Makalah Surat-surat Berharga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum dagang dan hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang di hubungkan dengan produksi atau pertukaran barang / jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreniur dalam resiko tertentu, dengan usaha tertentu dan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Surat berharga merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum bisnis ini, secara fisik, surat berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi dia begitu kuatnya mengikat secara hukum.

Dalam dunia perdagangan  kemungkinan pembayaran dengan uang tunai akan memiliki banyak resiko. Selain menjadi incaran orang jahat terhadap barang bawaannya, juga akan menyulitkan saat membawa uang tersebut karena terlalu berat untuk mata uang tunai. Disamping itu dalam penghitungan mata uang tunai baik logam atau tunai, akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan, diperlukan bentuk pembayaran yang lebih mudah, lebih lancar, lebih mudah, daln lebih aman.  

Untuk memudahkan pembayaran dalam setiap bertransaksi maka diperlukan surat-surat berharga yang bernilai uang dimana surat-surat tersebut telah diakui dan dilindungi berharga.hukum baik dalam transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan lain sejenisnya. Surat-surat itu mudah diperdagangkan karena menunjukkan suatu nilai tertentu yang dapat dialihkan dari tangan satu ke tangan lain.

Pada makalah ini kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian dan macam-macam dari surat berharga.

 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang terdapat di dalam makalah ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah pengertian dari surat berharga?
2. Apa saja macam-macam dari surat berharga?

1.3 Tujuan Penulis

1.      Untuk mengetahui pengertian surat berharga.

2.      Untuk mengetahui macam-macam dari surat berharga.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Surat berharga

Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai agunan saham dan atau bukti penyertaan modal. Dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan surat-surat yang mempunyai nilai uang sering disebut dengan surat-surat berharga (commercial papers/waardepapier). Sementara itu, sesuatu surat dapat dikatakan sebagai surat berharga jika surat-surat tersebut mempunyai nilai, seperti uang tunai dan dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Dalam hal ini, surat-surat yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni surat berharga (negotible instrument) dan surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.[1]

1.      Surat Berharga (Negotible Instrument)

Surat Berharga (Negotible Instrument)dikatakan surat berharga apabila surat tersebut sengaja diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi tidak dilakukan dengan mata uang, melainkan dengan alat pembayaran lain.

2.      Surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah memberi definisi surat berharga ialah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbitdalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.  

Akan halnya, surat berharga (letter of value) adalah surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi, bukan berupa pembayaran sejumlah uang, dan sukar diperjualbbelikan. Namun, surat berharga (letter of value) sebagai bukti diri bagi pemegangnya (legimitasi), sebagai orang yang berhak atas apa yang disebut di dalamnya, seperti KTP, SIM, Kartu Credit, ATM, dan lain-lain.

2.2 Jenis-Jenis Surat Berharga

Di dalam lalu lintas uang dikenal juga antara lain, wesel, cek, bilyet giro, surat sanggup, commercial paper, surat berhaarga pasar uang, garansi bank, Sertifikat Bank Indonesia.

2.2.1        Wesel

Ketentuan mengenai wesel diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 173 KUH Dagang, yang menentukan syarat formal bagi suatu wesel. Namun, di dalam KUH Dagang tidak ditemukan definisi wesel, hanya tersirat dalam pasal 100 KUH Dagang pada persyaratan format wesel, di mana H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan wesel sebagai berikut.

Syarat yang memuat kata “wesel” di dalamnya, ditanggali dan ditanda tangani di suatu tempat, dalam mana penerbitnya memberi perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang padahari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu.

Selain itu, dalam pasal 100 KUH Dagang ditentukan beberapa syarat wesel sebagai surat berharga, sebagai berikut:

1. Penyebutan istilah “wesel” di dalamnaskah surat wesel yang bersangkutan;
2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayar (tersangkut/tertarik);
4. Penetapan hari bayar (vervaldag);
5. Penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan;
6. Nama orang kepad siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan;
7. Tanggal dan tempat wesel diterbitkan;
8. Tanda tangan penerbit.[2]

Dengan demikian, jika salah satu syarat tersebut tidakdipenuhi maka surat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai surat wesel, kecuali berdasarkan pasal 101 ayat 1 KUH Dagang, apabila kurang persyaratan tetap diakui sebagai wesel, tetapi  dengan konsekuensi tertentu, antara lain sebagai berikut.

1.      Apabila wesel tidak menyebutkan hari bayar maka wesel dianggap harus dibayar pada saat diperlihatkan kepada tertarik.

2.      Apabila wesel tidak menyebutkan tempat pembayarannya maka pembayarannya dianggapdilakukan di tempat tinggal tersangkut/akseptan.

3.      Apabila di dalam wesel tidak disebutkan di mana tempat penerbitnya maka wesel dianggap ditanda tangani di tempat yang disebutkan di samping nama penerbit.

Di dalam undang-undang dikatakan bahwa setiap penarik dari suatu surat wesel diwajibkan menanggung akseptasi danpembayaran.

Akseptasi adalah suatu pernyataan sanggup untuk membayar dari tertarik atau pembayar yang ditulis di atas surat-surat wesel serta ditanda tangani. Oleh karena itu, terdapat suatu hak regres. Hak regres adalah hak untuk menegur bagi setiap tertarik yang menolak  untuk melakukan akseptasi atau menolak untuk menyetujui pembayaran wesel walaupun hari pembayarannya belum tiba.

Dengan demikian, berdasarkan penentuan hari pembayaran surat wesel, terdapat empat macam surat wesel di mana pengaturan hari pembayrannya berlainan, seperti berikut:[3]

1. Wesel yang harus dibayar pada saat diunjukkannya (wesel unjuk);
2. Weselyang harus dibayar pada waktu setelah diunjukkannya (wesel setelah unjuk);
3. Wesel yang harus dibayar pada sejak tanggal penarikkannya;
4. Wesel yang harus dibayar pada tanggal tertentu yang tertera dalam surat weselnya.

Dalam Pasal 132 Ayat 2 KUH Dagang menyebutkan apabila wesel yang hari bayarnya ditentukan dengan cara lain, selai keempat cara diatas atau menetapkan pembayaran dengan cara diangsur maka pembayarannya akan batal demi hukum.[4]

2.2.2        Surat Cek

Surat cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau pembawanya.

Dasar hukum pengaturan cek diatur dalam Pasal 178 sampai denagn 229 KUH Dagang. Di samping itu, ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Pasal 178 KUH Dagang ditentukan syarat untuk cek sebagai surat berharga, yakni

a.       Harus terdapat perkataan “cek” dalam bahasa yang dipakai untuk merumuskan bunyi cek tersebut;

b.      Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c.       Nama orang yang harus membayar (tertarik) harus selalu suatu bank;

d.      Penunjukkan tempat pembayaran;

e.       Penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek;

f.       Tanda tangan orang yang menarik cek.

Dengan demikian, jika syarat-syarat di atas di dalam Pasal 179 Ayat (1) KUH Dagang dikatakan sebagai cek. Akan tetapi, dalam Pasal 179 Ayat 2, 3 dan 4 KUH Dagang cek dapat memiliki  kekhususan, sebagai berikut.

1.      Tempat pembayaran tidak disebutkan secara tegas maka tempat pembayaran dianggap tempat yang disebutkan di samping nama si tertarik.

2.      Jika penunjukkan tidak ada maka cek harus dibayar di tempat nama kantor besar (pusat) dari tertarik berada.

3.      Jika disebutkan tempat mana cek ditarik maka tempat yang disebutkan di samping nama si penarik dianggap selaku tempat itu.

Adapun tenggang waktu dari cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikannya, apabila setelah 70 hari cek yang bersangkutan tidak diuangkan maka penarik tidak wajib lagi menyediakan dana untuk cek yang bersangkutan.

Pasal 209 KUH Dagang, jika tiada penarikan kembali terjadi maka si tertarik (bank) boleh membayarnya pun setelah berakhirnya tenggang waktu itu. Jadi, cek tidak otomatis batal setelah masa tenggang 70 hari dilewatkan. Si penarik harus mengajukan surat pembatalan pada bank tertarik bila dia tidak menginginkan pembayaran lagi.

Dengan demikian, cek merupakan salah satu surat berharga. Oleh karena itu, hak atas cek dapat dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara endosemen dan dilanjutkan dengan penyerahan.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus sehingga menyebabkan adanya beberapa jenis cek, sebagai berikut.[5]

1.      Cek Atas Unjuk atau Pembawa (Aan Toonder)

Di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk memguangkan cek tersebut kepadanya.

2.      Cek Atas Nama (Aan Order)

Di mana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan.

3.      Cek Atas Pembawa

Di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama.

4.      Cek Mundur (Postdated Cheque)

Merupakan cek yang oleh penariknya diberi tanggal akan dating, dengan demikian cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang tlah dicantumkan dalam cek yang bersangkutan.

5.      Cek Silang (Crossed Cheque)

Merupakan cek yang diberikan tanda silang atau garis miring yang sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayar bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara kedua garis silang sejajar. Dengan demikian, cek silang hanyalah untuk disetorkan ke dalam rekening saja sehingga cek yang bersangkutan hanya dapat dikliringkan pada bank tersebut.

Sementara itu, dalam Pasal 214 Ayat 2 KUH Dagang ditentukan jenis cek silang, seperti berikut:

a.       Secara umum, diberi tanda dua garis sejajar dan di antaranya tidak terdapat atau tidak termuat sesuatu petunjuk atau nama suatu bank maka cek tersebut hanya dapat dibayar oleh bank pembayar kepada setiap bank yang menyerahkannya atau kepada nasabah bank pembayar yang menyerahkan cek itu;

b.      Secara khusus, antara dua garis sejajar terdapat nama suatu bank.

Jadi, tujuan pemberian tanda silang pada cek, agar membatasi pihak-pihak yang dapat mencairkan dana atas cek yang disilang tersebut.

Dengan demikian, pemberian tanda silang dapat dilakukan oleh penarik maupun pemegang pada suatu cek. Dalam Pasal 214 Ayat 5 KUH Dagang, cek yang telah diberi tanda silang, tidak dapat dihapus. Oleh karena itu, setiap pencoretan atas tanda silang atau pencoretan atas nama bank yang terdapat dalam kedua garis sejajar dianggap sebagai tidak tertulis atau tidak ada pencoretan.

6.      Cek Kosong

Cek Kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut.

Dengan demikian, apabila nasabah (pemegang rekening) tersebut melakukan penarikan cek kosong selama tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu 6 bulan maka rekening harus segera ditutup dan penutupan harus dilaporkan kepada Bank Indonesia. Artinya, pemegang rekening tersebut tidak boleh berhubungan dengan bank-bank yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Setiap pemegang hak atas cek mempunyai hak regres apabila tidak berhasil menguangkan cek yang diunjukkan kepada bank karena bank menolak untuk membayarnya, dengan undang-undang telah diberikan hak untuk menuntut para penghutang (penerbit, endosan, avails) cek untuk melakukan pembayaran, asalkan cek yang dimaksud belum kedaluwarsa.

2.2.3 Bilyet Giro

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan data untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkn namanya.[6]

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa bilyet giro merupakan surat yang berharga dapat dialihkan atau diperdagangkan serta ditukarkan dengan uang, seperti halnya cek. Jika bilyet giro tersebut tidak disebutkan, tidak diisikan nama si penerima dana oleh penariknya sehingga mudah untuk dialihkan dari tangan yang satu ke tangan yang lain.

Dengan demikian, pembayaran bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindahtangankan melalui endosemen.

Endosemen adalah penyerahan suatu surat atas tertunjuk oleh seseorang yang berhak atau pemegang kepada orang lain dengan disertai pernyataan mngalihkan haknya atas surat yang ditulis pada surat tersebut.

Dalam hal ini, dasar hokum bagi bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG, tanggal 4 Juli 1995 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/Kep/Dir, tanggal 4 Juli 1995.

Sehubungan dengan itu, suatu bilyet giro harus memenuhi syarat format sebagai berikut:

1. Nama “bilyet giro” dan nomor bilyet giro yang bersangkutan,
2. Nama tertarik,
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahkan dana atas beban rekening penarik,
4. Nama dan nomor rekening pemegang,
5. Nama bank penerimaan
6. Jumlah dana yang dipindah bukukan, baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya.
7. Tempat dan tanggal penarikan, dan
8. Tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap/ stempel sesuai persyaratan pembukaan rekening.

Dengan demikian, bilyet giro yang tidak memenuhi persyaratan di atas maka tidak berlaku sebagai bilyet giro.

2.2.4 Surat Sanggup (Surat Promes/Aksep)

Surat sanggup (surat promes/aksep) adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisikan suatu kesanggupan untukmembayar sejumlah uang pada waktu tertentu.

Dasar hukum surat sanggup diatur dalam Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUH Dagang.

Agar surat dapat dikatakan sebagai surat sanggup maka harus berisikan hal-hal sebagai berikut:[7]

a.       Penyebutan “surat sanggup” dimuatkan dalam teksnya sendiri,

b.      Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu,

c.       Penetapan hari bayarnya

d.      Penetapamn tempaat dimana pembayaran harus dilakukan

e.       Nama orang yang kepadanya pembayaran harus dilakukan

f.       Tanggal dan tempat surat sanggup itu ditanda tanganinya, dan

g.      Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup itu.

Dalam hal ini, jika salah satunya syarat diatas tidak terpenuhi maka surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai surat sanggup, kecuali

a.       Bila tidak menyebutkan hari bayarnya maka di anggap dibayar pada saat diunjukkan;

b.       Bila tidak menyebutkan tempat pembayaran maka tempat penanda tanganan dianggap sebagai tempat pembayaran;

c.       Bila tidak menyebutkan tempat ditandatanganinya maka dianggap ditanda tangani di tempat yang tertera di samping nama penanda tanganan.

Dengan demikian, perbedaan pokok ntara surat sanggup dengan wesel adalah bahwa wesel merupakan surat perintah membayar, sedangkan surat sanggup aadalah surat janji/kesanggupan untuk membayar. Karena, wesel merupakan surat perintah untuk membayar maka dalam wesel ada pihak yang diperintah untuk membayar yang disebut dengan tertarik,sedangkan dalam surat sanggup tidak ada.

Sementara itu, surat sanggup dapat diterbitkan oleh objek hukum, baik yang merupakan subjek hukum perorangan maupun badan hukum. Khusus surat sanggup yang diterbitkan oleh badan hukum merupakan perusahaan pembiayaan (financial institution) yang Diatur Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/kmk/1995, tanggal 19 Desember 1995, yang pada intinya bahwa perusahaan pembiayaan dalam menerbitkan surat sanggup berlaku beberapa ketentuan sebagai berikut.

a.       Perusahaan pembiayaan dilarang menerbitkan surat sanggup, kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi kreditor.

b.      Perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak lain.

c.       Surat sanggup yang diterbitkan sesuai dengan yang dimaksud pada huruf a diatas tidak dapat dialihkan dan dikuasakan kepada pihak mana pun juga (non negotiable).[8]

Dengan demikian, berdasarkan hudruf b diatas maka perusahaan pembiayaan yidak diperbolehkan menjadi penjamin utang dari pihak lain termasuk dalam bentuk corporate quarantee.

2.2.5 Comercial Paper

Mengenai persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (commercial paper), berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia. SE No. 28/49/UPG, ttanggal 11 Agustus 1995, yakni persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial (commercial paper) melalui bank umum di Indonesia adalah merupakan surat sanggup tanpa jaminan berjangka waktu pendek yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui bank (bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) atau perusahaan efek dengan sistem diskontro.

Dengan demikian commercial paper (CP) dapat diterbitkan dan diperdangangkan melalui perbankan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1.      Pencantuman

a.       Klausula sanggup dan kata-kata “surat sanggup” di dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa indonesia;

b.      Janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;

c.       Penetapan hari bayar;

d.      Penetapan tempat pembayaran;

e.       Nama pihak yang harus menerima pembayaran atau penggantian;

f.       Tanggal dan tempat CP diterbitkan;

g.      Tanda tangan penerbit;

2.      Berjangka waktu paling lama 270 hari.

3.      Diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia.

4.      Telah diperoleh peringkat yang ditetapkan oleh lembaga dari Bapepam.

5.      Pada halaman muka CP sekurang-kurangnya dicantumkan hal-hal sebagai berikut:[9]

a.       Kata-kata “surat berharga komersial” (commercial paper) yang ditulis setelah kata-kata “surat sanggup”;

b.      Klausula dapat diperdagangkan pada bagian atas dan dicetak dengan hruruf tebal;

c.       Pernyataan tanpa protes dan tanpa biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Yo  Pasal !$% KUH Dagang;

d.      Nama bank atau perusahaan efek dan nama serta tanda tangan pejabat bank atau perusahaan fek yang ditunjuk sebagai agen penerbit sebagai tanda tangan keaslian CP,dengan menempatkan logo bank atau perusahaan efek secara tidak mencolok;

e.       Nama dan alamat bank yang ditunjuk sebagai agen pembayaran,dengan menempatkan logo bank yang bersangkutan secara tidak menyolok;

f.       Nomor seri CP;

g.      Keterangan mengenai cara penguasaan CP sebagai berikut:

1.      CP yang jatuh waktu dapat ditagihkan sejumlah nilai nominal pada agen pembayaran selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak saat jatuh waktu;

2.      Setelah jangka waktu enam bulan tersebut CP hanya dapat diatgihkan langsung kepada penerbit;

h.      Pada halaman balakang CP dicantumakan hal-hal sebagai berikut;

1.      Pernyataan mengenai endssement blako tanpa hak regres dengan kalusula untuk saya kepada pembawa tanpa hak regres. Dengan pengertian, pemindahan tanganan CP untuk pertama kalinya dilakukan dengan cara endossement blako  sperti diatur dalam pasal 111 Yo  Pasal 113 KUH Dagang, CP dapat bersifat sebagai surat sanggup atas unjuk setelah diendosir; dan untuk memenuhi persayaratan tanpa jaminan dari endosan, endosemen tersebut harus dinyatakan dengan jelas,yakni tanpa hak regres (without recourse),

2.      Cara perhitungan nilai tunai.

i.        CP yang pencantuman jumlah uangnya berbeda antara yang tertulis dalam angka dengan yang tertulis dalam huruf, yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapnya;

j.        CP yang jumlah uangnya dicantumkan berkali-kaali dan tidaksama besarnya maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil;

k.      Setiap perubahan alamat yang telah tertulis pada CP harus ditanda-tangani oleh penerbit dan pengatur penerbitan di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan dengan mencantumkan tanggal perubahan tersebut dilakukan.

Persyaratan sebagai agen penerbit, agen pembayar,pedagang efek, dan pemodal atas suatu commercial paper harus memenuhi persyartan sebagi berikut.[10]

1.      Dalam 12 bulan terakhir tingkat kesehatan dan permodalan tergolong sehat.

2.      CP yang bersangkutan termasuk dalam kualitas investasi (investment grade) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga efek.

3.      CP tersebut bukan diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan anggota grup/kelompok bank yang bersangkutan (tidak berlaku apabila bank bertindak sebagai pedagang efek).

4.      CP tersebut bukan diterbitkan oleh perusahaan yang pada saat merencanakan penerbitan CP dimaksud mempunyai pinjaman yang  digolongkan diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP masing-masing tertanggal 29 Mei 1993 tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif.

5.      Kewajiban bank yang bertindak sebagai pengatur penerbitan adalah

a.       Menyiapkan dan menyebarluaskan memorandum penerbitan yang obyektif;

b.      Melaporkan kegiatan sebagai pengatur penerbitan CP kepada Bank Indonesia;

6.      Kewajiban bank yang bertindak sebagai agen penerbitan adalah meneliti kebenaran prosedur penerbitan CP,baik dari segi administrasi maupun yuridis;

7.      Persyaratan bagi bank yang bertindak sebagai pemodal atas suatu CP adalah

a.       Pembelian CP oleh bank untuk kepentingan sendiri diperlakukan sebagai pembelian surat berharga;

b.      Pembelian CP oelh bank tidak dapat diperhitungkan sebagai angsuran stau pelunasan kredit bank secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan oleh bank tersebut kepada penerbit CP.

Sementara itu, pelanggaran oleh bank atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran Bank Indonesia mengenai CP dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam pasal 52 dan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2.2.6 Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Surat berharga pasar uang (SBPU) diatur di dalam dan di luar KUH dagang,menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/DIR tanggal 27 Oktober 1988. SBPU merupakan surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjual-belikan di pasar uang.[11]

Dalam pada itu. SBPU ditinjau dari sudut warkatnya terdiri dari surat sanggup (aksep/promes) dan surat wesel.

1. Surat sanggup (aksep/Promes) yang dapat berupa;

a.       surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.

b.      surat sanggup yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank.

Selain itu pula,surat sanggup yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan Pasal 174   KUH dagang.

2. Surat wesel dapat berupa

a.       surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihaklain dalam rangka transaksi tertentu,penarik dan atau tertarik adalah nasabah bank.

b.      surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.

Selain itu, surat wesel yangditerbitkan harus memenuhi ketentuan Pasal 100 KUH Dagang sehingga surat wesel sekurang-kurangnya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. nama “surat wesel” yang ditulis dalam teksnya dan dinyatakan dalam bahasa Indonesia;
2. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. nama pihak yang wajib dibayar;
4. penetapan hari bayar;
5. penetapan tempat pembayaran
6. nama pihak yang akan menerima pembayaran atau penggantiannya;
7. tanggal dan tempat surat wesel ditarik;
8. tanda tangan penarik.

2.2.7 Surat Jaminan Bank (Bank Garansi)

            Surat jaminan bank (bank garansi) adalah surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran, Dasar hukum surat jaminan bank diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata.Garansi bank merupakan perjanjian tambahan (accesoir) dari perjanjian penanggungan utang (borgtocht) di mana bank bertindak sebagai penanggung utang.

            Sementara itu, dalam KUH Dagang surat jaminan bank identikdengan avalis yang diatur dalam Pasal 217 KUH Dagang.

            Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata hanya mengatur masalah penanggungan utang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hokum yang timbul karena penanggungan utang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat atau perjanjian tidak diatur secara lengkap.

            Namun, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/2/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 yang telah diedarkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/5/UKU tangal 28 februari 1991 tentang pemberian garansi oleh Bank berbeda.[12]

            Pengertian garansi adalah garansi dalam bentuk warkat yang yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji.

            Garansi yang diterbitkan oleh bank dapat berbentuk bank garansi: standbay letter of credit (standbay L/C). bank garansi dapat diberikan dalam bentuk rupiah dan valuta asing.

            Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu garansi bank, yaitu sekurang-kurangnya harus meuat hal-hal, sebagai berikut.

1. Judul “garansi bank” atau “ bank garansi” dalam hal bank mengeluarkan garansi bank dalam bahasa asing maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung “garansi bank” atau “ bank garansi”.
2. Nama dan alamat bank pemberi
3. Tanggal penerbitan
4. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perizinan  perdagangan valuta asing.
5. jumlah uang yang di jamin bank.
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir, mengingat garansi bank merupakan perjanjian tambahan (accesoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena

a.       berakhirnya perjanjian pokok, atau

b.      berakhirnya garansi bank sebagaimana ditetapkan dalam garansi bank yang bersangkutan.

3. penegasan batas waktu pengajuan klaim. Garansi bank dapat diajukan klaim sekurang-kurangnya 14 hari setelah timbulnya cidera janji selambat-lambatnya 30 har setelah berakhirnya garansi bank tersebut.
4. Terjadinya wansprestasi, beradasarkan pasal 1831 Yo Pasal 1832 KUH Perdata, Pasal 1831 KUH Perdata sebelum melakukan pembayaran si penjamin (bank) dapat meminta agar benda-benda si berutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya,sedangkan Pasal 1832 KUH Perdata dapat diperjanjikan (bank) melepas hak istimewa, seperti tercantum dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka bank diwajibkan memperjanjikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam garansi bank yang bersangkutan.

Sementara itu,sebelum garansi bank dberikan,bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang hakikatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit,antara lain sebagai berikut:

1. meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin;
2. meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai;
3. menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank;
4. menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontragaransi sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.

            Dengan demikian,dalam rangka melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait serta bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat maka ditetapkan bahwa garansi bank atau standbay L/C tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank atau standbay L/C, misalnya garansi bank atau stanbay L/C baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.
2. Ketentuan bahwa garansi bank atas standbay L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank ataupihak yang dijamin.
3. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

2.2.8 Pihak-Pihak dalam Letter of Credit (L/C)

            Sebelum importirmembuka L/C di bank, importir telah membuat perjanjian jual-beli  terlebih dahuludengan penjualan (Eksportir). Berdasarkan perjanjian tersebut maka pembeli membuka L/C dibank devisa pembeli.[13]

            Selain itu, di dalam pelaksanaan pembukaan L/C terkait beberapa pihak adalah sebagai berikut.

1. Pembeli (buyer) dalam perjalanan jual belisetelah kesepakatan antara penjual dan pembeli maka pihak pembeli mengajukan permohonan L/C di bank devisa di Negara pembeli.
2. Penjual (beneficiary), pihak yang mempunyai kewajiban mengirimkan barang kepada pihak pembeli dan berhak atas pembayaran.
3. Bank pembuka (opening bank) adalah bank yang melakukan pembukaan kredit setelah adanya permohonan pembukaan L/C dari pembeli.
4. Bank penerus (advising bank) merupakan bank pembuka meminta bank korespondennya untuk memberitahukan kepada pihak penjual mengenai adanya L/C tersebut.
5. Bank pembayar (paying bank), yaitu bank yang disebutkan dalam L/C dimana
   pembayaran akan dilakukan apabila dokumen-dokumen yang diminta telah dipenuhi.
6. Confirming bank adalah bank kedua selain bank pembuka yang turut menjamin pembayaran L/C.
7. Negotiating bank adalah bank yang tidak tercantum dalam L/C yang menyanggupi untuk membeli atau mengambil alih atau menegosiasi wesel yang diterbitkan penjual.
8. Remmiting bank adalah bank yang meneruskan dokumen-dokumen dari penjual kepada bank pembuka. Remmiting dapat dilakukan oleh advising bank, negotiating bank atau paying bank.
9. Reimbursing bank, yaitu bank yang melakukan pergantian atas pembayaran terhadap bank yang melakukan pembayaran atau membayar, mengakseptasi, atau menegosiasi wesel.

  

BAB III

PENUTUP

3.1              Kesimpulan

A.    Pengertian Dan Dasar Hukum

Surat berharga adalah sebuah dokumen yang di terbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut.

Dasar-dasar hukum surat berharga :

1. Kitab undang-undang hukum dagang.
2. Perundang undangan lain untuk surat berharga lainnya.

B.     Macam-Macam Surat Berharga

a.       Wesel

2. Cek
3. Bilyet Giro
4. Surat Sanggup
5. Commercial paper
6. Surat berharga pasar uang
7. Surat jaminan bank
8. Pihak-pihak dalam letter of credit (L/C)

3.2              Saran

Ada baiknya pada saat kita melaksanakan transaksi itu harus ada bukti transaksinya yang bisa di sebut sebagai surat surat berharga di dalam hukum bisnis, agar transaksi dapat dipertanggungjawabkan dan pula dapat dijadikan sebagai tanda bukti jika terjadi hal-hal tertentu. Karena tidak tahu apa jadinya kita, bila bertransaksi tanpa bukti transaksi dan sebagainya, ada saja kita ditipu dengan partner sendiri atau bagaimana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Elsi Kartika.2008.Hukum dalam Ekonomi.Jakarta.PT Grasindo.

---

[1] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.85-86.

[2] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.86.

[3] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.87-88.

[4] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.88-89.

[5] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.89-90.

[6] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.91.

[7] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.92-93.

[8] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.93.

[9] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.94-95.

[10] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.96-97.

[11] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.97.

[12] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.98-99.

[13] Elsi Kartika,Hukum dalam Ekonomi(Jakarta;PT Grasindo),2008,hal.100-101.