Makalah Pemilu dan Partai Politik

      1. Pemilihan Umum (PEMILU)

            Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

               Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatanretorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.  Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.  Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.    Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

                Pemilihan umum (PEMILU) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman.

Di Indonesia pemilu 1999 merupakan tonggak sejarah bagi perjalanan demokrasi selanjutnya.

            Pelaksanaan pemilu 1999 mencoba memenuhi persyaratan pemilu demokratis diantaranya dengan melakukan beberapa perubahan kebijakan yaitu : 

1.  Kebijakan terkait dengan peran birokrasi sipil dan militer dalam penyelenggaraan pemilu  1999. 

2.  Kebijakan mengenai pembentukan lembaga-lembaga yang mewadahi kerja pemilu berikut    struktur organisasi lembaga-lembaga tersebut. 

3.   Kebijakan tentang berdirinya partai-partai politik peserta pemilu dan kebebasan pers

A.    Makna Pemilihan Umum

             Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, tujuan pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan rakyat, dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.[1]Mengenai sistem pemilihan umum, telah diketahui bahwa tidak satupun sistem yang memuaskan dan benar-benar menjamin keterwakilan.[2] Namun pemilihan umum tetap di anggap penting karena di dalamnya tertanam asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam penjelasan umum UUD 1945. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

            Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi tersebut adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.[4]

Pemilihan umum mempunyai asas-asas, diantara yaitu :

1. Asas langsung yaitu: seorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara orang lain    sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kehendak oleh perantara.

2. Asas umum yaitu: setiap warga negara tanpa pandang bulu berhak memiliki hak pilih dan dipilih.

3. Asas bebas yaitu: mengandung dua pengertian, pertama bebas dalam arti bebas untuk menghadiri atau tidak menghadiri pemilihan umum. Kedua bebas dalam arti bebas dari paksaan, intimidasi, dan kelakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.

4. Asas rahasia yaitu: asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun.

5.  Asas jujur yaitu: setiap tindakan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan etika dan muralitas masyarakat.

6. Asas adil yaitu: setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.

7. Asas akuntabel yaitu: setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik  maupun secara hukum.

8.  Asas edukatif yaitu: setiap warga negara diberi informasi tentang seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap mungkin sehingga pemilih dapat mengambil keputusan berdasarkan kuantitas dan kualitas informasi yang memadai.

Dalam pemilihan umum terdapat dua macam hak pilih yaitu:

1.   Hak pilih aktif atau hak untuk memilih

2.   Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan rakyat.

Sehubungan dengan pola pengisian anggota lembaga perwakilan rakyat maka di kenal dengan adanya sistem pemilihan umum, sistem pemilihan dapat di golongkan kedalam dua sistem yaitu :

1.      Sistem pemilihan organis

Yaitu mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan.[5] Dalam sistem organis rakyat di pandang sebagai sejumlah individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup. Persekutuan hidup inilah sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.[6] Menurut sistem pemilihan organis lembaga perwakilan rakyat hanya merupakan lembaga perwakilan persekutuan-persekutuan hidup, yaitu hanya berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada dalam masyarakat.

2.      Sistem pemilihan mekanis

Pemilihan mekanis disebut juga pemilihan umum. Sistem ini mengutamakan individu sebagai pengendali hak pilih aktif dan memandang rakyat sebagai suatu massa individu yang masing-masing mengeluarkan satu suara (untuk dirinya sendiri) dalam setiap pemilihan umum. Di dalam sistem ini dikenal dengan adanya dua sistem pemilihan umum, yaitu:

a.       Sistem pemilihan distrik

Dinamakan sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Atau disebut juga sistem pemilihan yang wilayah negeranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen.

b.      Sistem pemilihan proporsional

Sistem pemilihan proporsional ialah sistem dimana persentase kursi di Badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Atau disebut juga sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai imbangan perolehan suara yang di dapat oleh partai politik tersebut. Oleh karena itu sistem ini disebut juga dengan “sistem berimbang”

      2.     Partai Politik

       Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

      Partai politik memiliki peranan yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik. 

Partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Terkait dengan partai politik adalah system kepartaian yang berbeda pada setiap negara.

  

Sejarah Partai Politik di Indonesia

    Ki Hadjar Dewantara tokoh Tiga Serangkai dan Indische Partij.Bung Tomo atau Sutomo, tokoh 10 November 1945, pernah menjadi anggota Sarekat Islam.

Buya Hamka sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Bisa juga di definisikan, perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seasas, sehaluan, setujuan di bidang politik. Baik yang berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang terkemuka. Atau bisa juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan Partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Boedi Oetomo (BO), pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dkk. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia.

     Pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara menentang dan bergerak tegas, akan segera dilarang, pemimpinnya ditangkap dan dipenjarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung.

     Dipimpin oleh Tiga Serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto

Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. Tujuan partai itu adalah Indonesia lepas dari Belanda. Partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, Banda, dan Bangka, kemudian diasingkan ke Belanda.

      a.   Sistem Satu Partai (one party system)

Sistem ini sama seperti taka da partai politik, karena hanya ada satu partai untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Partai tunggal tersebut adalah partai yang mengendalikan pemerintahan (the ruling party) contohnya partai Nazi di Jerman, partai Fasis di Italia.

     

     

      b.   Sistem Dwipartai (two party system)

Sistem ini adalah system dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Seperti di AS, ada partai Republik dan partai Demokrat, adakalanya sistem kepartaian di Inggris dan Australia digolongkan sebagai sistem dwipartai, walaupun sebenarnya terdapat lebih dari dua partai,   yaitu salah satu dua partai yang berpengaruh dan banyak pendukungnya.

      c.  Sistem banyak partai (multiparty system)

Sistem ini terdiri dari lebih dua partai, negara yang menganut sistem multipartai antara lain Jerman, Perancis, Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, maka dibentuk pemerintahan koalisi yang terdiri banyak partai politik.

  

d. Makna Partai Politik

    

        Pemilihan umum hampir-hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran partai-partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan pertai poltik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.[12] Maka secara otomatis partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain.[13]

Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu:

1.      Sistem partai tunggal.

Istilah ini dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik dalam suatu negara, maupun partai politik yang mempunyai kedudukan dominan diantara beberapa partai politik lainnya.

2.      Sistem dua partai.

Dalam sistem ini partai-partai politik dibagi kedalam partai politik yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilihan umum).

3.      Sistem banyak partai.

Pada umumnya sistem kepartaian semacam ini muncul karena adanya keanekaragaman sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu negara.

Jika kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan politik harus dibangun dari bawah dan rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Memang kebebasan mendirikan partai tanpa batas dapat menimbulkan berbagai persoalan, maka partai-partai tersebut harus bisa memainkan peranannya secara wajar dan optimal sebagai wahan penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai sarana membangun pemerintahan demokratis dari bawah.[14]

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau keberadaan partai politik di pergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab.       

KESIMPULAN

Jika kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan politik harus dibangun dari bawah dan rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Memang kebebasan mendirikan partai tanpa batas dapat menimbulkan berbagai persoalan, maka partai-partai tersebut harus bisa memainkan peranannya secara wajar dan optimal sebagai wahan penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai sarana membangun pemerintahan demokratis dari bawah.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau keberadaan partai politik di pergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab.

Pemilihan umum dan partai politik adalah dua hal yang saling terkait, yang mana partai politik ini adalah imbas dari adanya pemilihan umum. Di Indonesia, partai politik merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat yang kedaulatan ini di wujudkan dalam pemilihan umum. Karena pemilihan umum adalah salah satu bentuk demokrasi yang dianut oleh negara ini.