Makalah Hukum Asuransi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Resiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan sesorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis resiko yang dihadapi dapat berupa resiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau resiko lainnya. Oleh karena itu setiap resiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Hidup penuh dengan risiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi. Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini dan memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi.

Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, seperti resiko kehilangan, resiko kebakaran, resiko macetnya pinjaman kredit bank atau resiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau menanggung resiko yang akan dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya.

Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, resiko untuk mengalami ketidakberuntungan (misfortune) seperti ini selalu ada (Kamaluddin :2003). Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi.

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat menemukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari asuransi?
2. Apa saja yang menjadi dasar-dasar hukum asuransi?
3. Apa yang menjadi penggolongan dalam asuransi?
4. Apa saja prinsip-prinsip asuransi?
5. Kapan terjadinya Asuransi?
6. Apa itu polis yang terdapat dalam asuransi?
7. Apa saja yang mempengaruhi batalnya asuransi?
8. Apa saja sanksi yang dikenakan pada perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian asuransi.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum asuransi.
3. Untuk mengetahui penggolongan asuransi.
4. Untuk mengetahui prinsip-prinsip asuransi.
5. Untuk mengetahui terjadinya asuransi.
6. Untuk mengetahui polis asuransi.
7. Untuk mengetahui batalnya asuransi.
8. Untuk mengetahui sanksi asuransi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Asuransi

Dalam pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam asuransi terkandung empat unsur adalah sebagai berikut:

1.    Pihak tertanggung (insured) yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

2.    Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.

3.    Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

4.    Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tentu.[1]

Sementara itu, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor.2 tahun 1992 menyebutkan,

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantiankepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Namun, dari rumusan diatas baik yang terdapat dalam Pasal 246 KUH Dagang maupun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 terdapat suatu perbedaan dalam pengertian asuransi, dimana Pasal 246 KUH Dagang hanya mencakup pengertian asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi yang tercantum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mencakup pengertian asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Oleh karena itu, pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 lebih luas yang dapat mengikuti perkembangan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa objek asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak dan atau berkurang nilainya.

Adapun manfaat yang diberikan oleh asuransi bagi tertanggung atau insured, antara lain:

a. memberikan rasa aman dan perlindungan,

b. berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan lain,

c. merupakan alat penyebaran resiko, apabila peristiwa tidak tertentu terjadi,

d. sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

2.2 Dasar Hukum Asuransi

1. Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 KUH Dagang.

2. Pasal 1774 KUH Perdata.

3. Peraturan perundang-undangan diluar KUH Dagang dan KUH Perdata seperti

a.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;

b.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang;

c.    Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

2.3 Penggolongan Asuransi

Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yakni asuransi kerugian (schade verzekering) dan asuransi jumlah (sommen verzekering).

1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering)

Asuransi kerugian (schade verzekering) adalah yang memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung.

2. Asuransi Jumlah (Sommen Verzekering)

Asuransi Jumlah (sommen verzekering) merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak.

Namun, dalam praktik telah terjadi perkembangan penggolongana asuransi yang disebut dengan asuransi varia, merupakan asuransi yang mengandung unsur-unsur asuransi kerugian maupun asuransi jumlah, seperti asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.

Dengan demikian, menurut sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaiitu asuransi sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit.

1. Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas suatu yang dipertanggungkan, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, dan asuransi kematian.

2. Asuransi Wajib

Asuransi Wajib merupakan asuransi yang bersifat wwajib yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, misalnya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) dan asuransi kesehatan.

3. Asuransi Kredit

Asuransi kredit adalah asuransi yang selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitikberatkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya bank, meliputi asuransi pengangkutan laut dan asuransi kendaraan bermotor.

Adapun fungsi dari asuransi kredit adalah

a.         melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya;

b.        membantu  kegiatan  keamanan perkreditan, baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan.

Dengan adanya asuransi kredit akan mendorong bank lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat digolongkan menjadi usaha asuransi dan usaha penunjang.

1. Usaha asuransi terbagi atas asuransi kerugian (non life insurance), asuransi jiwa (life insurance), dan reasuransi (reinsurance).

a.    Asuransi Kerugian (Non Life Insurance)

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

b.    Asuransi Jiwa (Life Insurance)

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

c.  Reasuransi (Reinsurance)

Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.[2]

2. Usaha penunjang terbagi atas pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuvaria, dan agen asuransi.

a. Pialang Asuransi

Pialang asuransi merupakan usaha yang memberikan jasa perantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti kerugian asuransi yang bertindak untuk kepentingan tertanggung.

b. Pialang Reasuransi

Pialang reasuransi adalah memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian  ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

c. Penilai Kerugian Asuransi

Penilai kerugian asuransi adalah memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.

d.  Konsultan Aktivaria

Konsultan aktuvaria merupakan usaha yang memberikan jasa konsultan aktuvaria.

e.  Agen Asuransi

Agen asuransi merupakan pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

2.4 Prinsip-Prinsip Asuransi

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yakni prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), indemnitas (indemnity), atas kejujuran sempurna/iktikat baik (utmost good faith), subrogasi bagi penanggung (subrogation), proxima causa, dan kontribusi (contribution).

1. Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest)

Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) adalah setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu.

       Dengan Pasal 250nKUH Dagang dinyatakan bahwa kepentingan yang diasuransikan tersebut harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk membayar kerugian, sedangkan Pasal 268 KUH Dagang mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.

2. Indemnitas (Indemnity)

Indemnitas (indemnity) adalah berdasarkan perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Dengan demikian, pada dasarnyaperjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk penggantian kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung.

Asuransi hanya menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami kerugian sama dengan keadaan sebelum terjadinya kerugian.

Dengan dipergunakan  prinsip indemnitas didalam asuransi didasarkan pada asas hukum perdata, yaitu larangan memperkaya diri selama melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak (onrechtmatige verrijking).

Prinsip indemnitas berkaitan dengan pengukuran besarnya nilai kerugian, contohya dalam perjanjian asuransi kebakaran, pengukuran nilai kerugian yang sebenarnya adalah nilai kerugian yang sebenarnya adalah nilai ganti dari property yang rusak (akibat kebakaran) yang dikurangi dengan penyusutan.

3. Asas Kejujuran Sempurna/Itikad Baik (Utmost Good Faith)

Asas Kejujuran Sempurna/Itikad Baik (Utmost Good Faith) adalah prinsip adanya itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi, artinya

a. penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi yang bersangkutan dan menyelesaikan tuntutan ganti rugi sesuai dengan syarat dan kondisi pertanggungan;

b. sebaliknya, tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan; misalnya, tertanggung tidak boleh menyembunyikan keterangan yang diketahui dan harus memberikan keterangan yang benar sebab musabab terjadinya kerugian.

       Prinsip ini tercemin dalam Pasal 251 KUH Dagang yang menekankan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak penanggung.

Hal ini penting, karena jika sampai si tertanggung tidak memberikan segala informasi, keterangan, ataupun segala hal yang berkaitan dengan objek asuransi dengan sebenar-benarnya, ataupun ternyata terbukti tertanggung telah menyembunyikan atau merekayasa fakta yang sebenarnya mengenai objek asuransi maka nantinya jika terjadi evenement terhadap diri si tertanggung maka penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung.

4. Subrogasi bagi Penanggung (Subrogation)

Subrogasi bagi penanggung (subrogation), yakni dalam Pasal 284 KUH Dagang menentukan bahwa penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu; tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugkan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga.

Dengan demikian, subrogasi menurut undang-undang hanya dapat berlaku apabila terhadap dua faktor, yakni

a. apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga;

b. hak-hak itu timbul karena kerugian, misalnya hak subrogasi timbul dengan sendirinya (ipso facto) sehingga tidak perlu ditentukan dalam polis, tetap kadang-kadang dimuat dalam polis sebagai klausula subrogasi.

   Dalam kaitannya dengan tersebut diatas, para sarjana umumnya berpendapat bahwa asas subrogasi hanya berlaku terhadap asuransi kerugian dan tidak berlaku untuk asuransi julah, misalnya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan.

5. Proxima Causa

Proxima causa telah tercermin dalam Pasal 249 dan Pasal 276 KUH Dagang. Dalam Pasal 249 KUH dagang menyebutkan bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari sesuatu cacat,kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan dari sifat dan macam barang yang dipertanggungkan sendiri, tak sekali-kali si pertanggungan juga untuk itu, sedangkan Pasal 276 KUH Dagang, menyebutkan bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung, bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntunya apabila ia sudah mulai memikul suatu bahaya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kerugian yang diderita oleh si tertanggung sendiri disebabkan karena kebusukan, cacat, sifat atau macam dari barangnya sendiri (obejk asuransi) maupun karena kesalahan, kesengajaan, kelalaian dari diri si tertanggung sendiri maka dalam hal ini penanggung dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung.

Dalam prinsip ini untuk dapat tidaknya penanggung wajib membayar ganti rugi harus terlebih dahulu melihat fakta-fakta seperti berikut:

a.       peristiwa yang terjadi dan fakta tertanggung menderita kerugian;

b.      peristiwa yang terjadi termasuk peristiwa yang ditutup dalam polis atau tidak;

c.       kerugian yang diderita tertanggung adalah sebagai akibat dari peristia yang ditutup dalam polis;

d.      ada unsur yang membebaskan penanggung ari kewajiban nya.

6. Kontribusi (Contribution)

Kontibusi (contribution) dapat disimpulkan dalam Pasal 278 KUH Dagang yang menyebutkan bilamana pada polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan dipertanggungkan untuk lebih daripada harganya maka mereka bersama-sama meneurut keseimbangan jumlah untuk mana mereka menandatangani hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan.

Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang  sama, mengenai benda yang sama diadakan pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.

Asas kontribusi hanya berlaku dalam hal-hal seperti berikut:

a.    apabila polis-polis diadakan untuk risiko atau bahaya yang sama menimbulkan kerugian;

b.    polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dari tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula;

c.    polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Apabila dalam  polis memuat  klausula non  contribution  maka  pembayaran dibawah polis ini terbatas hanya untuk jumlah kerugian yang melebihi jumlah yang tertanggung oleh polis-pois yang lain sehinga asas kontribusi tidak berlaku dan polis itu berubah menjadi excess policy. Dengan demikian, tertanggung pertama-tama menuntut ganti kerugian kepada penanggung pertama, baru kalau ada sisanya dia dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung kedua.

2.5 Terjadinya Asuransi

Hak dan  kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan, artinya suatu perjanjian asuransi sudah terjadi sejak adanya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung, Polis hanyalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan.

Penutupan asuransi dalam praktiknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandanganinya kontrak sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).[3]

2.6 Polis Asuransi

Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang dijamin memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagai bukti tertulis telah terjadiperjanjian asuransi. Untuk itu, dikeluarkan surat yang disebut dengan polis sesuai dengan Pasal 255 KUH Dagang.

Adapun fungsi polis secara umum, antara lain

1.  merupakan bukti perjanjian pertanggungan;

2.  sebagai bukti jaminan dari penanggung keapda tertanggung untuk menggantikan kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga sebelumnya dengan prinsip, yakni

a. untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semua sebelum mengalami kerugian;

b.  untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.

2.7 Batalnya Asuransi

Suatu pertanggungan hakikatnya adalah suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal dalam perjanjian asuransi apabila:

1.    Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. (Pasal 251 KUHD).

2.    Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD); memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD).

3.    Terdapat suatu penipuan atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282 KUHD).

4.    Apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal baik kapal Indonesia atau kapal asing yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundangundangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).[4]

2.8 Sanksi Asuransi

Di dalam praktik dijumpai banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Ini menunjukkan bisnis asuransi merupakan bisnis yang menguntungkan. Akan tetapi, bisnis asuransi dapat juga merugikan masyarakat apabila perusahaan asuransi dikekola secara tidak profesional. Untuk itulah pemerintah telah menentukan sanksi bagi perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran.

1. Sanksi Administratif

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemenrintah No. 73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No.73/1992) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan:

a.    Perizinan usaha;

b.    Kesehatan keuangan;

c.    Penyelenggaraan usaha;

d.   Penyampaian laporan;

e.    Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung;

Dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (Pasal 37 PP No. 73/1992).

Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka terhadap:

1.  Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

2.  Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda administratif Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 38 PP No. 73/1992).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:

a.  Terhadap pelaku utama

     Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

b.  Terhadap pelaku pembantu

     orang yang menerima, menadah, membeli, atau menggunakan atau menjual kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

c.  Terhadap pemalsu dokumen

     Orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).[5]

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1.    Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 1992 menyebutkan, Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian anatara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantiankepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

2.    Dasar hukum yang terdapat dalam asuransi yaitu Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 KUH Dagang, Pasal 1774 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan di luar KUH Dagang dan KUH Perdata.

3.    Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yakni asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Menurut sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu asuransi sukarela, asuransi wajib, dan asuransi kredit. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat digolongkan menjadi usaha asuransi dan usaha penunjang.

4.    Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yakni prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), indemnitas (indemnity), atas kejujuran sempurna/iktikat baik (utmost good faith), subrogasi bagi penanggung (subrogation), proxima causa, dan kontribusi (contribution).

5.    Suatu perjanjian asuransi sudah terjadi sejak adanya kesepakatan antara Penanggung dan Tertanggung, Polis hanyalah sebagai alat bukti terjadinya perjanjian pertanggungan.

6.    Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara maskapai asuransi dan pihak yang dijamin memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian.

7.    Suatu perjanjian dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

8.    Bisnis asuransi dapat juga merugikan masyarakat apabila perusahaan asuransi dikekola secara tidak profesional. Untuk itulah pemerintah telah menentukan sanksi bagi perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

3.2 Saran

Suatu pembuatan sebuah makalah haruslah sesuai dengan realita yang ada dan kami sadar bahwa makalah yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mohon kritik dan saran dari semua pihak yang dapat mendukung pembuatan makalah agar makalah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Makalah ini kami tujukan sebagai salah satu pemenuhan tugas kuliah kami dan juga kami berharap agar makalah ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi baik kepada pembaca dan kepada diri kami tentunya. Penulis menyadari makalah ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan maupun pembahasan, untuk itu saran dan kritik dari rekan-rekan sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong. 2008. Hukum dalam Ekonomi.Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. 2004. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Asikin, Zainal. 2013. Hukum Dagang. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

---

[1] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum dalam Ekonomi, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal. 102

[2]  Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hal. 89-90

[3] Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 280

[4] Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 290

[5] Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 290-292