Dinamika Wakaf Di Indonesia dan Negara Muslim

DINAMIKA PERWAKAFAN DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

DAN NEGARA-NEGARA MUSLIM

Pendahuluan

Dalam persepektif hukum Islam (fikih) wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan ekplisit dalam aI-Qur’an dan As-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan kebaikan (al- Khayr).  Allah berfirman (Q.s. al-Hajj [22]: 77) yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman ruku’lah, dan sujudlah, serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan." [1]

Jumlah kitab fikih sangat banyak karena fikih merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, mengutip semua kitab fikih dalam rangka menjelaskan kriteria wakaf menurut pakar fikih Islam, tidaklah mungkin dalam tulisan pendek ini. Akan tetapi yang paling mungkin adalah mengutif sebagiannya saja. Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi[2] menafsirkan bahwa perintah untuk berbuat baik (al-khayr) berarti perintah untuk melakukan waqaf. Penafsiran Taqiyuddin tersebut relevan apabila dihubungkan dengan firman Allah (QS. Al- Baqarah [2]: 180).tentang wasiat. 

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.[3]

Dalam ayat tersebut, kata al-khayr diartikan dengan “harta benda”. Oleh karena itu, perintah melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan  ibadah bendawi. Begitu juga yang dimaksud dengan kata Ma’ruf dalam ayat ini  adalah dengan adil dan baik, wasiat umpamanya tidaklah melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. Sedangkan di dalam hadiś disebutkan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah (șadaqaḥ jȃriyaḥ) dan al-habs (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).[4] Oleh karena itu, wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidak seragam.

Misalnya, al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsuth, memberikan penamaan (nomen­klatur) wakaf dengan Kitab al-Waqf.[5] Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (PA), sehingga masalah waris dan wakaf masuk kembali menjadi otoritas Pengadilan Agama.[6] KHI adalah kitab yang merupakan himpunan atau rangkaian kitab Fikih, serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materil PA dalam meyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Kehadiran KHI ini dilatarbelakangi karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan PA terhadap masalah-masalah yang menjadi kewena­ngannya, disebabkan dasar acuan  putusannya adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih, yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu PA dengan PA lainnya dalam masalah yang sama.[7] Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan lahirnya KHI, semua hakim di ling­kungan PA diarahkam kepada persepsi penegakan hukum yang sama.[8] KHI terdiri atas tiga buku, yaitu: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan. Pasal-pasal hukum perkawinan dalam Buku I yang terdiri dari 170 pasal, telah memuat materi hukum yang rinci. Di samping itu, selain Buku I KHI juga telah ada UU lain yang mengatur tentang perkawinan, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Berbeda dengan hukum kewarisan dalam Buku II yang begitu singkat jika dibandingkan dengan hukum perkawinan. Hukum kewarisan hanya terdiri dari 23 pasal (Pasal 171-193). Hukum perwakafan dalam Buku III juga singkat, yaitu 15 pasal, namun hukum perwakafan telah ada perundang-undangan lain yang mengaturnya, yaitu PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.[9]

Berangkat dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Buku III KHI ini tampaknya memerlukan penjelasan dan evaluasi lebih lanjut, karena banyak hal-hal yang belum jelas dan belum dijelaskan. Dalam konteks inilah kita dituntut perlu mengkaji ulang ajaran wakaf ini. Tulisan berikut secara deskriptif analitik menyajikan pembahasan  dengan mengemukakan pembahasan secara garis besar mengenai sisi akademis dan praktisnya. Hal ini dikaitkan dengan tujuan dari penyusunan KHI itu sendiri, yaitu untuk terciptanya kesatuan pemahaman menuju kesatuan dan terciptanya kepastian hukum (unifi­kasi hukum), disamping juga sebagai upaya untuk membuat ketetapan hakim sebagai ketetapan yang sama dengan putusan Pengadilan umum.

Konsep Wakaf dalam Hukum Ekonomi Syari’ah

Kata Wakaf berasal dari bahasa Arab waqafa yang menurut bahasa berarti “menahan” atau “berhenti”.[10] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wakaf diberi arti sebagai sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan agama, seperti tanah wakaf disediakan untuk madrasah atau masjid.[11]

1.         Menurut Mażhab Fikih

Sejak dulu telah terjadi perbedaan pendapat tentang pengertian wakaf karena memang belum ada satu pengertian mengenai hal itu yang disepakati. Akibat perbedaan dalam memberi pengertian wakaf tersebut pada akhirnya menimbulkan perbedaan akibat hukum yang ditimbulkan. Bukan sekedar berbeda dalam hal redaksi. Untuk menambah cakrawala pengetahuan, berikut dikemukakan pengertian wakaf dari para Fuqaha dalam 4 mażhab, yaitu:

a.     Menurut Ulama Hanafiyah

Wakaf  bermakna “menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja”.[12] Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf menurut Abu hanifah tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf dengan ”tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan  (social), baik sekarang maupun akan datang”.

Berkenaan dengan hal tersebut, Imam Abu Hanifah memberikan penge­cualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tesebut, yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

Terhadap wakaf masjid, menurut Imam Hanafi, apabila seseorang mewa­kafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pemba­ngunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakafnya berbeda; karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggalah kekuasaan si wakif dalam hal ini. 

Sedangkan bagi wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan, apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf, dan pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf, maka tidak dapat diktarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya, setelah adanya putusan hakim yang tetap. Adapun wakaf wasiat, apabila seseorang diwaktu masih hidupnya membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat.

Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalil sebuah hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, “La Habasa ‘an Faraidillah” (tidak ada penahanan harta/habsa dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya).

b.    Menurut Ulama Malikiyah

Wakaf bermakna “menjadikan manfaat bagi benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa, atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan bentuk penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang mewakafkan”.[13]

Mazhab Maliki bependapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

Wakaf dapat dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf  kekal (selamanya).

Pendapat mazhab Maliki ini sepintas sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya atau men-tasarruf-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutnya, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Apabila habis jangka waktu yang telah di tentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.

Wakaf menurut interpretasi ulama Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang diwakafkan. Adapun yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Malikiyah beralasan dengan hadits Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan, “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya”. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan  hasilnya saja.

c.          Menurut Ulama Syafi‟iyah

Wakaf bermakna “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama”.[14]

d.          Menurut Ulama Hanabilah

Wakaf bermakna “menahan kebebasan pemilik harta dalam membelan­jakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta itu sedangkan manfaatnya dimanfaatkan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.[15]

Mengacu kepada beberapa pendapat di atas, Syafi’i dan Ahmad berpan­dangan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepe­milikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Dalam hal ini, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakaf­kannya kepada mauquf ’alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif mela­rangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf ’alaih. Oleh karena itu, mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Menurut Imam Al-Syafi’i harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menhan harta untuk selama-lamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Bagi Syafi’i, disyaratkan benda yang diwakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan. Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam Al-Syafi’i juga memahami bahwa tindakan Umar menyede­kahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya, dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits takriry, walaupun telah didahului oleh hadits Qauly.

Berpijak dari pengertian yang dikemukakan fukaha tersebut, paling tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua pandangan di dalam memberikan pengertian wakaf. Kedua pengertian tersebut sangat bertolak belakang akibat hukumnya, yaitu menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah di satu pihak dan menurut Ulama Syafiiyah di pihak lain. Pendapat pertama berakibat hukum bahwa benda wakaf tidak mengakibatkan barang yang diwakafkan keluar dari kepemilikan wakif, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf dapat mengakibatkan yang diwakafkan keluar dari kepemilikannya.[16]

Adapun pengertian wakaf secara umum juga muncul dari tradisi Islam. Dalam istilah lain sering disebut dengan Shadaqah Jariyah. Oleh karena memang dianjurkan oleh syariat Islam, wakaf kemudian menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh warga Muslim. Dalam beberapa kasus, praktik wakaf juga dilakukan oleh non-Muslim. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf orang non-muslim untuk kepentingan apapun adalah tidak sah. Sementara Menurut mazhab Maliki wakaf orang non-muslim selain untuk masjid adalah sah. Dan menurut mazhab Syafi’i dan Hambali wakaf mereka (non-muslim) apapun peruntukkannya adalah sah.[17] Lebih Lanjut, menurut kalangan Syafi’i, non-muslim yang berwakaf ataupun bersedekah mendapatkan pahala hanya di dunia.[18]

Wakaf Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam tata hukum Indonesia, wakaf telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a.          Menurut PP 28 Tahun 1977

Dalam ketentuan Umum Wakaf diberi pengertian sebegai berikut:

“Perbutan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran.[19]

b.         Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanaya atau jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” [20]

2.         Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam( KHI )

Sebagaimana termuat dalam BUKU III KHI, pada Pasa 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.[21]

Perwkafan sebagaimana diatur oleh KHI pada dasarnya sebagian besar mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik). Hanya saja PP Nomor 28 Tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik, sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum, yang mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.

Dalam beberapa hal merupakan penegembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam.[22] Oleh karena itu, dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. maka wakaf secara hukum yang terdapat dalam fikih klasik dengan mengikuti mazhab fikih yang empat, terdapat perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam KHI.

Pasal 215 ayat (2) KHI dan Pasal 1 ayat (2) PP 28 Tahun 1977 disebutkan bahwa Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.[23] Syarat-syaratnya dikemukakan dalam Pasal 217. Dalam kaitan ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim, Oleh sebab itu, seorang nonmuslim-pun dapat melakukan wakaf, sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam beberapa kitab klasik yang ditulis oleh para ulama dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. Pertama, wakaf khairi (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa ditentukan. Kedua, wakaf ahli (keluarga), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Dengan kata lain diperuntukan bagi anak cucu atau kaum kerabat, atau fakir miskin. [24] Sementara dalam KHI hanya terdapat wakaf khairi (umum) dan tidak memeperbolehkan wakaf ahli. Hal ini atas dasar ijtihad bersama (ijtihad jama’i) dikalangan ulama dan pemikir hukum Islam mempertimbangkan kepentingan public (maslahah al-ammah) tidak mencantumkan wakaf ahli (keluarga), mengingat akses nega­tifnya[25]

Menurut Nazaroedin Rachmat, wakaf ahli banyak diperaktekan di beberapa Negara Timur Tengah. Setelah beberapa tahun, ternyata praktik wakaf ahli ini menimbulkan permasalahan. Banyak diantara mereka yang menyalah­gunakan,[26] misalnya: (1) menjadikan wakaf sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia; dan (2) Wakaf ahli dijadikan sebagai alat untuk mengelak tuntutan kreditur atas utang-utang yang dibuat si-wakif sebelum mewakafkan tanah (kekayaan) nya.

Pasal 215 ayat (4) disyaratkannya “harta wakaf (obyek wakaf) baik benda bergerak dan benda tidak bergerak itu yang memiliki daya tahan lama dan bernilai menurut ajaran Islam” agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Syarat harta wakaf menurut versi KHI ini merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)).

Pendapat ulama mazhab tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan bagi yang memberi wakaf (wakif) harus disaksikan oleh minimal dua orang dan dicatat secara administratif, sebab dalam hukum Islam menganggap harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah dan yang memberi wakaf adalah semata-mata demi mengharap riḑa Allah Swt. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Pasal 218 KHI yang menyatakan bahwa: “Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nażir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Penulis dapat memahami bahwa pendapat para ulama mazhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau administratif. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah. Jika nażir telah memenuhi syarat dan demi kebaikan umum, maka pelaksanaannya tidak terikat dengan orang lain, sepenuhnya merupakan ijtihad nażir yang sesuai dengan tuntunan Islam.  Berbeda halnya dengan harta wakaf menurut KHI yang mensyaratkan harus didaftarkan kepada pejabat yang berwewenang. Dalam Pasal 224 KHI menye­butkan “fungsi pendaftaran benda wakaf ini pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepasitian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan”

Pasal 227 KHI menjelaskan secara lebih rinci bahwa: “Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nażir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya”. Adapun yang menjadi permasalaahan baru apabila dicermati secara tekstual, dalam pengawasan dan bimbingan terhadap benda wakaf. Pasal tersebut melibatkan Majelis Ulama indonesia (MUI) kecamatan. Oleh karena itu secara eksplisit perlu segera membentuk Majlis Ulama kecamatan di-tiap wilayah kecamatan, terutama wilayah yang terdapat benda wakaf. Sedang­kan keberadaan MUI kecamatan masih dipertanyakan eksistensinya.

Perkembangan Hukum Wakaf di Negara-negara Muslim

1.         Mesir

Mesir adalah salah satu negara yang memiliki harta wakaf cukup banyak karena sejak masuknya Islam di negara itu, pemerintahnya selalu mengembangkan harta wakaf. Salah satu diantara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal di dunia Islam adalah Universitas al-Azhar yang sampai sekarang masih diminati oleh mahasiswa dari seluruh dunia. Universitas ini didirikan pada masa Khilafah Fathimiyyah. Perkembangan pengelolaan wakaf di Mesir sejak awal memang sangat mengagumkan, bahkan keberhasilannya dijadikan contoh bagi pengem­bangan wakaf di negara-negara lain. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizaratul Auqaf (Kementerian Wakaf).

Salah satu diantara kemajuan yang telah dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di Bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti Perusahan Besi dan Baja.

Untuk menyempurnakan pengembangan wakaf, Badan Wakaf membeli Saham dan Obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang ditanamkan di berbagai perusahaan tersebut disamping untuk mendi­rikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil), kesehatan masyarakat (mendirikan rumah sakit dan menyediakan obat-obatan bagi masyarakat), pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dan berbagai pelatihan. Dengan dikembangkannya potensi wakaf secara produktif, wakaf di Mesir dapat dijadikan salah satu lembaga yang diandalkan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagaimana diungkap Uswatun dengan mengutip dari Tarikh al-Daulah al-Islamiyyah dan Idarah wa Tasmir Mumtalakat al-Auqaf.[27]

2.         Saudi Arabia

Saudi Arabia juga mempunyai semacam Badan Wakaf yang diberi nama Majelis Tinggi Wakaf. Badan itu ada dibawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf ini diatur dengan Ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat Keputusan Kerajaan No. M/ 35, tanggal 18 Rajab 1386. Adapun wewenang Majelis Tinggi Wakaf antara lain mengembangkan wakaf secara produktif dan mendistribusikan hasil pengembangan wakaf kepada mereka yang berhak. Sehubungan dengan hal itu, Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai wewenang untuk membuat program pengembangan wakaf, pendataan terhadap aset wakaf serta memikirkan cara pengelolaannya, menentukan langkah-langkah penanaman Modal dan langkah-langkah pengembangan wakaf produktif lainnya, serta mempublikasikan hasil pengembangan wakaf kepada masyarakat.[28]

3.         Turki

Di Turki, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Dalam mengembangkan wakaf, pengelola melakukan investasi diberbagai perusahaan, antara lain: Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation; Tasdelen Healthy Water Corporation; Auqaf Guraba Hospital; Taksim Hotel (Sheraton); Turkish Is Bank; Aydin Textile Industry; Black Sea Copper Industry; Contruction and Export/ Import Corporation; Turkish Auqaf Bank. Hasil pengelolaan wakaf itu kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kepentingan sosial lainnya.[29]

Dalam berbagai penelitian tentang sejarah wakaf disebutkan, bahwa sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:

a.         Hampir 75% seluruh lahan yang dapat ditanami di Daulah Khilafah Turki Usmani merupakan tanah wakaf;

b.        Setengah (50 %) dari lahan di Aljazair, pada masa penjajahan Perancis pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf;

c.         Pada periode yang sama, 33 % Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf;

d.        Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 % lahan pertanian adalah tanah wakaf;

e.         Pada Tahun 1930 di Iran, sekitar 30 % dari lahan yang ditanami adalah lahan wakaf.[30]

Sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly Land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947, bagian terbesar dari asset wakaf adalah dalam bentuk real estate, yaitu mencapai 93 % dengan rincian sebagai berikut :

a.          58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung;

b.         35 % dari wakaf terdapat di desa-desa yanag terdiri dari lahan pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya;

c.          7 % sisanya merupakan dalam bentuk uang (wakaf tunai).[31]

Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia

Perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibagi dalam 3 kurun waktu, yaitu:

1.         Periode Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah ada semenjak awal kedatangan Islam di Indonesia. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul wakaf tanah untuk pesantren dan madrasah atau wakaf tanah pertanian untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf-wakaf lainnya.

Lembaga wakaf yang diperaktekan di berbagai Negara, juga dipraktikkan di Indonesia sejak pra Islam datang ke-Indonesia. Walau tidak sepenuhnya persis dengan ajaran Islam, namun spiritnya sama dengan syari’at wakaf. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan yang sebagian berlangsung sampai sekarang di berbagai tanah air. Sebagaimana dikemukakan Rachmat Djatmika,[32] seperti: Di Banten terdapat “Huma Serang” (ladang yang dikelola bersama dan hasilnya digunakan untuk kepentingan bersama), Di Lombok, terdapat “Tanah Pareman”, Di Jawa Timur terdapat tanah “Perdika”, bentuk ini hampir menyerupai wakaf kelurga (al waqfu al Ahly) dari segi fungsi dan manfaatnya.

Lembaga wakaf di Indonesia sering dilakukan oleh umat Islam, sebagai konsekuensi logis banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekalipun lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, tetapi seolah-olah sudah merupakan kesepakatan diantara para ahli hukum bahwa perwakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya.[33] Sejak itu persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam.

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia lebih kurang tiga abad yang lalu, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara Indonesia. Dengan berdirinya Priesterrad (Rad Agama/ Peradilan Agama) berdasarkan Statsblad Nomor 152 pada tahun 1882, maka dalam praktek “yang berlaku, meliputi masalah pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, kedudukan anak, perwalian, warisan, hibah, sodakoh, wakaf dan baitulmal” [34]  menjadi salah satu wewenangnya, disamping hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.[35] Pengakuan Belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar’iyyah atau Peradilan Agama lokal dengan berbagai nama di berbagai daerah di Indonesia.

Pada masa ini (baca: penjajah), telah dikeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf, antara lain:

a)         SE (Surat Edaran) Sekretaris Govememen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toezicht op den bouw van Mohammaedaansche bedehuizen;

b)        SE Sekretaris Govememen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 yang termuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3 tentang Toezicht van de Regeering op Mohammaedaansche, Vridagdiensten en wakaf;

c)         SE Sekretaris Govememen pertama tanggal 24 Desember 1934 Nomor: 3088/ A sebagaimana termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang Toezicht van de Regeering op mohammaedaansehe bedehuize, Vrijdag diensten en wakafs.

2.         Periode Pascakemerdekaan Republik Indonesia

Peraturan-peraturan tentang perwakafan yang dikeluarkan pada masa penjajah Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agusus 1945 masih tetap berlaku berdasarkan bunyi Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.  Maka untuk menyesuaikan dengan Negara Republik Indonesia dikeluarkan petunjuk Menteri Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk mengenai wakaf, menjadi wewenang Bagian D (Ibadaha Sosial), Jawatan Urusan Agama, dan pada tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan SE Nomor 5/D /1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.[36]

Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem Hukum Agraria, masalah wakaf mendapat perhatian dari pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 UU Agraria Nomor 5 Tahun 1960:

a.          Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai;

b.         Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pada intinya menyatakan benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, disamping kenyataan bahwa hukum adat (al-‘uruf) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam. Sehingga dalam Pasal 29 ayat (1) UU yang sama dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk kepelruan suci dan sosial.

3.         Periode Reformasi

Untuk memberikan ketetapan dan kepastian hukum, tentang tanah wakaf, sesuai  dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan berlakunya peraturan ini maka semua Peraturan perundang tentang perwakafan sebelumnya yang bertentangan dengan PP Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka mengamankan, mengatur dan mengelola tanah wakaf secara lebih baik maka pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya juga telah mengatur masalah wakaf, sehingga setelah munculnya Inpres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.

Pada tanggal 11 Mei 2002 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (cash wakaf/ waqf al nuqud) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Dalam perkembangannya, berdasarkan dukungan political will Pemerintah secara penuh salah satunya adalah lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).

Mengacu kepada ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan wakaf ini, penulis berpendapat bahwa hukum wakaf tetap aktual – terutama saat ini mengemuka tentang wakaf tunai – di mana respon dari berbagai kalangan sangat positif. Hal ini paling tidak bisa menjadi dasar bagi pentingnya melakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang didalamnya memuat aturan tentang wakaf tunai. Arugumen penulis adalah karena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 sebagai satu-satunya peraturan perundang-undangan tentang wakaf – terbukti sama sekali tidak memuat masalah tersebut. Melalui perubahan undang-undang tersebut diharapkan optimalisasi wakaf dapat memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum dan juga wakaf tunai secara khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan.

Penutup

Ada tiga faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan dalam memberdayakan ekonomi umat: pertama, masalah pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf. Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar; kedua, saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf di Indonesia masih memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf terlantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu penyebabnya adalah pengelo­laannya yang tidak professional; dan ketiga, benda yang diwakafkan. Pada umumnya tanah yang diwakafkan umat Islam di Indonesia hanyalah cukup untuk membangun masjid atau mushalla, sehingga sulit untuk dikembangkan. Di Indo­nesia masih sedikit orang yang mewakafkan harta selain tanah (benda tidak bergerak). Padahal dalam fikih, harta yang boleh diwakafkan sangat beragam termasuk surat berharga dan uang. Untuk mengem­bangkan wakaf produktif di Indonesia sudah tidak ada masalah lagi, karena secara hukum telah memiliki legalitas seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Pera­turan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah diatur mengenai berbagai hal yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif.

Pustaka Acuan

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Muhammad, Abi Bakr, Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, Kitab al-Mabsûth, Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001). Jilid IV, Juz XII.

Rafiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 1995.

Syarbiny, al, Mughnî al-Muhtaj, Juz II, Mesir: Mustafa al Bab al Halaby, t.t.

Azhar Baasyir, Ahmad, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1977.

Departemen Agama, Bunga Rampai Perwakafan, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syari’ah kemenag RI, Alquran dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Tehazed, Lajnah Pentashih Alquran, 2010.

Dirjen Bimas Islam dan Penyelnggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, 2003.

Najim, Ibn,  al-Bahr al Raiq,  Juz V, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, t.t.

Muslim, Shahih Muslim, j.II., Bandung: Dahlan. t.t.

Nasution, Khoiruddin, Sejarah Pemikiran Islam, Yogyakarta: ACAdeMIA, TAZZAFA, 2012.

--------------, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, Yogyakarta: ACAdeMIA, TAZZAFA, 2010.

M.A, Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, Jakarta: UI, 2001.

Moh. Afandi, Wakaf Produktif di Indonesia (baru) http:// www. scribd.com/doc/ 86547805/ Wakaf-Produktif-Di-Indonesia-Baru., di akses 12 April 2014.

Notosusanto, Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura, Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1953.

Husin Al-Munawar, Said Agil, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 2005.

Efendi, Satria, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Departemen Agama RI.  t.t.

Ali Fikry, Sayyid, al-Muamalat al-Maddiyyah wa al-Adabiyyah, Juz II, Beirut:.Dar al Kuutub al Arabiyyah, t.t.

Usman, Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Press, Kudus, 1994.

Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al- Ikhtishar, Semarang: Thaha Putra. t.t.

Hasanah, Uswatun, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Jakarta,  6 April 2009.

Harahap, Yahya,"Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" Dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 5, Jakarta: Al-Hikmah, 1992.

UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

UU RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang UU No. 7 Tahun 1989    

tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Instruksi Presiden RI, No. 1 Tahun 1991, (Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun1991) tentang Kompilasi Hukum Di Indonesia.

---

[1] Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Pembinaan Syari’ah Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya, lajnah pentashih Al-Quran, (Jakarta: PT. Tehazed, 2010), hlm. 474.

[2] Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, Kifayat al-Akhyar Fi Hall Ghayat al- Ikhtishar, Juz I, (Semarang. CV. Thaha Putra. t.th), hlm. 319.

[3] Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Pembinaan Syari’ah Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahnya…,op.cit,  hlm. 34.

[4] Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Bandung. CV. Dahlan. t.th,),  hlm. 14.

[5] Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Syarkhasi, Kitab al-Mabsuth, Jilid IV, Juz XII, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 2001), hlm. 33-34.

[6] Khoiruddin Nasution, Sejarah Pemikiran Islam, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa,  2012), hlm. 202.

[7] Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 21.

[8] Yahya Harahap,"Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, No. 5 (Jakarta: Al-Hikmah, 1992). hlm. 25.

[9]Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2010), hlm. 140.

[10] Satria Efendi, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), hlm. 425.

[11] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1006.

[12] Ibnu Najim, Al Bahr al Raiq, Juz V, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, t.th),  hlm. 187.

[13] Sayyid Ali Fikry, Al Muamalat al Maddiyyah wa al Adabiyyah, Juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Arabiyyah, t.th), hlm. 304.

[14] Al Syarbiny, Mughni al Muhtaj, Juz II,(Mesir: Mustafa al Bab al Halaby, t.th), hlm. 376.

[15] Sayyid Ali Fikri, Al Muamalat al Maddiyyah wa al Adabiyyah, Juz II, (Beirut: Dar al Kutub al Arabiyyah, t.th), hlm. 312.

[16] Bandingkan dengan Satria Effendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontem­porer, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), hlm. 416-420.

[17] Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 35-36.

[18] Abdul Hayyie Al-Kittani et al, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10, diterjemahkan dari Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 291.

[19] Lihat PP Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 1 ayat (1).

[20] Lihat UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

[21] Lihat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991) dalam Pasal 215 ayat (1) KHI.

[22] Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Kudus: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 103 dan lihat juga Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 31.

[23] PP 28/ 1977 Pasal 1 ayat (2) “Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah”; dalam PP 28/ 1977 ini memang tidak mengharuskan wakif dan/atau tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim, meskipun pasal ini hanya penekanannya pada benda tidak bergerak (tanah ansikh).

[24]  Lihat Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam & Pluralitas Sosial, cet.2, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 141.

[25] Dirjen Bimas Islam dan Penyelnggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003),  hlm.32

[26] Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.  Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 492.

[27] Moh. Afandi, Wakaf Produktif di Indonesia (baru) http:// www. scribd.com/doc/ 86547805/ Wakaf-Produktif-Di-Indonesia-Baru., di akses 12 April 2014.

[28] Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Jakarta,  6 April 2009), hlm. 32.

[29] Ibid., hlm. 11.

[30] M.A, Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai, terjemahan, (Jakarta, UI Press, 2001), hlm. 13.

[31] Ibid., hlm. 13.

[32] Dirjen Bimas Islam dan Penyelnggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 20.

[33] Azhar Baasyir Ahmad, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah-Syirkah, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1977), hlm. 13.

[34] Khoiruddin Nasution, Sejarah Pemikiran Islam, (Yogkayakrta: Academia dan Tazzafa,, 2012), hlm. 224.

[35] Notosusanto, Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 1953), hlm. 77.

[36] Departemen Agama, Bunga Rampai Perwakafan, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) dan Dirjen Bimas Islam dan Penyelnggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan Pengembangan Wakaf, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 22.