M. Isa Arief, Internusa, Jakarta, 1989.

Prodjosubroto, Hukum waris, tt.

Rahmulyo, M. Idris, Hukum Kewarisan Islam, Ind Hill dan CO edisi kedua, Jakarta, 1987.

Soebakti Pusponoto K Ng, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1966.

Shidiq Abdullah, Hukum waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, Wijaya, Jakarta 1994.

Ramulyo, Idris, Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Ajaran Syafi’i, Hazairin Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama, Ind Hilco, Jakarta 1984.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar grafika Jakarta, 2002.

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermesa, Jakarta, 1984.

........., Hukum Adat Indonesia dalam Yurtsprodensi Mahkamah Agung, Alumni, Bandung, 1983.

Saefoedin, Beberapa Hal Tentang Burgerlij Wetboek, Alumni, Bandung, 1989.

Supriyadi, Dasar dasar Hukum Perdata di Indonesia, Pustaka Magister, 2014

........., Pewarisan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perkawinan Sirri, Jurnal Yudisia Hukum dan Hukum Islam, Edisi III, Juli-Desember, 2005.

Wirjono Projodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Vorkind Van Hoeve’s Graven Hage, Bandung, 1985.

Internet

Anis Ibrahim,  Hukum Waris: Pluralisme Ataukah  Uniformisme Hukum? http://rheyndiaz2.blogspot.com/2013/11/unifikasi-hukum-sebagai-solusi.html

---

[1] M. Ali Hasan, Hukum Kewarisan Dalam Islam, (Jakarta, Bulan Bintang, 1998),  h. 35, lihat juga Idris Rahmulyo, Hukum Kewarisan Islam, Studi kasus ajaran Syafi’i, Hazairin ( bilateral dan praktek di pengadilan Agama), (Jakarta, Ind Hilco, 1984), h. 23

[2] Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta, Universitas, 1966),  h. 25

[3] Wiryono Projodikoro, Hukum Waris di Indonesia, (Bandung, Vorkind Van Hoeve’s Graven Hage, tt), h. 8

[4] Hilman Hadi Kusuma,  Hukum Waris Adat, (Bandung, Alumni, 1986), h. 12

[5] Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional,  (Jakarta,  Tinta Mas, 1968),  h. 34

[6] Wiryono projodikoro, Op. cit, h. 9.

[7] Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta,  PT. Pradnya Paramita, 1991), h.56

[8] Wiryono projodikoro, Op. Cit. h.19

[9] Daniel S. Lev, Islamic Court In Indonesia alih bahasa oleh H. Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta, Intermasa, 1980), h. 34

[10] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung, Vorkink van Hoeve, tt), h.  8-10

[11] Koentjaraningrat, Antropologi Hukum Dalam Antropologi Indonesia, Majalah Antropologi Sosial Budaya No. 47 tahun XII (Jakarta, FISIP UI,1989), h. 26-34

[12] Wirjono, Op. cit, h.78

[13] Supriyadi, Pewarisan Terhadap Anak Sebagai Akibat Perkawinan Sirri, dalam Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Edisi III, Juli-Desember 2005

[14] Anis Ibrahim,  Hukum Waris: Pluralisme Ataukah  Uniformisme Hukum? http://rheyndiaz2.blogspot.com/2013/11/unifikasi-hukum-sebagai-solusi.html

[15] Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan di Indonesia, ( Jakarta, Bina Aksara, 1984), h. 45

[16] Ibid, h. 50

[17] Ahmad Azhar Bashi, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta, UII, 1991), h. 49,  lihat juga dalam Ali Hasan, Op. cit. h. 41

[18] Komar Andasasmita, Pokok-Pokok Hukum Waris Islam, (Bandung, IMNO UNPAD, 1994), h. 34

[19] Khalaf Abdul wahab, Ilmu Ushul’l Fiqh, terjemahan Tolhah Mansoer, dkk, (Bandung, Risalah 1998), h. 56

[20] Wiryono Projodikoro, Op.Cit. h.17

[21] Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Aquran, (Jakarta,  Tinta Mas, 1998), h. 14.

[22] Muchlis Marwan, Hukum Islam II (Hukum Waris Islam), (Surakarta, Universitas Sebelas Maret Press, 1990), h. 96.

[23] Pasal 173 KHI menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yag telah menpunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena : a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu nkejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat. Bandingkan dengan Pasal 838 KUHPerdt yang pada intinya menyatakan bahwa tidak patut menjadi ahli waris meliputi : telah dihukum karena membunuh atau memcoba membunuh pewaris. Dipersalahkan karena memfitnah pewaris, melakukan kekerasan terhadap pewaris untuk mencabut wasiat dan menggelapkan, merusak atau memalsukan wasiat pewaris

[24] Idris Ramulya, Op. Cit.h. 56,  bandingkan dengan Shidiq Abdullah, Hukum waris Islam dan perkembangannya di seluruh Dunia, (Jakarta,  Wijaya, 1994), h. 96

[25] Pitlo, Hukum Waris Menurut KUH Perdata Belanda, diterterjemahkan oleh M. Isa Arief, Internusa, (Jakarta, 1989), h. 159

[26] Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta, Sinar grafika, 2002), h. 98

[27] Ibid, h.  24

[28] Wiryono Projodikoro, Op. Cit. h.  67

[29] Subekti,Hukum adat Indonesia dalam jurisprudensi, (Bandung, Alumni 1984), h. 98

[30] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,(Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), h.  282

[31] Wiryono Projodikoro, Op. cit, h. 134

[32] Subekti, Pokok- pokok Hukum Perdata, (Jakarta, Intermesa 1984), h. 69

[33] Salim HS, Op. Cit, h. 139

[34] Pitlo, Op. Cit. h. 76, bandingkan dengan Subekti Op. cit.h.  45

[35] Salim HS, Op. Cit.h. 140

[36] Abdul Kadir Muhammad, Op.cit. h. 59 bandingkan dengan Salim Op. cit, h. 147

[37] Salim HS, Op. cit, h. 246

[38] Supriyadi, Dasar dasar Hukum Perdata di Indonesia, (Semarang,Pustaka Magister, 2014), h. 187

[39] Ibid, 249

[40] Supriyadi, Op. Cit, h. 189

[41] Abdul Kadir, Op. Cit, h. 124)

[42] Soebakti Pusponoto K Ng, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.  H. 46

[43] Hilman Kusuma, Op. cit, h. 58

[44] Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Universitas, 1966, hlm 37

[45] Hibah adalah pemberian suatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Kompilasi Hukum Islam: Inpres Nomor 1 tahun 1991) bandingkan dengan Pasal 1666 KUHPerdt yang menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna kepentingan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

[46] Soebakti Pusponoto K Ng, Op. Cit, h. 67

[47] Hilman Kusuma, Op. cit. h. 84 bandingkan dengan Hasbi Ash Shidiqi, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, FH UII Jogjakarta 200, h. 59

[48] Bushar Muhammad,  Op. Cit. 68

[49] Hilman, Op. cit. h.  89

[50] Ibid, h. 139

[51] Suroyo, Bab- bab Hukum Adat, ( Bandung, Citra Aditya bakti, 1989), h. 68 

[52] Menurut Hukum Islam dan hukum perdata disebut sebagai hibah. Hibah dalam hukum adat merupakan bagian dari proses pembagian harta warisan dari pewaris meskipun pada saat itu pewaris masih hidup.

[53] Supriyadi, Kewarisan Anak Angkat di Kabupaten Rembang, penelitian , (Kudus, STAIN, 2007),  h. 59

[54] Supriyadi, Kewarisan Anak Sebagai Akibat Perkawinan Sirri. Op.Cit

[55] Hilman, Op. cit. h. 97

[56] Soepomo, Op. Cit. 1966, h.. 69