Makalah Sumber Hukum Tata Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latarbelakang

Hukum pada dasarnya menjadi acuan dalam mengatur segala permasalahan yang ada. Adapun hukum ini digunakan tidak saja untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada tetapi juga menjadi acuan kehidupan dalam bermasyarakat. Pembuatan hukum dalam halini membutuhkan bahan atau dengan kata lain membutuhkan sumber hukum  yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat dalam makalah ini.

Dengan adanya sumber hukum yang jelas sudah tentu hukum yang di hasilkan juga menjadi hukum yang berbobot.

Oleh sebab itu disini kami akan mencoba menjelaskan apa itu hukum tata negara dan sumber-sumber hukum tata negara yang akan dikupas pada bab pembahasan.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian Hukum Tata Negara?

2.      Apa pengertian Sumber Hukum?

3.      Apa saja Sumber-sumber Hukum Tata Negara?

C.    Tujuan

1.    Agar siapa pun yang membaca makalah ini mengetahui pengertian Hukum Tata Negara dan Sumber Hukum.

2.    Agar siapa pun yang membaca makalah ini mengetahui apa saja Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia.

                                                                                        

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Hukum Tata Negara

Mengenai definisi tata negara masih terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum tata negara.Perbedaan ini, anata lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap pentingakan menjadi titik berat  perhatiannya dalam merumuskan pengertiandan pandangan hidup yang berbeda. Olehkarenaitu, definisi-definisi yang representatif dan sering diambil para sarjana dan ilmuan Hukum Tata Negara Indonesia  sebagai acuan dalam memberikan rumusan hukum tata negara. Dibawah ini pengertian-pengertian hukum tata negara menurut para ahli hukum.

1.      Cornelis Van Vollenhoven

Hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya. Masing-masing tingkatan tersebut menetukan wilayah lingkungan rakyat, kemudian menentukan badan-badan dan fungsinya msing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta susunan dan wewenangnya dari badan-badan tersebut.

2.      J.R. Stellinga

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara serta mengatur hak dan kewajiban warga negara.

3.      J.A. Logemann

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Selanjutnya dikemukakan bahwa jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian bersifat sosiologi. Negara merupakan organisasi yang terdir iatas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lainnya serta keseluruhannya maka dalam arti yuridis, negara merupakan organisasi jabatan-jabatannya.

Bertitik tolak dari unsur-unsur tersebut kita dapat saja memuat definisi hukum tata negara .Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara,  susunandan wewenangnya serta hak dan kewajibannya warga negara.

B.     Pengertian Sumber Hukum

Dalam bahasa inggris sumber hukum disebut source of the law. Perkataan  “sumber hukum” itu sebenarnya berbeda dari perkataan “dasar hukum”, landasan hukum, “atau pun apa yang hukum”. Dasar hukum atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum. Sementara itu perkataan sumber hukum lebih menunjukkan pada pengertian tempat dari mana asal  muasal suatu nilai atau norma tertentu berasal.

Sumber hukum juga diartikan sebagai segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan aturan yang kalau di langgar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

C.    Sumber-sumberHukum Tata Negara Indonesia

Sumberhukumitudapatditinjaudarisegimaterildansegi formal.Sumber-sumberhukummaterildapatditinjaulagidariberbagaisudutmisalnyasudutekonomi, sejarah, sosilogi, filsafatdan lain-lain.Contohnya:

1.      Seorang ahli ekonomi akan menyatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.

2.      Seorang ahli k masyarakatan (sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah:

A.    Undang-undang (Statute)

Undang-undangialahsuatuperaturannegara yang mempunyaikekuatanhukum yang mengikatdiadakandandipeliharaolehpenguasanegara.Menurut Buys, undang-undangitumempunyaiduaarti, yakni:

1.      Undang-undang dalam arti formal : ialah setiap keputusan pemerintah yang  merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen)

2.      Undang-undang dalam arti materil setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

B.     Kebiasaan (Costum)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berualng-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedimikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu  rasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

Contoh:

Apabila seorang komisioner sekali menerima 100% dari hakim penjualan atau pembelian sebagi upah dan hal ini terjadi berulang-ulang, maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.

C.     Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)

Keputusan hakim ialah yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pasal 22AB menjadilah dasar keputusan hakim lainnya/kemudian untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan.Dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum yurisprudensi. Jadi yurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua macam yurisprudensi yaitu:

1.      Yurisprudensi tetap

2.      Yurisprudensi tidak tetap

D.    Traktat (Treaty)

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Traktat juga mengikat warga negara-warga negara dari negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara maka traktat itu adalah traktat bilateral, mislanya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat cina tentang “dwi kewarganegaraan”. Jika diadakan oleh lebih dari dua negara, maka traktat itu disebut traktat multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negar-negara eropa (NATO) yang diikuti beberapa negara eropa. Apabila ada traktat multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah traktat kolektif atau traktat terbuka, mislanya piagam peserikatan bangsa-bangsa.

E.     Pendapat sarjana hukum (Doktrin)

Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengmbilan keputusan oleh hakim. Dalam yurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau berapa orang sarjana hukum  yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para sarjana hukum mempunyai pengaruh  yang besar.Bagi hukum internasioanal pendapat para sarjana hukum meupakan sumber hukum yang sangat penting.

BAB III

PENUTUP

A.    Simpulan

Adapun kesimpulan dalam makalah ini adalah:

Secara sederhana, Hukum Tata Negara adalah  hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

B.   Saran

Pemakalah menyadari bahwa  hasil makalah ini yang membahas tentang Sumebr-sumberhukumtatanegara, belum lengkap dan masih jauh dari pengharapan, Hal ini disebabkan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang penulis miliki pada saat ini. Pemakalah sangat mengharapkan kritikan terutama dari pembaca dan teman-teman. Adanya kritikan  yang membangun  yang bisa melengkapi makalah ini di masa mendatang. Hanya kepada Allah SWT. Semua ini diserahkan, semoga selalu diberikan petunjuk dan ridha-Nya setiap saat kepada kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil. 2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia.Jakarta: PT. AsdhiMahasatya

AsshiddieqieJimly.2013. PengantarIlmuHukum Tata Negara. Depok: PT. Raja GrafindoPersada

RadjabDasril. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta: PT. RinekaCipta

.