Makalah Bentuk-bentuk Badan Usaha

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa Indonesia, istilah “perusahaan” berarti lembaga yang bergerak dibidang usaha dagang, industri, jasa, hotel, dan lain-lain. Perusahaan besar pada umumnya berbadan hukum, sedangkan perusahaan kecil pada umumnya tidak berbadan hukum. Lembaga adalah badan (organisasi yang bermaksud melakukan suatu usaha). Istilah usaha berarti kegiatan dengan mengesahkan fungsi pikiran dan badan hukum untuk mencapai sutu maksud. Istilah badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.[1]

Apabila istilah “Badan” disambungkan dengan istilah “usaha” maka menjadi “Badan Usaha”. Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha baik yang berbentuk badan hukum, misalnya perseroan terbatas, maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan.

Bentuk perusahaan yang ada dalam kitab undang-undang Hukum perdata adalah persekutuan perdata (maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618-1652 Kitab undang-undang Hukum perdata, ketentuan Pasal 1618 menyatakan bahwa: “persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

Ditegaskan lagi oleh pasal 1619 kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (2) menyatakan: “ Masing-masing sekutu mewajibkan memasukkan uang barang-barang lain ataupun kerajinan kedalam perseroan itu.”

Pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis, sebagaimana menurut ketentuan pasal 1618 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan pasal 1624 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan bahwa persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak tilah ditetapkan.

Bentuk badan usaha yang ada dalam hukum dagang Indonesia yaitu, perseroan firma (FA), perseroan Komandite (CV), dan perseroan terbatas (PT).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud mengetahui pengertian dan bentuk-bentuk Badan Usaha ?

2. Apa yang dimaksud perusahaan berbadan hukum ?

3. Bagaimana penyatuan perusahaaan sistem pembubaran serta bagaimana likuidasi perseroan terbatas ?

4. Apa yang dimaksud dengan koperasi ?

5. Apa yang dimaksud dengan yayasan ?

6. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dan bentuk-bentuk badan usaha

2. Untuk mengetahui pengertian berbadan hukum

3. Untuk mengetahui cara penyatuan perusahaan sistem pembubaran serta bagaimana likuidasi perseroan terbatas

4. Untuk mengetahui pengertian koperasi

5. Untuk mengetahui pengertian yayasan

6. Untuk mengetahui pengertian dari badan usaha milik negara

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya. [2]

1. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan persekutuan.

a. Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

b. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan

2. Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari:

a. Perusahaan berbadan Hukum adalah sebuah subyek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya; mempunyai harta sendiri terpisah dari harta anggotanya; punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya

b. Perusahaan bukan badan usaha adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan atau persekutuan.

Dalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan, yakni:

1. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terbagi dalam 3 perusahaan swasta antara lain

a. Perusahaan swasta nasional

b. Perusahaan swasta asing

c. Perusahaab patungan atau campuran (joint venture)

2. Perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Padaumumnya perusahaan negara disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terdiri dari

a. Perusahaan jawatan

b. Perusahaan umum

c. Perusahaan perseroan

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.

Sementara itu, untuk mendirikan perusahaan resmi belum ada, tetapi dalam praktiknya orang yang akan mendirikan perusahaan dagang dapat mengajuikan permohonan dengan surat izin usaha (SIU) kepada kantor wilayah perdagangan dan mengajukan surat izin tempat usaha (SIU) kepada pemerintah daerah setempat.

b. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.

1. Persekutuan Perdata (maatschap)

Persekutuan perdata (maatschap) adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.

Selain tersebut di atas, unsur-unsur yang tidak kalah penting di dalam persekutuan perdata adalah adanya pemasukan (inbreng) dan adanya pembagian keuntungan.[3]

a. Adanya Pemasukan (inbreng)

Adanya pemasukan (inbreng) sesuai ketentuan Pasal 1619 Ayat 2 KUH Perdata, yang menetapkan tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang mereka dirikan secara bersama-sama pemasukan (setoran).

b. Adanya Pembagian Keuntungan atau Kemanfaatan

Adanya pembagian keuntungan atau kemanfaatan berdasarkan asas keseimbangan pemasukkan, sesuai Pasal 1633 s/d 1635 KUH Perdata.

Perjanjian persekutuan perdata menjadi (sudah) sah jika ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi. Di samping itu, mengacu pada Pasal 1619 Ayat 1 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi.

Dalam pada itu, hubungan antara sekutu dengan pihak ketiga hanya mengikat sekutu yang melakukan perjanjian itu saja, sejauh tidak dikuasakan hal-hal lainnya.

2. Persekutuan Firma ( vennootshaf Onder Eene Firma)

Persekutuan Firma diatur dalam Pasal 15, 16 sampai 35 KUH Dagang. Dalam pasal 16 WνK (KUH Dagang) perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang ketiga.

Persekutuan firma bukan merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum sehingga pihak ketiga tidak berhubungan dengan persekutuan firma sebagai satu kesatuan, melainkan dengan setiap anggota secara sendiri-sendiri..

Jadi, pertanggung jawaban tersebut dalam praktik tidak langsung dibebankan kepada sekutu, melainkan kepada kas firma terlebih dahulu, jika kas tersebut tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kewajiban firma maka harta pribadi sekutu akan diambil untuk menutup kekurangan (Pasal 18 KUH Dagang Yo Pasal 1618, 1619, ayat 1 KUH Perdata)..Dengan demikian, persekutuan frima merupakan persekutuan perdata maka berakhirnya firma dapat mengacu berakhirnya persekutuan perdata, tetapi para sekutu dapat menentukan sendiri dalam perjanjiannya.[4]

3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

Persekutuan komanditer diatur dalam Pasal 15, 19 sampai 21 KUH Dagang. Di dalam Pasal 19 WνK (KUH Dagang) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya.

Dengan demikian, dalam persekutuan komanditer terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang menyerahkan pemasukkan, selain itu juga ikut mengurusi persekutuan komanditer, sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan pemasukan pada persekutuan komanditer dan tidak ikut serta mengurusi persekutuan komanditer.[5]

Persekutuan komanditer dibagi menjadi tiga, yakni persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, dan persekutuan komanditer dengan saham.

1. Persekutuan Komanditer Diam-Diam

Persekutuan komanditer diam-diam, yakni persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.

2. Persekutuan Komanditer Terang-Terangan

Persekutuan komanditer terang-terangan adalah persekutuan komanditer dan telah menyatakan diri sebagai persekutuan komanditer terhadap pihak ketiga.

3. Persekutuan Komanditer dengan Saham

Persekutuan komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

2.2 Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

Perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.

a. Perseroan Terbatas

Sementara itu, bentuk badan usaha perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

Dengan demikian, untuk mendapatkan status sebagai badan hukum bagi perseroan yang bersangkutan, para pendiri bersama-sama atau kuasa mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Kehakiman dan HAM dengan melampirkan data-data pendirian PT.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 6 UUPT, perseroan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirian perseroan itu disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM. Dalam waktu 30 hari setelah akta pendirian disahkan Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Pasal 21 UUPT, direksi wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM ke dalam daftar perusahaan di kantor Departemn Perindustrian dan Perdagangan setempat, setelah mendaftar dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak petugas pendaftaran mengumumkan ikhtisar akta pendirian yang telah disahkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[6]

b. Mekanisme Pendirian PT

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan Terbatas, Modal, bidang usaha, alamat Perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman).

c. Pembagian perseroan terbatas

a. PT terbuka

Perseroan terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (go public). Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak untuk membeli saham perusahaan tersebut.

b. PT tertutup

Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual umum.

c. PT kosong

Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja.
Pembagian Wewenang Dalam PT

d. Modal Dasar Perseroan

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham yang dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk. Oleh karena itu, modal dari perseroan terbatas terdiri dari modal dasar (authorized capital); modal yang ditempatkan (issued capital); modal yang disetor (paid capital).

1. Modal Dasar (Authorized Capital)

Modal Dasar (authorized Capital) adalah keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Dalam Pasal 25 UUPT, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,-. Besarnya jumlah modal dasar perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimun modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan.

2. Modal yang Ditempatkan (Issued Capital)

Modal yang ditempatkan (issued capital) adalah modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan pada saat perseroan didirikan. Dalam Pasal 26 Ayat 1 UUPT disebutkan, yakni pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal harus telah ditempatkan sebagaimana dengan modal dasar. Modal yang ditempatkan belum memberikan kekuatan finasial riil perseroan karena modal yang ditempatkan tersebut belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali dalam kas perseroan.

3. Modal yang Disetor (Paid Capital)

Modal yang Disetor (paid capital) adalah modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan para pendiri kepada kas perseroan. Pasal 26 2 UUPT menyebutkan, yakni setiap penempatan modal tersebut di atas harus telah disetor paling sedikit 50% dari nominal setiap saham yang dikeluarkan, sedangkan ayat 3 menentukan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan harus disetorkan secara penuh pada saat pengesahan perseroan dengan penyetoran sah.[7]

e. Organ Perseroan

Di dalam Pasal 1 butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ dari perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

f. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

RUPS dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

g. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.

Ada halnya, anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan untuk diangkat kembali.

h. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan.

Dengan demikian, syarat untuk menjadi komisaris PT adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebakan suatu perseroan dinyatakan pailit karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negaradalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

2.3 Penyatuan Perusahaan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

Dalam membentuk suatu perseroan dapat dilakukan berbagai cara, yakni;

1. Penggabungan (marger)

Penggabungan (marger) adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan vke dalam suatu perusahaan. Perusahaan perusahaan yang menggabungkan diri telah berakhir kedudukannya sebagai badan hukum (perusahaan).karena dibubarkan dan dilikuidasi,sedangkan yang masih ada adalah perusahaan yang menerima penggabungan .

Sementara itu,mengenai cara penggabungan perusahaan dapat dilakukan secara horizontal (merupakan kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatannya masih dalam lini bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama); secara vertikal (merupakan kombinasi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang kegiatannya menunjukkan adanya hubungan sebagai produsen-supplier atau menggabungkan diri kepada yang menghasilkan produk produk yang berada dalam rangkaian proses produksi).[8]

1. Peleburan (Konsolidasi)

Merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru sama sekali, sementara tiap tiap perusahaan yang meleburkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum atau perusahaan. Dengan demikian, semua aset pemegang saham dan kreditor dari tiap tiap perseroan yang meleburkan diri secara yuridis menjadi aset pemegang saham dan kreditor perseroan baru hasil peleburan. Oleh karena itu, penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat dilakukan apabila rancangan penggabungan atau peleburan disetujui oleh RUPS tiap tiap perseroan.

2. Pengambilalihan (akusisi)

Pengambilalihan adalah pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya. Namun, perusahaan atau perusahaan perusahaan yang diambil alih sahamnya tetap hidup sebagai badan hukum atau perusahaan hanya saja berada di bawah kontrol perusahaan yang mengambil alih saham sahamnya itu. Akusisi dapat dibedakan menjadi akusisi internal, yakni pengambil alihan terhadap perusahaan target yang masih berada dalam satu grup bisnis, sedangkan akusisi eksternal merupakan pengambilalihan perusahaan target yang berada diluar grup bisnis perusahaan yang mengakusisi.

Pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada Pasal 114 UUPT,dapat terjadi karena

a. Keputusan RUPS;

b. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c. Penetapan pengadilan,apabila terjadi sebagai berikut.

1. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat bahwa perseroan telah melanggar kepentingan umum,

2. Permohonan satu orang atau lebih pemegang saham atau yang mewakilinya,paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dan mempunyai hak suara yang sah.

3. Permohonan kreditor berdasarkan alasan

a. Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;atau

b. Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut;

2.4 Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggota nya dengan cara menjual barang keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari hari dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Pembentukan koprasi diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

a. Fungsi dan Peran Koperasi

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk menngkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomiannasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Pendirian Koperasi

Koperasi dpat didirikan oleh orang perseorangan (koperasi primer maupun badan hukum itu sendiri (koperasi sekunder). Namun, untuk membentuk koperasi primer sekurang kurangnya ada 20 orang,sedangkan untuk koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang kurangnya 3 koperasi. Usahanya koperasi adalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Pembentukan koperasi baik secara primer maupun sekunder harus dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Jika status koperasi sebagai badan hukum,koperasi harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah dengan cara mengajukan permohonan tertulis melalui kantor Departemen Koperasi atau Kotamadya di mana koperasi tersebut berdiri.

c. Modal Koperasi

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiti dapat berasal dari simpanan pokok,simpanan wajib,dana,cadangan,dan hibah.

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.

3. Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan utnuk memupuk modal sendiri da untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4. Hibah

hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.

d. Struktur Organisasi Koperasi

Organisasi koperasi mempunyai perangkap kerja. Berdasarkan pasal 21 Uuk 1992 memiliki perangkat koperasi, yaitu rapat anggota,pengurus, dan pengawas.

1. Rapat anggota

Kewenangan dari rapat anggota menetapkan, antara lain.

a. Anggaran dasar

b. Kebijakan umum dibidang organisasi,manajemen,dan usaha koperasi;

c. Pemilihan,pengangkatan,pemberhentian pengurus,dan pengawas;

d. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

e. Pembagian hasil usaha;

2. Pengurus

Tugas pengurus berdasarkan pasal 30 UUK 1992 adalah;

a. Mengelola koperaso dan usahanya

b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi

c. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

3. Pengawas

Pengawas koperasi dipilih langsung oleh para anggota koperasi dalam rapat anggota. Tugas dari pengawas berdasarkan pasal 39 UUK 1992 adalah

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

e.Manfaat Koperasi

Berdasarkan fungsi dan peran koperasi, maka manfaat koperasi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu manfaat koperasi di bidang ekonomi dan manfaat koperasi di bidang sosial.[9]

1. Manfaat Koperasi di Bidang Ekonomi

Berikut ini beberapa manfaat koperasi di bidang ekonomi.

a. Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi dibagikan kembali kepada para anggotanya sesuai dengan jasa dan aktivitasnya.

b. Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi lebih murah dari yang ditawarkan di toko-toko. Hal ini bertujuan agar barang dan jasa mampu dibeli para anggota koperasi yang kurang mampu.

2. Manfaat Koperasi di Bidang Sosial

Di bidang sosial, koperasi mempunyai beberapa manfaat berikut ini:

a. Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tenteram.

b. Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi yang dibangun tidak di atas hubungan-hubungan kebendaan tetapi di atas rasa kekeluargaan.

c. Mendidik anggota-anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.[10]

2.5 Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Disebutkan juga dalam Undang Undang Nomor 16 tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu,yakni;

1. Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan

2. Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan

3. Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang sosial,keagamaan dan kemanusiaan

4. Yayasan tidak mempunyai anggota.

a. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenang dan memegang kekuasaan tertinggi. Kewenangan ini tidak diberikan kepada pengurus ataupun pengawas yang meliputi antara lain:

a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan;

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;

c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

b. Pengurus

Pengurus organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus adalah organ perseorangan yang mampu mekukan perbuatan hukum dan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Dengan demikian, pengurus yayasan mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan melaksanakan kepengurusan dan perkawilan yang harus dijalankan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

c. Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melkuka pengawsan serta member nasihat kepada pengurus dalam menjlankan kegiatan yayasan.

Pengawas terdiri dari seorang atu lebih dan yang diangkat sebagai anggota pengawas orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina, sedangkan setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, Negara dengan berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak putusan ersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka orang tersebut tidak dapat dangkat menjadi pengawas yayasan manapun.

d. Yayasan asing

Dalam hal yasan asing tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya diwilayah Republik Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat,bangsa, dan Negara Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai syarat dan tatacara yayasan asing diatur dalam peraturan pemerintah.

2.6 Badan usaha milik Negara

Badan usaha milik Negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Negara.

Dalam pada itu, perusahaan Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain dengan atau berdaarkan undang-undang.

Dengan demikian, perusahaan Negara adalah badan hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri (kekayaan Negara yang dipisahkan) dan tidak terbagi dalam saham-saham.

Jadi, badan usaha milik Negara dapat berupa (berbentuk) perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency; perusahaan umum (perum) atau public corporation.

a. perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency

perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja Negara yang menjadi hak dari departemen yang bersagkutan.

b. Perusahaan umum (perum) atau public corporation

Perusahaan umum (perum) atau public corporation adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan pengelolaan perusahaan.

c. Perusahaan perseroan (persero)

Perusahaan perseroa (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia, dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan perseroan (persero) diatur peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001.

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.

Bentuk-bentuk perusahaan dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Sementara itu, dikenal dimasyarakat dikenal dua macam perusahaan terdiri dari perusahaan swasta dan perusahaan negara. Penyatuan perusahaan dapat dilakukan berbagai cara, yakni dengan penyatuan perusahaan baik secara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Bentuk badan usaha yang berbadan hukum terdiri dari koperasi dan yayasan. Badan Usaha Milik Negara terdiri dari perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan.

3.2 Saran

Kami menyadari makalah ini jauh dari sempurna, maka dari itu kami selaku penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk makalah-makalah selanjutnya. Dan bagi pembaca diharapkan untuk dapat memahami pengertian badan usaha dan bentuk-bentuk badan usaha. Serta dapat memahami bentuk badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta.

DAFTAR PUSTAKA

Kartika Sari,Elsi dan Simanunsong, Advendi. 2008. Hukum dalam Ekonimi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/aspek_hukum_dalam_bisnis/bab7-pengertian_hukum_dagang.pdf

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/hukum-dagang-9/