Makalah HAM dan Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

            Hak asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugrah tuhan yang maha esa. Maka tidak seorangpun dapat mengambilnya atau melanggarnya kita harus menghargai anugrah ini dengan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan latar belakangnya, ras, etik, agama, warna kulit, pekerjaan, budaya dan lain-lainnya. Namun perlu diingat bahwa hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena nya, karena manusia menghormati hak asasii manusia lainnya.

Negara indonesia merupakan negara kesatuan dimana didalam nya terdapat pemimpin , yang memimpin negara tersebut,pemimpin negara harus memalui pemilihan, dan pemilihan tersebut harus memenuhu persyaratan yang telah ada pada undang-undang 1945. Tidak hanya untuk sebuah negara, negara didalamnya terdapat berbagai provinsi dan daerah, yang harus memiliki pemimpin melalui pemilihan umum juga, dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik calon pemimpin maupun orang yang ingin memilih.

B.       Rumusan Masalah

1. Apakah Pengertian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia ?

2. Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang 1945dan Pancasila?

3. Bagaimana pemilihan umum Presiden dan Wakil Presidenserta anggota DPD,DPR,DPRD  ?

C. Tujuan

1.  Utuk mengetahui  Pengertian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia ?

2. Untuk mengetahui  Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang 1945dan Pancasila?

3. Untuk Mengetahui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presidenserta anggota DPD,DPR,DPRD 

BAB II

PEMBAHASAN

A.PENGERTIAN DAN PENGEMBANGAN  HAK ASASI MANUSIA

Arti sejarah Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi ini menjadi dasar dari hak dan  kewajiban-kewajiban yang lain. Menurut sejarahnya asal mula Hak Asasi Manusia ialah dari eropa barat, yaitu Inggris.Tonggak pertama kemenangan Hak Asasi iyalah pada Tahun 1215 dengan lahirnya Magna Chartha.

            Didalam magna charta itu tercantum kemenangan para bangsawan atas raja inggris . didalamnya dijelaskan bahwa raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Dalam hal-hal tertentu, raja didalam tindakannya harus mendapat persetujuan para bangsawan. Walaupun hal itu terbatas dalam hubungan antara raja dan bangsawan, tetapi kemudian terus berkembang sebagai suatu prinsip hal ini merupakan suatu kewenanagan , sebab hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah.

            Perkembangan berikutnya ialah adanya revolusi amerika 1776, dan revolusi prancis 1789. Dua Revolusi dalamabad XVIII ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia tersebut. Revolusi amerika menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka dalma hal ini hidup bebas dari kekuasaan inggris. Revolusi besar prancis pada tahun 1789 bertujuan untuk membebaskan manusia warga negara perancis dari kekangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara di Prancis pada waktu itu istilah yang dipakai waktu itu adalah droit de homme yang berarti hak rechten dalam bahasa belanda . dalam bahasa Indonesia biasanya disalin dengan “ hak-hak kemanusiaan”.

Yang dimaksud dengan mula-mula dari istilah ini adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang M aha Esa , seperti mislnya hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Macam-macam Hak Asasi

1.      Hak asasi atas pribadi personal right yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menytakan pendapat

2.      Hak asasi ekonomi atau properti right yaitu hak untuk memiliki sesuatu , membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya

3.      Hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum

4.      Hak asasi politik

5.      Hak asasi sosial dan kebudayaan

6.      Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan misalnya peraturan dalam hal penangkapan

Negara Hukum dan Hak Asasi

Menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak asasi ini, yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Malahan ada kecendrungan demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu maka negara bertugas hanyalah menjaga ketertiban masyarakat karena yang penting dalam hal ini adalah negara tidak akan turut campur dalam hal yang dianggap merupakan pelanggaran akan hak asasi itu seperti misalnya setiap orang berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Dengan menghormati hak manusia maka settiap orang akan menggunakan haknya dan dengan sendirinya setiap orang akan berjauang untuk mencapai kemakmuran masing-masing.

      Didalam suatu negara hukum yang dinamis negara ikut aktif dalam usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diaturlah masalah fungsi negara dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban asasi, namun dipihak lain menyeelenggarakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu berupa kesejahteraan masyarakat. Didalam ini sangat besar perannnya dalam negara.

B. Hak Asasi Manusia Dalam UU 1945 & Pancasila

Hak Asasi dalam UUD 1945

      Berkenaan dengan hak asasi ini , PBB telah mengeluarkan pernyataan yang bernama “ Universal Decaralation of Human Right” pada tanggal 10 Desember 1948.  Indonesia sebagai anggota dari lembaga dunia ini, memperhatikan masalah tersebut. Walaupun kita ketahui bahwa dasar dari deklarasi itu adalah individualisme dengan segala hak yang dipunyainya  namun dalam kerangka pelaksanaannya di Indonesia  dkeseimbangan dalam hak dan kewajiban selalu diiperhatikan , hak-hak itu secara terperinci diuraikan dalam deklarasi tersebut, dan di indonesia secara kontektualis dengan latar belkang semangat kekeluargaan.

      Hak dakam pembelaan negara diatur dalam pasal 30 UUD 1945 yang dalam ayat (1) berbunyi : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang dimaksud dalam pembelaan negara disini dengan istilah sekarang adalah “pertahanan dan keamanan nasional”

      Kemuadian hak asasi di bidang kesejahtteraan sosial sesuai dengan sila V Pancasila , diatur dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

1.      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan

2.      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negra dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3.      Bumi dan air dam kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Asasi Manusia di dalam Pancasila

Apabila kita lebih dalam meninjau isi dari masing-masing sila pada pancasila , maka tampaklah kepada kita bahwa masing-masing sila mengandung hak asasi manusia sebagai berikut :

a.Hak Asasi Manusia menurut sila Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ketuhanan yang maha esa mengandung pengakuan terhadap tuhan yang maha esa dan menjamin setiap orang untk melaksanakan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Dengan sila ini dijamin setia orang bebas memilih dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama dipandang sama hak kedudukannya terhadap negara.

Pengakuan terhadap ketuhanan yang maha esa , berarti pengabdian terhadap tuhan yang maha esa dalam arti melaksanakannya segala perintah tuhan dalam perbuatan sehari-hari. Tuhan memandang sama terhadap semua umat manusia.  Ia memerintah kan agar sesama berlaku adil  terhadap yang lain. Dengan demikian tuhan yang maha esa  telah mengandung pengakuan terhadapp segenap hak asasi manusia dimana ajaran tuhan meliputi seluruh aspek kehidupan .

Agar pengabdian terhadap tuhan yang maha esa dapat dilaksanakan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapat pengkuan , hendaklah ada jaminan terhadap kemerdekaan  beragama sebagai salah satu hak asasi yang penting. Adapun kemerdekaan beragama ini telah mendapat pengakuan dalam amandemen I dari konstutusi Amerika serikat, pasal 10 Declaration des droits de L’ homme et di citoyen , alenia ke-19 mukadimmah konstitusi prancis.

b.Hak Asasi Mnusia Menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab

            Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksaannya human values dalam arti pengakuan  dignity of man dan human rights serta human freedom, tiap-tiap orang diberlakukan secara pantas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara ganas,dihina, atau diberlakukan secara melampui batas, kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk tuhan dan dengan demikian segala bangsa sama tinggi dan sama rendahnya dan ini berarti suatu pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa dengan menolak kolonialisme dan imperialisme.

            Kemanusiaan berarti pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial . sebagai individu ia mempunyai hak asasi dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan yang datang baik dari pihak penguasa maupun iindividu lainnya. Sebagai makhluk sosial penggunaa hak asasi manusia itu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, bahkan harus selalu berfungsi sosial dalam arti adanaya keseimbangan antara kepentingan manuasia. Oleh karena perikemanusiaan itu meliputi segala ikhwal mengenai dan perasaan terhadap manusia, maka sila kemanusiaan yang adildan beradab sangat banyak sangkut pautnya dengan hak dasar dan kebebasan asasi manusia, hak asasi telah mendapat pengakuan seperti : hak untuk tidak diperbudak , hak tidak untuk dianiaya, pengakuan manusia sebagai pribadi  hak untuk tidak ditangkap,ditahan , dibuang secara sewenang-wenang, dan untuk mendapat peradilan yang bebas, hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya.

c.Hak Asasi Mnusia Menurut Sila Persatuan Indonesia

            persatuan indonesia atau kebangsaan ialah sikap yang mengutamakan kepentingan suku,golongan, paertai dan lain-lainnya. Ini berarti persatuan antara golongan-golongan , suku-suku dan partai-partai yang mempunyai kedukukan dan kesempatan yang sama dalam negara indonesia, dalam arti adanya keseimbangan yang harmonis dengan tidak mengutamakan yang satu dengan yang mengabaikan yang lainnya. Kesadaran bangsa indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari satu bangsa, agar setiap orang indonesia dapat bebas  menikmati hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu darimana pun datangnya.

            Kesadaran kebangsaan indonesia  ini tidak sedikit dijiwai oleh kebangkitan kebangsaan didunia luar yang digerakkan oleh perasaan bangga diri sendiri sebagai bangsa dan keinginan mempertahankan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kesadaran kebangsaan adalah titik tolak dalam perjuangan mempertahankan hak asasi manusia, sebab tanpa adanya kesadaran kebangsaan ini tidak ada suatu jaminan , bahwa hak asasi itu mendapat perlindungan.

d.Hak Asasi Manusia Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kbijakan dalam Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat

            kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara dalam negara berada ditangan rakyat. Negara dibentuk dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokrasi melalui perwakilan yang bagi indonesia melslui majelis permusyawaratan rakyat. Oleh karena kedaulatan ini ditangan rakyat itu adalah lembaga tertinggi negara RI. Rakyatlah melalui MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara, memilih dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dan menetapkan garis-garis besar haluan negara.

            Kedaulatan rakyat berisi pengakuan dan harkat dan martabat manusia sedang pengakuan martabat manusia berarti pula menghormati dan menjunjung tinggi segala hak asasi yang melekat padanya. Kedaulatan rakyat itu berwujud dalam bentuk hak asasi manusia seperti hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat, hak ikut serta dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan negara.

e. Hak asasi manusia menurut sila keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

            keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat dengan ini di maksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat. Keadilan yang di maksud ialah keadilan yang memberi pertimbangan dimana hak memiliki fungsi sosial ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia yang terhormat dalam arti tidak akan kepincangan dimana ada golongan yang hidup mewah dengan golongan yang lain yang hidup melarat. Jadi dalam paham keadilan sosial di jamin hak untuk hidup layak, di jamin adanya hak miliik, adanya hak atas jaminan sosial ,adanya hak atas pekerjaan dan lain lain yang kesemuanya itu telah menjadi hak asasi yang telah di akui oleh UUD.

Hak asasi manusia dalam undang undang No.39 Tahun 1999

A.    Ketentuan umum

1. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan      manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati.

2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak di laksanakan tidak memungkinkan terlaksana.

3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan,pelecehan, pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok,bahaya, keyakinan politik dan lain lainnya.

4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang di lakukan dengan sengaja,sehingga menimbukan rasa sakit atau penderitaan yang hebat.

5. Anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah atau masih di dalam kandungan hal tersebut adalah demi kepentingannya.

6. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja melawan hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut HAM dan tidak mendapatkan  atau di khawtirkan tidak dapat memperoleh penyelesaiian hukum yang adil.

7. Komisi nasional HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.

B. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

1. Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya

2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai dan bahagia lahir dan batin

3. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

C.Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

1.      Setiap orang berhak membentuk sesuatau keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

2.      Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung ats kehendak bebas calon suami dan calon yang bersangkutan sesuai dengan UU.

D.Hak mengembangkan diri

1.      Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

2.      Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya secara pribadi maupun kolektif.

E.Hak memperoleh keadilan

1.      Setiap orang, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2.      Setiap orang yang di tangkap dan di tuntut karena di sangka melakukan sesuatu tindakan pidana berhak di anggap tidak bersalah, sampai di buktikan keslahannya secara sah dalam suatu bidang pengadilan

F.Hak wanita

1.      Hak wanita dalam undang undang ini adalah HAM

2.      Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan .

PEMILIHAN UMUM

C.Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

A.    Ketentuan umum

a.       Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang 45 .

b.      Pemilu presiden dan wakil presiden di lakukan berdasarkan asas langsung, umum , bebas ,rahasia, jujur ,dan adil. Pemilu presiden dan wapres di laksankan setiap 5 tahun sekali pada hari libur .

B.     Peserta pemilu presiden dan wakil presiden

Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang di uslkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Calon presiden wakil presiden harus memenuhi syarat antara lain

a.       Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa

b.      Warga negara Indonesia

c.       Tidak pernah mengkhianati negara

d.      Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan waki presiden.

e.       Bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia

f.       Terdaftar sebagai pemilih

g.      Belum pernah menjabat menjadi presiden dan wakil presiden selama dua  kali masa jabatan

h.      Setia kepada pancasila dan undang-undang NKRI tahun 1945

i.        Berusia kurang kurangnya 35 tahun

j.        Bukan bekas anggota terlarang partai komunis indonesia ataupun dalam G30SPKI

C.    Hak Memilih

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.

a.       Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga RI harus terdaftar sebagai pemilih

b.      Untuk dapat mendaftar sebagai pemilih warga negara harus memenuhi syarat, tidak gila atau atau terganggu ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.

D.    Penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wkil Presiden diselenggarakan oleh KPU. Tugas dan wewenang KPU dan Pemilu adalah anatara lain:

a.       Merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

b.      Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan yang diatur oleh UU.

c.       Mengkordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu .

KPU berkewajiban

a.       Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara guna menyukseskan pemilu presiden dan wakil presiden

b.      Menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan .

E.     Pendaftaran Pemilih

Daftar pemilih yang ditetapkan pada saat pelaksanaan pemilu anggota DPR,DPD,DPRD provinsi, sebagai daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

F.     Pencalonan

Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu.

a.       Penentuan calon dilakukan secara demokratis dan terbuka

b.      Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon.

Pemungutan Suara

            Pemungutan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir.

a.       Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar

b.      Jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain

c.       Jumlah surat suara yang tidak terpakai dan;

d.      Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos

Penetapan calon Terpilih dan Pelantikan

            Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara. Pasangan calon yang mendapatkan suara dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20%  suara disetiap provinsinya yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih, dan dibuatkan berita acara hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

            Presiden dan wakil presiden yang telah terpilih bersumpah menuurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oelh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatannya presiden dan wakil presiden.

D.Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD

A.    Tujuan dan asas pemilihan Umum

1.      Tujuan Pemilihan Umum

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, sebagaimana damanatkan dalam UUD NRI tahun 1945

2.      Asas

Berdasarkan pasal 22E ayat (1) UUD negara republik indonesia tahun 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil

3.      Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat UUD republik indonesia tahun 1945 pasal 22E “pemilihan umum diselenggarkan oleh suatu komisi pemiihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

B.     Peserta Pemilihan Umum

Peserta pemilihan umum dari partai politik

a.       Diakui keberadaannya sesuai dengan UU no 31 tahun 2002 tentang partai politik

b.      Memiliki pngurus lengkap sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah provinsi

c.       Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 orang

C.    Hak memilih

1.      Warga negara Republik Indonesia  pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun

2.      Untuk dapat menggunakan  hak memilih warga  negara republik indonesia

3.      Seorang warga negara yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

D.    Pendaftaran Pemilih

a.       Pendaftaran pemilih dilakukan oleh tugas pendaftar pemilihan dengan mendatangi kediaman pemilih

b.      Pendaftaran pemilih bagi warga negara republik indonesia yang berdomisi diluar negri dilakukan secara aktif oleh pemilih dengan mendaftarkan diri ke PPLN setempat

c.       Pendaftaran pemilihan selesai dilaksanakan paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara.

d.      Tata cara pelaksanaa pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU

e.       Data pemilih sebagaimana dimaksud dalam psal (1) adalah

1.nama lengkap

2.status perkawinan

3.temapat dan tanggal lahir

4.jenis kelamin

5.jenis cacat yang disandang

6.alamat tempat tinggal.

         E. Pencalonan Anggota DPD,DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Daerah

            1. Calon Anggota DPD,DPR,DPRD Provinsi dan Daerah harus memenuhi syarat:

                        a. warga negara republik indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih

                        b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa

                        c. cakap berbicara

                        d.berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat

            2. Tata cara pencalonan Anggota DPR,DPRD,DPD

a.setiap partai politik peserta pemlu dapat mengajukan calon anggota     DPR,DPD,DPRD untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

b.setiap partai peserta pemiilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. 

BAB III

Kesimpulan

Hak Asasi Manusia dalah hak dasar yang dimiliki oleh manusi sesuai dengan kiprahnya Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi , tapi satu hal yang perlu kita ingt bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain . dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh  seseorang kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dlam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-undang HAM.

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden harus memenuhi persyaratan yang telah ada didalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, baik pemilihan Presiden dan wakil Presiden , pemilihan DPD,DPR dan DPRD daerah maupun Provinsi harus memenuhi persyaratan, baik persyaratan bagi yang mencalonkan dan persyaratan yang memilih.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil,C.S.T.,dan Christine S.T. 2011. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.