Makalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai norma yang mengatur kehidupan agar terjdai keseimbangan dan keteraturan hidup. Ketika salah satu norma tersebut tak dijalankan dengan benar maka akan berpotensi terjadi hal yang tak diinginkan, dan roda kehidupan akan tersendat.

Ada beberapa norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma yang tertulis salah satunya adalah norma hukum. Meskipun hukum sebagai aturan yang baku dan harus dikuti, namun tetap saja banyak pihak yang memandang hukum sebagi sesuatu yang bisa dbeli dngan uang dan kekuasaan. Termasuk didalamnya hukum tentang pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang saat ini semakin diperhatikan oleh khalayak. Karena banyaknya klaim dan semakin sulitnya proses peradilan untuk menindaklanjuti klaim tersebut jika tak memiliki hukum yang kuat.

1.2 Rumusan Masalah

1.      Apa Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ?

2.      Apa saja prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual ?

3.      Bagaimana klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual ?

4.      Apa Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia ?

5.      Apa itu Hak Cipta ?

6.      Apa itu Hak Paten ?

7.      Apa itu Hak Merk ?

8.      Apa itu Desain Industri ?

9.      Apa itu Rahasia Dagang ?

1.3 Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui pengertian Hak Kekayaan Intelektual

2.      Untuk mengetahui prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

3.      Untuk mengetahui klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

4.      Untuk mengetahui Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

5.      Untuk mengetahui Hak Cipta

6.      Untuk mengetahui Hak Paten

7.      Untuk mengetahui Hak Merk

8.      Untuk mengetahui Desain Industri

9.      Untuk mengetahui Rahasia Dagang

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Dalam pasal 7 TRIPS (tread related aspect of intellectual property right) dijabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut.

Perlindungan dan penegakkan hukum HKI bertujuaan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.[1]

2.2 Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Berikut ini prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

1.      Prinsip Ekonomi

Prinsip ekonomi merupakan hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan.

2.      Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan merupakan di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

3.      Prinsip Kebudayaan.

Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.

4.      Prinsip Sosial.

Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.[2]

2.3 Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta (copyrights) dan Hak Kekayaan Industri (industrial property rights)

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

Hak Kekayaan Industri (industrial property rights) adalah Hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri (industrial property right) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi

1.      Paten, yakni hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta di bidang teknologi

2.      Merk dagang, yakni hasil karya, atau sekumpulan huruf, angka, atau gambar sebagai daya pembeda yang digunakan oleh individu atau badan hukum dari keluaran pihak lain.

3.      Hak desain industri, yakni perlindungan terhadap kreasi dua atau tiga dimensi yang memiliki nilai estetis untuk suatu rancangan dan spesifikasi suatu proses industri

4.      Hak desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit), yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi.

5.      Rahasia dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi

6.      Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 Ayat 3)[3]

2.4  Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pengaturan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam:

1.      UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2.      UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)

3.      UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

4.      UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

5.      UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

6.      UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

7.      UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

8.      UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

9.      UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

10.  UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights (TRIPs)[4]

2.5 Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1).

2.5.1 Fungsi dan Sifat Hak Cipta

            Berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang dimaksud dengan pencipta adalah sebagai berikut:

1.      Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua atau lebih, yang dinggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu atau dalam hal tidak ada orang tersebut yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian penciptaannya itu.

2.      Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasanorang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

3.      Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila pengunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

4.      Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

5.      Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

6.      Jika hak cipta atas ciptaan yang penciptaannya tidak diketahui maka:

a.       Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;

b.      Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, dan karya seni lainnya.

c.       Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptaannya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptaannya;

d.      Jika suatu ciptaan telah diterbitkan,tetapi tidak diketahui penciptaanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaannya tersebut untuk kepentingan penciptaannya;

e.       Jika suatu ciptaan telah diterbitkan, tetapi tidak diketahui penciptaannya dan atau penerbitnya, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptaannya.

2.5.2 Ciptaan yang Dilindungi

            Dalam Undang-Undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup

a.       Buku, program, dan semua hasil karya tulis lain;

b.      Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

c.       Alat peraga yang dibuat untuk krprntingn pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d.      Lagu atau music dengan atau tanpa teks

e.       Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime

f.       Seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni paat, seni patung, kolase, dan seni terapan

g.      Arsitektur;

h.      Peta;

i.        Seni batik;

j.        Fotografi

k.      Senimatografi;

l.        Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sementara itu, yang tidak ada hak cipta meliputi:

a.       Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;

b.      Peraturan perundang-undangan;

c.       Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

d.      Putusan pengadilan atau penetapan hakim;

e.       Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.[5]

2.6 Hak Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).

Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud denganpenemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :

1.      Proses

2.      Hasil produksi;

3.      Penyempurnaan dan pengembangan proses;

4.      penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.[6]

2.7 Hak Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk hangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

2.7.1 Jenis-jenis Merek

Jenis-jenis merek dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1.      Merek dagang, yakni merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2.      Merek jasa, yakni merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

3.      Merek kolektif, yakni merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.[7]

2.8 Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

Pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri, sedangkan yang dimaksud dengan hak desain industri adalah hak eksekutif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu dan melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.[8]

2.9 Rahasia Dagang

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, sedangkan pengertian rahasia dagang menurut Uniform trade secret act (UTSA), rahsia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yng menghasilkan nilai ekonomi secara mandiri, nyata dan potensial. Oleh karena itu, hak rahasia dagang merupakan hak atas rahsia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini.

2.9.1 Ruang lingkup Rahasia dagang

            Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

            Rahasia dagang akan mendapat perlindungan, apabila

1.      Informasi dianggap bersifat rahasia hanya diketahui oleh sepihak

2.      Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasian tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

3.      Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

2.9.2 Objek Rahasia Dagang

            Didalam objek rahasia dagang yang dilindungi meliputi:

1.      Formula

2.      Metode pengolahan bahan-bahan kimia dan makanan

3.      Metode dalam menyelenggarakan usaha

4.      Daftar konsumen

5.      Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit (credit rating)

6.      Perencanaan (blueprint)

7.      Rencana aksitektur

8.      Tabulasi data

9.      Informasi teknik manufaktur

10.  Rumus-rumus rancangan

11.  Rencana pemasaran

12.  Perangkat lunak komputer

13.  Kode-kode akses

14.  Personal identification number (PIN)

15.  Data pemasaran

16.  Rencana usaha[9]

  

BAB III

PENUTUP

3.1    Kesimpulan

Dari makalah yang telah kami buat, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1.      Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind).

2.      Berikut ini prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

a.       Prinsip Ekonomi

b.      Prinsip Keadilan.

c.       Prinsip Kebudayaan.

d.      Prinsip Sosial.

3.      Hak kekayaan industri (industrial property right) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi:

a.       Paten

b.      Merk dagang

c.       Hak desain industry

d.      Hak desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuit

e.       Rahasia dagang

f.       Varietas tanaman

4.      Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

5.      Hak Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

6.      Hak merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

7.      Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

8.      Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis.

3.2  Saran

            Diharapkan mampu memberikan informasi mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI), prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, hak kekayaan industri, hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, rahasia dagang. Yang nanti dapat menambah wawasan pengetahuan diantara para mahasiswa serta bagi mahasiswa perbankan syariah dan ekonomi syariah di harapkan lebih mengkaji dan memahami materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi islam ini.

  

DAFTAR PUSTAKA

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, 2008, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: PT Grasindo.

https://natalianovi95.wordpress.com/2015/05/09/aspek-hukum-dalam-ekonomi-makalah-hak-kekayaan-intelektual-haki-gunadarma-university-manajemen/

---

[1]Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, 2008, hlm.112

[2] Ibid., hlm.113-114

[3]https://natalianovi95.wordpress.com/2015/05/09/aspek-hukum-dalam-ekonomi-makalah-hak-kekayaan-intelektual-haki-gunadarma-university-manajemen/. 

[4]Op.cit., hlm. 114

[5]Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, 2008, hlm. 115-118

[6]https://natalianovi95.wordpress.com/2015/05/09/aspek-hukum-dalam-ekonomi-makalah-hak-kekayaan-intelektual-haki-gunadarma-university-manajemen/

[7]Op.cit., hlm. 123-124

[8]Ibid., hlm. 138

[9]Ibid., hlm 133-135