Hukum Menjual Hak Suara Menurut Fikih

HUKUM MENJUAL HAK  SUARA PADA PEMILUKADA

DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASI SUNNI

Pendahuluan

Dalam Al-Qur’ân maupun Al-Hadîst, tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala daerah. Kecuali petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah.[1] Pada saat nabi wafatpun, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin umat. Karena tidak adanya pola yang baku tentang cara  pengangkatan  kepala  daerah,  maka  sudah  barang tentu dalam prakteknya akan terjadi banyak keragaman, bergantung pada kondisi yang terjadi pada masanya.[2] Namun, secara substansial urgenisitas kepemimpinan dalam Islam adalah penting, dan Islam memandang bahwa pemimpin atau kepala daerah itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Karena sesungguhnya ia merupakan wakil umat Islam yang diberi amanat untuk menegakan aturan Allah dan Rasul-Nya serta melindungi kemaslahatan rakyat baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.[3]

Dalam konteks Indonesia, tahun 2004 merupakan momen sejarah yang penting bagi perjalanan kehidupan bangsa, dimana pada tahun tersebut, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia melakukan pemilihan pemimpin negara (presiden) secara langsung. Kemudian diikuti dengan pemilihan kepala daerah (pemilukada), provinsi dan kabupaten kota, di seluruh wilayah Indonesia kecuali Yogyakarta yang merupakan daerah kesultanan yang mendapat hak istimewa.  Dalam perjalanannya, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan kepala daerah sering menimbulkan masalah. Lemahnya formula suksesi berakibat pada timbulnya krisis keamanan, ketidakstabilan sosial, dan revolusi internal. Untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan peralihan kekuasaan secara damai, maka mutlak diperlukan adanya pola pengangkatan kepala daerah yang kukuh dalam pandangan umat pada masanya.[4]

            Munculnya pembahasan terhadap peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan payung hukum pemilukada, merupakan angin segar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, dan merefleksikan harapan baru rakyat, yang diyakini bahwa pemilukada merupakan langkah awal bagi rakyat untuk penguatan demokratisasi di tingkat lokal, dan juga diharapkan akan mengantarkan kemakmuran rakyat di daerah. Agar harapan rakyat itu tidak menjadi sekedar harapan kosong, dan rakyat tidak terus menerus kecewa, maka agenda-agenda yang menyentuh perbaikan nasib rakyat adalah menjadi urgen dan harus diprioritaskan. Dalam doktrin Islam, keberpihakan kepada kepentingan kehidupan rakyat itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan, dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk sekedar berkuasa saja, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Perlakuan pemimpin, yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan Umum Kepala Daerah mestilah berorientasi pada perbaikan nasib rakyatnya.[5]

Namun, apabila diperhatikan kondisi politik yang berkembang saat ini, dipandang sebagian besar masyarakat sangat sarat dengan politik kepentingan, money politik menjadi trend dalam setiap perhelatan pemilukada; hak suara ‘diperjualbelikan’ baik pada saat pemilu untuk memilih Gubernur, memilih Bupati atau Walikota, bahkan sampai pada tingkat pemilihan kepala desa (pilkades), termasuk memilih anggota legislatif, dan ironisnya kadangkala merembet sampai pada pemilihan ketua organisasi kemasyarakat. Praktik politik uang dalam pemilukada banyak terjadi di daerah, pelanggaran ini sangat mengkhawatirkan, karena menjadi instrument pemenangan di tengah pemilihan langsung. Dampaknya, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat. Praktik politik uang bisa terjadi saat kampanye dan menjelang pemungutan suara. Modus yang dipakai bisa beragam, misalnya bagi-bagi sembako, pengobatan gratis, hari-hari bersedekah dan lain sebagainya. Namun yang paling mengkhawatirkan jika politik uang itu terjadi dengan melibatkan aparat penyelenggara pemilu. Jika ini terjadi, perolehan suara bisa tidak murni lagi. Jual beli suara akan menentukan dan merubah perolehan suara dan keterpilihan kandidat. Inilah persoalan yang sangat fenomenal yang akan menjadi sorotan dalam tulisan ini. Secara spesifik mengkaji money politik dan hukum jual beli hak suara dalam pemilukada menurut perspektif fiqh siyasi sunni.

Isyarat-Isyarat Al-Qur’ân Tentang Siyasi

Perkataan Siyasi, diambil dari perkataan Arab yang membawa arti mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan dan urusan manusia serta mengatur urusan sebuah negeri.[6] Ia berasal dari kata sasa, yasusu dan kemudian menjadi siyasah.[7] Siyasah pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu masalah. Ia juga bermaksud suatu kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan.[8] Seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan,[9] dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.[10] Siyasah juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (politic and policy). Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.[11] Oleh karena itu, siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang ‘dilaksanakan’ dan yang ‘diuruskan’ oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.[12]

Dalam Al-Qur’ân terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan konsep politik atau siyasah. Di antaranya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan sistem undang-undang, peraturan dan sistem syura dalam pemerintahan. Misalnya, yang berkaitan dengan perundang-undangan, Allah s.w.t. menjelaskan bahawa manusia yang tidak melaksanakan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan adalah kafir,[13] zalim,[14] dan fasiq.[15] Oleh karena itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman supaya mengikuti dasar perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Allah s.w.t. dalam Al-Qur’ân, yang berupa prinsip dasar atau konsep dasar sebuah lembaga.

Adapun prinsip-prinsip yang menjadi dasar pentingnya negara dan pemerintahan  ialah firman Allah s.w.t.: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’ân) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian”. (Q.s. An-Nisā’ [4]: 59)

Ayat di atas, sekurang-kurangnya menjelaskan tentang lima perkara yang berkaitan dengan konstitusi dasar, yaitu: Pertama, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya didahulukan dari segala ketaatan kepada yang lain; kedua, ketaatan kepada ’ulil-amri datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya; Ketiga, bahwa ’Ulil-amri haruslah terdiri dari orang-orang mukmin; keempat, rakyat mempunyai hak dan kewajiban dalam sesebuah negara; dan kelima, diperlukan adanya suatu badan (kehakiman) yang bebas dan merdeka dari tekanan rakyat maupun pengaruh penguasa, agar dapat memberikan keputusan dan penyelesaian dalam perselisihan-perselisihan sesuai dengan undang-undang atau lembaga tertinggi.[16]

            Selain itu, ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa kekuasaan badan-badan eksekutif sebaiknya dibatasi dengan petunjuk-petunjuk Allah, diikat dengan undang-undang Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, badan eksekutif ini haruslah dibentuk dengan jalan musyawarah, yakni pemilihan, dan itu adalah satu-satunya jalan yang dibenarkan, Al-Qur’ân tidak menentukan bentuk atau model tertentu berkenaan dengan sistem pemilihan, tetapi ia meletakkan dasar-dasar umum dan kaedah-kaedah yang luas, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk menentukan bentuk-bentuk pelaksanaannya, dalam zaman yang berbeda-beda, sesuai dengan keperluan dan situasi dan lingkungan mereka.[17]

            Lembaga legislatif haruslah bekerja berdasarkan musyawarah. Namun kekuasaan atau wewenangnya dalam merancang dan menetapkan undang-undang mestilah mengikuti petunjuk Al-Qur’ân dan Al-Hadîst, tidak dibenarkan membuat dan menetakan undang-undang hanya untuk kepentingan peribadi atau golongan tertentu saja, serta terhindar daripada kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu. Perkara-perkara yang oleh Allah dan Rasul-Nya telah ditetapkan hukum-hukumnya dengan jelas atau telah ditetapkan batasan-batasan dan prinsip-prinsipnya, maka badan legislatif ini dibolehkan membuat penafsiran-penafsiran, perincian-perincian atau mengajukan saran-saran untuk membuat kaedah-kaedah, peraturan-peraturan tambahan dan ikatan-ikatan khusus dalam melaksanakannya.[18] Adapun perkara-perkara yang belum ditetapkan hukum-hukumnya secara pasti, maka badan legislatif ini diperbolehkan membuat dan menetapkan undang-undang yang sesuai dengan ruh Islam serta prinsip-prinsipnya yang umum, sebab tidak adanya ketentuan itu dalam al-Qur’an dan al-Hadis menunjukkan bahwa Allah telah menyerahkan perkara tersebut kepada kebijaksanaan manusia.[19]

            Kemudian, lembaga yudikatif haruslah bersifat bebas dan terlepas dari campur tangan, tekanan atau pengaruh, sehingga ia dapat membuat keputusan, baik yang berkaitan dengan kebaikan rakyat maupun untuk kemaslahatn penguasa atau pemimpin, sesuai dengan konstitusi, tanpa rasa takut atau penyimpangan, dan memang menjadi kewajibannya untuk memutuskan perkara-perkara dengan haq dan adil tanpa terpengaruh oleh kecenderungannya sendiri ataupun kecenderungan-kecenderungan orang lain.[20]

            Seterusnya, tugas negara harus dilaksanakan secara sempurna; bermula dengan mendirikan dan menyusun ‘batu’ yang pertama di dalamnya, kemudian memilih kepala negara dan barisan menteri-menteri kabinetnya yang bertanggung jawab (ulil-amri), dan berakhir dengan hal-hal yang berkaitan dengan perundang-undangan dan perkara-perkara eksekutif berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, baik yang diwujudkan secara langsung ataupun dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar dan jujur.[21] Dengan demikian, sistem syura mestilah dijadikan asas dalam pemerintahan negara yang merupakan suatu bentuk institusi yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. untuk kemaslahatan umat manusia.[22]

            Jadi, negara harus bekerja, paling tidak, untuk dua tujuan yang utama. Pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezhaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Allah s.w.t. menjelaskan: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan mizan[23] (neraca) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia…” (Q.s. Al-Ḥadīd [57]: 25)

            Kedua, menegakkan sistem kenegaraan, yang disebutkan di atas, dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang membentuk dimensi terpenting dalam kehidupan Islam; agar negara menyebarkan kebaikan dan keamanan serta memerintahkan yang ma`ruf supaya negara menghapuskan segala bentuk kejahatan, mencegah kemungkaran. Dalam al-Qur’an dijelaskan: “Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma`ruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar”. (Q.s. Al-Ḥaj [22]: 41)

            Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditegaskan bahawa siyasah atau politik itu merupakan satu bentuk atau sistem pemerintahan negara yang melibatkan pemerintah dan yang diperintah atau pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) serta undang-undang, peraturan yang dikodifikasikan dalam satu bentuk dokumen tertulis berupa konstitusi, yang kelak akan dijadikan acuan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Jadi, sebuah konstitusi amat penting kerana ia merupakan undang-undang dasar negara. Ia juga sebagai satu ‘frame work’ yang mencerminkan tentang bagaimana sebuah negara itu dipimpin. Apabila sesuatu perkara hendak dibuat, ia mestilah menurut misi peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan ini tidak semestinya mengandung semua perkara secara detail, tetapi secara global, ia dapat memberi bentuk pemerintahan. Ia menentukan bagaimana bentuk badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ia tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan oleh pelembagaan dan semua wewenang yang diberikan oleh perlembagaan untuk membuat sesuatu undang-undang. Oleh karena itu, peranan perlembagaan menjadi penting kerana ia merupakan acuan kepada undang-undang yang lain.

Pemilu dan Demokrasi

Pemilihan umum merupakan suatu hal yang rutin bagi sebuah Negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi. Ia merupakan proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan bupati dan walikota, sampai kepada pemilihan kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilihan umum juga proses mengisi jabatan wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.[24] Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan.[25] Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilu, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat dan para politikus, sebagai komunikator politik.[26]

Sebagai negara yang menerapkan demokrasi, Indonesia mempunyai sebuah slogan yang cukup singkat, akan tetapi mempunyai makna yang cukup dalam. Slogan yang dimaksud adalah ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Bercermin dari slogan tersebut, dapat ditegaskan bahwa demokrasi yang dietarapkan di Indonesia adalah demokrasi keterwakilan, sebagai pengejawantahan dari pesta demokrasi. Dalam pesta demokrasi, baik dalam pemilu legislative maupun dalam pemilu Kepada daerah, rakyat dapat mencalonkan dirinya untuk menjadi peserta pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang berperan dalam hal memilih, juga rakyat. Rakyatlah yang memilih para wakilnya, yang akan duduk dalam parlemen, atau calon pemimpinnya. Setelah terpilih menjadi menjadi anggota parlemen atau pemimpin, para konstiuen tersebut pada hakikatnya adalah bekerja untuk rakyat secara menyeluruh. Itulah yang dinamakan dengan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Pemilihan Umum dimaknai sebagai realisasi sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi rakyat.[27] Realisasi dan makna keduanya sangat kental dengan tarik menarik kepentingan politik bahkan fenomena pemilu bukan saja menjadi keunikan tersendiri sebab pemilu tidak hanya menjadi kewajiban penguasa untuk menyelenggarakannya, namun masyarakat dengan semangat euphoria politiknya merasa terpanggil juga setidaknya memberikan perhatian pada pemilu. Pemilu merupakan satu kriteria untuk mengukur standar dan kadar politik sebuah sistem politik. Selain itu, pemilu merupakan hak rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Kemudian, pemilu sebagai alat demokrasi, dijalankan di atas prinsip jujur, bersih, bebas kompetitif dan adil.[28]  

Kelihatannya hampir sepakat sarjana politik bahwa Pemilu merupakan salah satu kriteria untuk mengukur tingkat demokrasi suatu sistem politik. Adanya demokrasi suatu negara diukur dari ada atau tidaknya Pemilu yang mengabsahkan pemerintahannya. Oleh karena, Pemilu merupakan agenda yang senantiasa dilaksanakan oleh hampir setiap negara, meskipun dengan bentuk dan tujuan yang berbeda-beda. Di antara sarjana politik tersebut, seperti Dahl, Carter dan Herz, Mayo, Ranney dan Sundhaussen.16

Akan tetapi yang menjadi permasalahan ialah apakah Pemilu itu sendiri dijalankan dengan sistem dan proses yang demokratis, yakni suatu Pemilu yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada demos agar dapat menyampaikan hak-haknya. Tentunya tidak gampang untuk dijawab, kecuali melihat bagaimana sistem dan proses Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu negara dengan membandingkannya pada kriteria-kriteria Pemilu yang demokratis.

Menyinggung masalah Pemilu demokratis, Robert A. Dahl, seperti dikutif Afan Gaffar—berpandangan bahwa Pemilu yang salah salah satu tujuannya untuk mengangkat pejabat-pejabat politik, harus dilakukan secara teratur (relatively frequent), adil (fair) dan tanpa kekerasan (coercion). Kemudian dalam Pemilu tersebut, setiap orang yang sudah dewasa (adult) memiliki hak suara (right to vote), dan memiliki hak untuk menentukan pilihannya.17 Pandangan yang searah juga dikemukakan Diamond, Linz dan Lipset. Seperti dikutif oleh Mohtar Mas’oud, mereka berpendapat bahwa Pemilu bertujuan untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, yang deselenggarakan secara reguler, adil, kompetitif, partisipatif, tanpa paksaan, dan tidak diskriminatif.18  

Lebih rinci lagi, Eep Saefulloh Fatah mengemukakan terdapat sejumlah persyaratan bagi suatu Pemilu yang demokratis, yaitu: 1. Ada pengakuan hak pilih universal bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih; 2. Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih, tidak dibatasinya kontestan pemilu, kecuali dalam hal-hal yang dapat ditolerir; 3. Tersedianya mekanisme rekruitmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis, seharusnya bottom up dan tidak top down apalagi praktek dropping; 4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya; 5. Masyarakat pemilih tidak terjebak dalam konteks membeli kucing dalam karung; 6. Ada komite atau panitia pemilih yang independent; 7. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompentisi secara sehat; 8. Penghitungan suara yang jujur; dan 9. Netralitas birokrasi.19

Pendapat-pendapat tersebut, antara yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda dalam memberikan kriteria atau persyaratan bagi Pemilu yang demoikratis. Pada intinya, suatu Pemilu dianggap demokratis apabila memenuhi unsur-unsur, yaitu: 1. Pemilu dilakukan secara teratur (relatively frequent); 2. Pemilu dilakukan secara adil (fair) dan memberikan peluang kompetisi yang luas bagi setiap kontestan; 3. Pemilu memberikan hak pilih universal (right to vote) bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih; 4. Pemilu dilakukan secara bebas bagi pemilih tanpa adanya rasa takut dan paksaan (coercion); 5. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen (independent committee); dan 6. Pemilu yang tidak menyumbat saluran aspirasi rakyat (public aspiration).

Unsur-unsur tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Oleh karena itu, jika ada sebagian unsur yang tidak terpenuhi maka berakibat tidak terpenuhi pula krieria demokratis yang diharapkan.

Hak Suara (Pilih) Warga Negara Dalam Pemilukada

Selain sebagai Negara demokrasi, Indonesia juga merupakan Negara hukum, yang menempatkan hukum itu pada kedudukan yang paling tinggi, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan supremacy of law. Salah satu cirinya adalah adanya pengakuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), dan equality before of law atau perlakuan yang sama di muka hukum. Dengan adanya perlakuan yang sama di muka hukum, maka setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, adil dan tidak pandang bulu.

            Setiap warga Negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu, baik dalam pemilihan Presiden, Gubernur, bupati atau walikota.[29] Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia itu adalah hak fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikitpun. Termasuk hak pilih dan memilih bagi warga Negara dalam pemilukada.   

            Hak pilih dan memilih dalam pemilukada adalah salah satu hak konstitusional warga Negara dalam bidang politik, yang juga merupakan bagian daripada Hak Asasi Manusia. Jadi, hak pilih seorang warga Negara, sudah seharusnya untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah. Mengenai perlindungan hak pilih ini juga telah diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 negara Republik Indonesia, yaitu pada ketentuan pasal 28C ayat (2),[30] pasal 28D ayat (1),[31] pasal 28D ayat (3),[32] pasal 28I ayat (2).[33] Dengan demikian, jelas bahwa dalam suatu masyarakat demokratis, yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia, yang dilakukan melalui pemilu yang jujur, sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah.[34]

Jual Beli Suara dan Penyimpangan Dalam Pemilukada

Kecurangan dalam pelaksanaan Pemilukada sudah menjadi penyakit yang kronis. Para pelaku kecurangan berusaha menampilkan perilaku buruk mereka sebagai ‘kesalahan prosedur’, misalnya saat salah menghitung suara di tingkat pemungutan suara (TPS) atau salah merekapitulasi perhitungan suara di tingkat kelurahan atau kecamatan. Selain itu, ada juga yang menampilkan perilaku curang itu sebagai ‘kesemrautan administratif’ seperti terlihat dari simpang-siur soal Daftar Pemilu Tetap (DPT) yang terjadi pada setiap pelaksanaan Pemilukada. Dari pengalaman tersebut, jelas bahwa berbagai kesalahan dan kesemrautan ini adalah bagian dari praktik curang yang sudah sistematis. Di samping itu, kecurangan yang lebih ‘telanjang’ lagi adalah pembelian suara. Menjelang pelaksanaan Pemilukada, tim sukses atau orang suruhan yang berkeliaran di kampung menawari imbalan uang atau fasilitas, jika warga mau memilih calon yang di’jagokan’. Praktik seperti ini berlangsung selama masa sosialisasi, masa kampanye, dan bahkan sampai pada saat-saat terakhir menjelang pencoblosan, bahkan tindakan terakhir dari tim sukses ini sangat mengerikan, yaitu dikenal dengan ‘serangan fajar’. Praktik ‘curang’ seperti ini sangat mulus dan masih terus dipelihara sampai hari ini. Bahkan, dengan meningkatnya pengawasan, strategi para pelaku kecurangan juga semakin berkembang. Untuk memastikan pembelian suara, mereka menuntut warga memberikan bukti seperti foto kartu suara yang sudah dicobloskan. Praktik seperti ini sungguh sangat disayangkan, karena akan mencederai demokrasi yang tengah dibangun di Negara ini, dan juga menghianati prinsip pemilukada yang jujur, adil dan damai. Transaksi jual beli suara sanga merendahkan warga dan membuat pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu sama sekali tidak akan menghargai warga yang telah memilihnya. Dari sinilah dimulainya lingkaran korupsi, penyalahgunaan wewenang dan mengabaikan hak-hak warga yang berakibat kemiskinan dan kesengsaraan.

Dengan demikian, kecurangan dalam pemilukada bukan hanya sesuatu yang salah secara moral, tetapi sebuah bentuk pelanggaran hukum. Setiap pembelian dan penjualan suara, baik yang dilakukan di kampung, di TPS, Kantor Kelurahan dan kecamatan, baik yang melibatkan warga biasa, tim sukses maupun para pejabat Negara adalah pelaku tindak kejahatan.

            Fenomena seperti ini terus berkembang dan selanjutnya merefleksikan sebuah pembodohan terhadap rakyat dalam hal berdemokrasi, di mana standar kualitas calon pemimpin daerah diukur dengan seberapa sering ia ‘pamer kebaikan dan kedermawanan’ dihadapan rakyat. Sementara persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan rakyat banyak justeru kurang tersentuh, seperti kemiskinan, peluang kerja, bahkan pendidikan dan kesehatan rakyat, hamper tidak dibahas secara serius dan tuntas. Tidak adanya evaluasi serius yang diketahui banyak orang, mengenai sejauhmana pemerintah daerah melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada public terkait soal-soal tersebut. Sehingga tidak aneh apabila muncul apatisme masyarakat terhadap pemilukada. Mereka lebih tertarik pada ‘duit’ yang dibagi-bagikan para calon, ketimbang program-program, visi dan misi yang ditawarkan calon.[35]

            Sementara itu di tingkat lokal, konstalasi politik dalam pemilukada biasanya tidak lebih berupa perpaduan antara politik uang dengan premanisme. Sepanjang perhelatan pemilukada dilangsungkan, tema-tema pemilukada hanya berkisar pada godaan uang, penyalahgunaan kekuasaan dan ancaman ‘kekerasan’ bagi pihak yang berseberangan. Konstalasi tersebut, diperparah dengan kondisi objektif dan subjektif rakyat yang sedang dihadapkan dengan berbagai persoalan hidup yang pada umumnya masih sangat memerlukan bantuan dan uluran tangan para dermawan. Kondisi seperti inilah, antara lain, mendorong terjadinya jual beli suara dalam pemilukada. Rakyat yang sedang dirundung malang, sementara para kandidat memiliki banyak uang, akhirnya bertemu dalam satu titik kepentingan; rakyat butuh uang, kandidat butuh dukungan suara, inilah demokrasi yang terjual belikan dalam pemilukada.

a. Praktik Money Politic dalam Pemilukada

Money politic (politik uang), sebuah fenomena yang sedang mengemuka dalam tataran dunia perpolitikan tanah air. Baunya terasa, tetapi tidak berwujud. Money politik barangkali berbeda dengan biaya politik. Money politic sebuah istilah yang diperuntukan bagi mereka yang meraih kemenangan dengan membayar sejumlah uang kepada konstituennya. Sementara biaya politik digunakan untuk persiapan-persiapan dan dukungan sarana kampanye dalam sebuah pemilukada. Penggunaan politik uang dalam sebuah proses pemililukada sering diperbincangkan dalam berbagai talk show forum pertemuan. Namun, perbincangan itu selalu  berakhir begitu saja tanpa ada solusi kongkrit untuk mengatasi persoalan tersebut. Di grass roots, politik uang terus berlangsung, tanpa terdeteksi, tanpa terbuktikan, karena proses ini seperti maaf ‘buang angin’ yang baunya terasa tetapi tanpa wujud. Hakikat politik uang itu seperti membeli sebuah benda dari super market, barang tersebut sudah dibandrol dengan harga khusus, bahkan kalau penawarnya banyak maka harganya bisa naik dan mendadak melambung tinggi. Pemilih sebagai ‘penjual’ –melalui tim suksesnya- menawarkan harganya berupa hak suara kepada para ‘pembeli’ bahkan dengan berbagai cara. Terkadang, sebagai ‘penjual’, mereka pasang harga mahal dengan mengatakan bahwa ‘pembeli’ yang lain sudah menawar dengan harga yang lebih tinggi.

Negoisasipun berlangsung antara agen “penjual” dengan “pembeli” sampai kepada satu kesepakatan, “deal” serah terima berlangsung dalam sebuah kesepakatan tidak tertulis, tidak terdeteksi, dan sulit ditemukan bukti materil. Detik itu, “suara” sebagai hak kedaulatan rakyat sistem demokrasi, setengahnya sudah milik orang lain. Begitu proses pencoblosan surat suara berlangsung, maka sepenuhnya “suara” rakyat tadi berpindah tangan kepada tokoh yang memenangkan penawaran pembelian suara tadi. Dalam kondisi ini, rakyat yang suaranya telah “dibeli” secara otomatis telah menyerahkannya suaranya selama 5 tahun kepada si pembeli. Seperti sebuah barang yang sudah dibeli, tentu barang itu sudah menjadi milik orang lain. Kita sebagai pemilik awal dari barang itu, telah kehilangan hak mempertanyakan penggunaannya. Barang itu telah menjadi milik orang lain, terserah dia, mau digunakan untuk menggilas pemilik suara atau mensejahterakan mereka. Demikian pula sebaliknya, sebagai pemilih yang telah “menjual” suaranya dalam sebuah pemilu, etisnya tidak mungkin menanyakan kegunaan suara yang telah dijual.

Pembeli suara yang ternyata memenangkan sebuah pemilihan umum tidak mempunyai beban lagi kepada para pemilih (konstituen) yang suaranya telah dibeli. Dalam etika dagang, barang yang sudah dijual tidak boleh diminta kembali. Jadi jangan heran, jika jeritan, demo, protes atau apapun namanya, kurang mendapat perhatian dari tokoh politik terpilih. Salah satunya, karena mereka menggangap suara yang mengantarnya ke tampuk kekuasaan “sudah dibeli”. Silahkan mengurut dada selama lima tahun kedepan. Menunggu suara itu kembali lagi kepada pemiliknya. Menjual suara sama dengan membungkam hak bicara sendiri walaupun digilas oleh kebijakan penguasa. Oleh karena itu, jangan menjual suara, apalagi dengan harga yang sangat murah berupa satu kotak mie instan. Harga suara itu tidak sebanding dengan kenaikan harga barang yang terus melonjak akibat kebijakan si pembeli suara. Bila memang sangat ingin menjual suara, berikan bandrol yang sangat mahal. “selamat tidak menjual suara supaya hak protes tidak dibungkam!”

Lembaga fatwa Mesir, Dar al-Ifta, mengeluarkan fatwa yang melarang kandidat melakukan money politics untuk membeli suara. Fatwa ini keluar menyusul adanya laporan pembelian suara di Kairo lama. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa “Membeli adalah semacam suap yang dilarang oleh Islam”. Fatwa itu menambahkan bahwa seorang kandidat tidak boleh menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, dan menegaskan asset riil kandidat adalah kejujuran dan kemampuan untuk menghormati janji. Fatwa juga menekankan bahwa para makelar suara juga profesi haram, karena mereka memfasilitasi tindakan yang dilarang agama.[36]

b.  Money Politic Membajak Nilai Etik Sosial-Agama

Secara factual dan berdasarkan survey terkini Indonesia Network Election Survey (INES) pada medio Oktober 2012 menemukan 50,3 persen responden memilih partai politik karena factor uang. Kekuatan uang dianggap paling signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan afiliasi public terhadap partai politik ketimbang aspek visi, misi, program kerja, hingga gelontoran iklan di media sekalipun. Karena itu, money politik diperkirakan akan tetap mendominasi warna demokrasi pada pemilu yang akan datang.[37] Dalam artian factor uang akan mempengaruhi dalam setiap perhelatan pemilu ke depan termasuk pemilihan kepala daerah. Kacenderungan tersebut sangat mungkin terjadi, karena calon pemimpin yang akan mereka pilih tidak terlepas dari partai politik yang dijadikan sebagi ‘kenderaan’ politiknya.

Kuatnya daya tarik uang dalam mempengaruhi perilaku politik publik sebenarnya bukanlah fakta baru. Secara teoritis, memang terdapat hubungan interkoneksitas yang kuat antara uang dengan kekuasaan. Di satu sisi, uang menjadi sumber kekuatan untuk untuk menghasilkan kekuasaan. Di sisi lain, kekuasaan juga dapat difungsikan untuk menghasilkan uang. Dalam sistem masyarakat capital, uang amat menentukan strata politik seseorang, sehingga tidak heran jika terdapat pasangan calon kepala daerah, sebagai jagoan parpol, yang berniat membekali tim-tim suksesnya dalam mempengaruhi rakyat untuk memperebutkan kekuasaan dalam setiap perhelatan pemilukada dengan gelontoran uang hingga mencapai jumlah miliaran rupiah.[38]

Kendati demikian, uang tidak selamanya berkuasa. Sejarah politik dunia tidak pernah mencatat uang sebagai ‘satu-satunya penguasa’ yang paling menentukan. Namun dalam banyak masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang katanya agamis (religious), uang tetap menjadi senjata ampuh untuk menaklukkan kekuasaan. Karena prinsipnya, uang adalah saudara kembar kekuasaan. Dalam penelitiannya, Rose Ackerman (1999) dan Bardhan (1997), sebagaimana dikutip Ahmad Khoirul Umam, pernah mempertanyakan trend yang sering bermunculan di sejumlah Negara demokrasi baru di kawasan Asia. Mengapa banyak politikus dan partai politik yang jelas-jelas diketahui korup, tetapi masih juga mendapatkan tingkat keterpilihan dan dukungan public yang tinggi di pemilu selanjutnya. Tidakkah ada sanksi politik public melalui mekanisme demokrasi yang memfasilitasi rakyat untuk melakukan perubahan dan menyingkirkan para penguasa korup di kekuasaan.[39] Jawaban pertanyaan itu ternyata berimplikasi pada aspek social budaya masyarakat Asia yang ternyata dinilai cenderung bisa menoleransi praktik praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya. Tindakan korupsi tersebut dianggap terlah bercampur dan membaur dengan sistem budaya yang sarat dengan muatan nilai-nilai luhur, etika dan nilai-nilai social keagamaan masyarakatnya.[40]      

Dengan legitimasi etik tersebut, menjadi lazim jika kemudian tidak muncul sentiment negative dari public terhadap figur atau lembaga-lembaga politik yang memproduksi tindakan korupsi di sekitarnya. Money politics yang diserahkan kandidat dan politikus kepada para pemuka agama, tokoh adat, dan lembaga-lembaga social maupun kegamaan, sebagai agenda penjaringan vote getters, misalnya, dengan leluasa dilakukan atas nama hibah, hadiah, bisyaroh, syariah, atau bahkan infak dan sedekah, ditujukan kepada kelompok-kelompok miskin dan marginal, termasuk kelompok masyarakat yang berpendidikan rendah di pedesaan.[41] Dalam konteks ini, perilaku kandidat dan politikus tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan dan bahkan penghinaan terhadap harkat dan martabat masyarakat pedesaan tersebut. Disinilah terjadi pembajakan atas nilai-nilai luhur bangsa, pemerkosaan social-etika masyarakat Pancasila yang notabanenya masyarakat religius.[42] Sogok dan perilaku suap telah dikemas sedemikian rupa dengan sampul budaya dan nilai-nilai agama hingga mengaburkan substansi yang menjadi motivasi dasar tindakannya. Heidenheimer (1970) pernah menegaskan bahwa telah terjadi pencampuradukan nilai-nilai koruptif dan nuansa moral-etik dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Karena semakin banyak pertukaran korupsi maka semakin mirip ia dengan pertukaran social-etik pada umumnya.[43]

Seiring dengan itu, korupsi tidak lagi dilakukan dalam ruang tertutup dan sembunyi-sembunyi, tetapi dijalankan di ruang terbuka dengan perasaan bangga dan penuh sukacita. Praktik semacam itu akan terus direproduksi, dijalankan secara intensif, dengan prinsip “tahu sama tahu” dan disertai rasa saling percaya yang sejajar di antara kandidat atau politikus dan masyarakatnya. Interaksi timbal balik yang dijalankan itu menjadi sulit dipangkas karena hukum ketertarikan dan sifat saling menguntungkan menjadi ruh di dalamnya.[44] Dalam konteks inilah korupsi menampakkan fungsinya sebagai media pertukaran yang ‘sah’ secara budaya. Jadi, budaya suap dan korupsi yang terus bermunculan sejatinya bukan semata-mata akibat dari lemahnya supremasi hukum, melainkan akibat dari kesepakatan kolektif di masyarakat hingga tercipta sub-kultur yang menyimpang. Inilah yang dimaksud dengan pembajakan nilai etik dalam perhelatan perpolitikan bangsa ini, terutama dalam pemilukada.[45]

‘Pembajakan nilai etik’ dalam konteks ini identik dengan ‘korupsi berjama`ah’, ia  merupakan terminologi menarik yang sering dipakai untuk menjelaskan fenomena tersebut. Akibatnya, upaya memberantas korupsi politik di akar rumput yang dalam wujud sederhananya dipraktikkan dalam bentuk politik uang, pembagian sembako, bantuan social, dan lain sebagainya itu menjadi sulit terlaksana. Realitas inilah yang melanggengkan praktek politik dagang sapi dan jual beli suara yang secara nyata mengkhianati prinsip dasar demokrasi. Di sinilah letak kesalahan fatal kandidat kepala daerah dan partai politik, di samping  masih lemahnya peran civil society di negeri ini terhadap kurangnya pendidikan politik dan anti korupsi kepada publik. Penggunaan money politics merupakan jalan pintas akibat macetnya program partai politik dan visi misi calon kepala daerah yang diusung dalam pemilukada.[46]

Seluruh elemen civil society harus terus bergerak secara intensif untuk memberikan pencerahan kepada public agar rakyat tidak terus terpedaya dan pesta demokrasi yang berjalan tidak hanya memfasilitasi para kandidat kepala daerah, terutama kandidat incumbent yang terus berusaha mempertahankan jabatan dan kekuasaan yang dinikmatinya. Jika itu yang terjadi maka demokrasi akan bermuara pada aspek partisipasi, tanpa mampu menyentuh prinsip akunbilitas dan transparansi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di negeri ini.[47]   

Hukum Jual Beli Hak Suara Dalam Pemilukada

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dalam rangka memilih pemimpin baru di Negara ini akan terus berlangsung di setiap daerah, sesuai dengan periodesasi kepemimpinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu. Dalam pelaksanaan pemilukada, setiap warga Negara diperlakukan sama dimuka hukum dan memiliki hak suara atau hak pilih. Hak suara tersebut dapat dikatakan sebagai hak yang melekat pada diri warga dan termasuk  bagian daripada Hak Asasi Manusia, sekaligus merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara dalam bidang politik.[48] Namun demikian, penggunaan hak tersebut dalam pemilukada mestilah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan kemaslahatan umat bukan sebalik untuk kepentingan tertentu sehingga mendorong terjadinya money politik, dengan menjual hak suaranya dalam pemilukada.[49] 

Dalam pemilukada, sebagian besar, bakal calon telah meninjau dan terjun langsung ke ruang publik demi mendapat simpati masyarakat. Setiap bakal calon memiliki pandangan-pandangan tersendiri mengenai ihwal yang harus dibenahi dalam jangka waktu terdekat. Sasaran para politisi kebanyakan ialah pedagang pasar atau kalangan menengah ke bawah. Kalangan ini masih samar-samar bahkan buta mengenai politik. Selain itu, masyarakat kalangan menengah ke bawah lebih cepat merespon komunikasi politik yang dijalankan calon pemimpin.[50] Modus kampanye paling gencar dilakukan ialah dengan cara bekerja sama dengan karang taruna di daerah-daerah dan bernegosiasi mengenai kesepakatan pembelian suara. Biasanya tim sukses mematok jumlah suara yang dibutuhkan, sedangkan karang taruna meminta imbalan berupa sejumlah uang. Sepertinya hal ini sudah lumrah dilakukan. Mengingat praktek ini berlangsung terus-menerus dan tidak terendus aparat hukum.[51]

Permainan politik ini begitu rapi dan tertutup rapat-rapat. Hal ini karena adanya aktivitas keagamaan yang menutupi praktek ini. Prosedurnya dengan mengadakan acara pengajian, dan bakal calon pemimpin diundang sebagai pembicara pengajian. Setelah berakhirnya pengajian, terjadilah kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembelian suara.[52] Praktek jual beli suara ini tentu tidak etis. Mengingat negara ini terus mengumandangkan anti korupsi, sementara praktek suap terus menggelayuti setiap elemen masyarakat. Ironisnya, praktek ini berlangsung setelah kegiatan keagamaan. Bujukan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu dalam bentuk sejumlah uang, berkisar antara Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000 bahkan sampai Rp. 50.000 per orang. Ataupun berbentuk doorprize, pakaian hingga bahan makanan pokok. Keterbatasan masyarakat akan ekonomi yang memadai dijadikan peluang oleh calon pemimpin untuk menguasai hak pemilih. Sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong miskin dan berpendidikan rendah. Maka dari itu, praktek politik uang begitu mudah terjadi.[53]

Uang yang digunakan untuk menjualbelikan dukungan politik biasanya bersumber dari pihak yang memiliki kepentingan, baik uang itu bersumber dari peribadinya atau dari Negara. Persoalan money politics harus dilihat dari segi unsur-unsur yang melingkupi. Dalam hal ini money politics mengandung dua unsur; pertama unsur sebab, yakni ada maksud dan tujuan untuk mempengaruhi aspirasi dan pandangan politik seseorang; dan kedua unsur akibat, yakni dari tindakan pemberian uang atau barang tertentu. Jika demikian adanya maka mempengaruhi massa pada saat pemilukada sama dengan Risywah, karena di antara unsur-unsur risywah itu adalah adanya athiyyah (pemberian) dan ada niat Istimalah (menarik simpati orang lain atau massa). Money politic, dalam pemilukada, secara umum sering dinilai dengan uang bujuk atau uang sogok dalam rangka menarik simpati publik.

Jadi jelas bahwa praktek jual beli suara (money politic) dalam pemilukada termasuk dalam kategori Risywah. Bahkan tindakan serupa yaitu menerima dan mengambil sesuatu yang bukan haknya sama dengan tindakan korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyelewengan dan penggelapan harta negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.[54] Dalam Islam, ada beberapa istilah yang terkait dengan mengambil harta tanpa hak, misalnya; ghasb, ikhtilas, sariqoh, hirobah, dan ghulul. Semuanya mengandung makna yang berbeda, tetapi semua istilah itu bermuara pada penggunaan hak dan pengambilan harta dengan cara yang tidak benar. Oleh karena itu banyak orang yang mengidentikkan korupsi dengan risywah. Karena Risywah dalam berbagai literature fiqh adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar atau membenarkan yang salah. Al-Fayyumi menyebutkan bahwa Rishwah adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi hukum menurut kehendak orang yang memberikan sesuatu itu.[55] Ungkapan senada juga dikemukakan oleh ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla, yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya.[56] Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat 1 terdapat kemiripan antara korupsi dan risywah, dimana korupsi didefinisikan dengan: “Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.[57]

Dalam al-Quran, risywah digolongkan dalam kata umum batil, yaitu meliputi juga perbuatan pidana lain seperti merampok, menipu, memeras dan termasuk praktek jual beli hak suara untuk kepentingan tertentu. Di negara ini, dari segi peraturan perundang-undangan semua perkataan “memberi dan menerima suapan” adalah bagian dari perbuatan dan kesalahan pidana. Islam sangat melarang umatnya dari perbuatan semacam itu. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang bermaksud; “Daripada Abu Hurairah r.a. dia telah berkata: “Rasulullah saw telah mengutuk orang yang suka memberi suap dan orang yang suka menerima suap…”; ini sama dengan risywah. Perbuatan risywah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya risywah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Rasulullah saw. bersabda yang bermaksud: "Pemberi dan penerima rasuah (risywah) kedua-duanya akan masuk neraka”. Di samping itu, Allah telah berfirman dalam Al-Qur’ân yang bermaksud: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (tiada hal) dan (jangan) kamu bawa kepada hakim, supaya dapat kamu memakan sebahagian harta orang yang berdosa sedang kamu mengetahuinya”. Q.s. (Al-Baqarah [2]: 188). Kemudian, Allah menyebutkan: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”. (Q.s. Al-Mā’idah [5]: 42) Dalam sebuah hadits ditegaskan bahwa Rasulullah saw. melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap.[58] Dalam hadits lain yang diriwayat oleh Ahmad, Rasulullah saw melaknat penyuap, penerima suap, dan perantaranya.

Dengan demikian, jika dicermati lebih jauh, ternyata hadits-hadits Rasulullah itu bukan hanya mengharamkan seseorang memakan harta hasil dari suap-menyuap, tetapi juga diharamkan melakukan hal-hal yang bisa membuat suap-menyuap itu berjalan. Maka yang diharamkan itu bukan hanya satu pekerjaan yaitu memakan harta suap-menyuap, melainkan tiga pekerjaan sekaligus. Yaitu : penerima suap, pemberi suap, dan mediator suap-menyuap. Sebab tidak akan mungkin terjadi seseorang memakan harta hasil dari orang suap-menyuap, kalau tidak ada yang menyuapnya. Maka orang yang melakukan suap-menyuap pun termasuk mendapat laknat dari Allah juga. Sebab karena pekerjaan dan inisiatif dia-lah maka ada orang yang makan harta suap-menyuap. Dan biasanya dalam kasus suap-menyuap seperti itu, ada pihak yang menjadi mediator atau perantara yang bisa memuluskan jalan.

Dari uraian ayat-ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa praktek jual beli suara dalam pemilukada tergolong perbuatan risywah. Ia merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan di dalam syariat.[59] Oleh karena itu, setiap perolehan apa saja di luar gaji dan dana resmi dan legal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul atau korupsi yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama ‘hadiah’ dan tanda ‘terima kasih’ akan tetapi dalam konteks dan perspektif syariat Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai “risywah” atau “syibhu risywah” yaitu semi suap, atau juga risywah masturoh yaitu suap terselubung dan sebagainya.

Penutup

Sebagai kesimpulan dapat ditegaskan bahwa jual beli hak suara yang dipraktikkan dalam pemilukada merupakan tindakan yang melanggar norma negara dan agama sekaligus. Ia tergolong perbuatan risywah yang merupakan suatu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaknat praktik money politic yang sesungguhnya merupakan salah satu tindakan penyuapan yang meluluhlantakkan tata nilai dalam masyarakat yang sejatinya dipelihara dan dijunjung tinggi. Karena itu money politic dapat juga dikatakan sebagai tindakan pidana korupsi, yang merupakan suatu “virus” yang dapat menggerogoti dan melemahkan moral dan etos kerja masyarakat. “Virus” money politic yang membahayakan itu setidaknya terlihat dari tiga efek negatif yang ditimbulkannya.

Pertama, money politic memanjakan sekaligus berpotensi membuat masyarakat malas bekerja karena sembako, uang dan pemberian yang digelontorkan oleh seorang kontestan pemilu, pilkada bahkan pemilihan presiden, membuat masyarakat terbiasa menerima sesuatu tanpa bekerja keras. Jika berlangsung dalam waktu lama dapat membuat sebagian anggota masyarakat terlatih dan terbiasakan dengan menerima pemberian-pemberian secara gratis. Jika kondisi ini menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat maka dapat membahayakan sendi-sendi kemandirian masyarakat, sekaligus akan lebih memiskinkan masyarakat yang sudah terjatuh dalam kemiskinan.

Kedua, money politic menjadi pemicu pertama terjadinya lingkaran setan korupsi karena ketika seorang kontestan menginvestasikan jumlah tertentu untuk meraih pemenangannya dia sudah berhitung untuk mendapatkan kembali uang yang diinvestasikannya itu selama dia bekerja sebagai anggota legislatif, bupati, gubernur dan lain sebagainya.

Ketiga, money politic melahirkan pemimpin tidak sejati, karena pemimpin yang muncul dari hasil politik uang adalah tipe pemimpin yang sejak awal tidak memiliki kesejatian untuk memimpin. Ia memerlukan pencitraan yang berbiaya mahal. Pencitraan ini diperlukan untuk memake up habis dirinya dari seorang yang semula memang biasa saja menjadi seorang berbeda sehingga tampak layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Dari sisi etika fiqh siyasah, money politic jelas memperlihatkan praktik “pencurian hak”. Karena money politic yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan berpindahnya hak memimpin yang semestinya pantas untuk diperoleh oleh seseorang dan beralih kepada seseorang yang bukan berhak menerimanya.   

Pustaka Acuan

Sjadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press,  1990.

Nugraha, Agus, Pemilihan Presiden Dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Vol. VI, Nomor 3, 2004.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam, Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.

Chejne, Anuar, Succession to The Rule in Islam with Special Reference to the Early Abbasid Period, Disertasi Ph.D. pada University of Pennsylvania Amerika Serikat, 1954.

Muzakir, Demokrasi dan Kejujuran, Jakarta: Wahana Putra, 2007.

al-Bustami, Fuad Irfan, Munjid al-Tullab, Beirut: al-Maktabah al-Kasulikiyyah, t.th.

al-Marbawi, Muhammad Idris, Kamus al-Marbawi, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1350 H.

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Kitab al-Hadis al-Anbiya’, hadis no. 3196 dalam Shih Bukhari, Beirut, Dar al-Qalam, 1987.

al-Hujjaj, Muslim ibn, Kitab al-Imarah, Hadis no. 3429” dalam Sahih Muslim, Dar al-Ihya’ al-Turath al-`Arabi, 1972.

Ibnu Yazid, Muhammad, Kitab al-Jihad, hadis no. 2862”, dalam Sunan Ibn Majah, Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi, 1975.

ibn Hanbal, Ahmad, Kitab Baqi Musnad al-Muksirin, hadis no. 7619” dalam Musnad al-Imam Ahmad, Mesir: Dar al-Maarif, 1980.

al-Maududi, Abul A’la, al-Khilafah wa al-Mulk, Kuwait: Dar al-Qalam, 978.

Barakatullah, Abdul Halim, Menjual Hak Memilih pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian, dalam Jurnal Konstitusi, IAIN Antasari, 2009.

W. Huntington, Samuel, Demokrasi Gelombang Ketiga, (Terj. Asril Marjohan), Judul Aslinya “The Third Wave: Democratization the Las TwentiethCentury”, Jakarta: Grafiti, 1995.

Muhammad, Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik, Jakarta: Yayasan Buku Obor, 1998.

Mas’oed, Mohtar, Negara Kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, 2006.

Khoirul Umam, Ahmad, Membajak Nilai Sosial-Agama, dalam Republika, Kolom Opini, tanggal 14 Desember 2012.

Hasbi Umar, Muhammad, Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia:Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Jambi: Syariah Press, 2009.

Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138).

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37).

Fatah, Eep Saefulloh, Evaluasi Pemilu Orde Baru, Seri Penerbitan Studi Politik,  Jakarta: LIP FISIP UI, 1997. 

Gaffar, Afan, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pusaka Pelajar. 2000.

HR, Ridwan, Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yokyakarta: UII Press, 2007.

---

[1]  Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta : UI Press, 1990), h. 21.

[2] Dalam sejarah praktek pemerintahan Islam, sejak zaman Khalifah al-Rasyidin, pada masa kekuasaan Bani Umayah dan Abbasiyah, mempunyai pola yang berbeda dalam pelaksanaan  pemilihan kepala daerah. Begitu pula para pemikir politik Islam mempunyai beragam pandangan dalam persoalan tersebut. Ada pola pemilihan melalui penunjukkan pola musyawarah di antara wakil-wakil rakyat. hal ini dikarenakan Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai sumber ajaran tidak menggariskan pola yang baku tentang pengangkatan kepala daerah. Hal yang terpenting tampaknya, walaupun  pola pengangkatan kepala daerah akan banyak bergantung pada situasi dan budaya politik yang sedang berlangsung, namun tetap harus menjamin terpilihnya kepala daerah yang cakap mengatur rakyat dan mampu menegakkan syariat Islam. Lihat Agus Nugraha, Pemilihan Presiden Dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3, 2004, h. 325.

[3] Hasbi Ash-Shiddieqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam, (Matahari Masa : Yogyakarta 1969), h. 7.

[4] Anuar Chejne, Succession to The Rule in Islam with Special Reference to the Early Abbasid Period, Disertasi Ph.D. pada University of Pennsylvania Amerika Serikat, 1954, h. 1.

[5] Dalam kehidupan demokrasi, suara dan kepentingan rakyat adalah segalanya. Dalam konteks demokrasi ‘suara rakyat’ adalah suara Tuhan. Maka sudah selayaknya jika pesta demokrasi, baik berupa pemilukada di tingkat nasional maupun pemilukada di tingkat lokal, benar-benar menjadi pesta yang hasilnya dapat dinikmati rakyat. Lihat Muzakir, Demokrasi dan Kejujuran, Jakarta: Wahana Putra, 2007, h. 78.

[6] Fuad Irfan al-Bustami, Munjid al-Tullab, Beirut al-Maktabah al-Kasulikiyyah, t.th., h. 345.

[7] Muhammad Idris al-Marbawi, Kamus al-Marbawi, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1350 H., h. 307-308.

[8] Pengertian ini diperjelas oleh hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah r.a. Lihat Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Kitab al-Hadis al-Anbiya’, hadis no. 3196 dalam Shih Bukhari, Beirut, Dar al-Qalam, 1987; Lihat juga Muslim ibn al-Hujjaj  (w. 261 H.), “Kitab al-Imarah, Hadis no. 3429” dalam Sahih Muslim, Dar al-Ihya’ al-Turath al-`Arabi, 1972; Lihat juga Muhammad bin Yazid (w. 275 H.). “Kitab al-Jihad, hadis no. 2862”, dalam Sunan Ibn Majah, Dar Ihya’ al-Turath al-`Arabi, 1975; Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H.). “Kitab Baqi Musnad al-Muksirin, hadis no. 7619” dalam Musnad al-Imam Ahmad, Mesir, Dar al-Maarif, 1980.

[9] Ridwan HR, Pigih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta, UII Press, 2007, h. 75.

[10] Ibid. Bandingkan Abdul Wahab Khallaf, Politik Hukum Islam, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994, h. Viii.

[11] Ibid.

[12] Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur’ân dan Al-Hadîst dikenal dengan istilah siyasah syar`iyyah, yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar`iyyah ini dikenal juga dengan istilah fiqh siyasah. Ibid. 

[13] Lihat Q.s. Al-Mā’idah [5]: 44.

[14] Lihat Q.s. Al-Mā’idah [5] : 45.

[15] Lihat Q.s. Al-Mā’idah [5]: 47.

[16] Abul A’la al-Maududi, al-Khilafah wa al-Mulk, Kuwait, Dar al-Qalam, 978, h. 72.

[17] Ibid., h. 74.

[18]  Ibid.

[19] Ibid.

[20] Lihat Q.s. Al-Mā’idah [5]: 48; Q.s. Ṣād [38]: 26; dan Q.s. An-Nisā’ [4]: 58.

[21] Lihat Q.s. Asy-Syūrā [42]: 38.

[22] Lihat Q.s. Asy-Syūrā [42]: 38; dan Q.s. Āli ‘Imrān [3]: 159.

[23] Lihat Q.s. Al-Ḥadīd [57]: 25. Yang dimaksud dengan “mizan” (neraca) ialah keadilan,

sebagaimana yang dinyatakan oleh Mujahid, Qatadah dan para mufassirin lainnya. Lihat Tafsir Ibn Kathir. Adapun yang dimaksud dengan “besi” dalam ayat tersebut adalah kekuatan politik, sebab sekiranya rakyat oposisi dan memberontak, maka haruslah digunakan kekuatan pedang atau senjata untuk menghadapi mereka. Lihat Tafsir Mafatih al-Ghaib oleh al-Raziy.  

[24] Lihat Abdul Halim Barakatullah, Menjual Hak Memilih pada Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian, dalam Jurnal Konstitusi, IAIN Antasari, 2009, h. 25.

[25] Dalam pemilu, para pemilih juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

[26] Meskipun terjadi penyimpangan dari kaidah-kaidah demokrasi dalam praktik politik, namun Pemilu tetap dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan normative, yaitu sebagai sebuah persyaratan demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya sebagai ajang kompetisi untuk meraih jabatan-jabatan public, seperti menjadi anggota legislative, yudikatif, menjadi presiden atau wakil presiden, dan atau menjadi kepala daerah. Lihat Samuel W. Huntington, Demokrasi Gelombang Ketiga, (Terj. Asril Marjohan), Judul Aslinya “The Third Wave: Democratization the Las TwentiethCentury”, Jakarta: Grafiti, 1995, h. 7.

[27] Lihat Muhammad, Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik, Jakarta: Yayasan Buku Obor, 1998, h. 49-50.

[28] Lihat Ibid., h. 26.

16 Eep Saefulloh Fatah, Evaluasi Pemilu Orde Baru, Seri Penerbitan Studi Politik,  Jakarta: LIP FISIP UI, 1997, h. 14

17 Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2000, h. 7.

18 Mohtar Mas’oed, Negara Kapital dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, H. 10.

19 Eep Saefulloh Fatah, Evaluasi Pemilu Orde Baru, h. 15-17.

[29] Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (2). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

[30] Pasal 28C ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

[31] Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

[32] Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

[33] Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

[34] Soedarsono, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan NKRI, 2006, h. 172.

[35] Keanehan dalam pemilukada tersebut, timbul karena memang persoalan kehidupan rakyat kurang menjadi agenda utama. Justeru yang menjadi agenda utama adalah dukung mendukung kandidat. Di mana kandidat dipromosikan begitu sempurna, dengan beragam spanduk, baliho, ditambah dengan berbagai ‘jargon’ dan janji-janjinya. Kegiatan selebrasi kandidat, nampaknya mengalahkan perhatian dan pembahasan tentang persoalan kerakyatan.

[36] Fatwa juga menyarankan untuk menjauhi perilaku seperti itu dan bersatu untuk memeranginya, juga menekankan bahwa Islam mempromosikan kejujuran. Pembelian suara biasanya menjadi perdagangan yang berkembang selama pemilihan parlemen Mesir. Banyak pengusaha mengandalkan teknik di negeri ini, di mana 40 persen warga hidup di bawah garis kemiskinan.

[37] Ahmad Khoirul Umam, Membajak Nilai Sosial-Agama, dalam Republika, Kolom Opini, tanggal 14 Desember 2012, h. 4.

[38] Lihat Ibid.

[39] Ibid.

[40] Lihat M. Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia:Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Jambi, Syariah Press, 2009, h. 12.

[41] Lihat Ahmad Khoirul Umam, Membajak Nilai Sosial-Agama, h. 4.

[42] M. Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia, h. 13.

[43] Lihat Ahmad Khoirul Umam, Membajak Nilai Sosial-Agama, h. 4.

[44] Ibid.

[45] Lihat M. Hasbi Umar, Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia, h. 17.

[46] Ibid.

[47] Lihat Ahmad Khoirul Umam, Membajak Nilai Sosial-Agama, h. 4.

[48] Baca Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu.

[49] Money politic atau politik uang adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau member dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan undang-undang atau dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu. Jadi, Money Politics merupakan istilah yang berarti penggunaan uang untuk membeli dukungan politik melalui transaksi jual beli suara.

[50] Sangat rentan terjadi money politic di kalangan masyarakat menengah ke bawah, bahkan dalam kontek kini, bukan hal yang tabu bila politik uang telah mengakar di setiap rongga masyarakat kaum bawah. Masyarakat kalangan menengah ke bawah menjadikan masa kampanye sebagai momen untuk meraup sejumlah rupiah dari para bakal calon. Tim sukses memanfaatkan keterbatasan ekonomi masyarakat sebagai cara menggiring masyarakat untuk memilih calon yang diinginkan. Tim sukses menjadi perantara negosiasi terselubung pembelian suara ini.

[51] Lihat Surahman Hidayat Hukum Risywah, Rubrik: Fiqih Kontemporer¸ www. Google.com.

[52]Menjadi seorang tokoh politik di negeri ini sungguh mahal harganya. Jika bukan keturunan bangsawan atau keturunan pemimpin terdahulu, jangan berharap bisa duduk di singgasana penguasa. Sebaik apapun calon pemimpin di negeri ini, sulit menghindari sistem yang ada. Akhirnya terjerembab pula dalam permainan politik yang tidak sehat.

[53] Ada beberapa fakta yang bisa dikaitkan mengapa korupsi merajalela di negeri ini. Pertama, mahalnya modal untuk menjadi seorang pemimpin. Akibatnya, pemimpin mencari tambahan penghasilan untuk menutupi modal kampanye dengan cara korupsi. Kedua, masyarakat terlalu acuh tak acuh menentukan pilihan. Bukan rahasia lagi, bahwa pilihan akan jatuh pada pemberi suap terbesar. Tak ayal, pilkada sering dilanda kericuhan. Karena bakal calon merasa terkhianati oleh masyarakat yang enggan memilih walaupun telah disodorkan sejumlah uang.

[54] Lihat  Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[55] Lihat al-Misbah al-Munir/al Fayumi, al-Muhalla/Ibnu Hazm). Atau “pemberian yang diberikan kepada seseorang agar mendapatkan kepentingan tertentu” (Lisanul Arab, dan Mu’jam Wasith).

[56] Lihat

[57] Lihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

[58] Hadits Riwayat al-Khamsah dishohihkan oleh at-Tarmidzi.

[59]Namun ada pengecualian yang menurut mayoritas ulama memperbolehkan penyuapan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya, karena dia dalam kondisi yang benar dan mencegah kedzoliman terhadap orang lain, dalam hal ini dosanya tetap ditanggung oleh yang menerima suap.