Hukum Perkawinan Beda Agama

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

Fathul Mu’in

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

fathulmuin@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan berbeda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, seperti perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang bukan Islam (pria/wanita), baik kafir musyrik maupun ahli kitab.  Sebagai agama yang universal, Islam memandang bahwa manusia satu sama lain merupakan satu kesatuan umat “ummatan wahidah” baik antara individu dengan individu, maupun antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT.

            Atas dasar itulah, maka dalam hal perkawinan, Islam tidak mempersoalkan perbedaan keturunan, kebangsaan dan atau kewarganegaraan, melainkan perbedaan agamalah yang menjadi fokus masalah, sehingga muncul kasus perkawinan beda agama.  Pernikahan beda agama merupakan masalah yang serius dalam pergulatan pemikiran bangsa Indonesia antara yang pro dan kontra, mengingat kasus tersebut juga banyak terjadi di negara ini.

            Perkawinan beda agama adalah persoalan klasik yang tak berhenti menggelisahkan pikiran dan mengundang perbedaan banyak kalangan, mulai dari kalangan ulama, hingga para ilmuan. Oleh karenanya, perkawinan yang bernuansa perbedaan agama tetap menjadi isu yang menarik untuk dijadikan kajian, perdebatan dan penelitian. Dari hasil kajian ini, MUI sebagai organisasi ulama di Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan dengan mendasarkan pada dalil-dalil Alqur’an, hadis, dan menggunakan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah.  Pelarangan perkawinan beda agama tersebut sebagai bentuk kehati-hatian, mengingat banyak mudharat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Sementara, didalam UU No. 1 Tahun 1974 juga melarang perkawinan beda agama, namun pelarangan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 tidak begitu jelas. Namun, didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tegas mengharamkan perkawinan beda agama, baik laki-laki muslim menikah dengan wanita muslim maupun sebaliknya.

A.    Pendahuluan

Manusia cenderung tertarik kepada lawan jenisnya, untuk itu Islam memberikan alternatif bagi bertemunya dua manusia yang sebelumnya bukan muhrim menjadi halal baginya yakni dengan cara perkawinan yang telah disyariatkan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk untuk mendapatkan mawaddah dan rahmah serta ketenangan lahir dan bathin dalam keluarga.

Di era modern seperti ini, pergaulan antara pria dan wanita telah malampaui batas suku, etnis, negara, bahasa, bahkan lintas agama. Itu berarti perbedaan-perbedaan tersebut bukan menjadi halangan dalam perkenalan dan pada akhirnya tidak jarang yang sampai pada jenjang pernikahan, sehingga munculah kasus pernikahan beda agama. Kasus perkawinan beda agama ini menjadi suatu topik yang sudah lama namun hingga kini masih diperselisihkan dan diperdebatkan.

Meski dalam Islam perkawinan beda agama itu dilarang, namun pernikahan bernuansa keberagaman ini banyak terjadi dan dijumpai didalam kehidupan masyarakat. Contoh yang banyak terjadi dan ter-ekspose ke masyarakat luas oleh media massa adalah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh kalangan selebritas di Indonesia terjadi dalam tiap masa. Seperti contoh pasangan suami istri Ira Wibowo-Katon Bagaskara; Nurul Arifin-Mayong, Dewi Yull-Rae Sahetapy, Nia Zulkarnain-Ari Siasaleh.[1]

Pada tahun 1986 dikeraton Solo, menikah Gusti Raden Ayu Kus Ondowiyah, putri Paku Buwono XII, beragama Islam, dengan Bandoro Raden Mas Susatya yang beragama Kristen. Keduanya memutuskan untuk tetap pada agamanya masing-masing sehingga jalan tengah yang ditempuh dengan cara menikah di catatan sipil.[2]

Pada tahun 1975, Ir. Silvanus, Gubernur Kalimantan Tengah, seorang yang beragama Kristen kawin dengan G.R.A.Y. Kus Supiah, beragama Islam dikeraton Solo. Pada tahun itu juga di Kudus Jawa Tengah seorang hakim yang taat menjalankan syariat Islam telah kawin dicatatan sipil dengan seorang wanita yang beragama Katolik.[3]

Pernikahan beda agama ternyata tidak hanya terjadi pada artis-artis dan masyarakat kelas elite yang tinggal di kota-kota besar saja, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat perkampungan. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tersebut tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya dengan dasar cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar dalam suatu pernikahan.[4]

Kenyataan tersebut adalah permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan mungkin dinegara-negara lain juga terjadi hal yang sama, yang kultur masyarakatnya heterogen, beragam suku, ras, adat-istiadat dan agamanya.

B. Perkawinan Beda Agama Dalam Islam

Perkawinan beda agama atau perkawinan atau perkawinan antar agama, dapat diartikan sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau faham. Yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah pernikahan orang Islam (pria/wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria/wanita).

Mengenai masalah ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut:

1. Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

2. Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab

3. Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Sedangkan penjelasan dari ketiga masalah tersebut adalah sebagai berikut:

a.       Pernikahan antara seorang laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Menurut Nahdlatul Ulama haram hukumnya sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, Majusyi, atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang kafir.36 Yusuf Qardlawi dalam hal ini juga mengharamkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik. Baik NU maupun Yusuf Qardlawi mendasarkan pada firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

Artinya :

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayatayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".(QS. Al-Baqarah : 221)

Namun terdapat perberdaan pendapat di antara para ulama yakni tentang siapa musyrikah yang haram dinikahi sebagaimana maksud ayat di atas? Menurut Ibnu Jarir at-Thabari, bahwa musyrikah yang dilarang dinikahi adalah musyrikah dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunnya Alqur'an memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita musyrikah dari non Arab, seperti wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci atau serupa kitab suci. Muhammad Abduh juga sependapat dengan ini.[5]

Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikah baik dari bangsa Arab maupun non Arab selain Ahlu Kitab tidak boleh dinikahi. Menurut pendapat ini, siapapun yang bukan muslim atau ahlu kitab (beragama Kristen/Yahudi) haram dinikahi.[6]

2. Perkawinan Beda Agama Menurut MUI

Dalam MUNAS Majelis Ulama Indonesia (MUI)  yang ke VII pada Tahun 2005 di Jakarta, MUI mengeluarkan 11 fatwa MUI yang salah satunya adalah fatwa tentang pernikahan beda agama. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikutip seutuhnya keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Pernikahan Beda Agama.

Majelis ulama Indonesia (MUI), dalam Musyarah Nasional MUI VII pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005M., setelah:

Menimbang:

1. Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi pernikahan beda agama.
2. Bahwa pernikahan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengudang keresahan di tengah-tengah masyarakat.
3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan.
4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentaraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ (4): 4

(#qè?#uäur uä!$|¡ÏiY9$# £`ÍkÉJ»s%߉|¹ \'s#øtÏU 4 bÎ*sù tû÷ùÏÛ öNä3s9 `tã &äóÓx« çm÷ZÏiB $T¡øÿtR çnqè=ä3sù $\«ÿ‹ÏZyd $\«ÿƒÍ£D ÇÍÈ

Artinya : "Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An-Nisa’ : 4)

2. Firman Allah dalam QS. Ar-Rum (21):

ô`ÏBur ÿ¾ÏmÏG»tƒ#uä ÷br& t,n=y{ /ä3s9 ô`ÏiB öNä3Å¡àÿRr& %[`ºurø—r& (#þqãZä3ó¡tFÏj9 $ygøŠs9Î) Ÿ@yèy_ur Nà6uZ÷t/ Zo¨Šuq¨B ºpyJômu‘ur 4 ¨bÎ) ’Îû y7Ï9ºsŒ ;M»tƒUy 5Qöqs)Ïj9 tbr㍩3xÿtGtƒ ÇËÊÈ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum : 21)

3. Firman Allah dalam QS. Al-Tahrim (6):

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan". (QS. Al-Tahrim : 6)

4. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):

Artinya : "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orangorang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orangorang

merugi". (QS. Al-Maidah : 5)

5. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 221

Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah : 221)

6. Firman Allah dalam QS. Al-Mumtahanah : 10

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orangorang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuanperempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Mumtahanah : 10)

7. Firman Allah dalam QS. Al-Nisa’ : 25

Artinya : "Dan barangsiapa diantara kamu yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji , maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. itu, adalah bagi

orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. An-Nisa’ : 25)

8. Hadits Rasululllah SAW

Artinya : "Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu bepegang teguh kepada perempuan yang memeluk agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tanganmu”. (HR. Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah RA)

9. Kaidah Fiqh

Artinya : “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daipada menarik kemaslahatan”

Dan kaidah sadd al- zari’ah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran.
2. Pendapat sidang komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005 Dengan tawakkal kepada Allah SWT memutuskan:

Menetapkan: Fatwa Tentang Perkawinan Beda Agama:

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki muslim degan wanita ahlul kitab, meurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah.

Dari deskripsi di atas, fatwa MUI tentang pernikahan beda agama ditafsil menjadi dua, yakni pernikahan beda agama haram dan tidak sah tanpa ada qayyid, sedangkan yang kedua khusus pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang dihukumi haram dan tidak sah. Dalam hal ini fatwa item kedua ini yang sesungguhnya banyak dipersoalkan, karena dalam Alqur'an, hadis maupun literatur fiqih klasik pernikahan model ini secara mendetail telah dibahas dan jumhur ulama membolehkan.

C.  Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan, diantaranya adalah :

a.             Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b.             UU No. 1/1974 tentang Perkawinan

c.             UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

d.            4.PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1/1974

e.             Intruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan UU No. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata / BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara a contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU No.1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang Perkawinan ada tiga penafsiaran yang berbeda. Pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.[7]

Perkawinan beda agama, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, termasuk dalam pengertian perkawinan campuran, perkawinan campuran itu sendiri sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158.

Pengertian dari perkawinan campuran dalam Ordononansi Perkawinan Campuran S. 1989 No. 158 pada Pasal 1 disebutkan bahwa : ” Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukumhukum yang berlainan.” Dalam Pasal 7 ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa : ”Perbedaan agama, suku, bangsa atau keturunan, sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan”, ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mangadakan perkawinan beda agama.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dan disahkan, dengan dasar hukum Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158.

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dirumuskan unsur-unsur dari perkawinan sebagai berikut :

1.      Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.

2.      Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.

3.      Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan, di mana pelaksanaan perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang maha Esa, mempunyai akibat langsung terhadap sahnya suatu perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara eksplisit melalui Pasal 2 ayat (1) menentukan: ”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yang sudah jelas ini lebih diperjelas lagi oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 : ”dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kecercayaannya

Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta atau pastur (bagi Umat Kristen) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agamanya dan kepercayaannya.

Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kalau tidak maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar dari sahnya perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada 1 (satu) hukum agama saja, dengan kata lain perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) hukum agama yang berbeda.

Perkawinan beda agama, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan tidak diaturnya masalah perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka tidak jelas pula diperbolehkan atau tidaknya pelaksanaan perkawinan beda agama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, sebelum dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 dan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran diatur secara tegas di dalam Pasal 57, adapun isi dari Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sebagai pedoman untuk mengetahui kejelasan permasalahan perkawinan beda agama seperti tersebut diatas, dengan melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal ini mengisyaratkan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara), jadi suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Dengan demikian, maka perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak sah, karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut berakibat tidak sahnya pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil.

4. Analisis Pandangan MUI dan Undang-undang Tentang Perkawinan Beda Agama

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-atik. Semua perangkat syari'ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut hifdz al-din, yang menempati rangking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam. Barangkali, persoalan nikah beda agama dapat dipahami dalam segmen ini. Islam tidak mau menjerumuskan umatnya ke lembah neraka. Karena itu, Islam sama sekali tidak mentolelir pernikahan dengan kaum atheis (orang yang tidak bertuhan). Larangan ini sangat tegas dan jelas karena menikah dengan orang musyrik atau musyrikah akan menuntun pada jalan neraka sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 221.

Dalam kerangka menjaga iman inilah, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan pernikahan beda agama. Ini karena MUI sebagai lembaga keulamaan yang senantiasa berupaya menjaga umatnya agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan sehingga fatwa ini sebagai upaya preventif. Dengan ini maka MUI menjadi lembaga keulamaan yang dapat berfungsi sebagai pengayom umat sekaligus sebagai panutan dan tempat rujukan. Dengan SDM yang berkualitas dari berbagai disiplin ilmu yakni dari para ulama dan intelektual kampus, MUI mempunyai terobosan yang berani dengan mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki maupun wanita.

Namun berdasarkan dari berbagai pendapat lain di luar MUI, pendapat MUI sebenarnya memang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama yang memberikan qayyid (catatan) bahwa keharaman pernikahan beda agama tidaklah mutlak akan tetapi tetap diperbolehkan bagi pria muslim dengan wanita ahlu kitab.

Meskipun perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, namun sampai saat ini masalah tersebut masih menjadi perdebatan antara boleh atau tidaknya dilaksanakan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri belum memberikan jawaban atas permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksananya.

Departemen Agama, sebagai pusat dalam hal keagamaan belum juga memberikan jalan keluar menyangkut permasalahan perkawinan beda agama, karena belum adanya kata sepakat dari para ahli Hukum Islam tentang halal atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan dilarang atau diperbolehkannya perkawinan beda agama tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, sudah ada beberapa peraturan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat. Dengan berpedoman Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Chiristen Indonesia S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regelling op de gemengde Huwelijke S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Maka peraturan-peraturan tentang perkawinan yang berlaku sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Timbul suatu permasalahan, ketika Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, dimana Pasal 57 menegaskan :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Pemasalahan yang diatur dalam Pasal 57 adalah perkawinan yang para pihak berbeda kewarganegaraan, bukan berbeda dalam hal agamanya. Sedangkan peraturan tentang perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Perkawinan diberlakukan diatur dalam Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa :

 ” Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” Dalam Pasal 7 ordonansi tersebut juga menegaskan bahwa : ”Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu. Jadi ketentuan tersebut membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk mangadakan perkawinan beda agama.”

Melihat permasalahan tersebut diatas, Wantjik Saleh mengatakan, yang tidak berlaku itu adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan yang telah ada sejauh hal-hal itu telah diatur dalam undang-undang yang baru ini. Jadi bukanlah peraturan perundangan itu secara keseluruhan.  Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.”[8]

Dengan melihat kenyataan yang ada, bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan, dan Kantor Catatan Sipil ternyata memberikan wadah bagi pencatatan perkawinan beda agama, maka anggapan masyarakat tentang perkawinan beda agama sudah sah menurut hukum negara dan pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing diserahkan kepada kehendak para pihak yang bersangkutan.[9]

Untuk melakukan perkawinan, diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, begitu juga dengan perkawinan beda agama. Dalam perkawinan beda agama, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak tidak berbeda dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan tanpa adanya perbedaan agama dari masing-masing pihak. Setelah terpenuhinya syarat-syarat dari perkawinan tersebut, maka Kantor Catatan Sipil akan melakukan proses pencatatan serta mengeluarkan akta perkawinannya.

Pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia masih berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, jo Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan peraturan yang lama yaitu Ordonansi Perkawinan Campuran S. 1898 No. 158 masih terjadi silang pendapat, boleh atau tidaknya dijadikan dasar untuk pelaksanaan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri.

Sehingga menurut penulis, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerawanan bagi umat Islam Indonesia, karena banyak umat Islam yang kualitas keimanan dan keyakinannya minim dikhawatirkan akan tetap melakukan perkawinan beda agama meskipun hanya dengan dasar cinta kasih tanpa melihat latar belakang perbedaan keyakinan.

Kompilasi Hukum Islam mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pada pasal 40 point c dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44 dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam adalah tergantung sepenuhnya bagi para hakim dalam menuangkan keputusan-keputusannya, sehingga kompilasi ini akan terwujud sebagai landasan dan pedoman yang kokoh dalam keputusan Peradilan Agama. Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka semua pihak harus tunduk dan berkewajiban untuk sepenuhnya melaksanakan isinya. Dengan demikian maka, dapat dikatakan bahwa kompilasi adalah sebagia perundang-undangan, mengingat ia ditegaskan melalui Intruksi Presiden RI, ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama, sebagai pemimpin pemerintahan yang sah.

5. Penutup

Dalam Munas VII MUI Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 MUI mengeluarkan fatwa pengharaman perkawinan beda agama. Fatwa ini dikeluarkan dengan mendasarkan pada dalil-dalil Alqur’an, hadis, dan menggunakan kaidah fiqhiyyah dan ushuliyah.  Fatwa ini sangat relevan dalam konteks keindonesianan, meskipun dalam item b MUI tidak membolehkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam konteks ini aspek hifdz al-din sangat dipertimbangkan MUI. Apabila pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan sangat dikhawatirkan akan membawa madlarat berupa ketidakmampuan suami dalam menjaga  agama anak-anaknya sehingga tugas menjaga keluarga dari api neraka tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam hal ini undang-undang tidak secara tegas melarang perkawinan model ini. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 40 dan 44 secara tegas melarang perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam, http.www.pikiran-rakyat.com. 21 Juni 2010

Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, Jakarta : Prenada Media, 2003

           

Abdul Wahab Khalaf, 'Ilm Ushul Al-Fiqh; Abdul Karim Zidan.. A'-Wajiz fi Ushul al-Fi h, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990

Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam,  ( Jakarta :  PT Pustaka Firdaus, 1996)

Ma'ruf Amin, Pengantar dalam Buku Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Departemen Agama, 2003

Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)

Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991)

Nurcholish Madjid et.al. Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2004

Nuryamin Aini, Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama dalam Abd. Moqsith Ghazali (ed) Ijtihad Islam Liberal, (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2005)

Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar, Vol. VI, (Cairo : Dar al-manar, 1367 H)

Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)

R. Tama dan Rusli, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya, (Bandung : Pionir Jaya, 2000)

---

[1] Abdul Majid, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Islam, http.www.pikiran-rakyat.com. 21 Juni 2010

[2] Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 55-56

[3] Ibid.

[4] Nuryamin Aini, Fakta Empiris Pernikahan Beda Agama dalam Abd. Moqsith Ghazali (ed) Ijtihad Islam Liberal, (Jakarta : Jaringan Islam Liberal, 2005), h. 219

[5] Rasyid Ridla, Tafsir Al-Manar, Vol. VI, (Cairo : Dar al-manar, 1367 H), h. 187-190

[6]  Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), h. 5

[7]  Ahmad Sukarja, Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam,  ( Jakarta :  PT Pustaka Firdaus, 1996),  h. 17-18

[8]  Shaleh K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia,( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), h. 13

[9]  R. Tama dan Rusli, Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya, (Bandung : Pionir Jaya, 2000), h. 16