Makalah Hukum Dagang

PEMBAHASAN

2.1    Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang dapat dikatakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak terdapat  perbedaan secara prinsipil antara keduanya. Hal ini dapat dibuktikan di dalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang.

Sementara itu, dalam pasal 1 KUH Dagang disebutkan bahwa KUH Dagang perdata seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Kemudian, di dalam pasal 15 KUH Dagang disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini, dan oleh hukum perdata.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 1 dan pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (lex specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan hokum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga berlaku suatu asas lex specialis derogan legi generali, artinya hukum yang khusus dapat menesampingkan hokum yang umum.[1]

2.2    Berlakunya Hukum Dagang

Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahan yang mengandung arti menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

Sementara itu, tidak satu pun para sarjana memberikan pengertian tentang perusahaan, namun dapat dipahami dari beberapa  pendapat, antara lain menurut hokum, menurut mahkamah agung (hoge raad), menurut molleggraff, dan, menurut UU Nomor 3 tahun 1982.

1.         Menurut hukum

Perusahaan adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak model (dalam arti luas), tenaga kerja, dan dilakukan secara terus menerus, serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

2.         Menurut Mahkamah Agung (hoge raad)

Perusahaan adalah seseorang  yang mempunyai perusahaan jika ia berhubungan dengan keuntungan keuangan dan secara teratur melakukan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan dengan perniagaan dan penjualan.

3.         Menurut Molenggraff

Perusahaan (dalam arti ekonomi) adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasialan daengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian- perjanjian perdagangan.

4.         Menurut UU Nomor 3 tahun 1982

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan dan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Dengan demikian, ada beberapa pendapat yang dapat diambil kesimpulan bahwa seorang baru dapat dikatakan menjalankan perusahaan jika telah memenuhi unsur-unsur seperti berikut:

a.         Terang-terangan

b.         Teratur bertindak keluar, dan

c.         Bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi.

Dengan kata lain, peusahaan yang dijalankan oleh seseorang pengusaha dapat mempunyai kedudukan dan kualitas tertentu, sedangkan yang dinamakan pengusaha adalah setiap orang atau badan hokum yang langsung bertanggung jawab dan mengambil resiko didalam perusahaan dan juga mewakilinya secara sah. Oleh karena itu, seatu perusahaan yang dijalankan oleh pengusaha dapan berbentuk sebagai berikut :

a.         Ia seorang diri saja,

b.         Ia sendiri dan dibantu oleh para pembantu, dan

c.         Orang lain yang mengelola dengan pembantu-pembantu.[2]

2.3    Hubungan pengusaha dan Pembantu-pembantunya

Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

Sementara itu, pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi, yakni pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan.

1.         Pembantu didalam perusahaan

Pembantu didalam perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokuasi, pemimpin fitial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan.

2.         Pembantu diluar perusahaan

Pembantu dilua perusahaan adalah mempunyai hubungan yang bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjaian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang akan memperoleh upah, seperti yang diatus dalam pasal 1792 KUH perdata,misalnya pengacara, notaris, agen perusahaan, makelar dan komisioner.

Dengan demikian, hubungan hokum yang terjadi diantara mereka yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :

a.         Hubungan perusahaan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata

b.         Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata

c.         Hubungan hukum pelayanan berkala sesuai pasal 1601 KUH Perdata[3]

2.4    Pengusaha dan kewajibannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha yaitu :

a.         Membuat pembukuan (sesuai pasal  6 KUHD Yo UU No. 8 th 1997 tentang Dokumen perusahaan) dan,

b.         Mendaftarkan perusahaannya (sesuai UU No, 3 th 1982 tentang wajib daftar perusahaan).

2.4.1        Membuat Pembukuan (Dokumen Perusahaan)

Didalam pasal 6 KUHD menjelaskan makna pembukuan, yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan ataupembukuan mengenai kekayaan dan semua yang berhubungan dengan perusahaan sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Sementara itu mengenai dokumn perusahaan didalam KUHD menggunakan  istilah pembukuan sedangkan dalam UU No 8 tahun 1997 menggunakan istilah dokumen perusahaan. Dokumen perusahaan berdasarkan pasal 1 butir 2 UU No 8 tahun 1997 merupakandata, catatan dan / keterangan yang dibuat  dan / diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulisdiatas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentukcorak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.

Selain itu, didalam pasal 2 UU nomor 8 tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

2.4.2        Wajib Daftar Perusahaan

Dengan adanya UU nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan, menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segalasesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 juni 1985.

Sementara itu, UU Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yang dimaksud daftar perusahaaan adalah daftar catatan yang diadakan menurut ketentuan UU ini atau peraturan pelaksananya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Selain itu, dalam pasal 3 UU nomor 3 tahun 1982 disebutkan bahwa daftar perusahaan bersifat terbukauntuk semua pihak.

Selanjutnya, pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Sesuatu perusahaan dianggap telah mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang.

Kemudian, pasal 32-35 UU nomor 3 tahun 1982 merupakan ketentuan pidana, sebagai berikut.

a.         Barang siapa yang menurut UU ini atau peraturan pelaksanaanya diwajibkan mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannyadianacam dengan pidana lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000

b.         Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000[4]

2.5    Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.

1.         Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan

a.         Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.

b.        Perusahaan persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

2.         Bentuk- bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum

a.         Perusahaan Berbadan Hukum

Perusahaan berbadan hukum adalah sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, mempunyai tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya daan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya.

b.        Perusahaan Bukan Badan Hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut, biasanya berbentuk perorangan maupun persekutuan.

Sementara itu, di dalam masyarakat dikenal 2 macam perusahaan yaitu: perusahaan swasta dan perusahaan negara.

1.         Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta  adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, terbagi dalam 3 perusahaan antara lain:

1.        Perusahaan swasta nasional

2.        Perusahaan swasta asing

3.        Perusahaan patungan/campuran (joint venture).

2.         Perusahaan negara

Perusahaan negara adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Pada umumnya, perusahaan negara disebut dengan badan usaha milik negara (BUMN), terdiri dari 3 bentuk yaitu

1.        Perusahaan jawatan (Perjan)

2.        Perusahaan umum (Perum)

3.        Perusahaan perseroan (Persero)

Selain itu, berdasarkan pembagian bentuk perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yakni perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan bukan badan hukum.

2.5.1        Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum dapat berbentuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri.

                        Secara resmi, tidak ada perusahaan perseorangan, tetapi dalam praktik di masyarakat perdagangan telah ada suatu bentuk perusahaan perorangan yang diterima oleh masyarakat, yaitu perusahan dagang.

Sementara itu, untuk mendirikan perusahaan dagang secara resmi belum ada, tetapi dalam peraktiknya orang yang akan mendirikan perusahaan dagang dapat mengajukan permohonan dengan surat izin usaha (SIU) kepada kantor wilayah perdagangan dan mengajukan surat izin usaha (SITU) kepada pemerintah daerah setempat.karena kedua surat tersebut merupakan tanda bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya.

2.5.2        Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk persekutuan perdata.

1.         Persekutuan Perdata (Maatschap)

Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua orang (pihak) menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.

Selain tersebut, unsur-unsur yang tidak kalah penting didalam persekutuan perdata adalah: adanya pemasukan (inbreng) dan adanya pembagian keuntungan.

a.         Adanya Pemasukan (inbreng)

Sesuai keteentuan pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata, yang menetapkan tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukan ke dalam kas persekutuan perdata yang mereka dirikan secara bersama-sama pemasukan (setoran), antara lain

1.        Uang

2.        Barang atau benda-benda lain yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah/gedung, kendaraan bermotor (truk), alat perlengkapan kantor, good will, dan kredit.

3.        Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

b.         Adanya Pembagian Keuntungan atau Kemanfaatan

Sesuai dengan pasal 1633 s/d 1635 KUH

2.         Persekutuan Firma (Vennootshaf Onder Eene Firma)

            Persekutuan firma diatur dalam pasal 15, 16 sampai 35 KUH Dagang. Dalam pasal 16 WvK (KUH Dagang) perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang-orang ketiga.

            Sementara itu firma mempunyai arti nama yang digunakan untuk berdagang secara bersama-sama. Nama suatu firma adakalanya diambil dari nama seorang yang turut menjadi persekutuan itu sendiri, tetapi dapat juga diambil dari nama orang yang bukan dari persekutuan. Menurut pasal 17 KUH Dagang, tiap-tiap sekutu dapat bertindak dengan pihak diluar persekutuan, asalkan tindakan tersebut berkaitan dengan urusan persekutuan.

            Sementara dalam pasal 18 KUH Dagang disebutkan tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga adalah untuk pribadi dan seluruh hartanya. Sekutu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dituntut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pertanggung jawaban ini merupakan pertanggung jawaban renteng akibat perbuatannya sendiri atau perbuatan sekutu lainnya.

3.         Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschap)

            Perusahaaan komanditer diatur dalam pasal 15, 19 sampai 21 KUH Dagang. Dalam pasal 19 WvK (KUH Dagang) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persekutuan yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai  pada sejumlah uang yang dimasukkanya.

            Persekutuan komanditer dibagi menjadi 3 yaitu: persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer terang-terangan, persekutuan komanditer dengan saham.

2.5.3        Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

Perusahaan persekutuan berbadan hukum adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha swasta, dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan.[5]

2.6         Perseroan Terbatas

                           Merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perseroan terbatas dibagi menjadi 2 kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham,sedangkan terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki.

2.6.1   Modal Dasar Perseroan

                           Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham yang dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk. Oleh karena itu, modal dari perseroan terbatas terdiri dari modal dasar dan modal yang ditempatkan.

2.6.2   Organ Perseroan

                           Di dalam pasal 1 butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ dari perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS) direksi, dan komisaris.

a.         Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

b.        Direksi

Organ perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mewakili baik di dalam maupun diluar pengadilan sehingga dapat dikatakan bahwa direksi memiliki tugas dan wewenang ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.

c.         Komisaris

Organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan[6]

2.7         Penyatuan perusahaan

                           Dalam membentuk suatu perseroan dapat dilakukan berbagai cara yakni dengan penyatuan perusahaan baik secara penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).

1.        Penggabungan (merger)

Penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satuperusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri telah berkhir kedudukannya sebagai badan hukum (perusahaan), karena dibubarkan dan dilikuidasi, sedangkan yang masih ada adalah perushaan yang menerima gebungan.

2.        Peleburan (konsolidasi)

Merupakan peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru sama sekali, sementara tiap-tiap perusahaan yang meleburkan diri berakhir kedudukannya sebagai badan hukum atau perusahaan.

3.        Pengambilalihan (akuisisi)

Pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya.[7]

2.8         Pembubaran dan Likuidasi  Perseroan Terbatas

Pembubaran dan Likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada pasal 114 UUPT, dapat terjadi karena

a.         Keputusan RUPS;

b.        Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c.         Penetapan pengadilan, apabila terjadi sebagai berikut.

1.         Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat bahwa perseroan telah melanggar kepentingan umum,

2.         Permohonan satu orang atau lebih pemegang saham atau yang mewakilinya, paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dan mempunyai hak suara yang sah.

3.         Permohonan kreditor berdasarkan alasan

a.    Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;atau

b.   Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau diperlukanya permohonan kreditor tersebut karena kepailitan tidak sendirinya mengakibatkan perseroan bubar.

Dengan demikian, jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaanya dalam proses likuidasi.

Sementara itu, dalam proses pemberesan (likuidasi) yang di lakukan oleh likuidator mengenai nama-nama anggota ditentukan oleh RUPS jika perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun, jika keanggotaan likuidator dapat diangkat oleh pengadilan sehingga pembubaran perseroan tersebut berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, jika pembubaran perseroan telah diputuskan dua lembaga, dalam hal ini tidak disertai penunjukan likuidator maka direksi secara ex officio bertindak sebagai likuidator.

Selain itu, pengangkatan dan pemberhentian likuidator perseroan terbatas atas permohonan satu orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan. Ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan menghentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagai mana mestinya.

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan dan sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukan bagi para pemegang saham.

Dalam pada itu, kewajiban likuidator dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut.

1.        Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.

2.        Pemberitahuan sebagai mana yang dimaksud dengan keterangan pada huruf a memuat

a.         Nama dan alamat likuidator;

b.         Tata cara pengajuan tagihan;

c.         Jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.

3.        Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan berlaku ditolak; dapat mengajukan gugatan kepengadilan negeri paling lambat 90 terhitung sejak tanggal penolakan.

4.        Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.

5.        Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu yang paling lambat 30 hari berkewajiban melakukan hal-hal  sebagai berikut.

a.         Mendaftarkan sebagai mana dimaksud dalam pasal 21;

b.         Mengajukan permohonan untuk di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

c.         Mengumukan dalam dua surat kabar harian.

Pengumuman yang dimaksud dalam nomor (c ), dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak

a.         Dalam hal perseroan dibubarkan oleh RUPS, jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS;

b.         Dalam hal perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jadi, tindakan pemberesan kekayaan perseroan terbatas dalam proses likuidasi adalah sebagai berikut.

1.        Dalam hal perseroan bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaanya dalam proses likuidasi.

2.        Tindakan pemberesan sebagaimana disebutkan dalam nomor (1) diatas, meliputi

a.         Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;

b.        Penentuan tata cara pembagian kekayaan;

c.         Pembayaran kepada kreditor;

d.        Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kapada pemegang saham;

e.         Tindakan- tindakan lain yang harus di lakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

3.        Dalam hal perseroan sedang dalam proses likuidasi maka pada surat yang di kirimkan ditujukan untuk keluar dicantumkan dengan kata- kata “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan.[8]

2.9         Koperasi

Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan anggotanya  dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak maksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekelurgaan.

Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.9.1   Fungsi dan Peran Koperasi

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

a.         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.

b.        Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c.         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan kopersi sebagai soko gurunya.

d.        Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.9.2   Pendirian Kopersi

Koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan (koperasi primer) maupun badan hukum itu sendiri (koperasi sekunder). Namun, untuk membentuk koperasi primer sekurang-kurangnya ada 20 orang, sedangkan untuk koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Pembentukan koperasi baik primer ataupun sekunder harus dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Jika status koperasi sebagai badan hukum, koperasi harus mendapatkan pengesahan dari pemerintah dengan cara mengajukan permohonan tertulis  melalui Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten atau Kotamadya dimana koperasi tersebut berdiri.

Adapun modal koperasi terdiri dari

a.         Modal sendiri, meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan,dan hibah;

b.        Modal pinjaman, dapat berasal dari anggota, dari koperasi lainya dan/atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya;

c.         Penerbitan surat berharga dan surat utang lainya serta sumber lain yang sah.

2.9.3   Modal Koperasi

Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiliti dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

1.        Simpanan Pokok

Simpanan pokoko adalah sejumlah uang yag sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota pada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2.        Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yag wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3.        Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimaksud untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4.        Hibah

Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada pihak lain.

Selain itu, modal pinjaman dapat berasal dari

a.         Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;

b.        Bank dan lembaga keuangan lainya;

c.         Penerbitan obligasi dan surat utang;

d.        Sumber lain yang sah.

2.9.4   Struktur Organisasi Koperasi

Seperti hal nya organisasi-organisasi lainnya, organisasi koperasi juga mempunyai perangkat kerja. Berdasarkan Pasal 21UUK 1992 memiliki perangkat koperasi, yakni rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

1.        Rapat Anggota

Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Kewenangan dari rapat anggota menetapkan, antara lain

a.         Anggaran dasar;

b.         Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;

c.         Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas;

d.        Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;

e.         Pembagian hasil usaha;

f.          Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Dengan demikian, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam rapat anggota itu tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

2.        Pengurus

Pengurus sebagai pemegang kuasa rapat anggota diangkat untuk masa jabatan paling lama lima tahun.

Dengan demikian, tugas dari pengurus berdasarkan Pasal 30 UUK 1992 adalah

a.         Mengelola koperasi dan usahanya;

b.         Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

c.         Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

d.        Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

e.         Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

Sementara itu, kewenangan dari pengurus adalah

a.         Mewakili koperasi didalam atau pun diluar pengadilan;

b.         Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

c.         Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggug jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3.        Pengawas

Pengawas koperasi dipilih oleh para anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada anggota- anggota.

        Sementara itu pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Selain itu,pengawas koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperlian koperasi.

Dengan demikian, tugas dari pengawas koperasi berdasarkan pasal 39 UUK 1992 adalah

a.         Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dalam pengelolaan koperasi;

b.         Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasanya.

Dengan demikian, kewenangan dari pengawas adalah

a.         Meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan

b.         Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.[9]

2.10    Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang di kelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Disebutkan juga dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu “badan hukum” dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, yakni

1.        Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan;

2.        Kekayaan yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan;

3.        Yayasan mempunyai tujuan tertentu dibidang social, keagamaan dan kemanusiaan;

4.        Yayasan tidak mempunyai anggota.

Dengan kata lain, pada dasarnya pembentukan yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih serta satu badan hukum atau lebih.

Mendirikan yayasan harus dilakukan secara otentik, yakni dengan akta notaries dan memperoleh status badan hukum setelah akte pendirianya disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

Selain itu, dalam akta pendirian suatu yayasan harus memuat hal- hal, seperti

1.        Anggaran dasar, dan

2.        Keterangan- keterangan lain yang dianggap perlu ( sekurang kurangnya memuat keterangan mengenai pendiri, Pembina, pengurus dan pengawas yayasan yang meliputu nama, alamat, pekerjaan, tempat, dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan).

Sementara itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ yayasan. Yang termasuk sebagai organ yayasan adalah Pembina dan pengurus.

2.10.1    Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi. Kewenangan ini tidak diberikan kepada pengurus ataupun pengawas yang meliputu antara lain

a.         Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan;

b.         Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dean anggota pengawas;

c.         Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggar4an dasar yayasan;

d.        Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;

e.         Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Sementara itu, kebijakan umum yang diambil oleh Pembina yayasan haruslah mengacu pada anggaran dasar yayasan, termasuk kebijakan khusus, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah

a.         Orang perseorangan sebagai pendiri yayasan;

b.         Mereka yangt berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maksud dan tujuan yayasan.

Kewajiban pokok dari Pembina adalah sebagai berikut

a.         Mengadakan rapat tahunan sekurang- kurangnya sekali dalam 1 tahun, tujuanya untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak, dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan untuk perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang. Dan rapat Pembina wajib diadakan setiap tahun.

b.         Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi terhadap kekayaan, hak, dan kewajiban yayasan pada waktu lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.

c.         Pengesahan dan pemeriksaan laporan tahunan yang disusun oleh pengurus dan di tanda tangani oleh pengurus dan pengawas.

2.10.2    Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus adalah orang perseorangan  yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Dengan demikian, pengurus yayasan mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata- mata untuk mecapai maksud dan tujuan yayasan.

Sementara itu, pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Namun, jika pengurus dalam menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan yayasan maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus dapat di berhentikan sebelum masa kepengurusanya berakhir.

Dengan demikian, susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari

a.         Seorang ketua;

b.         Seorang sekretaris;

c.         Seorang bendahara.

Anggota pengurus tidak berwenang mewakili yayasan apabila

a.         Terjadi perkara didepan pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan;

b.         Anggota pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan.

Akan halnya seorang pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusanya harus senantiasa

a.         Beritikad baik;

b.         Memperhatikan kepentingan yayasan dan bukan kepentingan Pembina, pengawas, ataupun pengurus yayasan;

c.         Kepengurusan yayasan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pengurus dengan ketingkatan kecermatan yang wajar dengan ketentuan bahwa pengurus tidak diperkenankan untuk memperluas atau mempersempit ruang geraknya sendiri;

d.        Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan yayasan dengan kepentingan pengurus yayasan.

2.10.3   Pengawas

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Sementara itu, pengawas terdiri dari seorang atau lebih dan yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina, sedangkan setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yangt menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau Negara denagn berdasakan keputusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap maka orang tersebut tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun.

2.10.4    Pembubaran Yayasan

Yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena

a.         Jangka waktu Yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;

b.         Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c.         Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni berdasarkan alasan

1.        Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2.        Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3.        Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2.10.5    Yayasan Asing

Dalam hal yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatanya diwilayah Negara Republik  Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai syarat dan tata cara yayasan asing diatur dalam peraturan pemerintah.[10]

2.11          Badan Usaha Milik Negara

Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara.

Dalam pada itu, perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apa pun yang modal seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian, perusahaan negara adalah badan hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri (kekayaan negara yang dipisahkan) dan tidak terbagi dalam saham-saham.

Hal ini diatur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Jadi, badan usaha milik negara dapat berupa (berbentuk) perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency; perusahaan umum (perum) atau public corporation.

2.11.1    Perusahaan Jawatan (Perjan) atau Deparment Agency

Perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.

Sementara itu, perusahaan jawatan (perjan) bertujuan untuk pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum (public service) dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi, efektifitas, dan ekonomis, serta pelayanan yang memuaskan.

Dalam hal ini, perusahaan jawatan (perjan) diatur dalam Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan, setelah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 dalam tempo 2 tahun harus berubah menjadi perusahaan umum atau perseroan.

Perjan mempunyai ciri-ciri pokok antara lain sebagai berikut :

a.         Menjalankan public service atau pelayanan kepada masyarakat;

b.         Merupakan bagian dari departemen atau direktorat jenderal atau direktorat atau pemerintah daerah tertentu. Modal perjan termasuk bagian anggaran belanja yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan dan selalu diperhitungkan pada pembiayaan anggaran belanja dari tahun yang bersangkutan;

c.         Mempunyai hubungan hukum publik;

d.        Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun fungsional, seperti bagian-bagian lain dari suatu departemen atau pemerintah daerah;

e.         Pada perinsipnya pegawai-pegawai perjan adalah pegawai negeri sipil, namun demikian ada pula yang berstatus sebagai buruh perusahaan yang dibayar dengan upah harian atau dengan cara lain.

2.11.2    Perusahaan Umum (Perum) atau Public Corporation

Perusahaan umum (perum) atau public corporation adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sementara itu, perusahaan umum (perum) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum. Dengan demikian, merupakan wadah bagi perusahaan yang tidak digolongkan pada perjan ataupun persero. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa perum adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 di mana seluruh modalnya dimiliki negara; berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Jadi, tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dengan demikian, sifat usaha perum lebih menitikberatkan pada pelayanan umum baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa.

Selain itu, perum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan negara dan di dalam perum tidak ada penyertaan modal swasta baik nasional maupun asing. Modal seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Organ perum terdiri dari direksi dan dewan pengawas yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan menteri departemen teknis terkait.

Status pegawai perum berdasarkan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 menentukan bahwa pegawai perum merupakan pekerja perum yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

2.11.3    Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia, tujuan utamanya mengejar keuntungan.

                        Perusahaan perseroan (persero) diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001.

                        Dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, perseroan merupakan badan usaha milik negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkan dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung.

                        Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 menentukan bahwa terhadap persero berlaku prinsip-prinsip perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Tujuan dan maksud didirikannya persero untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional dan memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Organ persero sebagaimana PT pada umumnya terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Menteri Keuangan bertindak mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara dalam persero.

Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direktur jenderal pembinaan badan usaha milik negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS persero.

Modal persero dikuasai sepenuhnya (100%) oleh negara. Bagi persero yang telah melakukan penawaran umum (go public) di pasar modal maka persero yang bersangkutan menjadi persero terbuka, dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 ditentukan bahwa terhadap persero terbuka berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.[11]

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1.        Berdasarkan pasal 1 dan pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (lex specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan hokum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga berlaku suatu asas lex specialis derogan legi generali, artinya hukum yang khusus dapat menesampingkan hokum yang umum.

2.        Sebelum tahun 1938, hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahan yang mengandung arti menjadi lebih luas sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

3.        Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpin oleh seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.

Sementara itu, pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi, yakni pembantu di dalam perusahaan dan pembantu di luar perusahaan.

4.        Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha yaitu :

a.         Membuat pembukuan (sesuai pasal  6 KUHD Yo UU No. 8 th 1997 tentang Dokumen perusahaan) dan,

b.         Mendaftarkan perusahaannya (sesuai UU No, 3 th 1982 tentang wajib daftar perusahaan).

5.        Bentuk-bentuk badan usaha perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dan dilihat dari jumlah pemiliknya dan dilihat dari status hukumnya.

1.      Bentuk-bentuk perusahaan jika dilihat dari jumlah pemiliknya terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan

2.      Bentuk- bentuk perusahaan jika dilihat dari status hukumnya terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum

6.        Perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Di dalam pasal 1 butir 2 UUPT secara tegas menyebutkan bahwa organ dari perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

7.        Dalam membentuk suatu perseroan dapat dilakukan berbagai cara yakni dengan penyatuan perusahaan baik secara penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).

8.        Pembubaran dan Likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada pasal 114 UUPT, dapat terjadi karena

a.         Keputusan RUPS;

b.         Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

c.         Penetapan pengadilan, apabila terjadi sebagai berikut.

1.        Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat bahwa perseroan telah melanggar kepentingan umum,

2.        Permohonan satu orang atau lebih pemegang saham atau yang mewakilinya, paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dan mempunyai hak suara yang sah.

3.        Permohonan kreditor berdasarkan alasan

a.         Perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;atau

b.        Harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau diperlukanya permohonan kreditor tersebut karena kepailitan tidak sendirinya mengakibatkan perseroan bubar.

Dengan demikian, jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaanya dalam proses likuidasi.

9.        Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan anggotanya  dengan cara menjual barang keperluan sehari- hari dengan harga murah ( tidak maksud mencari untung).

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

a.         Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.

b.         Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

c.         Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan kopersi sebagai soko gurunya.

d.        Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan (koperasi primer) maupun badan hukum itu sendiri (koperasi sekunder). Namun, untuk membentuk koperasi primer sekurang-kurangnya ada 20 orang, sedangkan untuk koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut modal ekuiliti dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Selain itu, modal pinjaman dapat berasal dari

a.       Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;

b.      Bank dan lembaga keuangan lainya;

c.       Penerbitan obligasi dan surat utang;

d.      Sumber lain yang sah.

Seperti hal nya organisasi-organisasi lainnya, organisasi koperasi juga mempunyai perangkat kerja. Berdasarkan Pasal 21UUK 1992 memiliki perangkat koperasi, yakni rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

10.    Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang di kelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial.

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan dan memegang kekuasaan tertinggi. Kewenangan ini tidak diberikan kepada pengurus ataupun pengawas.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus adalah orang perseorangan  yang mampu melakukan perbuatan hukum dan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Yayasan itu dapat bubar atau dibubarkan karena

a.       Jangka waktu Yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;

b.      Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c.       Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni berdasarkan alasan

1.      Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

2.      Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau

3.      Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dalam hal yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatanya diwilayah Negara Republik  Indonesia, jika kegiatan yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia. Selain itu, ketentuan mengenai syarat dan tata cara yayasan asing diatur dalam peraturan pemerintah.

11.    Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Badan usaha milik negara dapat berupa (berbentuk) perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency; perusahaan umum (perum) atau public corporation.

Perusahaan jawatan (perjan) atau deparment agency adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan, yang bertujuan untuk pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum (public service) dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi, efektifitas, dan ekonomis, serta pelayanan yang memuaskan.

Perusahaan umum (perum) atau public corporation adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia, tujuan utamanya mengejar keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong. 2008. Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Grasindo

---

[1] Elsi Kartika Sari, Advendi Simanunsong, 2008, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: PT Grasindo), Hal 41

[2] Ibid. Hal 42-43

[3] Ibid. Hal 43-44

[4] Ibid. Hal 44-49

[5] Ibid. Hal 49-56

[6] Ibid. Hal 56-63

[7] Ibid. Hal 63-65

[8] Ibid. Hal 65-67

[9] Ibid. Hal 68-72

[10] Ibid. Hal 72-80

[11] Ibid. Hal 81-84