Makalah Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam

 A. Masa Rasulullah (610-632)

Periode pembentukan dan perkembangan hukum islam dimulai pada fase tasyri’ (perundang-undangan hukum islam) di masa kenabian yang dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang berupa Al-Qur’an. Tasyri’ pada masa Nabi disebut masa pembentukan tasyri’, karena pada masa inilah terbentuknya hukum Islam.wewenang pembentukan hukum pada masa Rasulullah sepenuhnya berada ditangan rasul serta Sumber pembentukan Hukum Islam pada masa Rasulullah ada 2 yaitu wahyu ilahi dan ijtihad rasul.tasyri’ yang digunakan pada zaman Rasul ada tiga yaitu Al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad.  Apabila terjadi suatu peristiwa yang menghendaki adanya hukum yang mungkin timbul karena adanya suatu pertanyaan, perselisihan atau adanya permintaan kepada Rasul, maka Allah mewahyukan kepada Rasul lewat wahyu-wahyu-Nya.[1] 

Adapun prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan Hukum secara garis besar ada 4 prinsip yaitu :

a.    Berangsur-angsur (Tadarruj), tadarruj memiliki hikmah diantaranya memudahkan umat islam dalam mnegenal materi demi materi Undang-Undang yang menganut kehidupannya, memahami masalah hukum,serta menjadi ilat atau obat untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang keras agar siao menerima taklif agama.[2]

b.  Menyedikitkan peraturan-peraturan, kelahiran hukum-hukum islam syariat katrena adanya kebutuhan manusia dalam menjamin kemaslahatannya

c.     Mempermudah dan memeperingan (Taisir Dan Takhfif), dimana Allah SWT berfirman QS.Al-Baqarah(2) :185 “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

d.      Pembentukan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia.

B.     Pada Masa Sahabat (Khulafaur Rasyidin)

Pada masa ini merupakah masa kedua dalam perkembangan hukum islam yaitu sejak wafatnya Rasullullah Saw. Hukum islam pada masa sahabat mulai dilakukan dengan ijtihad, setelah Rasulullah Saw wafat maka kepemimpinan berpindah kepada Khulafa Al-Rasidin. Dimulai dengan khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.

1.              Abu Bakar As-Shiddiq

Khalifa abu bakar memerintah dari tahun 11 H sampai dengan 13 H atau 632 - 634 M setelah nabi wafat ia di angkat sebagai khalifah pertama, abu bakar adalah ahli hukum yang tinggi mutunya. Masa Abu Bakar disebut dengan masa penetapan “tiang-tiang Hukum Islam”(da’a’in) para sahabat telah mewarisi apa yang ada pada rasullulah . pada masa ini diperangi oleh orang-orang murtad,munta Nabi, dan membangkang penyerahan zakat. Pada masa ini pula dikumpulkan Al-Quran pada satu mushaf. Beliau memcahkan masalah hukum yang timbul dimasyarakat, mula-mula pemecahan masalah dicarinya dari wahyu Allah. Selanjutnya jika tidak ada didalam Al-Quran masa dicarinya didalam Hadist Nabi. Jika penyelesaian masalah tersebut tidak ditemukan didalam hadist maka beliau bertanya kepada para sahabat Nabi yang berkumpul didalam satu majelis dan mengambil satu ijtihad bersama atau ijtihad kolektif sehingga muncullah konsensus bersama yaitu ijma.[3]

2.       Umar Bin Khatab (13 H – 23 H atau 634-644 M)

Setelah abu bakar meninggal dunia umar menggantikan kedudukan nya sebagai khalifah kedua Pada masa kepemimpinan umar, umar dikenal sebagai imam Al-Muztahidi pada masanya, beliau berijtihad antara lain tidak menghukum pencuri dengan potong tangan karena tidak ada illat untuk memotongnya dan tidak memberikan zakat pada Al-Muallafatu Qulubuhum karna tiada illat untuk memberikannya. Umar juga pernah memutuskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami tiga sekaligus berarti jatuh pada talak tiga, karena pada waktu itu orang bermain-main dengan talak. Dan kasus-kasus yang sudah dikemukakan nampak bahwa  dalam mengambil keputusan Umar tidak hanya berpedoman pada lahiriah nas, tetapi pada jiwa yang terkandung dalam nas wahyu.

Agama islam mulai mengalami pengaruh asing yang membahayakan, umar merasakan keprluan untuk menghimpun Al-Quran dalam satu buku yang tadinya dihafalkan atau tertulis. Watak umar terkenal dengan keras dan kesederhanaan hidupnya, kasih sayang pada glongan yang miskin(golongan konomi lemah) dan ketegasan tindakannya. Karna kesedehanan dan tindakan yang tegas dalam politik membuat beliau memiliki musuh politik, hal itu menyebabkan umar menjadi korban pembunuhan sewaktu menjadi imam sholat subuh dimadinah sementara usaha beliau menghimpun Al-Quran belum tercapai.

3.       Utsman Ibn Affan (23 H-35 H atau 644-656 M)

Utsman bin affan pada waktu menjadi khalifah juga melakukan pembukuan/penulisan Al-Quran dengan satu huruf (satu versi Al-Quran), membuang mushaf versi lain merupakan ijtihad Utsman menghadapi keaneka ragaman bacaan Al-Quran yang mengarah pada keragaman pemahaman terhadap Islam. Hal ini memungkinkan menimbulkan pertentangan di antara umat Islam dan ijtihad ini disetujui oleh para sahabat. Dengan adanya mushaf yang seragam bagi umat Islam diharapkan adanya keseragaman dalam membaca dan memahami ayat Al-Quran sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan konflik di antara umat Islam sendiri. Hal ini jelas tidak diragukan oleh Utsman bin Affan. Oleh karena itu dengan ijtihadnya beliau penulisan mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani sebagaimana yang kita baca sekarang.[4]

4.     Ali Bin Abi Thalib (35 H-41 H atau 656-661 M)

Pada masa pemerintahannya, Ali Bin Abi Thalib tidak dapat sepenuhnya mengembangkan Hukum Islam, hal ini disebabkan karena kondisi negara yang tidak stabil akibat terjadi perpecahan yang serius pada tubuh umat islam yang pada akhirnya bermuara pada perang saudara. Masalah ini kemudian menimbulkan kelompok-kelompok yaitu ahlus sunnah wal jama’ah (sunni) yakni kelompok atau jama’ah yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad syi’ah yang merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib.[5]      

 

C. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan Hukum Islam(Abad 8-13M)

Pada periode ini berlangsung lebihnkurang 250 tahun lamanya, yang dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-10 M. Pembinaan dan pengembangan hukum islam dilakukan dimasa khalifah Umayyah (662-750 M) dan Khalifah  Abasiah (750-1258 M). Pada masa bani umayyah ini mulai timbul segi-segi kelemahan pada kerajaan Arab yakni pada awal abad ke-11 H sebagai akibat perselisihan politik yang tidak pernah padam, masih ada yang tetap menyembunyikan perselisihan dan tipu daya terhadap muawiyyah dan keluarganya. Mereka itu dua golongan aliran yaitu golongan Khawarij dan Syiah. Adapun faktor yang membuat kecendrungan tersebut adalah :

1.      Pengaruh dari peristiwa lokal dan perebutan daerah kekuasaan

2.      Adanya infiltrasi (penyusupan) alam pikiran asing.

3.      Untuk menghadapi tantangan hidup dan perkembangan masyarakat islam dan  masyarakat  pedesaan yang sederha menuju masyarakat meteopolis yang kompleks. Pertengahan abad ke-1 H  sampai pada abad ke-2. Periode ini merupakan pembentukan fiqh islam.

4.      Ahli tarjih yaitu orang-orang yang dengan ilmu pemgetahuan yang ada padanya dapat membanding-bandingkan  mana yang lebih kuat pendapat pendapat yang ada serta memberi penjelasan atau komentar atas pendapat yang berbeda yang dikemukakan oleh para mujtahid.

Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan hukum islam pada periode ini, diantaranya :

1.      Wilayah islam sudah sangat luat.

2.      Telah ada karya-karya tulis tentang hukum yang dapat digunakan sebagai bahan dan landasan untuk membangun  serta mengembangkan hukum fiqh islam.

3.      Telah tersedia para ahli yang mampu berijtihad memecahkan masalah hukum dimasyarakat.[6]

A.    Pada Masa Tabiin

1.      Kondisi Sosial Masyarakat pada Masa Tabi’in

Masa Tabi’in merupakan masa peralihan dari masa Sahabat kepada masa eksistensi para imam madzhab. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa masa ini merupakan kelanjutan dari masa Sahabat, yang di dalamnya ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang relatif lebih mandiri dengan mengarah pada spesialisasi dalam bidang keilmuan Islam. Secara historis, masa Tabi’in merupakan masa yang dipenuhi dengan kompleksitas permasalahan. Dalam melakukan ijtihad, para ulama Tabi’in mengikuti cara yang telah dirintis sebelumnya oleh para Sahabat. Mereka menggunakan al-Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan utama. Selanjutnya mereka mengikuti ijma’ Sahabat. Apabila tidak ditemukan dalam ijma’, mereka berpedoman kepada hasil ijtihad pribadi dari Sahabat yang dianggap kuat dalilnya.

Di antara faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada masa ini, yaitu sebagai berikut:

a.       Perpecahan di kalangan umat Islam

Pada awal masa ini, umat Islam mengalami berbagai gejolak politik yang menyebabkan munculnya faksi-faksi. Pemberontakan yang paling serius adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij, Syi’ah, dan kelompok Abdullah bin Zubair. Persaingan dan pertikaian terus-menerus antar faksi yang saling bertentangan tersebut dalam memperebutkan hegemoni politik mengakibatkan kekacauan dalam pemahaman keagamaan. Dua faksi pertama, yaitu Khawarij dan Syi’ah. Khawarij berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir, dalam hal ini para Sahabat yang terlibat dalam peristiwa Tahkim. Sementara Syi’ah, dalam menetapkan hukum hanya berpegang pada hadits yang diriwayatkan Ahlu al-Bait, keturunan Nabi Saw dari Fatimah, serta Hasan dan Husein, dan mereka tidak menerima qiyas sebagai dalil hukum, dengan alasan bahwa qiyas berdasarkan kepada pemikiran manusia.

 b. Penyimpangan para khalifah Bani Umayyah

Para khalifah Umayyah memperkenalkan sejumlah praktek yang lazim berlaku di negeri-negeri non-Muslim pada waktu itu, seperti Byzantium, Persia dan India. Banyak dari praktek-praktek tersebut jelas-jelas bertentangan dengan fiqh pada periode sebelumnya. Sebagai contoh, bait al-mal digeser menjadi kepemilikan pribadi para khalifah dan keluarganya, dan pajak yang tidak diperbolehkan Islam diberlakukan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Musik, gadis-gadis penari, tukang sulap, para ahli nujum, secara resmi diperkenalkan sebagai bentuk hiburan istana kekhalifahan.[7]

c. Persebaran para ulama ke daerah-daerah luar

Banyak dari para ulama pada masa ini yang melarikan diri dari pusat-pusat pemerintahan Bani Umayyah untuk menghindari konflik, kekacauan, serta pertikaian dari berbagai faksi. Hal ini mengakibatkan rusaknya prinsip ijma’. Seiring dengan tersebarnya para ulama ke seluruh pelosok wilayah Muslim yang letaknya berjauhan antara satu dengan yang lain, maka kesepakatan pandangan tentang hukum menjadi mustahil untuk disatukan. Hal seperti ini pada akhirnya memicu tumbuhnya ijtihad-ijtihad individual dari para ulama ketika mereka berhadapan dengan keanekaragaman adat istiadat, cara hidup dan permasalahan baru di wilayah mereka.

d. Maraknya praktik pemalsuan hadist

Periwayatan hadits-hadits meningkat ketika kebutuhan informasi juga meningkat. Karena negara telah berhenti bersandar pada Sunnah Nabi Saw, para ulama dengan beragam kapasitasnya bergerak mencari laporan-laporan individual tentang Sunnah yang diriwayatkan oleh para Sahabat dan murid-muridnya untuk membuat ketentuan hukum. Pada saat yang sama berkembang fenomena baru, yaitu untuk pertama kalinya hadits-hadits palsu, baik yang berupa ucapan maupun tindakan dinisbahkan kepada Nabi Saw.

2.      Identifikasi antara Kelompok Rasionalis (ahlu al-ra’yi) dan Kelompok Tradisionalis (ahlu al-hadits)

Sejak masa Sahabat, kegiatan ijtihad dapat dikategorikan dalam dua aliran, yaitu aliran rasional (ahlu al-ra’yi) dan tradisional (ahlu al-hadits). Akan tetapi secara institusional, kedua aliran ini terbentuk pada masa Tabi’in, di mana aliran rasional (ahlu al-ra’yi) berkembang di Irak, sedangkan aliran tradisional (ahlu al-hadits) berkembang di Hijaz Makkah dan Madinah. Hijaz merupakan tempat tinggal kenabian, di mana Nabi Saw menetap, menyampaikan seruannya, kemudian para Sahabat beliau menyambut, mendengarkan, memelihara sabda-sabda beliau dan menerapkannya.

Hijaz juga menjadi tempat tinggal kalangan para Sahabat yang datang sampai Nabi Saw wafat. Selanjutnya, para Sahabat ini mewariskan apa saja yang mereka ketahui kepada generasi berikutnya, yaitu kalangan Tabi’in. Sedangkan Irak telah mempunyai peradabannya sendiri, sistem pemerintahannya, kompleksitas kehidupannya, dan tidak mendapatkan bagian dari Sunnah kecuali melalui para Sahabat dan Tabi’in yang pindah ke sana. [8]

3.      Metodologi  Hukum Islam antara Kelompok Rasionalis dan Kelompok  Tradisionalis

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kelompok rasionalis (ahlu al-ra’yi) lebih berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan mashlahatM dalam kehidupan manusia. Sebagai pembahasan lebih jauh, metodologi hukum Islam Abu Hanifah dapat dikatakan sebagai bentuk akhir yang mewakili kelompok rasionalis (ahlu al-ra’yi), dengan identitas yang lebih maju, dan lebih mengarah pada kepentingan sosiologis. Dalam hal ini, Abu Hanifah menggeser hadits-hadits ahad dalam konteks penyelesaian masalah-masalah hukum untuk berbagai kejadian aktual, dan menggantikannya dengan qiyas serta istihsan, melalui pengembangan qiyas dengan mencari illat sebanyak-banyaknya sehingga leluasa baginya untuk mengembalikan furu’ tersebut kepada berbagai hukum asal yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakatnya.

Kemudian, satu langkah berani yang dilakukan oleh Abu Hanifah adalah mengangkat ‘urf atau adat serta tradisi masyarakat sebagai norma hukum Islam yang harus ditaati sejauh tidak bertentangan dengan nash, dan sejalan dengan prinsip-prinsip mashlahah. Sementara kelompok tradisionalis (ahlu al-hadits), dalam metodologinya lebih berorientasi untuk memahami kemauan-kemauan syara’ dengan doktrin-doktrin syariahnya serta berusaha untuk mengaplikasikan doktrin tersebut dalam kehidupan sosial.

Dalam melakukan ijtihadnya, kelompok tradisionalis (ahlu al-hadits) hanya bertumpu kepada qiyas untuk ijtihad aqli-nya, dan beberapa kaidah dalam ijtihad lafdzi. Secara tegas, mereka menyatakan bahwa ijtihad adalah qiyas, dengan alasan bahwa Allah telah menentukan semua ketentuan hukum untuk perbuatan-perbuatan mukallaf. Oleh karena itu, kalau ketentuan tersebut telah dinyatakan secara jelas, maka harus segera diikuti dan ditaati, sementara kalau tidak, harus ditelaah lewat ijtihad, yaitu qiyas.[9]

D.    Masa Kelesuan Pemikiran (Abad XIII-XVII M)

Sejak permulaan abad ke-4 H, abad ke 10-11 M, ilmu hukum islam mulai berhenti berkembang ini terjadi di akhir pemerintahan Abasiyah yang menjadi ciri umum pemikiran hukum da;am priode ini, adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah nabi, tetapi pikirannya ditumpikkan kepada pemahaman perkataan-perkataan, pikiran-pikiran hukum para imam-imam saja. Di antara faktor-faktor atau keadaan yang menyebabkan kemunduran atau kelesuhan pemikiran hukum Islam sebagai berikut:[10]

1.      Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah maupun di Asia. Munculnya Negara-negara baru itu menimbulkan ketidak setabilan politik, hal ini pula yang memengaruhi kegiatan pemikiran dan pemantapan hukum.

2.      Pecahnya kesatuan pemerintahan menyebabkan merosatnya ke wibawaan pengadilan perkembangan hukum.

3.      Ketidaksetabilan politik menyebabkan ketidakstabilan berpikir, artinya orang tidak bebas dalam mengutarakan pendapatnya.

4.      Timbullah gejala kelesuan berpikir karna para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan menggunakan akal pikiran dan tanggung jawab.

Dengan kata lain, yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli hukum tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, tetapi pikiran imamnya saja. Dengan kata lain masyarakat terus berkembang sedangkan pemikiran hukum berhenti.

Priode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad dikalanagan Ulama Fiqih, bahkan mereka cukup puas dengan Fiqih yang telah disusun dalam bebagai mazhab. Ulama juga sudah merasa cukup dengan mempelajari sebuah kitab fiqih dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fiqih pada priode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fiqh tertentu.Di akhir ini pula pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka, Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fiqih. Pada akhir periode ini dimulai upaya kondifikasi fiqh (hukum) Islam yang seluruhnya diambil dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (kerajaan Ottoman:1300-1922), yaitu madzhab Hanafi, yang di kenal dengan majalah al-ahkam al-‘adiyyah. Sejakl itu pula upaya kodifikasi hukum Islam, dan munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman.[11]

 E.     Hukum Islam di era modern (abad ke-19 sampai sekarang) 

Setelah mengalami kelesuan,  kemunduran beberapa abad lamanya pemikiran islam mengalami kebangkitan kembali pemikiran islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang telah membawa kepada kemunduran hukum islam. Muncul lah gerakan gerakan baru,  diantara gerakan ahli hukum yang menyarankan kembali kepada Al-Quran dan sunah dinamakan gerakan salaf(salafiyah). Pada masa lepas pertengahan abad ke -13 telah timbul seorang mujtahid besar yang menghembuskan semangat baru dalam dunia pemikiran dan hukum islam, ia bernama ibnu Taimiyah(1263-1328 M)  dan murid nya Ibnu Qayim al-Jauziyah(129-1356M).[12]

Pola pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke 17 oleh Muhammad ibn Abdul Wahab yang dikenal dengan gerakan wahabi yang memiliki pengaruh pada gerakan padri di minangkabau. Paham Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup agama islam ke dalam dua bidang besar yakni ibadah dan muamalah yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Muhammad Abduh, beliau menyebutkan beberapa program pembaruan pemikiran diantaranya :

1.      Membersihkan islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan islam

2.      Mempertahankan atau membela ajaran islam dari pengaruh barat

3.      Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran islam menurut alam pikiran modern.

4.      Mengadakan pembaruan islam dalam sistem pendidikan islam terutama tingkat perguruan tinggi.

5.      Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama islam dari belenggu penjajahan.

Hukum islam merupakan keseluruhan ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh muslim yang bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman,  dan selamat.  Dari sejatah pembentukan dan perkembangan hukum islam tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua permasalahan hukun islam terjawab secara eksplisit didalam Al-quran dan sunnah.  Oleh karna itu, pengkajian dan penetapan hukum yang muncul tetap dilakukan dengan ijtihad hukum yang ijtihad tersebut haruslah tidak sejalan dengan nilai-nilai, maksud dan tujuan syari' ketika menggali kendungan Al-Quran dan Hadist.[13]

KESIMPULAN

Periode pembentukan dan perkembangan hukum islam dimulai pada fase tasyri’ (perundang-undangan hukum islam) di masa kenabian yang dimulai ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu yang berupa Al-Qur’an. Sumber pembentukan Hukum Islam pada masa Rasulullah ada 2 yaitu wahyu ilahi dan ijtihad rasul.tasyri’ yang digunakan pada zaman Rasul ada tiga yaitu Al-Qur’an, Hadis dan Ijtihad.  Adapun prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan Hukum secara garis besar ada 4 prinsip yaitu berangsur-angsur (Tadarruj), menyedikitkan peraturan-peraturan, mempermudah dan memeperingan (Taisir Dan Takhfif), pembentukan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Sepeninggalnya Rasulullah Saw kepemimpinan umat islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Semakin berkembangnya wilayah islam. Sehingga memungkinkan munculnya permasalahan baru yang mana pada jaman Rasul belum ada dan harus diselesaikan dengan hukum islam. Maka pada umunya Khulafaur Rasyidin melakukan ijtihad dan dalam memutuskan masalah tersebut mereka tidak sendirian namun mereka akan mendiskusikannya dengan sahabat yang lain. Dan dilajutkan pada masa Tabi’in, masa Tabi’in merupakan masa peralihan dari masa Sahabat kepada masa eksistensi para imam madzhab. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa masa ini merupakan kelanjutan dari masa Sahabat, yang di dalamnya ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh dengan sikap yang relatif lebih mandiri dengan mengarah pada spesialisasi dalam bidang keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam, Jakarta:Prenada Media Group. 2018

Palmawati,Hukum Islam,Jakarta:Sinar Grafika. 2018          

Warkum, Legislasi Hukum Islam Transformatif, Malang:Setara Press. 2015

---

[1] Izomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam, (Jakarta:Prenada Media Group,2018), h. 17.

[2] Ibid, h.19

[3] Palmawati, Hukum Islam,(Jakarta:Sinar Grfika, 2018), h.42

[4] Ibid, h.44

[5] Izzomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam,…h.24

[6] Ibid, h.27

[7] Warkum, Legislasi Hukum Islam Transformatif, (Malang: Setara Press, 2015), h.30

[8] Ibid, h.33

[9] Ibid, h.35

[10] Izzomiddin, Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam,…h.30

[11] Ibid, h.32

[12] Ibid, h.34

[13] Ibid, h.35