Makalah Regulasi Penyiaran

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

            Media massa bila dilihat dari posisinya yakni sebagai lembaga social, media massa berinteraksi dengan lembaga social yang lainnya. Ia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga yang lainnya. Maka dalam keadaan seperti ini media harus mempunyai regulasi. Regulasi yang dimaksud terhadap media massa dapat berbentuk peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, dan Undang-undang(UU). Sedangkan UU inilah yang kemudian disebut hukum media massa.

            Dilihat dari jauh sebenarnya hukum media massa mempunyai tujuan yang dapat dikelompokkan yakni pertama untuk mengendalikan media massa. Dalam konteks ini peranan hukum media massa yakni merupakan instrumen untuk membatasi media massa agar tidak melenceng dari keinginan, misalnya pemerintah. Pada titik inilah hukum media massa disebut memiliki karakter politik. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengatur media massa agar perperilaku wajar sesuai dengan keinginan masyarakat,agar tidak merugikan masyarakat .Dalam konteks ini berarti media massa memiliki karakter sosial.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa Pengertian Dari Regulasi Penyiaran?

2.      Bagaimana Latar Belakang Munculnya Regulasi Penyiaran di Indonesia?

3.      Apa Fungsi Regulatory Body?

4.      Apa Sustansi Regulasi Penyiaran?

5.      Bagaimana Model-Model Regulasi Penyiaran?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Regulasi Penyiaran

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata regulasi memiliki arti pengaturan. Secara lebih luas lagi , Regulasi diartikan dengan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum yang diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi social,misalnya norma.

            Sedangkan penyiaran dalam KBII berarti proses, cara, perbuatan menyarkan. Secara lebih luas,  Berikut ini adalah beberapa pengertian Broadcasting (penyiaran) :

1.       Ben H. Henneke, seorang ahli radio siaran mengartikan Broadcasting (Penyiaran) adalah : “ Radio Announcing is nothing more than an attempt to communicate information may reach millions, it is directed to to the individual listener and the communication is complete only when the listener hears, comprehends, is interested and then act upon what he hears” (Penyiaran tidak lain adalah hanya suatu usaha untuk mengkomunikasikan informasi untuk memberitahukan sesuatu. Meskipun informasi tersebut dapat mencapai jutaan pendengar, namun ditujukannya pada pendengar secara perorangan dan komunikasi tersebut sempurna bila pendengar mendengarkan, mengerti, dan merasa tertarik, lalu melakukan apa yang ia dengar itu)

2.     J. B. Wahyudi (1996) Broadcasting (penyiaran) adalah: Proses komunikasi suatu titik ke audiens, yaitu suatu proses pengiriman informasi dari seseorang atau produser (profesi) kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi.

3.       Menurut Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2002, Penyiaran yang disebut broadcasting memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, dan di antariksa dengan menggunakan spectrum frekwensi radio (sinyal radio) yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangakat penerima siaran.

            Dari pengertian kedua kata diatas dapat disimpulkan bahwa regulasi penyiaran adalah sebuah peraturan yang dibuat ntuk mengatur proses penyiaran.

B.     Latar Belakang Munculnya Regulasi Penyiaran Di Indonesia

            Selama rezim Orde Lama dan Orde Baru, terjadi kevakuman atas status legislasi dari ranah dunia media massa penyiaran Indonesia. Secara khusus, produk perundang-undangan yang menyangkut pengaturan dan penataan ihwal penyiaran belum muncul. Secara konseptual, terjadi pula contradictio in terminis dalam perundang-undangan pers, yang hanya memasukkan objek media cetak sebagai objek hukum. Sedangkan, media penyiaran dieksklusikan dari definisi “pers” sebenarnya. Disamping itu, dalam dua rezim tersebut, kekosongan status hukum menjadikan dunia penyiaran mandul. Dalam pertelevisian nasional misalnya, hanya TVRI yang mendominasi—sebelum disusul oleh RCTI sebagai TV komersial yang pertama—itupun dengan catatan TVRI dibeking penuh sebagai instrumen media massa pemerintah yang berkuasa kala itu. Konsekuensinya, di tataran isi dan kualitas, TVRI lebih condong pada pola penyiaran yang state-oriented, bukan public oriented.

            Latar belakang tersebut menjadi urgensi masyarakat pers untuk mengajukan tuntutan atas perundang-undangan penyiaran yang menjamin demokratisasi media penyiaran. Apalagi, sejak era reformasi, dunia penyiaran melahirkan banyak stasiun baru, sehingga diperlukan payung hukum guna memuluskan operasionalisasi dan penataan di lapangan. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 32 Th. 2002 tentang penyiaran itu lahir.

            Tanggal 28 Nopember 2002, Undang-Undang Penyiaran baru No 32 Tahun 2002 akhirnya disahkan. Undang-undang ini membatasi peran negara yang selama ini terlalu besar terhadap media penyiaran. Atas nama demokrasi, masyarakat harus diberi peran lebih besar untuk mengatur dan menggerakkan ranah penyiaran. Untuk itu UU Penyiaran No 32/2002 tersebut mengamanahkan adanya sebuah independent state regulatory body bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan berlaku sebagai lembaga pengawas penyiaran. Lembaga ini adalah lembaga non pemerintah, yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan bertanggung jawab pada DPR. Dengan kata lain, KPI berfungsi melakukan check and balances terhadap kekuasaan eksekutif. Sejarah menunjukkan betapa tidak idealnya jika fungsi regulator penyiaran diserahkan kepada pemerintah. Maka, undang-undang penyiaran mencoba melembagakan KPI memegang fungsi regulator tersebut.

            Keberadaan KPI sebagai regulator penyiaran sangat diharapkan. Sebagai representasi dari masyarakat, ia yang akan menjamin hak-hak rakyat mendapatkan informasi secara bebas dan adil serta menjamin kemandirian dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lembaga-lembaga penyiaran.

            Munculnya Undang-Undang penyiaran ini, sekalipun dikatakan telat setelah beberapa stasiun televisi melakukan siarannya, namun perlu diapresiasi secara positif bahwa telah menjadi sebuah regulator bagi pelaksanaan sistem penyiaran stasiun televisi di Indonesia. Hal ini terlihat bahwa sebelum Undang-Undang ini lahir pada tahun 2002, pengoperasian stasiun televisi sejak tahun 1990 seperti Televisi Republik Indonesia (TVRI) hanya dikenal dengan tontonan siaran hiburan dan berita TVRI. Setelah itu sekitar tahun 1994 dunia pertelevisian Indonesia diramaikan dengan hadirnya lima (5) stasiun televisi, antara lain : Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Televisi Pendidikan/Keluarga Indonesia (TPI), Andalan Televisi (ANTEVE), dan Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR), yang kesemuanya telah mengudara (on air) secara Nasional. Kelima stasiun inilah yang kemudian sesuai dengan lahirnya UU No.32 tahun 2002 dikenal dengan nama Lembaga Penyiaran Swasta (bagian kelima pasal 16 ayat 1).

            Dengan semakin berkembangnya teknologi pertelevisian di Indonesia, maka lima tahun kemudian tepatnya tahun 1999 melalui Departemen Perhubungan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Penerangan No. 286/SK/Menpen/1999 telah memberikan izin kepada lima perusahaan stasiun Televisi Swasta baru, yaitu : PT. Televisi Transformasi (Trans TV), TV7 ( yang kemudian merger/bergabung dengan Trans TV dan dinamakan Trans7 hingga kini), PT. Global Informasi Bermutu (Global TV), Lativi, dan Mtero TV. Dengan berkembangnya broadcast pertelevisian yang begitu pesat sampai dengan saat ini, terlihat stasiun-stasiun telavisi baik skala Nasional maupun Lokal daerah mengambil peran dan turut meramaikan perkembangan teknologi pertelevisian Indonesia.

C.    Fungsi Regulatory Body

                                Pada banyak negara demokratis, proses legislasi tetap dilakukan oleh parlemen, sedangkan institusi regulatory body berfungsi untuk:

1.          Mengalokasikan lisensi penyiaran.

2.          Mengontrol dan memberi sanksi bagi pengelola penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk denda sampai pada pencabutan izin.

3.          Memberikan masukan kepada institusi legislatif.

4.          Sebagai watchdog bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah dan kekuatan modal.

5.          Memberikan masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan lembaga penyiaran publik. Hal ini banyak terjadi di Prancis.

6.          Berperan sebagai penyidik dan komisi komplain.

D.    Substansi Regulasi Penyiaran

Secara fundamental, regulasi penyiaran harus mengandung substansi berikut:

1.      Menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.

2.      Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun.

3.      Secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing.

4.      Sebagai regulation of fairness yang memuat prinsip objektivitas, imparsialitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah dan audien.

5.      Mengatur tata-aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya harus dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang eksesif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara.

E.     Model Regulasi Penyiaran

Model regulasi penyiaran menurut Mc Quail. Adalah sebagai berikut:

1.       Model Otoriter

      Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor.

2.       Model Komunis

      Walau merupakan subkategori dari model otoriter, namun dalam model komunis, penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi, dan organisasi. Aspek lain yang membedakan model ini dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja, dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi.

3.       Model Barat-Paternalistik

      Sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat. Disebut Patenalistik, karena sifatnya yang top-down, dimana kebijakan media bukan apa yang audien inginkan tapi lebih sebagai keyakinan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Dalam model ini, penyiaran juga memiliki tugas untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya.

4.        Model Barat Liberal

      Secara umum sama dengan model barat peternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Disamping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan.

5.       Model Demokrasi Participan

      Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai powerful medium, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh mazhab kritis. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah.

           

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Dalam sebuah Negara yang menganut asas demokrasi, tentu kebebasan bermedia menjadi salah satu cirinya. Pers menjadi salah satu pilar demokrasi yang berkedudukan sejajar dengan legislative, eksekutif dan yudikatif. Dengan berkembangya teknologi, berkemabang pula dunia media yang ada di Indonesia. Tanpa menghilangkan kedudukan media sebagai control social, perlu adanya regulasi yang mengatur media agar tetap independen dan bermanfaat. Dengan dibentuknya regulasi dan adanya regulatory body yang bersifat independen, dapat memajukan dunia media penyiaran yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

http://broadcast-vera.blogspot.com diakses tanggal 18 Maret 2014

http://fisip.uajy.ac.id diakses tanggal 18 Maret 2014

http://id.shvoong.com/law-and-politic diakses tanggal 18 Maret 2014

http://id.wikipedia.org diakses tanggal 18 Maret 2014

http://kapita-fikom-untar-915080074.blogspot.com Di akses tanggal 18 Maret 2014

http://kbbi.web.id diakses tanggal 18 Maret 2014

http://sugengrusmiwari.blogspot.com diakses tanggal 18 Maret 2014

http://tipsmotivasihidup.blogspot.com diakses tanggal 18 Maret 2014

http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id diakses tanggal 18 Maret 2014