Hukuman Mati Delik Kasus Pembunuhan

HUKUMAN MATI ATAS DELIK PEMBUNUHAN

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Al-Qur’an tentang sejarah kedua putera Adam: Qobil dan Habil[1] seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur’an. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi, Islam dan agama-agama lainnya secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT menurunkan apa yang disebut "syari'ah" dalam rangka menjamin kelangsungan hidup umatnya. Islam memandang tindakan pembunuhan sebagi perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab akibat lebih jauh perbuatan tersebut tidak saja terhadap si korban (al-Mujma), tapi juga terhadap masyarakat (al-Mujtama').[2]

Ajaran Islam dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar merupakan jusrifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya setiap kejahatan harus dikuburkan, dan kebaikan mesti disubur. Karena itu Allah SWT menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah; tindakan kejahatan perampokan (hirabali) , pemberontakan (bughat), konversi agama (riddah), Zina muhsan dan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (al-Qatl-Amdu). Dari kelima kejahatan tersebut yang termasuk kategori terkena sangsi pidana mati adalah tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan dengan sengja yang hendak penulis jadikan sasaran bidik dalam penulisan ini. Tindak pidana pembunuhan, apabila dilihat dari segi rumusan yang ada dalam KUHP, delik. tersebut termasuk kategori tindak pidana material, yang pada akhirnya menghiiangkan nyawa seseorang. Terlepas dari pro dan kontra pada hakekatnya ini yang pasri secara yuridis hukuman mati masih tervantum dalam KUHP pada pasal 340 bab XIX.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik sekali untuk mengadakan penelitian ilmiah tentang kedudukan pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana pidana positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai kedudukan pidana mati atas delik pembunuhan dan menjelaskan mengenai niali-nilai filosofis dan analisa perbandingan yang dapat diambil dari pidna mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.         Pidana Mati Munurut Hukum Islam

Islam sebagai salah satu agama samawi, mempunyai kesamaan persepsi tentang hukuman mati terhadap perilaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Dalam Konsep Islam eksistensi tentang hukuman mati sebagi sebuah sangsi hukum diilustrasikan oleh Al-Qur’an. Berangkat dari terma Qur'ani tersebut mengharuskan penulis untuk menelitinya secara lebih jauh. Dalam Al-Qur’an disebutkan dengan berbagai macam istilah yang diancamkan untuk beberapa kasus jarimah atau kejahatan tertentu yaitu sebagai berikut: Pertama, pidana mati dengan sebutan Qisas. Konsep pidana mati diekspresikan dalam al-qur'an dengan sebutan "qisas". Qisas berarti akibat yang sama (hukuman yang serupa atau sejenis) yang dikenakan kepada pelaku tindakan pidana.3 Islam lahir dengan membuat platform baru dalam hukuman qisas. Dalam Islam tidak ada lisensi untuk meiibatkan orang yang tidak terlibat. Keluarga pelaku kejahatan tindak pembunuhan tidak dapat dikenai balasan apalagi sukunya. Semua orang hanya bertanggung jawab atas apa yang dikerjakarmya. Bahkan kehadiran Islam jauh lebih maju dengan penvajahan yang konkrit tentang batasan qisas. Hal ini tercermin dalam Al-Qur’an 4 Sekalipun kedudukan qisash dalam pandangan hukum pidana Islam merupakan pidana pokok, tetapi fungsionalisasinya harus ditempatkan sebagai "alternatif terakhir.

Kedua, Pidana Mati dengan Sebutan Rajam. Secara segi etimologi rajam adalah bentuk verbal noun atau masdar dari kata kerja rajam yang berarti melempari dengan baru5. Dalam terminologi fiqh perkataan berarti  melempari pezina muhsan (sudah nikah) dengan batu atau semacamnya sampai menemui ajalnya. Sedangkan bagi pelaku zina yang belum nikah diberlakukan hukuman berupa jilid (cambuk) seratus kali. Dasar normatif dari hukuman rajam adalah hadis Nabi untuk dirajam hingga mati6. Eksistensi rajam dalam hukum pidana Islam, sesungguhnya yang lebih penting ditangkap adalah run nasriya. Artinya beban hukuman yang demikian berat mestinya menjadi filter bagi setiap muslim tidak melanggarnya. Sehingga ada semacam tameng psikologis bagi orang yang mencoba untuk melakukannya. Ketiga, pidana mati dengan sebutan riddah. Secara etimologi berasala dari kata yang berarti menolak atau keluar7. Menolak di sini berarti menolak dari nilai-nilai kebenaran agama Islam, dalam istilah teologis dan fiqh disebut murtad. Pidana mati ini khusus untuk kasus kejahatan riddah yang bersifat desersi. Ketiga, Pidana Mati dengan, sebutan Harabah Secara bahasa lafazd berasal dari kata yang berarti merobohkan atau menghancurkan8 Maksudnya adalah berbuat sesuatu yang dapat menggangu eksistensi kehidupan yang damai, dengan membuat kerusakan dengan cara merampok dan membunuh.

Sedangkan pidana mati dalam perspektif Hukum Pidana Positif terdapat tiga macam teori, yaitu pertama teori Retributive, Teori yang mengajarkan bahvva dasar dari suatu keadilan hukum harus dicari dari dalam perbuatan delik itu sendiri.9 Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Kedua, teori Relatif, teori ini lebih menekankan pada pencarian daripada tujuan penjatuhan sebuah hukuman, yakni menjerakan pelaku kejahatan (ne peceture). Menurut teori ini hukuman adalah media bagi upaya yang dapat dipergunakan untuk menjerakan pelaku kriminal. Dan ketiga adalah teori gabungan tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan diciptakan oleh karena menurut ajaran terori tersebut baik teori mutlak maupun teori relatif (tujuan) dianggapnya berat sebelah.10

2. Pidana Mati atas Delik Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan adalah unsur utama dan pertama dari aneka jarimah (tindak pidana) atau kejahatan, lahir bersama dengan keberadaaan manusia di dunia ini, membawa malapetaka dan kehancuran, meretakan tali persaudaraan dan persatuan di dalam masyarakat dan bangsa. Pembunuhan adalah segala aktivitas atau perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan matinya seseorang, di samping itu juga ia menghendaki kematiannya. Oleh karena itu delik pembunuhan dalam persepektif Islam merupakan salah. satu dosa besar sesudah mempersekutukan Allah. Pengertian pembunuhan dalam hukum pidana Islam secara istilah mendapat perspektif yang bervariasi. Berdasarkan kenyataan inilah rnereka membagi dan mengklasifikasikan delik pembunuhan menjadi tiga. Ketiga terminologi mi dapat diaktualisasikan sebagai berikut; Pertama, Pembunuhan Sengaja (al-Qotl al-'Amd), Kesengajaan melakukan suatu perbuatan terlarang seperti sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, Pembunuhan Semi Sengaja (Syibh al-'Amd), dimaksudkan dengan pembunuhan semi sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap seeorang tidak dengan maksud membunuh tetapi mengakibatkan kematian seseorang.11 Dalam kasus pembunuhan semi sengaja ini menurut ketentuan hukum Islam tidak dijatuhi hukuman mati. Hanya saja pelaku harus dikenai hukuman diat sebagai hukuman pokok dan kafarah. Sedangakan sebagai hukuman pengantinya adalah hukuman ta'zir. Terlepas dari itu semua, namun hemat penulis, pelaku tetap dipandang berdosa dan hukumannya berada ditangan penguasa sesuai dengan pertimbangan-pertimabangan yang rational Ketiga, pembunuhan Tidak Sengaja (al-Qatl al-Khata) yang dimaksud dengan pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak adanya maksud sipelaku untuk membunuh seseorang.

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana, baik pidana hudud, qisas maupun ta'zir, apabila telah ada ketentuan hukum yang melarangnya. Larangan ini bersumberkan pada ketentuan Nas shar'i sangat menentukan adanya hukum. Oleh karena itulah, suatu perbuatan baru dapat dipandang sebagai tindak pidana (jarimah) apabila memenuhi tiga unsur: yakni, pertama, unsur formil (ruk al-Shari'i), artinya bahwa tindakan hukum telah mempunyai kekuatan yang melarangnya. Kedua, unsur materil (nikn al-Maddi), artinya adanya tingkah laku yang membentuk pidana. Ketiga, unsur moril (rukn a!- Adabi), yakni bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh orang yang mukallaf.

Demikian halnya terhadap delik pembunuhan yang dilakukan secara sengaja unsur-unsur inilah yang kemudian dapat menentukan kuantitas dan kualitas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku delik pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan sengaja, seseorang baru dapat dijatuhi pidana mati apabila telah memenuhi tiga unsur, yakni, pertama, adanya unsur bahwa yang menjadi korban itu adalah manusia yang masih hidup (al-Qatl Adamiyun Hayun). Dalam konteks bahwa manusia adalah mahluk yang darahnya untuk dicabut Karena darah manusia adalah terlindungi oleh hukum Islam. Kedua, perbuatan itu sebagai akibat dari tindakan pelaku kejahatan (al-qati Natijat Li fi'il al-jani). Dalam hal ini tindakan pelaku menimbulkan kematian si korban. Jadi, apabila suatu pembunuhan merupakam akibat dari suatu perbuatan tetapi tidak dapat dibuktikan atas perbuatan pelaku, maka pembunuhan tersebut tidak dapat disebut pembunuhan. Dan ketiga, pelaku sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang. atau korban, inilah unsur yang terpenting dalam kasus pembunuhan sengaja12 Adapun. dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu delik pidana dan mendapatkan hukuman apabila telah ada Nas yang menunjukan adanya hukuman delik. Berangkat dari penjelasan di atas, tindak pidana  pembunuhan  yang  dilakukan secara sengaja, dengan sangsi hukuman pidana mati telah mendapatkan legimitasi dari Al-Qur’an13

3. Pidana Mati atas Delik Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif

Pada dasarnya tindak pidana delik pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara formil bertentangan dengan ketentun perundang-undangan. Secara substansial mempunyai arti bahwa perilaku pembunuhan melakukan perlawanan dan melanggar terhadap perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan aspek materialnya yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Dua aspek inilah yang mengharuskan terjadinya sebuah hukuman dalam suatu aturan perundang-undangan.

Apabila kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan tindak pidana (deiik) kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan "een doen" atau "een niet doen" yang berarti berbuat atau tindak berbuat sesuatu tindakan.14

Setiap unsur tindakan pidana yang terdapat dalam hukum pidana positif, pada umumnya dapat kita golongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku atau unsur-unsur yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Oleh karena itu jika ditinjau dari segi subyektif, maka peristiwa pidana adalah segi kesalahan, artinya akibat yang telah dilakukan si-pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan itulah yang tidak dikehendaki undang-undang 15

Melihat rumusan dari kedua unsur pokok dalam suatu tindak pidana (delik) tersebut di atas, maka dapatlah diketahui adanya suatu perbuatan atau tindak pidana dan dapat pula ditentukan ada tidaknya sangsi yang dapat dijatubkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan pejelasan-penjelasan di atas, maka dapatlah dipahami apa yang dimksud dengan istilah pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana positif atau dalam kitab undang-undang. Jadi yang dimaksud delik pembunuhan yang dijatuhi hukuman mati adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan nyawanya. Kematian itu yang menjadi tujuan atau kehendak dari pelaku, maka perbuatan tersebut disebut masuk dalam klasifikasi delik pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana positif pengancaman sangsi pidana mati adalah hanya diperuntukan bagi kejahatan-kejahaatn tertentu yang sifatnya sangat serius, yaitu bentuk-bentuk kejahatan yang menghilangkan jiwa seseorang (pembunuhan). Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidan positif memilki nilai "behavioral human", untuk selalu patuh dan tunduk terhadap nilai-nilai hukum luhur. Oleh karena itu dasar yuridis pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana yaitu: pembunuhan berencana, ini diatur dalam KUHP pada pasal 340, yang-berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moond), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun"16

4. Nilai-nilai Filosofis Pidana Mati atas Delik Pembunuhan

Bangsa yang beradab dapat ditandai dengan adanya perlindungan terhadap eksisitensi manusia yakni dengan menjaga kelangsungan hidup baik secara induvidual maupun kolektif. Perlindungan ini dapat berupa berbenruk seperti larangan, perintah berbuat, menjaga martabat keselamatan manusia serta pembelaan dalam benruk hukuman yang memuat sangsi. Dalam hukum pidana mati atas delik pembunuhan terkandung nilai-nilai yang menjadi dasar penetapan. hukuman pidana mati tersebut. Paling tidak ada tiga nilai yang terkandung di dalamnya, yakni moralitas, keadilan dan kemanusiaan.

a. Nilai Moralitas Pidana Mati atas Delik pembunuhan

        Nilai moralitas Dalam hukum pidana Islam dan pidana positif aspek moral dipandang sebagai masalah yang penting dan sangat strategis, dengan moral dapat dijadikan sebagai landasan kuat bagi terbentuknya suaru tatanan masyarakat yang kondusif dan obyektif. Karena urgensnya inilah, Fazlur Rahamn, sampai pada suaru kesimpulan bahwa semangat daripada Al-Qur’an adalah semangat moral. Norma moral dalam Islam diekspresikan dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Memang problem moral dalam Islam sejak awal telah diproklamasikan Nabi Muhammad sebagai suatu misi kenabian.17

Dapat pula dipahami bahwa persoalan moral adalah suaru persoalan yang melekat dengan diri manusia. Jadi, moral berfungsi sebagai standar mekanis dalam menentukan perbuatan mana yang layak dan tidak layak untuk dikerjakan. Moral tidak saja terdapat dalam tindakan itu sendiri, tetapi ia juga terdapat dalam keinginan untuk hidup secara benar di dalam upaya untuk berbuat baik. Oleh karena itu, moral dapat dipandang sebagai suatu aturan etika (kesusilaan) hidup. Walaupun moral berbicara dari sisi bathiniyah (aspek esoterik manusia), namun ia sangat kuat kaitannya dengan aturan-aturan yang bersifat normatif (hukum), karena antara moral dengan hukum sama-sama dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketertiban diri dan masyarakatnya.

Hubungan moral dengan hukum itu sendiri, itu sangat signifikan. Karena hukum tanpa moral adalah kezaliman, dan moral tanpa hukum adalah anarchi dan Utopia yang mengarah kepada anarki. Hukum tanpa keadilan dan moralitas, bukanlah hukum dan tidak akan bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya tak akan kuat artinya, hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok daripada hukum18

Jadi, dalam masyarakat terdapat hubungan kental antara moral sosial dengan perintah'hukum. Bila dalam aturan kesusilaan (moral) yang dimuat adalah ajaran yang berupa pujian dan celaan maka dalam norma hukum dimuat perintah dan larangan yang diperkuat dengan ancaman dan sangsi bagi orang yang mengabaikan, meskipun coraknya berbeda namun bentuk-bentuk yang dilarang dalam hukum adalah suaru bentuk yang dipuji dan dicela dalam aturan kesusilan, sehingga pada akhirnya patokan hukum tersebut berurat pada norma kesusilaan.19

Pada dasarnya tujuan hukuman pada hukum pidana Islam dan positif adalah untuk menjerakan dan memperbaiki pelaku kejahatan sekaligus masyarakat yang berarti bahwa ketika hukuman itu dijatuhkan, maka masyarakat akan menyadari bahwa bertindak atau melakukan suatu perbuatan pidana dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat, dengan demikian berarti bahwa hukuman dapat menumbuhkan kesadaran moral untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, dengan demikian penjatuhan pidana mati atas pelaku kejahatan pembunuhan sengaja, maka secara lebih jauh akan memberikan kesadaran kepada orang lain untuk berpikir tidak melakukan kejahatan pembunuhan. Adanya kesadaran ini yang kemudian dapat membentuk sikap individu dan masyarakat yang pada akhirnaya dapat membangun suatu tatanan kehidupan yang menarnpilkan rasa saling kasih sayang, saling menghormati dan mencintai sesama, mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya20.

Penetapan pidana mati atas delik pembunuhan dengan sengaja dapat dijatuhi hukumam mati menurut pidana Islam dan hukum pidana positif, ini semua dengan beralasan: pertama, pembunuhan sengaja merupakan suatu tindakan penghancuran terhadap nilai kehidupan seseorang, yang secara fundamental dimiliki oleh setiap orang. Kedua, tindakan pembunuhan sengaja tidak dapat diragukan lagi kejahatannya lagi. Ketiga, tindakan seperti ini dapat menimbulkan emosi yang cukup kuat pada seseorang. Oleh karena itu akan menjadi sangat mudah untuk melahirkan rasa benci dan permusuhan21 terutama pada keluarga korban dan memang secara psikologis merekalah orang pertama mendapatklan kesedihan. Maka untuk mengobatiinya adalah dengan menjatuhkan pidana mati atas pelaku kejahatan atas kejahatan yang telah dilakukan, yakni membunuh secara sengaja.22

b. Nilai keadilan pidana mati atas delik pembunuhan.

Hal ini mencakup pada dua hal yang penting, yakni23: Pertama, nilai Keadilan hukum. Keadilan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas. Dalam pidana mati atas delik pembunuhan secara sengaja dan terencana merupakan tindakan yang melawan hukum dan cermin dari wajah ketidak-adilan. Artinya sipelaku sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan itu sendiri, yakni menghilangkan nyawa seseorang tanpa mendapatkan legitimasi hukum. Maka tindakan tersebut dipandang sebagai sebuah kezaliman atau ketidak adilan, sebab ketidak-adilan dan kezaliman menurut terminologi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah tindakan yang sedemikian rupa yang melewati batas-batas kebenaran serta melanggar hak-hak orang lain d.an melampaui batas-baas yang dimiliki seseorang yang bukan menjadi haknya.

Jadi jelaslah, bahwa pembunuhan secara sengaja merupakan tindakan yang pantas dijatuhi hukuman yang sepadan. Ini menunjukan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan hukum. Bahwa tidak seorang pun yang dapat lolos dari konsekwensi hukum, apakah yang membunuh itu muslim atau non muslim mereka tetap dikenai hukuman. Dalam konteks ini dapat ditarik suatu pemhaman bahwa penetapan pidana mati atas pelaku kejahatan pembunuhan secara sengaja semata-mata untuk menegakan keadilan hukum. Oleh sebab itulah, antara hukum pidana Islam dan positif tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, sehingga seseorang yang telah membunuh mereka tetap diancam dengan hukuman mati. Kedua, nilai keadilan sosial, adalah keadilan yang merata dalam segenap lapangan kehidupan, bidang ekonomi, bidang soisal dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat24, ini berarti bahwa terciptanya suatu masarakat yang seimbang, harmonis dalam berbagai aspek kehidupan merupakan suatu bentuk dari keadilan sosial.

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif hemat penulis, pelecehan atau segala bentuk kejahatan merupakan anti sosial. "Artinya tindakan tersebut sudah tidak sesuai dengan semangat keadialn sosial. Kejahatan pembunuhan adalah bukti yang paling nyata dari kejahatan sosial, karena pembunuhan tidak saja mengakibatkan terdistorsinya suatu kehidupan indinvidu, tetapi memiliki akibat negatif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan hukum menjadi sangat signifikan, karena betapa pun manusia telah mencapai pendidikan yang tingggi, dan betapa pun adil dan kokohnya suatu sistem sosial, tapi masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kesewennag-wenagan, yang tidak mungkin bisa dicegahnya kecuali dengan hukuman yang kadang-kadang harus berat dan keras.

Pidana mati atas delik pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, tidaklah semata-mata menjadi suatu jawaban tersendiri terhadap pelaku kejahatan pembunuhan, tetapi juga demi terciptanya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dihiasi dengan nilai-nilai kedamaian, sehingga keamaann dan ketertiban masyarakat menjadi terjamin.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dikemukan di atas, dapat dipahami bahwa apa yang dinamakan dengan pembunuhan merupakan suatu ketidak-adilan dan karena merupakan ketidakadilan, maka upaya buntuk membasminya menjadi suatu hal yang mendasar, demi terciptanya tatanan hidup yang berprikehidupan yang berkeadilan sosial. Artinya suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh masarakat.

c. Nilai Kemanusiaan Pidana Mati atas Delik Pembunuhan

Semua nilai moral, keadilan, persamaan, periakuan yang suci dan sebagainya adalah disucikan dan tidak ada bedanya dengan agama. Keabsahannya adalah tergantung pada keahlian yang tidak mengenal perbedaan antara manusia dengan manusia lainnya. Moralitas dan keadilan adalah dua kata yang inheren dengan sisi kemanusiaan. Artinya bahwa kedua nilai tersebut berada pada diri manusia dan selalu didambakan. sedangkan sisi positif, yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang engkau ingrnkan untuk diri sendiri. Rumusan kemanusiaan seseorang harus dilihat dari sudut manusia itu sendiri (aspek internal dan bukan aspek eksternainya), yakni; bagaimana manusia itu berprilaku baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, dengan kata lain, bahwa sudut kemanusiaan seseorang dipandang dari kemanusiaan diri sendiri. Karena secara esensial, bahwa kemanusiaan seseorang justru diadakan untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melindungi orang yang tidak berprikemanusiaan atau orang yang tidak menghargai hak asasi orang lain. 

Dalam Islam, eksistensi manusia tampak sebagai makhluk yang paling mulia, karena tidak jarang Al-Qur’an menggambarkannya dengan nilai indah, seperti; manusia sebagai khalifah di muka bumi, memiliki intelgensi yang tinggi, memiliki kesadaran moral, diberikan pembawaan mulia dan martabat, manusia sebagai makhluk pilihan, manusia adalah makhluk sempurna. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang sangat rendah, sehingga Al-Qur’an mendeskripsikannya dengan makhluk yang suka berbuat kezaliman, mengingkari nikmat, gemar malampaui batas dan lain sebagainya.

Selanjutnya, nilai kemanusiaan terletak pada manusia itu sendiri yang diekspresikan dengan prilaku kehidupannya yang dihiasi dengan nilai-nilai ketaatannya dan kepatuhannya terhadap norma-norma Tuhan. Dari perspektif inilah, kemudian kita dapat melihat suatu pandangan yang apabila dikaitkan dengan pidana mati, maka sesungguhnya penetapan tersebut berdasarkan pada realitas kemanusiaan yang ingin dijunjung tinggi. Bila seseorang memelihara kehidupannya (dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum agama, moral) maka sesungguhnya ia telah meletakkan nilai kemanusiaan dirinya dan orang lain, dan sebaliknya, bila melakukan hal-hal yang dilarang atau membunuh orang lain, maka ia telah merampas kemanusiaannya. Oleh karena itulah, Allah melarang membunuh diri sendiri.

Berdasarkan ayat di atas, maka menganiaya diri sendiri atau bahkan bunuh diri merupakan dosa besar. Hal ini merupakan tantangan terhadap ketentuan Tuhan dan kekuasaan-Nya yang di akhirat kelak akan mendapatkan hukuman/siksaan dari Allah SWT. Oleh sebab itulah, dapat dipahami bahwa hukum Islam yang menetapkan pidana mati dalam struktur hukumnya dapat dipandang sebagai upaya terapi atas tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi, tidak sama sekali dimaksudkan sebagai upaya balas dendam seperti yang selama ini dituduhkan oleh mereka yang melihat hukum Islam secara sepihak. Karena pembunuhan yang tidak dibenarkan menurut konsepsi hukum Islam dan hukum pidana positif sebagai cerminan dari sebuah tindakan tak bermoral, tak berprikeadilan dan tak berprikemanusiaan, maka ketetapan Islam atas pidana mati di atas justru menunjukkan kenyataan ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dalam hal ini, penulis dapat mengambil suatu komparatif atau perbandingan mengenai pidana mati atau hukuman pidana mati atas delik pembunuhan antara hukum pidana Islam dan hukum      pidana positif:                                                                                    Pertama, pada aspek esensi Tindak Pidana (Jarimah) Tindak pidana adalah suatu perbuatan. yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bersalah dan mampu untuk mempertangungjawabkannya, perbuatan dimana dapat diancam dengan hukuman undang-undang25 Dari rumusan mengenai pengertian tindak pidana di atas, maka dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur suatu tindak pidana dalam hukum pidana positif adalah: pertama, adanya perbuatan; yang mencakup kelakukan dan akibat. Kedua, perbuatan yang dilakukan itu telah melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehinggga dapat diancam dengan hukuman. Ketiga, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu untuk mempertangungjawabkannya26 Dari pernyataan di atas, dapatlah diketahui bahwa sesuatu perbuatan delik pembunuhan dapat dianggap dan dijatuhi pidana mati apabila adanya unsur-unsur kesengajaan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Adapun unsur-unsur suatu tindak pidana atau jarimah di dalam hukum pidana Islam, adalah; Pertama, unsur formil (Rukn al-Syari'), yaitu adanya larangan Nas yang ditujukan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang mana perbutan itu dapat diancam dengan hukuman. Kedua, unsur materil (Rukn al-Maddnh), yaitu adanya perbutan yang dapat dianggap sebagai jarimah, baik terhadap perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat. Ketiga, unsur moril (Rukn al-adabi), yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan jarimah yang telah dilakukan.

Oleh karena itu, pidana mati atas delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif apabila di analisis lebih cermat, baik dari segi unsur-unsur yang membentuk jarimah, maupun rumusan dari masing-masing tindak pidana tersebut pada hakekatnya adalah sama. Yakni sama-sama ada unsur kesengajaan di dalam tindak pidana (jarimah) tersebut dalam arti si pelaku memang bersengaja melakukan suatu pembunuhan yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.

Kedua, pada aspek pertanggungjawaban tindak pidana. Menurut hukum pidana positif setiap melanggar hukum atau melawan hukum27 harus di pertanggungjawabkan selama orang yang melakukan perbuatan hukum itu. Oleh karena itu, perlu diketahui apabila ada sesuatu tindak pidana yang terjadi, maka di dalam tindakan tersebut harus terdapat dua syarat yang senantiasa berkaitan. Pertama, adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam rumusan perundang-undangan hukum pidana sebagai sendi perbuatan pidana. Kedua, perbuatan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan.

Dalam hukum pidana Islam setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah yang telah di tetapkan oleh syari'at ataupun meninggalkan perintahnya, semuanya harus di pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Dari rumusan ini diketahui bahwa terwujutnya pertanggunganjawab pidana di dalam hukum pidana Islam, harus memenuhi tiga syarat (1) adanya perbuatan yang dilarang (2) perbuatan tersebut di kerjakan atas kemauannya sendiri (bukan dipaksa atau terpaksa) (3) pelakunya menyadari terhadap perbuatan yang dilakukannya, berarti pelakunya adalah seorang yang berakal, dewasa, dan bukan anak kecil.

Dengan demikian pertanggung jawaban (pidana), baik dari aspek hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam, keduanya mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Dari segi persamaannya, adalah bahwa perbuatan pidana pembunuhan yang telah dilakukan seseorang, wajib di pertanggung jawabkan di depan sidang pengadilan, selama orang yang melakukan tindak pidana tersebut dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. Sedangkan dari segi perbedaannya adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan menurut hukum pidana positif itu hanya dihadapkan di depan sidang pengadilan di dunia saja. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, perbuatan pidana yang dilakukan seseorang di samping harus dipertanggungjawabkan di muka sidang pengadilan (di dunia), juga harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt (akhirat).

PENUTUP

Eksistensi hukuman pidana mati dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif hanya diperuntukkan terhadap jenis-jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius. Dasar justifikasi eksistensi dari pidana mati menurut hukum Islam dan hukum pidana positif adalah terletak pada orientasi tujuannya yang justru bermaksud untuk melindungi hak hidup manusia sebagai hak asasi manusia yang paling mendasar. Pandangan Hukum pidana Islam terhadap pidana mati atas delik pembunuhan adalah bahwa penerapan hukuman mati terhadap delik pembunuhan ini pada dasarnya mempunyai nilai-nilai ketepatan hukum, yang dapat dilihat dari dua sudut pandangan, yakni, pertama, dari sudut sosial kemasyarakatan, bahwa defik pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan suatu perbuatan.menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan moralitas. kedua, dari sudut individu, dengan diterapkannya hukuman mati atas delik pembunuhan akan melahirkan sikap kehatian-hatian seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan, sehingga tidak terjebak dalam perilaku yang destruktif,' dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Menurut pandangan hukum pidana positif, bahwa delik pembunuhan merupakan tindakan secara formil bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara materialnya, yakni bahwa perbuatan itu bisa berakibat kepada kematian seseorang. Hukuman mati yang dijatuhkan pada delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana positif memilki nilai "behavioral human", dan "social defence" . Nilai filosofis pidana mati atas delik pembunuhan, ini pada garis besarnya mempunyai nilai filosofis, yaitu di dalam menegakan dimensi moralitas, dimensi keadilan, dimensi kemanusiaan. Adapun analisa perbandingan delik pembunuhan yang beakibat kematian di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, pada hakekatnya- adalah sama. Artinya kedua hukum tersebut memandang pidana mati merupakan ancaman terhadap kesalahan menyebabkan kematian seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan hukum.

PUSTAKA  ACUAN  

Abd. Al-Harnid Abu Zid, Wa al-Hayat Dimsat Muqarunah Baina al-Syari'at wa al- Qonun, Cairo: Dar al-Nahdah al- Arobiyah, 1986.

Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas persoalan Keislaman, Bandung: Mizan, 1994,

Ahmad Warson Munawir, Kamus  al-Munawir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Andi Hamzah, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, Jakarta: Balai Aksara, 1985.

Bambang Purnomo, Ancaman Pidana Mati dnlam Hukum Pidana di Indonesia,, Jakarta: Liberty, 1982.

Darijarkoro, Pidana mati di Indonesia, Jakarta: Ghalih Indonesia, 1985

Fathi Al-Dariri, Kliasois AI-Tasyri' Al-Islam, Bairut Risalah Hasyim Ma'ruf, 1987

Hartono Marjono, Menegakan Syari'at Islam dalam Konteks Kemanusiaan, Bandung: Mizan, 1997

Louis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lugliah, Beirut: al-Masharif, 1986

Murthada Muthari, Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam Orang Marhisme dan Teori, Bandung: Mizan, 1980

Muljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Muhammad Anwar, Fiqh Islam Pidana Perdata Islam, Bandung: al-Ma'arif, 1987

Muhammad Rawwas Qolaiji, al-Qisah fi al-lslam, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ibnu Taimiyah, Al-Siyasah al Syari'ah fi Islam al-Ru'iy wa al-Ra,iyah, Damaskus: Dar al-al Kutubnal-Arabiyah, t.t.

J.C.T. Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1959

R.O.Tambunan, Pidana Mati di Indonesia, Jakarata: Persada Raya, 1996

Ruslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab, Jakarata: Galia Indonesia, 1983

Halimah, Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1971

Muliamaad Arobi, Lisan al-Arabiyah, Bairut: Dar Al-Fikr, tt. Maududi, HAM dalam Islam, Jakarta: Pustaka Ilmu, 1986

Medel A. Elliot, Criminal in The Modern Society, New York: Harper and Brother Publisher, 1952.

Muhammad Audah, al-Tasyri' al-hlam, Bairut: Dar al-Fikr, tt.

Soejono Joekanto  dan Sri  Mahmudi,  Penditinn  Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat, Jakarta: Grafindo, 1995.

Sayyid Sabig, Fiqh Sunnah, Get H, Bairut: Dar al-Fikr, 1992

Zainab Ridwan, al-Najariyah al-ljti'maiyah fi al-lslam, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Pelita, 1971.

R. Slamet Mulyana, Perundang-Undangnn Majapahit, Jakarta: Bharata Press, 1967.

TB. Simantupang, Pidanq, Mati Ditinjau dari Penegak Hukum, Jakarta: Jaksa Agung, 1980.

---

[1] Q.s. Al-Maidah [5]: 28-30

[2] - Fathi al-Dariri, Khasasis al-Tasyri’ al-Islamii, (Beirut: Rislah Hasyim, 1987), h. 24

3 Abdul Hamid Abu Zid, Wa al-Hayat Dirosat Mawarunah Bainal al-Syari’at wa al-Qonun (Cairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1997), h. 23  

4               QS, Al-Baqarah (l), 78

5               Loius Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah, (Beirut: Al-Masharif, 1986), h. 251

6               Ambillah daripadaku, karena Allah telah memberikan jalan (hukuman) bagi mereka, gadis dengan gadis adalah jilid seratus kali dan pengasingan satu tahun, janda dengan janda (yang telah kawin) dijilid sartus kali dan dirajam dengan batu" (HR. Muslim). Lihat Imam Nawawi-,-Fathu al-Rabbani 'ala Syarah al-Adzkar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 251

7 Muhammad al-Arrabi, Lisnan al-Arab, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 221

8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munanwir, (Yogyakrat: Pustaka progresif, 1984), h. 256

9 Bambang Pornomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 56

10 Keberatan teori ini terhadap teori mutlak anatara lain hukuman ebagai pembalasan sama sekali tidak memeberi kepusan hukum bagi kepentingan masyarakat. Ajaran teori relatif juga dianggapnya sempit dan berat sebelah. Keberatan-keberatanya terhadap teori relatif anatar lain ; hukuman yang berat itu diras tidak memenuhi rasa keadilan, kesadaran Hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan dan juga penjahatnya diber kepuasan. Lihat Medel A. Elliot, Crimal m The Modern Society, (New York: Brother Publisher, 1952), h. 339

11 Zainab Ridwan, al-Najariyah al-ljtimaiyah al-Islam, (Kairo: Dar Al-Ma'arif,1970), h. 24

12 Halimah, Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran Ahlu Sunnah (Jakarta:Blan Bintang, 1971) h. 51

13 Mohamad Audah, Al-Tasyri'i al-Islami,  (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 111

14 Lamintang  Herman,  Hukum  Pidana di Indonesia,  (Semarang: Pustaka Ilmu. 19S1), h.184

15 TB Simatupang, Pidana Mati Dinilai  dari Penegak Hukum,  Jakarta: Kejaksaan Agung), h. 57

16 R. Soesilo, Kitab KUHP serta Kmentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Pelita, 1971), h. 241

17 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman, (Bandung: Mizan, 1994), h. 41

18 Murthada Muthahari, Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas marxisme dan Teori, (Bandung: Mizan, 1997), h. 62

19 Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Kemanusiaan,(Bandung; Mizan, 1997), h. 15

20 Ibid

21 Zainal Ridwan, al-Najariyah al-Ijtimaaiyyah, h. 231

22 al-Najariyah Ijtimaaiyyah, h. 232

23 Ibn  Taimiyah,  Al-siyari'ah  Al-Syari'ah fi Islam al-Ro'yu wa al-Ru'iyah, (Damaskus: Dar al- Kutub al-Arabiyah, tt.), h. 101

24 Darijarkoro, Pidana Mati di Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1985), h. 21

25 ²⁵ Simorangkir, Pelajaran Hukum Islam, (Jakarta: Gunung Agung, 1990), h. 80

26 Hartono Marjono, Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Kemanusinan, (Bandung: Mizan, 1997), h. 66

27 Ruslan Shaleh, Perbuatan Pidana dan Tanggung Jawab, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 77