Makalah Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Kata “ monopoli “ berasal dari kata Yunani yang berarti “ penjual tunggal “. Disamping itu istilah monopoli sering disebut juga “Antitrust” untuk pengertian yang sepandan dengan istilah “ antimonopoli “ atau istilah “dominasi” yang dipakai oleh masyarakat Eropa yang artinya sepadan dengan arti istilah “ monopoli “ dikekuatan pasar. Menurut UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 1 UU Antimonopoli, Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan  jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha. Persaingan usaha tidak sehat (curang) adalah suatu persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1 butir 6 UU Antimonopoli,’Persaingan curang (tidak sehat ) adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha’.

B.     Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Anti monopoli dan persaingan usha tidak sehat?
2. Apa sajakah asas dan Tujuan Anti Monopoli dan persaingan tidak sehat?
3. Apa sajakah kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan tidak sehat?
4. Apa sajakah perjanjian yang dilarang dalam Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat ?
5. Apa sajakah hal-hal yang dikecualikan dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
6. Apa pengertian komisi pengawas persaingan usaha ?
7. Apa sanksi yang akan dikenakan?

C.    Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pengertian anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
2. Mengetahui asas dan Tujuan Anti Monopoli dan persaingan tidak sehat?
3. Mengetahui kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli dan persaingan tidak sehat?
4. Mengetahui perjanjian yang dilarang dalam Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat ?
5. Mengetahui hal-hal yang dikecualikan dalam anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
6. Mengetahui pengertian komisi pengawas persaingan usaha ?
7. Untuk mengetahui sanksi yang akan di kenakan?

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1.Pengertian

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pasal 382 bis KUH Pidana,

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang  untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam dengan persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkuren orang lain itu”.

Dengan demikian,dari rumusan pasal 382 bis KUH Pidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan “ persaingan curang “ dan harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut.

1.      Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.

2.      Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan.

3.      Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.

4.      Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.

5.      Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian dari konkurennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan menurut  definisi  Black’s law Dictionary:

“Monopoly is a privilege or peculiar advantage vested in one or more  persons or companies, consisting in the exclusive right ( or power ) to carry out on a particular bussines or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity”,

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah didefinisikan mengenai  pelaku usaha, yaitu :

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum  atau bukan badan hukum yang  didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Namun dalam praktik monopoli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Padahal Pasal 4 ayat 2 secaravtegas bahwa pelaku usaha patut atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar suatu jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan demikian praktik monopoli tersebut harus dibuktikan adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, persaingan tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, “ Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

1.2.Asas dan Tujuan

Dalam melakukan kegiatan usaha di indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

            Dengan tujuan, tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar,pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

        4.    Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

1.3.     Kegiatan yang di Larang

Kegiatan yang di larang dalam praktik bisnis adalah monopoli,monopsoni,penguasaan pasar,persekongkolan,posisi dominan,jabatan,jabatan rangkap,pemilikan saham,mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis.

1. Monopoli

Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu ( di pasar lokal atau nasional)sekurang kurangnya sepertiga di kuasai oleh satu orang atau satu kelompok sehingga harganya dapat di kendalikan.Sementara itu,monopoli berdasarkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,memuat beberapa kriteria sebagai berikut.

1. Pelaku usaha di larang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/ataujasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut di duga atau di anggap melakukan penguasa-an atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagai mana di maksud dalam ayat(1), jika:

1. Barang dan /atau jasa yang bersangkutan belum ada sub-stitusinya;
2. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan dan/atau jasa yang sama;
3. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

2. Monopsoni

Monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang,yang di kuasai oleh seorang pembeli; oligopsoni yang yang terbatas pada seorang pembeli.

        Sementara itu,monopsoni menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

a.       Pelaku usaha di larang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

b.      Pelaku usaha patut di duga atau di anggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagai di maksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar adalah proses,cara,atau perbuatan menguasai pasar.Dengan demikian,pelaku usaha di larang melakukan penguasaan pasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat , antara lain berupa

a.       Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

b.      Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha persaingan untuk melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu atau jasa pada pasar bersangkutan;

c.       Melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

4. Persekongkolan

Persekongkolan adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan (Kecurangan). Sementara itu, ada beberapa bentuk persekongkolan yang di larang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal 22 sampai dengan pasal 24 adalah sebagai berikut.

a.       Di larang melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

b.      Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapat informasi kegiatan usaha pesaingnya yang di klasifikasikan rahasia perusahaan.

c.       Dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksut agar barang dan/atau jasa yang di tawarkan atau dipasok menjadi berkurang,baik dari jumlah,kualitas,maupun kecepatan waktu yang di persyaratkan.

5. Posisi Dominan

Posisi dominan artinya pengaruhnya sangat kuat,dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa yang di kuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan,kemampuan akses pada pasokan,penjualan,serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan barang atau jasa tertentu.

  Sementara itu,pasal 25 menyatakan bahwa pelaku usaha dapat dikategorikan menggunakan posisi dominan apabila memenuhi kriteria,sebagai berikut.

a.       Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen  memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing,baik dari segi harga maupun kualitas.

b.      Membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Secara kuantitatif di tentukan beberapa persentase penguasaan pasar oeh pelaku usaha sehingga dapat di ktakan menggunakan posisi dominan sebagai mana ketentuan di  atas,seperti berikut.

a.       Satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar  untuk satu jenis barang atau jasa tertentu.

b.      Dua atau tiga pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa.

6. Jabatan Rangkap

Mengenai jabatan rangkap,dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di katakan bahwa seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan pada waktu yang bersamaan di larang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain,apabila perusahaan-perusahaan itu

a.       Berada dalam pasar bersangkutan yang sama;

b.      Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha;

c.       Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan/atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Pemilikan saham

Mengenahi pemilikan saham,berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatan bahwa pelaku usaha di larang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis dan melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada pasar bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan,antara lain

a.       satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa satu jenis barang dan/atau jasa tertentu;

b.      dua atau tiga pelaku usaha,kelompok usaha,dan kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertententu;

8. Penggabungan,Peleburan,dan Pengambil alihan

Sementara itu,pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,mengatakan bahwa pelaku usaha berbadan hukum maupun bukan yang berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus menerus dg tujuan mencari keuntungan.Dalam menjalankan perusahaan tindakan penggabungan, peleburan, pengambil alihan yang akan mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang secara tegas di larang.

        Dengan demikian,penggabungan dapat di lakukan hanya yang bersifat vertikal sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1.4.Perjanjian yang di larang

Dalam bisnis telah di tentukan pelarangan para pelaku usaha,antara lain oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal,dan perjanjian dengan pihak luar negri.

1. Oligopoli

Oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang hanya berjumlah sedikit,sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar.Dengan demikian,keadaan pasar yang tidak seimbang karna di pengaruhi oleh sejumlah pembeli,dengan demikian maka

a.       Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa;

b.      Pelaku usaha patut di duga atau di anggap secara bersama-sama dan/atau melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa,apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Penetapan harga

Dalam rangka penetralisasi pasar,pelaku usaha di larang membuat perjanjian,antara lain

a.       Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas barang dan/atau jasa yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang sama;

b.      Perjanjian yang mengakibatkan pembeli harus membayar dengan harga berbeda dari  harga yang harus di bayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama;

c.       Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar;

d.      Perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang di terimanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan.

3. Pembagian wilayah

Mengenahi pembagian wilayah,pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa.

4. Pemboikotan

Pelaku usaha di larang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama,baik untuk tujuan pasar dalam negri maupun pasar luar negri.

Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut berakibat

a.       Merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;

b.      Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan.

5. Kartel

Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.

6. Trust

Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar,dengan tetap menjaga dan mepertahankan kelangsungan hidup tiap-tiap perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

7. Oligopsoni

a.       Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usah lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan.

b.      Pelaku usaha patut di duga atau di anggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan,apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

8. Integrasi Vertikal

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

9. Perjanjian Tertutup

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.

Pelaku usaha di larang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku.

 Pelaku usaha di larang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa yang membuat persyaratan bahwa pelaku usaha menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok,antara lain

a.       Harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok;

b.      Tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.

10. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

1.5. Hal-Hal yang Dikecualikan Dari Undang-Undang Anti Monopoli

Hal-hal yang di kecualikan dari Undang-Undang anti monopoli, antara lain perjanjian-perjanjian yang dikecualikan ; perbuatan yang dikecualikan; perjanjian dan perbuatan yang dikecualikan.

1. Perjanjian yang dikecualikan

a.       Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, termasuk lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang.

b.      Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.

c.       Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan /atau menghalangi persaingan.

d.      Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih rendah dengan harga yang telah diperjanjikan.

e.       Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas.

f.       Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2. Perbuatan yang dikecualikan

a.       Perbuatan pelaku usaha yang  tergolong dalam pelaku usaha.

b.      Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota.

3. Perbuatan dan /atau perjanjian yang Diperkecualikan

a.       Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.      Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan untuk eksport dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri.

1.6.Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.

            Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dala menjalankan usahanya agar tidak melakukan praktik  monopoli dan /atau persaingan usaha yang tidak sehat.

            Adapun tugas dan wewenang KPPU, Antara lain :

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ushanya;
3. Mengambil tindakan sesuaidengan wewenang komisi;
4. Memberikan saran dan pertimbangan kebijakan pemerintah terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
5. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat;
7. Melakukan penyelidikn dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi,saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
10. Menjatuhkan saksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.[1]

1.7.Sanksi

Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU adalah melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana. Pasal 48 menyebutkan mengenai pidana pokok. Sementara pidana tambahan dijelaskan dalam Pasal 49.[2]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

 Berdasarkan pembahasan diatas,dapat disimpulkan bahwa pengertian monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.

Pasal 36 UU Anti Monopoli, salah satu wewenang KPPU melakukan penelitian, penyelidikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan mengenai ada tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Masih di pasal yang sama, KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli. Apa saja yang termasuk dalam sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) UU Anti Monopoli. Meski KPPU hanya diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, UU Anti Monopoli juga mengatur mengenai sanksi pidana

DAFTAR PUSTAKA

Kartika Elsi Sari,Hukum Dalam Ekonomi,2008

http://yoga-dearia.blogspot.com/2013/06/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html

---

[1] Elsi Kartikasari, hokum dalam Ekonomi, PT. Grasindo, Jakarta, 2008. Hlm. 170-182

[2] http://yoga-dearia.blogspot.com/2013/06/anti-monopoli-dan-persaingan-usaha.html