Makalah Kekuasaan Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar belakang

Pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan. Upaya pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan keamanan Negara kemudian menjadi wewenang utama, baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam keadaan demikian, Max Weber menyimpulkan bahwa pemerintah secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturan-aturan nya dalam suatu wilayah tertentu. Dalam keseluruhan sistem tersebut, pemerintah menurut apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna untuk mempertahan kan sistem pemerintahan. Pemerintah dapat dilihat pada dua sudut yaitu pemerintahan dalam arti fungsi dan kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam makalah ini akan di bahas tentang tindakan pemerintah yang sangat penting dalam hukum administrasi Negara . adapun tindakan yang dibahas dalam makalah ini.

2.      Rumusan masalah

1.      Apa pengertian kelembagaan negara ?

2.      Apa tugas kelembagaan negara ?

3.      Apa pengertian kejaksaan negara indonesia ?

3.      Tujuan

1.      Untuk mengetahui kelembagaan negara

2.      Untuk mengetahui dan menganalisis kelembagaan negara

3.      Untuk mendeskripsikan kewenangan kelembagaan negara dalam undang-undang

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "Civilizated Organization" Dimana lembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri . Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing - masing antara lain

2.       Tugas Lembaga Negara

Tugas umum lembaga negara antara lain :

1. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham , dan budaya
2. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis
3. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya
4. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat
5. Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme
6. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara

Kelembagaan di indonesia meliputi:

a.       Presiden dan wakil presiden

b.      Lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat

c.       Kejaksaan republik indonesia

3.      Presiden dan wakil presiden

Uraian tentang presiden dan wakil presiden, dapat dilihat/dibaca dalam :

a.       Bab I tata pemerintahan Indonesia , dalam dalam bagian ke dua buku ini

b.      Paragraf 2 susunan kenegaraandan pemerintahan Republik Indonesia dalam Isi Uud 1945

c.       Khusus angka III kekuasaan pemerintahan Negara (presiden dan wakil presiden)

4.      Lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat

Adapun lembaga permusyawaratan dan perwakilan Rakyat meliputi :

a.       Majelis permusyawaratan Rakyat

b.      Dewan perwakilan rakyat

c.       Dewan perwakilan daerah

d.      Dewan perwakilan rakya

a.         Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dangan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota DPD ditentukan setiap provinsi sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.Pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dasar ketentuan Pasal 2 (1) UUD 1945 berarti, bahwa jumlah anggota MPR didasarkan atas penjualan anggota DPR dan anggota DPD. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden (Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (pasal 17 (1) UU No. 22 Tahun 2003). Jumlah anggota DPR berdasarkan pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan sebanyak 560 orang.

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 antara lain :

- Mengubah dan menetapkan UUD

- Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang   Paripurna   MPR

-Memutuskan usulan DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di Sidang Paripurna MPR

-Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Hak-hak anggota MPR (menurut pasal 12 UU No.22 Tahun 2003).
- Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD

- Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan

- Memilih dan dipilih

- Membela diri

- Imunitas

- Protokoler

- Keuangan dan administrasi

Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut (Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2003) :

a. mengamalkan pancasila

b. melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945

c. menjaga keutuhan kesatuan RI

b.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945). Sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang – undang (pasal 19 (2)UUD 1945). Dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008).

Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

·         Fungsi legislasi DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang bersama Presiden.

·         Fungsi anggaran DPR berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Presiden.

·         Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Hak-hak DPR :

1.      Hak interpelasi

Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2.      Hak angket

Yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3.      Hak menyatakan pendapat

Yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air.

Hak-hak anggota DPR :

1.      Hak mengajukan pertanyaan

2.     Hak menyampaikan usul/pendapat

3.    Hak imunitas yaitu hak kekebalan hukum

c.       Dewan Perwakilan Daerah

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum 4 wakil dari setiap provinsi (pasal 2 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen). DPD merupakan wakil-wakil provinsi (UU No. 32 Tahun 2004). Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU No. 32 Tahun 2004).

Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22D UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut :

·         Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah

·         Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

·          Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

·         melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang – undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran

d.      Dewan Perwaakilan Rakyat Daerah

Tugas dan wewenang

DPRD nya provinsi mempunyai tugas dan wewenang

a.       Membentuk praturan daerah yang di bahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama

b.      Menetapkan APBD bersama Gubernur

c.       Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undang lainnya

d.      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui mentri dalam negri.

e.       Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara(Pasal 23 E ayat 1 UUD 1945). Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (pasal 23E ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen).Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, karena jika tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik.BPK berwewenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan / instansi pemerintah.

4.      materi kejaksaan republik indonesia uu no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia yang menggantikan uu n0. 5 tahun 1991

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Lembaga-lembaga penyelenggara merupakan faktor penentu keberhasilan suatu Negara Indonesia dalam membangun dan mewujudkan cita-cita negara yang di kehendaki berdasarkan UUD 1945. Dengan adanya perubahan (amandemen) UUD 1945, menyebabkan perubahan juga pada sistem lembaga-lembaga penyelenggara negara salah satu bukti dari perubahan tersebut yaitu Negara Indonesia sudah tidak menganut paham pemisahan kekuasaan yang di cetuskan pertama kali oleh Montesqieu namun telah menganut paham pembagian kekuasaan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebutuhan dari Negara Indonesia. Salah satu perubahan yang cukup mendasar yaitu perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Pasca Reformasi Indonesia sudah tidak lagi mengenal istilah “lembaga tertinggi negara” untuk kedudukan MPR sehingga seluruh lembaga Negara sederajat kedudukannya dalam sistem check and balances. Seiring dengan itu konstitusi di tempatkan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara yang menjalankan roda penyelenggaraan negara.

            Lembaga-lembaga penyelenggara Negara setelah perubahan UUD yaitu diantaranya :

1.      Lembaga legislatif terdiri dari : MPR, DPR, DPD.

2.      Lembaga eksekutif terdiri dari : Presiden dan Wakil Presiden.

3.      Lembaga Yudikatif yaitu terdiri dari : MA, MK, KY.

4.      Lembaga Eksaminatif yaitu : BPK.

DAFTAR PUSTAKA

kansil, C.S.T., S.T. Christine Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta, 2008

https://www.scribd.com/document/190090780/TEORI-KELEMBAGAAN-NEGARA