Makalah Tata Pemerintahan Indonesia

BAB 1

 PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari Pembukaan (4alenia) yang pada alenia ke-4 tercantum dasar negara yaitu pancasila,Batang tubuh (isi), Penjelasan.

Dengan amandemen I,II,III, dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut:

MPR bukan lagi pemegang kedaulatan ( kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melaikan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi negara Lagi.

MPR, DPR, dan presiden yang bertanggung jawab kepada rakya melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.

B.     RUMUSAN MASALAH

4.      Bagaimana Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar 1945?

5.      Bagaimana Tata pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Dewasa ini?

6.      Bagaimana pemerintahan daerahnya?

C.     TUJUAN MASALAH

1.      Untuk mengetahui amandemen undang-undang dasar 1945?

2.      Untuk mengetahui tata pemerintahan indonesia menurut UUD 1945?

3.      Untuk mengetahui pemerintahan daerahnya?

TATA PEMERINTAHAN INDONESIA

Par.1. Amandemen (perubahan) undang-undang dasar 1945

A. Pendahuluan

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) ditetapkan dan disahkan panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 terdiri dari:

1. Pembukaan (4alenia) yang pada alenia ke-4 tercantum dasar negara yaitu pancasila;

2. Batang tubuh (isi) yang meliputi;

1. 16 bab
2. 37 pasal
3. 4 peraturan peralihan
4. 2 aturan tambahan

3.  Penjelasan;

UUD 1945 digantikan oleh konstitusi Indonesia Serikat (konstitusi RIS) pada 27 Desember 1949, dan pada 17 Agustus 1950 Konstitusi RIS digantikan oleh undang-undang dasar sementara 1950 (UUDS 1950).

Dengan Dekrit presiden 5 juli 1959, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini.

Hingga sampai tanggal 20 Agustus 2002, telah 4 kali di Amandemen oleh MPR.

Perubahan UUD 1945 dilakukan pada:

1. Perubahan I diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999
2. Perubahan II diadakan pada tanggal  18 Agustus 2000
3. Perubahan III diadakan pada tanggal 9 November 2001
4. Perubahan IV diadakan pasa tanggal 10 Agustus 2002

B. Amandemen pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999

Pada amandemen ini, pasal pasal UUD 1945 yang diubah ialah 9 pasal yaitupasal pasal : 5 ayat (1), 7,9, ayat (1) dan (2), 13 ayat (2) dan (3), 14 ayat (1) dan (2), 15,17 ayat (2)dan(3), 20 ayat (1),(2),(3),dan (4), 21 ayat (1).

Beberapa perubahan yang penting adalah:

a. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR.

   Diubah menjadi: presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR.

b. Pasal 7 berbunyi : presiden dan wakil presiden memengang jabatan selama 5 tahun,   dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Diubah menjadi : presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan selanjutnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatannya.

c. Pasal 14 : presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan  pertimbangan mahkamah Agung.

   Diubah menjadi : (1) presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung; (2) presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan peetimbangan DPR.

d. Pasal 20 ayat (1) : Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR

Diubah menjadi : DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

C. Amandemen kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000

Pada amandemen II ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah iyalah 24 pasal, yaitu pasal-pasal: 18 ayat (1) s/d(7), 18 A Ayat(1) dan (2), 18 B ayat(1)dan (2), 19 ayat(1)-(3),20 ayat (5), 20 A ayat (1)-(4), 22 A, 22 B, 25 A,26 ayat (2)dan (3), 27 ayat(3),28 A, 28 B ayat (1), dan (2), 28 D ayat (1)-(4), 28 E ayat (1)-(3), 28F, 28 G ayat (1)-(4), 28 I ayat (1)dan (2), 30 ayat (1)-(5), 36 A, 36B, 36 C.

D. Amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 19 November 2001

Pada amandemen ini, pasal-pasal UUD 1945 yang diubah ialah 19 pasal

Beberpa perubahan yang penting ialah:

a. Pasal 1 ayat (2) berbunyi : kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

Diubah menjadi : Kedaulatan berada ditangan rakyatdan dilaksanakan menurit UUD.

b. Pasal 24 tentang kekuasaan kehakiman ditambah;

  1. Pasal 24 B : komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang menguslukan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

  2. Pasal 24 C : MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

E. Amandemen keempat UUD 1945 pada tanggal 10 aguatus 2002

Pada amandemen ini pasal- pasal UUD 1945 yang diubah ialah 17 pasal.

Beberapa perubahan yang penting ialah;

a. Pasal 2 ayat (1) berbunyi : MPR terdiri atas anggota-anggota dan golongan-golongan menurut aturan yang di tetapkan dengan undang-undang.

Diubah menjadi : MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

b. Aturan peralihan pasal III : MK dibentuk selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003 dansebelum dibentuk segala kewenangnnya dilakukan oleh makhkamah.

F. Kesimpulan

Dengan amandemen I,II,III, dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (2)

MPR bukan lagi pemegang kedaulatan ( kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melaikan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi negara Lagi.

MPR, DPR, dan presiden yang bertanggung jawab kepada rakya melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.

b. Pasal 2 ayat (1)

MPR terdiri dari:

1. DPR

2.DPRD; MPR merupakan lembaga yang memiliki dua badan (bicameral) seperti di Amerika Serikat.

c. Pasal 5 ayat (1) :

Presiden bukan lagi pembentuk undang-undang, tetapi berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

d. Pasal 6 ayat (1) dan 6A :

Presiden Indonesia tidak harus seorang Indonesia asli, tetapi calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya.

e. Pasal 7 :

Presiden dan wakil presiden hanya dapat memegang jabatan selama paling lama 2 x 5 tahun

f. Pasal 14

Presiden memberi :

1. Grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

2. Amnesti dan abolisi dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR.

g. Pasal 16

DPA dihapus dan digantikan oleh Dewan Pertimbangan presiden yang bukan lembaga tinggi Negara

h. Pasal 20 dan 20A:

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, badan legislatif Sesuai ajaran montesqueieu, Tris Politika (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif).

DPR memiliki fungsi:

1. Legislasi, membentuk UU
2. 2.Anggaran, menyusun anggaran dan Belanja negara
3. 3.Pengawasan, mengawasi jalannya pemerintahan negara.

i. Pasal 24B dan C:

Dibentuk lembaga baru, yakni:

1. Komisi Yudisial mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung
2. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar

j. Pasal 26:

Menegaskan bahwa penduduk ialah:

1. Warganegara dan
2. Orang asing

k. Pasal 28:

Memperbanyak hak asasi manusia sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (106 pasal yang mengatur hak asasi manusia).

L. Pasal 29:

Pasal ini tetap menegaskan penetapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengubah isi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945.

Kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diKalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di ubah menjadi negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa Yang dicantumkan dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1

Setelah perubahan UUD 1945 maka mulai 12 Agustus 2002 struktur ketatanegaraan Kesatuan Republik Indonesia berubah

Par.2. Tata Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dewasa ini

A. Dasar Negara Indonesia

   Dasar negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila tercantum dalam alenia ke 4 dari pembukaan UUD 1945:

PEMBUKAAN

UUD 1945

1. Alenia I

  Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu     maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

2. Alenia II

  Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

3. Alenia III

  Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

4. Alenia IV

  Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaKsanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Susunan Kenegaraan dan Pemerintahan Republik Indonesia dalam UUD 1945

1. BENTUK DAN KEDAULATAN

1.      (1)  Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

         (3)  Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

II. Majelis Permusyawaratan Rakyat

2.      (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di pilih melalui pemilihan umum dan di atur lebih lanjut dengan undang-undang.

         (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu kota Negara.

         (3)  Segala putusan Majelis Permusyawarata Rakyat di tetapakan dengan suara terbanyak.

3.      (1)  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

         (2)  Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

         (3)  Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

4.      (1)  Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

         (2)  Dalam melakukan kewajibannya Presiden di bantu oleh satu orang Wakil Presiden.

5.      (1)  Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

         (2)  Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

6.      (1)  Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah menghianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

         (2)  Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden di atur lebih lanjut dengan undang-undang.

6A.   (1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

         (2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

         (3)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, di lantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

         (4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak di lantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

         (5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut di atur dalam undang-undang.

7A.   (1)  Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatannya.

         (2)  Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat di berhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

8.      (1)  Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

         (2)  Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. Selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang di usulkan oleh Presiden.

9.      (1)  Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR.

         (2)  Jika MPR atau DPR tidak dapat melaksanakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan di saksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

10.    (1)  Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

11.    (1)  Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.

         (2)  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

IV. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus

V. KEMENTERIAN NEGARA

17.    (1)  Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.

         (2)  Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

         (3)  Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

         (4)  Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

VI. PEMERINTAHAN DAERAH

18.    (1)  NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

         (2)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

         (3)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

         (4)  Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemertintah pusat.

VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

19.    (1)  Anggota DPR dipilih melalui pemilu.

         (2)  Susunan DPR diatur dengan undang-undang.

         (3)  DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

20.    (1)  DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

         (2)  Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

         (3)  Jika rancangan undan-undang ini tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh di ajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

21.    (1)  Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

22.    (1)  Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

         (2)  Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya.

         (3)  Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus di cabut.

VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

22C. (1)  Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.

         (2)  Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

         (3)  Susunan dan kedudukan DPD di atur dengan undang-undang.

22D. (1)  DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

         (2)  Anggota DPD dapat di berhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya di atur dalam undang-undang.

VIII. HAL KEUANGAN

23. (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan    negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2)   Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

(3)   Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

23A. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

23B. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

23C. Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.

23D. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan,  tanggung jawab, dan indepedensinya diatur dengan undang-undang.

                                    VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

23E.   (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2)   Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangnya.

(3)   Hasil pemeriksaan tersebut ditinjaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

23F.  (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

         (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

23G.  (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

          (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

(1)   Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2)   Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3)   Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

24A. (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

       (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

       (3) Calon Hakim agung disulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

24B.  (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkata hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

       (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

       (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

       (4)Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undnag-undang.

24C.  (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

           (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

    (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

           (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

25. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

IXA. WILAYAH NEGARA

25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

26. (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

       (2) Penduduk ialah warga negara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

       (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undng-undang.

27. (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

      (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

      (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisa dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undnag-undang.

XA. HAK ASASI MANUSIA

28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

28B. (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yangg sah.

          (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

28C. (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dsarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

          (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

28D. (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

         (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

28E. (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraanya, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

         (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatkan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

         (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan peribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segal jenis saluran yang tersedia.

28G. (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

         (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

28H. (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

         (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

28I. (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

       (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

28J. (1) Setiap orang wajib menghormati gak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

XI. AGAMA

29. (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

      (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

30. (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

    (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonseisa, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

31. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

      (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

    (3) Pemerintah Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

32. (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia mengembangkan nilai-nilai budayanya.

XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

33. (1) Perekoomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

      (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.

34. (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

XV. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

35. Bendera Negara Indonesia ialah sang Merah Putih.

36. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

36A. Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.

XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

37. (1) Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

      (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

ATURAN PERALIHAN

I.                   Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

II.                Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

III.             Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

ATURAN TAMBAHAN

I.                   Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjuan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.

II.                Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. (sebelum diamandemen UUD 1945 terdiri dari Pembukaan 4 alinea, Batang Tubuh, 37 pasal, dan Penjelasan).

Par.3. Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004)

a.       Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD;

b.      Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

1.      Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud meliputi :

a.       Politik luar negeri

b.      Pertahanan

c.       Keamanan

d.      Yustisi

e.       Moneter dan fiskal nasional, dan

f.       Agama.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi :

a.       Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b.      Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang

c.       Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d.      Penyediaan sarana dan prasarana.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

a.       Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b.      Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

c.       Penyelenggaraan ketertiban

d.      Penyediaan sarana dan prasarana umum

Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi :

a.       Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal,

b.      Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah, dan

c.       Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

2.      Penyelenggaraan Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 orang wakil Presiden dan menteri Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

a.       Asas kepastian hukum

b.      Asas tertib penyelenggara Negara

c.       Asas kepentingan umum

d.      Asas keterbukaan

e.       Asas proporsionalitas

Dalam menyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan .

3.      Hak dan Kewajiban Daerah

Dalam menyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai hak :

a.       Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya

b.      Memilih pimpinan daerah

c.       Mengelola aparatur daerah

d.      Mengelola kekayaan daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban:

a.       Meningkatkan kehidupan demokrasi

b.      Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat

c.       Mewujudkan keadilan dan pemerataan

d.      Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

e.       Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

4.      Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.

Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk walikota disebut wakil walikota.

5.      Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

a.       Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

b.      Mengajukan rancangan Perda

c.       Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

d.      Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

e.       Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

Wakil kepala daerah memiliki tugas :

a.       Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

b.      Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup

c.       Memantau dan mengevakuasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.

6.      Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a.       Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga Negara dan/atau golongan masyarakatan lain

b.      Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun

c.       Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.

d.      Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.

7.      Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(1). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhasil karena :

a.       Meninggal dunia

b.      Permintaan sendiri, dan

c.       Diberhentikan.

(2).  Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud diatas diberhentikan karena :

a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

c. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

8.   Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota

b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan didaerah provinsi dan kabupaten/kota

c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Umum

ketentuan dengan DPRD sepanjang tidak diatur dalam UU ini berlaku ketentuan UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

b.Kedudukan dan fungsi

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a.       Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama

b.      Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah

c.       Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

10.  Hak dan Kewajiban

DPRD mempunyai hak :

a.       Interpelasi

b.      Angket, dan

c.       Menyatakan pendapat

Anggota DPRD mempunyai hak :

a.          Mengajukan rancangan Perda

b.         Mengajukan pertanyaan

c.           Menyampaikan usul dan pendapat

d.         Memilih dan dipilih.

Anggota DPR mempunyai kewajiban :

a.       Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan

b.      Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

c.       Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta Keutuhan NKRI

d.      Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

11.  Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas :

a. pimpinan,

b. komisi,

c. panitia musyawarah,

d. panitia anggaran,

e. Badan Kehormatan

BAB 3

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Dengan amandemen I,II,III, dan IV terhadap UUD 1945, maka sejak 10 Agustus 2002 ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami perubahan sebagai berikut:

MPR bukan lagi pemegang kedaulatan ( kekuasaan tertinggi) di Indonesia, melaikan rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan, MPR bukan Lembaga tertinggi negara Lagi.

MPR, DPR, dan presiden yang bertanggung jawab kepada rakya melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum tidak akan terpilih dalam pemilihan umum yang akan datang.

B.     SARAN

Dengan selesainya makalah ini kami sadar bahwasanya makalah kami ini masih jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi materi pembahasan maupun ejaan kata maka dari itu kami mengharapkan adanya saran dan kritik yang membengun dari pembaca agar di kemudian hari kami dapat menyusun makalah lebih baik lagi. Harapan kami makalah ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai salah satu periodisasi yang ada dalam hukum

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, Hukum Tata Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 2011