Reinterprestasi Pidana Korupsi Dalam Hukum Islam

REINTERPRETASI TINDAK PIDANA KORUPSI

 SUAP OLEH PENEGAK HUKUM  DALAM

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematik dan meluas.[1] Kompas tanggal (3/12/2014) merilis Survei Transparansi Internasional (TI) tahun 2014,  Indeks Persepsi Korupsi Dunia menempatkan Indonesia urutan 107 dari 175 negara.  Sebelumnya Asia News It (3/10/2010) melansir penelitian PERC (The Political and Economi Risk Consultancy)  mengenai korupsi di beberapa negara asia pasifik termasuk Indonesia, dikatakan “koruptor menggunakan uang yang dikorupsinya sebagai ongkos untuk melindungi diri dan melemahkan penegakan hukum”,. Bagi koruptor, terbukti secara hukum merugikan keuangan negara, merupakan masalah besar, oleh karena itu ia melakukan penyuapan,[2] sebagai cara lain menghindarkan diri dari sanksi hukum yang akan ditimpakan kepadanya. Sasaran korupsi suap para koruptor adalah aparat penegak hukum yang memeriksa dan menangani perkaranya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sulit diharapkan dari aparat penegakan hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), karena para aparat penegak hukum itu sendiri  melakukan suap menyuap. Seperti Setyabudi Tejocahyono, ketua majelis hakim yang juga Wakil ketua Pengadilan Negeri Bandung, Subri Kepala Kejaksaan Negeri Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Perwira Menengah Polri ditangkap Tim Gabungan KPK dan Mabes Polri. dan Penangkapan Akil Muchtar Ketua Mahkamah Konstitusi.

Tertangkapnya aparat penegak hukum melakukan korupsi suap, merupakan fenomena gunung es. Sebagian kecil yang terungkap. Sedang yang tidak terungkap lebih banyak, lebih besar dan terus berlangsung di berbagai daerah hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana di Indonesia. Sulitnya pemberantasan korupsi suap secara hukum disebabkan aparat penegak hukum itu sendiri sebagai pelakunya, dan korupsi suap telah memberikan keuntungan material secara pribadi kepada aparat, sehingga kecil kemungknan perbuatan korupsi suap dapat terungkap.

Dengan kondisi seperti itu, usaha pencegahan korupsi suap, tampaknya tidak efektif proses dan hasilnya apabila hanya dilakukan dengan penjatuhan pidana. Untuk itu dibutuhkan cara non penal untuk aparat tidak melakukan tindakan korupsi suap melalui upaya menafsirkan kembali korupsi suap bukan saja sebagai perbuatan melawan hukum positif, tetapi lebih mendasar sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Korupsi suap  bilamana tidak dilakukan reinterpretasi, diperkirakan Yasraf Amir Piliang seperti yang di tulisnya dalam Kompas (16/10/2013), “Korupsi suap menjadi parasit hukum, merusak lembaga dimana ia hidup dan merusak simbol-simbol abstrak lembaganya, citra, konotasi, makna. Penegak hukum parasit  melakukan dua kejahatan sekaligus. Pertama memperkaya diri dengan menghisap uang negara memanfaatkan lembaganya. Kedua, merusak citra lembaga sendiri dengan mensubversi nilai-nilai luhur, kebenaran, kejujuran, keadilan”.

Keadaan seperti itu akan berakhir dengan lumpuhnya penegakan hukum, tentu hal ini tidak baik bagi perkembangan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas,  permasalahan dasar yang perlu mendapat jawaban dari penelitian ini adalah bagaimanakah reinterpretasi tindak pidana korupsi yang mencegah korupsi suap dalam perspektif hukum Islam ?

Tinjauan Pustaka

Korupsi suap dalam hukum positif  diatur  dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Suap yang berkaitan dengan aparat penegak hukum menurut Pasal 12 a UUPTPK yaitu, “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Suap dalam Islam dikenal dengan istilah Ryswah atau sogokan,[3] yaitu tindakan memberikan sesuatu untuk menggugurkan yang hak dan membenarkan yang batil.[4] Menurut Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah  saw, melaknati penyuap dan yang disuap dalam peradilan.[5] Secara teoritis korupsi suap merupakan tindakan kriminal jinayah atau jarimah. Asas legalitas tentang korupsi suap dalam hukum Islam jelas dan tegas. Sebagai suatu delik pencurian. Makna potong tangan dalam ayat yang menjatuhkan sanksi kepada pencuri lebih menunjukkan pada esensi perbuatan korupsi. Melalui suap pelakunya memotong kesempatan orang lain dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum.

Yusuf Qordowi menyebutkan suap sebagai tindakan memberi sesuatu untuk suatu tujuan. Dalam teori hukum pidana Islam kedudukan tindakan korupsi suap bersifat mutlak haram. Asas legalitas bagi pelaku dan  yang disuap ditegaskan  dalam Alquran Surat Al Baqarah (2) ayat 188 :

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,  padahal kamu mengetahui.

Risywah dalam sistem penegakan hukum pidana berhubungan kekuasaan dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang yang diberi amanah untuk menegakan hukum agar tercapai kebenaran dan keadilan. Pada tingkat penyelidikan/ penyidikan oleh Penyidik Polri, pada tingkat pra dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pemeriksaan di persidangan oleh Majelis Hakim.

Menurut Emerson Yunto, peneliti ICW, mengungkapkan pola-pola korupsi suap (risywah) dilingkungan peradilan, khususnya di kepolisian, menyimpulkan  di korps Bhayangkara korupsi suap yang dilakukan anggota kepolisian bisanya terjadi pada penyelidikan dan penyidikan suatu kasus, permintaan uang jasa, penggelapan kasus, negosiasi kasus dan pemerasan merupakan pola umum yang dilakukan anggota kepolisian.[6]

Sedangkan praktik korupsi suap dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum jaksa bisanya terjadi pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi suatu perkara. Pengalihan tahanan, penggelapan dan penghentian perkara, pengalihan dari perkara pidana menjadi perkara perdata, penghilangan barang bukti, negoisasi dakwaan dan tuntutan  dan penundaan eksekusi  merupakan pola umum yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab di kejaksaan.[7]

Korupsi suap di pengadilan sedikitnya ada enam pola yang biasa dilakukan. Pertama, pengaturan majelis hakim yang menguntungkan (favorable). Kedua, penggunaan jasa pengacara atau calo tertentu. Calo dan hakim memeras pihak yang berperkara. Ketiga, pengaburan perkara dengan kesepakatan dengan pihak yang berperkara. Keempat, surat sakti, biasanya untuk menunda atau menghentikan eksekusi suatu perkara. Kelima, pemalsuan vonis dan keenam vonis yang tidak bisa dieksekusi.[8]

Interpretasi Korupsi Suap

Menegakkan hukum sebagai aktivitas tindakan hukum, menegaskan  suatu usaha dari suatu kemauan (kehendak) aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam praktik peradilan, tindakan hukum tidak selalu hasil dari obyektivasi ilmu hukum melalui konstruksi, interpretasi dan sistematisasi,[9] melainkan juga dapat berupa hasil konstruksi sosial yang terbentuk oleh nilai, dan pandangan hidup modern, yang secara sosiologis individual (mementingkan diri sendiri), dan secara ekonomis cenderung kapitalistisme (ekonomi pasar yang mendorong ketamakan).[10] Studi terhadap tindakan hukum aparat dalam menjalankan hukum mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas dicontoh, tetapi kenyataannya  sebagai hal yang lazim. Seperti dilakukan aparat penegak hukum sebagai berikut:

a.       Tindakan Aparat Penyidik Polri MAE dalam memeriksa kasus korupsi Gayus HP Tambunan, dan kawan-kawan.[11]

Dalam kasus Gayus HP Tambunan sebagai Tersangka 1, dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. MAE selaku penyidik Polri melakukan tindakan hukum sebagaimana diterangkan dalam putusan tersebut sebagai berikut:

-  Gayus HP sebagai Tersangka 1, dalam proses penyidikan melalui seorang Pengacara bernama HH melakukan pendekatan kepada MAE agar terhadap rumah di Kelapa Gading maupun rekening Bank Mandiri tidak dilakukan penyitaan. Atas permintaan itu, HH menyampaikan kepada MAE, dan MAE mengatakan, “bisa membantu akan tetapi meminta imbalan 15% dari harga rumah”.

-   Merealisasikan permintaan MAE, Gayus HP.Tambunan menyerahkan uang sebesar USD 45,000.00 kepada HH untuk diserahkan kepada MAE. Dalam pertemuan berikutnya, antara MAE dan Gayus HP. Tambunan, MAE mengatakan, “uang yang dititip kan kepada HH sudah diterima.”  dan penyitaan atas rumah tinggal Gayus HP Tambunan di Kelapa Gading Park View Blok JE- C No. 1 Jakarta Utara dan rekening di Bank MAndiri tidak dilaksanakan oleh MAE.

Selain itu juga, MAE dalam kasus Drs Robertus Santonius (Tersangka 2)  MAE melakukan tindakan hukum sebagaimana diterangkan dalam putusan tersebut suap sebagai berikut:

-  MAE bertemu dengan Tersangka 2 (Drs. Roberto Santonius), di Restourant Mall FX Senayan, inti pertemuan Tersangka 2 meminta dilepaskan statusnya sebagai Tersangka dan  meminta membuka blokir rekening miliknya. Dikatakan MAE  “akan menindaklanjutinya”.

-  Dalam pemeriksaan berikutnya Drs. Roberto Santonius bukan lagi sebagai tersangka, melainkan hanya sebagai saksi.  MAE juga memberitahukan kepada Drs. Roberto Santonius (Tersangka 2)  rekeningnya di Bank Danamon dan di BCA akan dibuka. Dengan tidak lagi berstatus sebagai tersangka dan dibukanya blokir atas rekening  Drs. Roberto Santonius, MAE menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00. dari Drs. Roberto Santonius di halaman parkir Senayan City.

b.        Tindakan Aparat Jaksa Penuntut Umum UTG dalam memeriksa kasus korupsi

Dalam perkara tindak pidana korupsi mengenai aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) khususnya berkaitan dengan PT. Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), UTG selaku Jaksa penyelidik dalam kasus itu, oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dinyatakan bersalah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan huruf e UUPTPK.  UTG yang menangani perkara BLBI bank BDNI telah menerima suap dari AS alias Ayin, sebagaimana diterangkannya dalam putusan nomor: 07/Pid .B/TPK/2008/PN.JKT.Pst.  tanggal 29 Juli 2008 dan putusan kasasi nomor No.147 K /Pid.Sus/2009  sebagai berikut:

-         Tanggal 8 Januari 2008 UTG memberikan informasi kepada Ayin bahwa ada perintah pimpinan untuk melakukan pemanggilan kepada Syamsul Nursalim untuk dimintai keterangan. Ayin meminta kepada UTG agar Syamsul Nursalim tidak perlu dipanggil lagi. Untuk menghindari panggilan tersebut UTG menyampaikan "Nanti pengacaranya bersurat aja dalam keadaan sakit opo di Singapura gitu aja iyo tho", selanjutnya Ayin meminta kepada Urip Tri Gunawan agar surat panggilan yang ditujukan kepada Syamsul Nursalim diserahkan padaTanggal 9 Januari 2008 UTG ditemui Ayin untuk memberikan surat panggilan ketiga kepada Syamsul Nuralim memberikan keterangan.

-          Pada tanggal 27 Februari 2008 Ayin menghubungi UTG meminta informasi perkembangan Kasus BLBI II dan pada kesempatan tersebut UTG memberikan informasi bahwa perkara dimaksud telah berhasil dibantu, yang kemudian Ayin meminta agar UTG mengambil uang yang jumlahnya telah disepakati "Ya, pokoknya ini jangan terlalu lama juga barang itu di rumah ku kelamaan di .... brangkasku", dijawab UTG dengan mengatakan "Aku juga ngamankan dokumen- dokumen itu semua nanti, ya kan ... gitu kan", yang dijawab oleh Ayin  "Ya sudah siap tinggal waktu saja sampai hari Minggu" dijawab oleh UTG  "Oh iya sesuai dengan apa yang kubilang kemarin", oleh Ayin dengan mengatakan "Iya sesuai lah, apa yang aku bilang kemarin kan 6 ?”, dijawab oleh UTG dengan mengatakan bahwa "Belum bonusnya ya, tambahan dikit lah, ya ?" Ayin mengatakan "Ya aku dah komit dan putus bicara dan dieksekusi sama Ibu"

-          Ayin pada hari Minggu 02 Maret 2008 sekira jam 12.21 Wib. menghubungi UTG untuk mengambil uang yang dijanjikan. Sekira jam 14.00 Wib. UTG dengan mengendarai mobil Kijang Krista tiba di tempat tinggalnya Ayin, kemudian memberikan kardus warna putih bertulisan ADES yang berisi uang senilai US $ 660.000. terdiri dari 66 (enam puluh enam) ikat dengan pecahan US $ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) sebanyak 6.600 (enam ribu enam ratus) lembar kepada UTG.

c.    Tindakan Hakim dalam memeriksa kasus korupsi

Perbuatan korupsi suap juga dilakukan oleh aparat pengadilan, antara lain oleh Hakim KJM, P, A ketiganya Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Dan bersama-sama dengan HK, Hakim  Tipikor Pontianak. KJM khususnya oleh Pengadilan Tipikor Semarang dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf c UUPTPK jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.   (Putusan No.128/PID.Sus/2012/PN.Smr tanggal 18 April 2013).

Dalam kasus di atas KJM melakukan tindakan hukum dengan konstruksi korupsi suap  sebagai berikut:

1.     KJM selaku Hakim melakukan beberapa kali pertemuan dengan HK awal bulan Maret dan awal bulan Mei 2012 di Semarang. Intinya   HK meminta tolong kepada KJM untuk dapat membantu meringankan hukuman.  Jawaban KJM “Ya pak...... saya sudah sampaikan kepada ibu LILIK Ketua Majelis...... beliau bersedia membantu. KJM menyampaikan “agar nanti kalau sudah dibantu pemberian ucapan terima kasih dari keluarga Muhammad Yaeni diserahkan kepada Hakim HK. “

2.     Sehingga pada akhirnya Tanggal 10 Agustus 2012, HK menemui Hakim P di PN  Semarang, Hakim P mengatakan kepada HK “Pak .... saya sudah musyawarah dengan Anggota Majelis ... bu KJA dan pak A. Putusannya ... Pak MY masuk satu tahun .... uang pengganti saya koreksi dan saya turunkan dari tuntutan Jaksa. Tapi .... pak A ... DO,  putusan akan diucapkan hari Senin tanggal dua puluh tujuh  Agustus  dua  ribu  dua   belas”  dan  ucapan  terima kasihnya satu pintu saja ... ke bu Kartini, diserahkan sebelum lebaran.” 

3.     Pada tanggal 17 Agustus 2012 pagi HK menerima uang dari SD untuk diserahkan kepada Hakim KJM, A, P yang mengadili MY dalam sebuah tas kertas Blackberry didalamnya  bungkusan kantong plastik kresek warna hitam yang isinya 2 (dua) ikat uang pecahan Rp100.000,00 sejumlah Rp100.000.000,00 dan satunya lagi Rp50.000.000,00.  Setelah menerima uang dari SD,  HK langsung ke kantor pengadilan di tengah perjalanan, mengambil Rp50.000.000,00 dimasukkan ke dalam dashboard mobilnya, sedangkan uang sejumlah Rp100.000.000,00. Akan diberikan KJM dan P. Tidak lama tiba di PN datang KJM menemui HK di mobilnya,  dan berkata kepada  HK “Pak … saya sudah ketemu dengan pak P … pak P nggak keberatan dengan angka seratus juta”. Kemudian HK menunjuk 1 (satu) tas kertas  yang berisi uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada KJM sambil mengatakan “ya sudah bu, itu….. terima saja”.

Tindakan-tindakan aparat penegak hukum di atas, dengan analisis monolog  hermeneutika hukum mendudukkan tindakan hukum sebagai sebuah struktur diskursus penegakan hukum yang tidak tunggal, karena disamping itu terdapat sebuah struktur perilaku menyalahgunakan wewenang yang mendudukkan perbuatan korupsi suap sebagai sebuah wacana lain.

Penegakan hukum secara gramatikal mempunyai makna upaya aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.  Artinya diperlukan aparat polisi, jaksa, hakim sesuai dengan kewenangannya melakukan tindakan-tindakan hukum yang benar untuk memastikan tegaknya hukum itu.

Berdasarkan pemahaman kepada  struktur kalimat yang diwacanakan dalam aktivitas penegakan hukum oleh penyidik MAE kepada HH “bisa membantu akan tetapi meminta imbalan 15% dari harga rumah”. Kemudian pada kalimat yang diucapkan lainya, mengatakan bahwa “uang yang dititip kan kepada HH sudah diterima.”  Dalam kasus Drs.Roberto Santonius (Tersangka 2) Penyidik Polri MAE dan SS mengatakan  “akan menindaklanjutinya” permintaan Tersangka  2 untuk tidak menjadikan tersangka dan untuk membuka rekening yang blokir Bareskrim.  Dalam pemeriksaan Drs.Roberto dipanggil tidak lagi sebagai Tersangka. MAE, juga mengatakan kepada Drs. Roberto Santonius, bahwa “rekeningnya di Bank Danamon dan di BCA akan dibuka.” Dengan tidak berstatus sebagai tersangka dan dibukanya blokir rekening an. Drs. Roberto Santonius, MAE menerima hadiah uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 dari Drs. Roberto Santonius.

Demikian pula yang diwacanakan oleh UTG dalam penyidikan kasus BLBI dengan kalimatnya yang menyatakan "Nanti pengacaranya bersurat aja dalam keadaan sakit opo di Singapura gitu aja iyo tho", dan, kata  "Aku juga ngamankan dokumen-dokumen itu semua nanti, ya kan ... gitu kan". Termasuk hakim KJM, A, P dan HK yang secara gamblang mengemukakan kata-kata KJM “Ya pak...... saya sudah sampaikan kepada Ketua Majelis...... beliau bersedia membantu. KJM menyampaikan “agar nanti kalau sudah dibantu pemberian ucapan terima kasih dari keluarga MY diserahkan kepada Hakim HK. “  kemudian perkataan Hakim P yang ditemui HK mengucapkan, “Pak .... saya sudah musyawarah dengan Anggota Majelis ... bu KJA dan pak A. Putusannya ... Pak MY masuk satu tahun .... uang pengganti saya koreksi dan saya turunkan dari tuntutan Jaksa. Tapi .... pak A ... DO,  putusan akan diucapkan hari Senin tanggal dua puluh tujuh  Agustus  dua  ribu  dua   belas”  dan  ucapan  terima kasihnya satu pintu saja ... ke bu KJM, diserahkan sebelum lebaran.” 

Kalimat-kalimat yang diungkapkan aparat penegak hukum seperti MAE, UTG, KJM,  kiranya dapat ditafsirkan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menegakkan hukum sudah tidak lagi  mengindahkan kebenaran dan keadilan yang menjadi pesan ilmu hukum maupun moral. Aparat penegak hukum seperti sudah tidak memiliki etika profesi yang menjadi pedoman berperilaku. Pendekatan jalan pintas menerabas dalam menegakkan hukum,[12] atau seperti dikatakan Friedman,[13] perilaku hukum seperti itu sebagai model perilaku cost-benefit,  hanya mementingkan pribadinya untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa memperdulikan kebaikan dan keburukan tindakan hukum yang seharusnya dipertimbangkan berdasarkan ilmu hukum pidana.

Berdasarkan modus atau cara-cara korupsi suap seperti yang dilakukan aparat  di atas, memberikan gambaran  akan realitas korupsi suap sebagai perbuatan yang seolah-olah tidak memiliki implikasi hukum ataupun sanksi hukum. Pembicaraan mengenai korupsi suap oleh para aparat dengan pihak-pihak pelaku korupsi secara santai dan ringan dibicarakan dan diobrolkan di hotel-hotel dan restoran-restoran tanpa disertai kalimat-kalimat atau ucapan penolakan atau kekhawatiran terhadap perbuatan korupsi suap yang dilakukan dengan tindakan hukum yang tidak adil yang akan diberikan diberikan.

Reinterpretasi Suap Dalam Perspektif  Hukum Islam

Memahami tindakan korupsi suap seperti diuraikan di atas, dapat bermula dari pelaku (eksternal) ataupun dari aparat penegak hukum sendiri (internal). Keduanya bisa saling berinterrelasi, saling mempengaruhi dan membuat hukum bekerja tidak normal. Hal ini antara lain disebabkan pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) dan aparat penegak hukum adalah orang yang secara ekonomi dan sosial tergolong mampu secara kebendaan. Selain itu obyek tindak pidana korupsi yang menjadi fokus penyelidikan dan pemeriksaan aparat berupa uang barang (aset), harta kekayaan, baik yang menjadi kerugian negara, ataupun yang menjadi keuntungan/kekayaan pelaku,[14]secara tidak langsung telah menimbulkan vested interest (kepentingan pribadi).

Dalam posisi seperti ini, pikiran aparat mengenai hukum mengalami kemerosotan, tidak saja integritas tetapi tujuan penegakan hukum untuk memberikan keadilan menjadi bias dan melenceng. Aparat dalam hal ini tidak lagi murni menjalankan urusan hukum, dalam pikirannya, sebagian hukum sebagian bisnis.[15] Aparat dalam melaksanakan tindakan hukum tidak lagi untuk menemukan kebenaran dan keadilan, tetapi di dorong oleh agenda pribadi sebagai prioritas utama.[16] Hukum oleh aparat seperti itu diolah dan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang aman menurut hukum.

Meskipun baru 10 tahun terakhir ini para pelaku korupsi suap dilakukan penindakan dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh KPK. Masyarakat mulai bisa membedakan antara tindakan suap dan yang bukan suap (tindakan timbal balik atau transaksi),[17] meskipun demikian korupsi suap tetap menjadi pemahaman kolektif sebagai sesuatu yang saling dimengerti dan dirahasiakan. Sehingga korupsi suap menjadi persoalan yang sulit mendapat  kontrol hukum.

Perbuatan korupsi suap yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dikatakan “lebih jahat” dibandingkan yang dilakukan oleh pelaku (masyarakat), karena dapat berbentuk pemerasan dan suap (extortion and bribery). Keduanya sulit dibedakan. Pertama, keduanya menampakkan adanya konspirasi dan penawaran. Kedua,  dua-duanya memerlukan pembuktian terlebih dahulu di pengadilan.[18] Dalam kasus korupsi suap yang berasal dari aparat (internal), untuk melakukannya membutuhkan modus agar tidak tampak sebagai korupsi suap atau pemerasan. Seperti pada  tindak pidana korupsi suap yang dilakukan aparat penegak hukum di atas.

Refleksi terhadap kasus-kasus korupsi suap yang dilakukan oleh aparat di atas, dapat dimaknai aparat inkonsisten dalam melaksanakan hukum, aparat lebih berorientasi pada kepentingan mendapatkan keuntungan pribadi. Penegakan hukum oleh aparat tidak lebih sekedar  lipservice, alias “omong doang”. Niat dan pikirannya telah terarahkan kepada korupsi suap. Itulah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di atas. Persis halnya yang dilakukan  Akil Muchtar. Ketua Mahkamah Konstitusi membuktikan hal itu, ucapannya yang lantang terhadap koruptor, “ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup,"[19], ternyata ide itu tidak sejalan dengan moral, pikiran dan  perbuatannya yang menggerakkan untuk melakukan perbuatan korupsi suap dalam setiap melaksanakan tugasnya sebagai hakim konstitusi.

Merujuk pada prinsip syariat Islam, penggunaan akal diperintahkan dalam Alquran, seperti kata-kata afala ta’qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Artinya menjadi kewajiban seorang muslim untuk menggunakan akal sehatnya dalam menimbang atau melakukan suatu tindakan. Dalam fiqih, akal wajib tunduk kepada teks wahyu (nash). Teks wahyu tetap dianggap mutlak benar. Akal dipakai untuk memahami teks wahyu dan tidak menetang wahyu sama sekali. Akal hanya memberi intrpretasi terhadap teks wahyu sesuai dengan kecenderungan dan kesanggupan pemberi interpretasi.

Oleh karena itu kemantapan aqidah yang konsistensi dapat menjadi emansipasi  bagi pencerahan setiap orang, terutama  dalam upaya membebaskan ketidakmampuan manusia menggunakan nalar sehatnya tanpa arahan orang lain.[20]  Mampu mengendalikan dari pikiran dan ide-ide jahat korupsi  suap yang merusak aqidah, dan merendahkan nilai-nilai luhur kebenaran kejujuran dan  keadilan.

Terminologi setiap orang dalam Pasal-pasal UUPTPK dalam konteks  pencegahan melakukan tindak pidana korupsi, mengingatkan pada diri sendiri, siapapun ia,  polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain sebagainya mempunyai nalar sehat yang mampu secara tegas dan berani berusaha mencegah perbuatan korupsi suap dengan argumentasi diskursus yang menuntut konsistensi pada tiga hal, pertama kebenaran pembicara, kedua kejujuran atau ketulusan hati pembicara, ketiga ketepatan dan kepatutannya.[21]

Tindakan hukum aparat dalam wacana besar hukum prosedural (legal formal) telah menjadi tempat berlindung yang aman dari penilaian korupsi suap yang dilakukan. Oleh Syamsuddin,[22] sebagai pola pikir legal formal yang mengesampingkan nilai etis substansial hukum. Tindakan hukum dengan argumen legal formal sangat memungkinkan ditumpangi oleh tindakan korupsi suap aparat, karena itu membutuhkan pada kesadaran bersama aparat untuk tunduk dan taat pada syariat Islam dalam menegakkan hukum, terutama  pemahaman terhadap sumber hukum yang mengatur korupsi suap dalam Aquran dan Sunnah.

Dengan dasar aqidah dan landasan syariat Islam akan berimplikasi pada pencegahan kejahatan, dengan dan melalui pendekatan personal, mengingatkan dan mengajak diri sendiri, keluarga dan teman sejawat membangun kesadaran bersama. Sebagaimana firman Allah Alquran Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Inilah hukum Islam. Aparat penegak hukum sebelum melakukan perbuatan untuk orang lain dirinya harus memiliki etos yang berlandaskan, niat iklas karena Allah semata, profesional, jujur dan amanah sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surat At Taubah, ayat 105 sebagai berikut:    

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Reinterpretasi perbuatan korupsi suap, melalui pemaknaan konsistensi dengan mendasarkan pada hukum Islam menjauhkan aparat dari sikap dan pandangan hidup dari yang hanya berorientasi kepada kepentingan manipulatif dan eksploitatif, beralih kepada kepentingan yang lebih mengutamakan pencapaian tujuan hidup yang di dasarkan kepada pengabdian kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup.

Bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat merupakan bagian dari menjalani Din (agama) nya secara kaffah. Kalau kini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan syariat Islam di berbagai tempat, kelahirannya bukan karena eforia reformasi, melainkan lahir karena kesadaran umat Islam terhadap perbedaan hukum Barat yang berasal dari akal pikiran manusia dengan syariat Islam yang bersumber dari dua rujukan hidup yang valid, yaitu Aquran dan Sunnah. Syariat Islam dipandang paling sesuai dengan rasa keadilan, dan dipandang paling bisa memenuhi lima kebutuhan  daar hidup manusia, yakni melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Syariat Islam dengan  kemampuannya melindungi kepentingan hidup yang paling mendasar, maka ia harus dilaksanakan, melalui penegakan syariat Islam yaitu hukum pidana Islam. Meskipun secara formal penegakan hukum pidana Islam terkendala banyak hal seperti sosiokultural, fikroh, filosofis, yuridis, konsolidatif, akademis, ilmiah, perumusan dan politis,[23] bagi setiap orang (muslim) menjadi penting menegakkan syariat Islam, akan tetapi dengan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi terutama terkait dengan kehidupan beragama dan berhukum pribadi-pribadinya, membutuhkan prakondisi  terlebih dahulu pada pembentukan landasan fikroh pada upaya integrasi pemahaman hukum pidana Islam dan penegakannya melalui peran-peran pengemban profesi hukum khususnya aparat penegak hukum memaknai pendekatan pencegahan kejahatan, terutama pencegahan kejahatan risywah yang akan menyerang dari berbagai penjuru kepada aparat penegak hukum, baik melalui diri, keluarga, teman orang tua dan lain sebagainya. Pencegahan kejahatan risywah dalam hukum Islam menjadi penting menjadi tonggak membumikan hukum pidana Islam di Indonesia.

Menduduki jabatan sebagai penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, selama mampu memikul jabatannya dan mampu melaksanakan kewajibannya secara adil merupakan perintah Alquran dan Sunnah. Dengan kata lain tidak ada pilihan untuk menolaknya. Akan tetapi hal itu harus didasarkan kepada keahliannya.

Abu Dzar pernah juga meminta kepada Nabi untuk diberi suatu jabatan, maka oleh Nabi ditepuknya pundak Abu Dzar sambil beliau bersabda: "Hai Abu Dzar! Engkau orang lemah, kekuasaan adalah suatu amanat dan kelak di hari  kiamat akan menyusahkan dan menyesalkan, kecuali orang yang dapat menguasainya karena haknya dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya." (Riwayat Muslim).[24]

Sabda Rasulullah juga tentang masalah Hakim sebagai berikut: Hakim itu ada tiga macam: Satu di surga dan dua di neraka. Yang di surga, yaitu seorang hakim yang tahu kebenaran dan ia menghukum dengan kebenaran itu. Seorang laki-laki yang tahu kebenaran tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu, maka dia berada di neraka. Seorang laki-laki yang menghukum manusia dengan membabi-buta (bodoh), maka dia di neraka." (Riwayat Abu Daud, Tarmizi dan Ibnu Majah).[25]

Untuk itu jabatan sebagai penegak hukum membutuhkan landasan aqidah dan syariah yang kokoh berfungsi memahami makna, tugas dan tanggungjawabnya sebagai makhluk Allah, serta mengarahkan segenap aktivitas dan tindakan agar sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Antara lain, amanah, keadilan, tidak memakan harta orang secara batil.[26]

Dasar hukum prinsip amanah sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam Surat An Nisaa ayat 58 sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sedangkan prinsip keadilan sebagaimana firman Allah dalam Surat An Nisaa ayat 135 sebagai berikut:  

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Risywah (suap) secara jelas terkandung dalam sumber ajaran Islam. Alquran dan Sunnah. Keduanya merupakan sumber hukum tertinggi dan disepakati oleh seluruh umat Islam karenanya memiliki kekuatan moral dan hukum sekaligus. Secara materil maupun formil serta diterima dengan kesadaran sebagai keimanan. Risywah dalam bidang hukum (penegakan Hukum) merupakan kejahatan yang paling keji dan berbahaya, mampu mengaburkan dan menjungkirbalikkan kebenaran. Keputusan atas suatu perkara bukan didasarkan atas kebenaran  yang berlandaskan syar’i Akan tetapi berdasarkan atas hawa nafsu orang-orang yan terlibat dalam risywah.[27]

Bentuk risywah ini sangat diharamkan dalam konsep syariah robbani. Haram bagi penyuap, penerima suap ataupun mediatornya. Ketiga-tiganya dijauhkan dari rahmat Allah dan mendapat laknat dari-Nya.[28] Orang melakukan penyuapan kepada Penyidik Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim karena mempunyai alasan. Pertama, yang bersangkutan atau keluarganya atau orang lain karena telah mengetahui dirinya melakukan kejahatan korupsi, agar tidak dilakukan upaya paksa penahanan, dan diancam dengan pasal yang lebih berat maka melakukan penyuapan. Artinya dia mempunyai kasus yang dalam proses hukum pidana kemungkinan besar sejak pemeriksaan oleh Penyidik Polisi ditangkap dan ditahan serta dikenai pasal yang akan memberatkan hukuman atas perbuatannya. Dia menyuap agar semakin besar peluang untuk memenangkan kasusnya.

Kedua, dia menyuap Hakim untuk memenangkan kasusnya tetapi ia berada dipihak yang salah. Dia menyuap hakim agar dapat memenangkan perkara, dia mengetahui karena peluangnya kecil untuk memang. Jika Hakim menerima suap pada kasus tersebut maka Hakim tersebut menerima predikat Fasiq. Karena sudah menjadi kewajiban memutus perkara berdasarkan atas kebenaran. Tipe penegak hukum seperti itu patut dicopot dan tidak boleh menjadi Hakim karena kefasikannya.

Risywah dalam penegakan hukum adalah haram. Fatwa MUI secara tegas mengemukakan “Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram “.[29] Risywah termasuk As-Shut yang sangat dilarang oleh syariat, karena ia memenangkan kasus yang salah. Penyuap, yang menerima suap dan mediatornya semua sama dalam segi hukum maupun balasannya (uqubah).[30] Dosa risywah ini termasuk dosa besar (kabair) yang tidak dapat ditebus dengan pahala shalat, shaum maupun sodaqoh. Bahkan taubat dan istighfar  tidaklah akan diterima oleh Allah, hingga harta risywah itu dikembalikan kepada yang berhak  memilikinya.[31] Sebab risywah termasuk mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dan dzolim.

A.    Penutup

Pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Hakim tidak akan pernah mencapai tingkat keberhasilannya, tanpa adanya usaha untuk mencegah atau menghentikannya melalui cara pandang kepada Hukum Islam yang memiliki kekuatan moral dan hukum,  dan secara formal dan materil diterima dengan keimanan.  Reinterpretasi korupsi suap atau risywah dalam perspektif hukum Islam adalah usaha memaknai risywah sebagai perbuatan haram, dilaknat, tidak mendapat rakhmat dan, fasik.    

Pustaka Acuan :

Arief, Barda Nawawi, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) Di Indonesia, Semarang,BP.Undip, 2011.

Abdur Rafi’, Abu Fida’i Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs, Jakarta:Republika,2006.

Ayres, Ian, The Twin Face of Judicial Corruption; Exortion & Bribery,Denver:Law Review,1997.

Amriel, Reza Indragiri, Hukuman Mati:Problema Integritas atau Kognisi Hakim PK, dalam Majalah KY, Edisi Mei 2013.

Friedman, Lawrence M, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj. Nur Khozim, Bandung:Nusa Media,2009.

Griffin, David Ray,, Visi-Visi Postmodern; Spiritualitas & Masyarakat  Terj. Gunawan Admiranto Yogyakarta:Kanisius,2005.

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif, Interdisipliner, Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora , Yogyakarta:,Paradigma,2012.

K.Jain, Arvind Coruption Review, dalam  Journal of Economic Survey,Vol.15 No.1, 2001. 

Klitgaard, Robert, Membasmi Korupsi, Terj. Hermojo, Jakarta:Yayasan Obor, 2005.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Reivisi, Jakarta:Rineka Cipta. 2008.                 

McCarthy, Thomas, Teori Kritis Jurgen Habermas, Terj. Nurhadi (Yogyakarta:Kreasi Wacana,2011

Piliang, Yasraf Amir, Parasit Hukum, dalam Kompas,16/10,2013.

Qutb, Sayyid, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Edisi Istimewa Jilid 4 Terj. As’ad Yasin, dkk. Jakarta:Gema Insani,2001.

Rahardjo, Satjipto, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas,2006.

Rohman, Saifur, Hermeneutik Panduan ke Arah Desain Penelitian dan Analisis,Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013.

Santoso, Topo, Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda,  Jakarta:Gema Insani Press,2003.

Syamsuddin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi, Berbasis Hukum Progresif, dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1  Januari 2011.

Suyitno, Menyingkap Makna Hadis Tentang Ryswah,Suatu Kajian Kritik Hadis dalam Suyitno, Ed. Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama, Yogyakarta:Gama Media,2006.

Suyanto, Bagong, dan Khusna Amal, Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial, Yogyakarta:Adityameda,2010.

Yuntho, Emerson , Negeri Dikepung Koruptor , Malang:Intrans Publishing,2011.

UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

---

[1] Lihat Penjelasan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

[2] Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUPTPK), perbuatan suap-menyuap dikelompokkan  dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[3] Suyitno, Menyingkap Makna Hadis Tentang Ryswah,Suatu Kajian Kritik Hadis dalam Suyitno, Ed. Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama (Yogyakarta:Gama Media,2006), h.87.

[4] Ibid,. h.103.

[5] Ibid., h.101

[7] Ibid.

[8] Ibid, h.100-101.

[9] Mulyatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h.12.

[10]David Ray Griffin, Visi-Visi Postmodern; Spiritualitas & Masyarakat (Yogyakarta:Kanisius,2005) h.25-27.

[11] MAE merupakan Penyidik Mabes Polri yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara berulang kali melanggar Pasal 11 UUPTPK  jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan No.869/Pid.B/-2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 September 2010. Selanjutnya oleh PT Jakarta putusan PN tersebut dikuatkan dan MA menolak permohonan kasasi MAE sebagaimana putusan kasasi No.354.K/Pid.sus/2011 tgl.28 Februari 2011

[12] Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia) (Semarang,BP.Undip, 2011), h.15.

[13] Lawrence M. Friedman,  Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj.Nur Khozim (Bandung:Nusa Media,2009),h.80.

[14] Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK.

[15] Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas,2006), h.61-63.

[16] Reza Indragiri Amriel, Hukuman Mati:Problema Integritas atau Kognisi Hakim PK, dalam Majalah KY, Edisi Mei 2013.

[17] Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Terj. Hermojo (Jakarta:Yayasan Obor, 2005), h.31.

[18]Ian Ayres, The Twin Face of Judicial Corruption; Exortion & Bribery  (Denver:Law Review,1997),h.5.

[19] Akil Muchtar Usul Hukuman Potong Jari pada Koruptor, Republika  Online, 12/3/2012. www.republika.co.id Diunduh 10 Desember 2014.

[20] Thomas McCarthy, Teori Kritis Jurgen Habermas, Terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), h.97.

[21] Ibid., h.365-366.

[22] Syamsuddin, Rekonstruksi Pola Pikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi, Berbasis Hukum Progresif Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.1 Januari, 2011, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto. h.10.

[23] Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda, (Jakarta:Gema Insani Press,2003), h. 96.

[24] Yusuf Qordhowi, Halal dan Haram dalam Islam. Media.isnet.org Diunduh, 7 Februari 2015.

[25] Ibid.

[26] Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zhilalil Quran, Edisi Istimewa Jilid 4 Terj. As’ad Yasin, dkk. (Jakarta:Gema Insani,2001), h.100.

[27] Abu Fida’i Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Jakarta:Republika,2006) hlm.12.

[28] Ibid.

[29] Ma’ruf Amien, Ichwan Syam, dkk, Ed. Himpunan Fatwa MUI,Sejak Tahun 1975 (Jakarta:Erlangga,2011) hlm.364-369

[30] Abu Fida’i Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi. Op.Cit. hlm.13.

[31] Abu Fida’i Abdur Rafi’, Terapi Penyakit Korupsi. Op.Cit. hlm.13