Hak-hak Kaum Minoritas dan Mayoritas Dalam Hukum Islam

BAB I

PENDAHULAN

A.    Latar Belakang

Manusia merupakan makluk Allah yang paling sempuna dari makhluk-makhluk Allah lainnya yang diciptakan dari tanah dengan bentuk yang paling indah, yang menjadikan pembeda manusia dengan makhluk allah lainnya yaitu manusia diberi akal oleh Allah. Akal berfungsi sebagai alat untk berpikir agar manusia senntiasa bisa berbuat dengan baik dan bijak dan dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan buruk dalam kehidupan kita.

Manusia diciptakan oleh Allah tiada lain untuk beribadah kepada Allah dan manusia dan sebagai khilafah dimuka bumi ini. Tidak ada pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya semuanya dimata allah sama tidak ada pembeda antara ras, bangsa, bahasa. Yang membedakan manuisa satu dengan yang lain adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Jadi, seharusnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah tidak boleh memandang sesama manusia dengan perbedaan yang kita miliki tidak ada kaum minoritas dan mayoritas dalam dunia ini karena Allah tidak memandang itu semua.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hakikat Hak Kaum Minoritas Dan Mayoritas

        Diskiriminasi terhadap kaum minoritas di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia, masih merupakan masalah aktual.Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi karena reformasi dibeberapa negara telah menghapus diskriminasi apapun bentuknya.Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap peerorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikan, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah-istilah biasanya dimaksudkan untuk melukisan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehinga dapat dikatakan, bahwa perilaku mereka itu tidak bermoral dan tidak berdemokrasi.

        Sebagai contoh, pada pembagian ini pembahasan tentang diskriminasi difokuskan pada diskrimiasi terhadap kelompok-keompok minoritas yang ada direpublik Indonesia.kelompok minorits tersebut dapat berupa suku bangsa (etnis), kelompok agama, dan kelompok (gender) seperti kaum perempuan dan kaum homoseksual (baik gay ataupun lesbian). Berdasarkan kenyataan bahwa walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, serta telah memilii UUD 45 yang Bab X tentang “Warga Negara” Pasal 27 ayat 1, yang menganggap semua WNI mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan  pemerintaha itu tidak ada kecualian. Namun sedihnya, dalam riwayat hidup bangsa kita telah diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin dikemudian hari yang sudah mulai berlaku sejak zaman ORLA dan terutama mencapai puncaknya pada zaman ORBA.

Sebagai contoh misalnya, orang Tionghoa di Indonesia bersama-sama dengan orang arab, india, pada masa kolonial Belanda digolongkan sebagai orang Timur Asing, kemudian pada masa-masa kemerdekaan ada ketentuan bagi warga keturunan bangsa lain yang menjadi warga Indonesia dalam UUD 45 yang Bab X tentang “Warga Negara” Pasal 26 ayat 1. Namun perlakuan terhadap mereka ada perbedaan. Bagi keturunan arab, karena agamanya sama dengan yang dipeluk suku bangsa mayoritas Indonesia, maka diangap “pri” (pribumi) atau bahkan “asli”, sedangkan keturunan Tionghoa, karena agamanya adalah tri dharma (sam kao), budis, nasrani, dan lain-lain. Keturunan India yang beragama Hindu dan Belanda yang beragama Nasrani dianggap “nonpri”.Dengan stigma itu kedudukan mereka yang bukan “pribumi”, terutama keturunan Tionghoa yang terasa sekali pendiskriminasiannya.

Sepanjang sejarah islam, hak minoritas merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi kaum Muslimin dalam konteks kekinian. Padahal, hak minoritas sudah diatur dalam Al-Qur’an dan dipraktikan Nabi Muhammad SAW ketika memimpin negara Madinah dan dikukuhkan dalam the constitution of medina, serta para sahabat-sahabatnya dalam pemerintahan Islam dengan baik dan komperhensif. Bahkan, non-Muslim diperlakukan lebih dan menguasai sektor ilmu pengetahuan. Sehingga perlakuan tersebut terkadang justru membuat timbulnya kecembuan sosial dikalangan umat muslim. Maka, sebuah argumentasi yang tidak bertanggung jawab jika ada yang menyatakan bahwa islam tidak mengenal hak-hak minoritas.

Salah satu persoalan fiqih yang sampai saat ini masih ramai diperdebatkan adalah soal minoritas. Bahkan kalangan orientalis menganggap islam tidak mengenal konsep hak-hak minoritas didalam kehidupan. Hak minoritas, menurut mereka, hanya ada pada negara-negara sekuler, bukan islam. Dilihat dari sisi historis, permasalahan tentang hak-hak minoritas dalam islam telah lama diperdebatkan oleh generasi pertama umat islam. Zaid bin Ali dalam karya al-Maj mu’fi al-Fiqih sudah membahas masalah itu, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. 

Hak minoritas berasal dari kata hak dan minoritas. Hak sendiri dimaknai sebagai kepunyaan sah atau tetap dan wajib.Adapun minoritas adalah golongan kecil (lawan mayoritas).Jadi, hak minoritas dapat dipahami sebagai kepunyaan sah yang wajib diberikan kepada golongan atau kelompok kecil yang ada dalam suatu Negara. Robert spencer mrnyatakan, bahwa karena dunia islam tersebar begitu cepat ketika tentara-tentara menguasai komunitas- komunitas Kristen kuno di timur tengah, islam harus menghadapi problem minoritas keagamaan sejak masa-masa awal. Sehingga islam mengembangkan perundang-undangan yang komprehensif dan spesifik dalam rangka bagaimana memperlakukan kaum minoritas ini.

Islam telah membagi warga Negara non-muslim dalam sebuah Negara islam kedalam tiga kategori:

Ke-1 Mereka yang menjadi warga Negara islam di bawah perjanjian/persetujuan.

Ke-2Mereka yang menjadi warga Negara telah dikalahkan umat islam dalam suatu peperangan.

Ke-3 Mereka yang berada dalam Negara islam melalui hal lain. Dan kelompok ketiga ini adalah kelompok yang menjadi warga Negara islam bukan karena perjanjian maupun kalah perang.

Abul A’la Al- Maududi menambahkan, bahwa islam memberikan jaminan atas hak-hak non muslim secara jelas, dan islam melarang mereka ikut campur dalam masalah-masalah parlemen. Namun demikian, islam tetap membuka pintu bagi mereka untuk masuk dalam pemerintahan apabila mereka rela dan menerima islam sebagai dasar Negara. Oleh karenanya, tidak ada sedikitpun wewenang bagi Negara islam untuk menyerobot hak-hak non muslim yang telah ditetapkan agama, dan tidak ada seorang pun yang berani merampas atau mengurangi hak mereka. Bahkan, islam dituntut utuk memberikan tambahan kepada mereka selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar Negara yang ada.

Hak tambahan tersebut terlihat pada pemberian hak khusus ke pada warga non-muslim, diantaranya; pertama, mereka mempunyai hak untuk memeluk dan mendakwakan agama mereka, dan juga mendapatkan hak yang sama untuk dapat mengkritik islam sebagaimana islam mempunyai hak untuk mengkritik agama mereka. kedua,mereka bebas untuk memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum persoalan mereka sendiri. Ketiga, mereka harus mengikuti hukum umat islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil karena hukum islam merupakan hukum Negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peratuaran hukum ini hanyalah dalam kasus minum anggur di mana warga non-muslim dibebaskan dari hukuman.Keempat, orang dzimmi mendapat hak untuk mendirikan lembaga pendidikan mereka untuk menanamkan pendidikan agama kepada generasi muda mereka. Kelima, mereka tidak dapat dipaksa untuk mengikuti tugas wajib militer setiap warga muslim, tetapi mereka yang mampu memanggul senjata dikenakan jizyah.

Pada saat islam muncul, dunia menganut prinsip ejus region, cujus religio, artinya, setiap kerajaan memiliki agama sendiri-sendiri. Maka.Agama rakyat adalah agama penguasa.di barat prinsip tersebut masih berlaku sampai paruk kedua abad ke-18 ketika pecah revolusi amerika dan prancis, namun, sejak abad ke-6. Islam datang dengan prinsip ajaran yang memberi hak hidup, termasuk tradisi dan keyakinan lama, kepada bangsa-bangsa yang didudukunya.siasat ini membuat bangsa-bangsa arab saat itu masuk islam dengan damai atau tetap hudup dalam kelompok –kelompok agama mereka. Mereka adalah saksi sejarah akan tingginya nilai kemanusiaan yang dibawa oleh agama islam dengan memberikan hak-hak individu atau kelompok, bahkan hak sebagai warga Negara secara penuh.

Selama satu abad kementrian keuangan pada pemerintahan bani ummayah dipegang oleh keluaga kristen secara turun temurun. Begitu juga dengan khalifah pertama bani fatimiyah dimaghrib, abu ubaidilah al mahdi meminta nasihat kepada seorang tokoh kristen untuk mencari lokasi yang tepat untuk ibu kota negara. Hubungan mesra tersebut dapat dilihat dalam sektor keilmuan.

Dari sejarah diatas dapat dipahami bahwa penguasa islam sangat memperhatikan hak hak minoritas dalam pemerintahan islam. Sangking perhatian mereka tentang hak minoritas kadang kala menimbulkan kecemburuan sosial. Karena adanya statement menyatakan islam tidak mengenal hak minoritas dan tidak ada hak minoritas dalam islam karena hal tersebut bertentangan dengan norma dan asas yang terkandung didalam ajaran islam surah Al-Mumtahanah (60):8-9:

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya allah menyukai orang orang yang berlaku adil. Sesungguhnya allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan maka mereka itulah orang orang dzalim.

Nabi muhammad saw adalah utama sekaligus pemimpin pertama yang berhasil menerapkan konsep hak hak minoritas dalam sebuah negara. Sehingga adanya piagam madinah dan diterima oleh semua komunitas menjadi acuan bagi nabi untuk mempersatukan seluruh penduduk madinah dan mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslimin dan kaum non muslimin. Isi piagam madinah mengatakan bahwa disamping orang orang muslim-mukmin sebagai satu umat juga dikatakan kaum yahudi dan sekutunya adalah umat yang satu bersama orang orang muslim mukmin. Piagam madinah menegaskan pentingnya persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidpan antar golongan dengan menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial. Piagam madinah menetapkan adanya persamaan diantara anggota masyarakat, yakni persamaan dari segi kemanusiaan yang mencakup persamaan hak hidup, hak keamanan diri, hak membela diri, hak memilih agama dan tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian.

Karena itu masyarakat madinah harus menghormati hak hak dasra komunitas lain. Kehidupan tetangga yang harmonis akan terwujud apabila saling bekerja sama dan tolong menolong. Prinsip tolong menolong menjadi ketetapan piagam madinah yang menyatakan bahwa penduduk madinah membutuhkan bantuan serta mewujudkan keamanan dan pertahanan bersama.Piagam madinah juga menetapkan prinsip musyawarah dalam kehidupan sosial untuk membicarakan berbagai masalah.Musyawarah penting ditegakkan karena menjadi sarana untuk menghormati hak bicara dan berpendapat setiap kelompok dalam upaya menciptakan masyarakat yang terbuka, berbudaya, dan menghindari tirani suatu kelompok lainnya. Implementasi keadilan dalam pandangan ajaran islam mengandung dua sisi yaitu: sisi religius dan sisi kemanusiaan.

Piagam madinah menetapkan prinsip pertahanan dan perdamaian.Prinsip pertahanan menegaskan adanya kewajiban umum bagi penduduk madinah untuk mewujudkan keamanan bersama dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh.Pada teks lain dinyatakan bahwa orang orang mukmin mengajak pihak musuh berdamai, orang orang mukmin wajib menerimanya dan melaksanakan nya kecuali terhadap musuh yang memerangi agama. Nabi muhammad saw dalam memilih seseorang untuk menduduki suatu jabatan menerapkan prinsip afdal dan amanah yaitu orang yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan bidang jabatan itu dan dapat diercaya.

Prinsip maslahah (kepentingan, kebaikan, efekktifitas) dalam memimpin berkaitan dengan motif dan tujuan seseorang pemimpin dalam menetapkan orang orang dalam berbagai jabatan dan maslahah nya bagi masyarakat dengan memberikan jabatan itu kepada seseorang.Adapun mengenai musyawarah dalam kepemimpinan rasulullah saw, sebagai suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Ia dikenal senang bermusyawarah dan membudayakan musyawarah dikalangan para sahabat dan kaum yahudi dalam soal soal kemasyarakatan dan urusan kenegaraan. Diantar musyawarah yang tekah dilakukan rasulullah yaitu msalah perang uhud, perang ahzab, nabi juga mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah tentang perjanjian hudaibiyah yang diantara lain menyatakan bahwa nabi dan para pengikutnya tidak jadi masuk mekah pada tahun ini, tetapi orang quraisy berjanji akan mengizinkan orang orang islam datang kemekah pada tahun tahun berikutnya dan tinggal disana selama 3 hari tanpa senjata selain pedang yang tetap berada dalam sarungnya, isi perjanjian tersebut membuat para sahabat nabi jengkel dan menahan marah. Namun dalam proses perumusan nabi mengambil kebijaksanaan atau sikap dengan mengabaikan pendapat dan keberatan dari banyak sahabat.

Dari uraian piagam madinah terlihat jelas nabi muhammad sangat memperhatikan hak hak kaum minoritas bahwa, hak minoritas dalam islam sangat dijunjung tinggi bahkan negara islam tidak mengenal mayoritas dan minoritas dalam kontek hak dan kewajiban,semua diperlakukan sama. Islam telah membagi warga non muslim dalam sebuah negara islam kedalam tiga kategori yakni:

1.   Mereka yang menjadi warga negara suatu negara islam dibawah perjanjian persetujuan.

2.   Mereka yang menjadi warga negara setelah dikalahkan umat islam dalam suatu peperangan.

3.   Dan mereka yang berada dalam negara islam melalui hal lain.

Mereka ini dalam islam harus membayar jizyah sebagai bagian dari kompensasi yang diberikan islam terhadap mereka. Islam juga tidak mengenal solidaritas berdasarkan hubungan nash dalam mengonstruksi hak asasi dan jaminan kepastian hokum. Menurut M.Alikettani agama kristen adalah versi eropanya merupakan penganiayaan utama terhadap minoritas muslim karena disebabkan perbedaan sikap antara kristen dan islam terhadapan proselytisme, islam ingin orang sadar dalam menganut kebebasan kehendaknya. Andalusia dan sicilia adalah dua orang yang dapat menjadi saksi. Saat itu umat islam tidak memiliki pilihan kecuali pembunuhan, kristenisasi, atau evkuasi. Tiga pilihan tersebut membuat api islam redup dan andalusia hanya tinggal kenangan sebagai surga yang hilang.

Hukum islam telah ada telah ada dan berkembang seiring dengan keberadaan islam itu sendiri. Jadi, hukum islam mulai ada sejak islam ada. Keberadaan hukum islam di berbagai Negara juga ditentukan kapan islam masuk dan berkembang di negeri-negeri tersebut. Begitu juga, perkembangan hukum islam sangat ditentukan oleh keberadaan umat islam. Hingga sekarang hukum islam sudah menyebar hampir di semua Negara di belahan dunia seiring dengan keberadaan umat islam disana. Pada perkembangan selanjutnya hukum islam menjadi salah satu bidang kajian ilmiah, diantara bidang-bidang kajian dalam islam. Sebagai kajian ilmiah, hukum islam telah dipelajari secara ilmiah tidak hanya oleh umat islam, tetapi juga orang non-Muslim atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum orientalis. Tentu saja, tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari hukum islam akan berbeda bagi kalangan umat islam dan bagi kalangan non-Muslim.

Bagi umat islam merupakan keharusan untuk mempelajari hukum islam untuk mendasari semua aktivitas mereka yang berkaitan dengan hukum, disamping untuk meninngkatkan kualitas pemahaman mereka tentang hukum islam pada khususnya dan studi islam umumnya. Begitu pentingnya posisi hukum islam ini, sehingga yang berkepentingan untuk mengkajinya tidak terbatas pada umat islam sendiri, tetapi juga orang-orang diluar islam. Bagi umat islam, hukum islam tidak terpisahkan dari agama yang dipeluknya (islam). Keduanya ibarat arus-arus yang mengalir dari saluran yang sama dan kedua nya tidak dapat dipisahkan. Dalam kenyataan hukum islam ini ada dua bentuk. Keduanya memiliki hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.Kedua bentuk itu adalah syari’ah dan fikih.Syari’ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan ruang lingkup fikih lebih sempit menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum.Arah tujuan syari’ah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya, sedangkan materi yang tercantum dalam fikih dihasilkan oleh umat manusia.

Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajjiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah. serta penghalalan jual-beli dan pengharaman riba, perintah jual-beli dan larangan riba serta menegakkan hukum hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. dari contoh-contoh diatas jelaslah, bahwa hukum islam didalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum inilah watak dan kecenderungan hukum islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam  Al-Qur’an, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad.

Dengan demikian, tujuan hukum islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah adas nash-nya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat diterapkan hukum peristiwa yang tidak ada nash-nya. Senada dengan pendapat diatas, Al-syatibi, seorang pakar hukum dari kalangan mazhab Maliki, mengembangkan doktrin muqashid al syariah (tujuan hukum islam) dengan penjelasan bahwa tujuan akhir hukum islam yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat islam. Pendapat al-satibi didasarkan pada prinsip, bahwa tuhan melambangkan syari’ah (hukum islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Doktrin maqqashid al syariah al syatibi merupakan suatu usaha menegakkan maslahah sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum.

Secara etimologis, maqasih al syariah berarti maksud-maksud atau tujuan disyariahkan hukum islam. Karena itu, yang menjadi pembahasan utama dalam maqashid al syariah adalah hikmah dan ‘illah ditetapkannya suatu hukum.dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.lima kebutuhan ini masih dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu dlaluriyyat (kebutuhan primer), hajjiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).

Khusus di negeri islam, para penganut agama selain islam (non-muslim) biasa disebut dengan ahlidz dzimmah. Kata dzimmah berarti perjanjian, jaminan Allah dan Rasulnya serta semua kaum muslim untuk hidup dengan aman dan tenteram dibawah perlindungan islam dan dalam masyarakat islam. Akad dzimmah berlaku untuk selamanya dan mengandung ketentuan membiarkan orang-orang non muslim tetap dalam agama mereka di samping hak menikmati perlindungan dan perhatian jema’ah kaum muslim, dengan syarat mereka membayar jizyah serta berpegang pada hukum islam dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah agama. Adanya akad dzimmah menumbuhkan hak-hak yang bersama berlaku berlaku diantara kedua belah pihak, yakni kaum muslim dan non-muslim (akhlul dzimmah) disamping kewajiban-kewajiban mereka. Hak yang diperoleh oleh kaum non-muslim (kaum minoritas).seperti yang juga diperoleh kaum muslim. Adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Dianatara perlindungan yang akan diberikan kepada mereka sebagai berikut :

1)   Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar, sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari Negara islam untuk melakukan penyelenggaran perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh syari’ah (hukum islam) serta kekuasaan militer yang berada dibawah wewenang nya. Seorang imam wajib menjaga keselamatan kaum minoritas dan mencegah siapa saja yang menganggu mereka, melepaskan merekan dari tindak penawanan, dan menolak kejahatan siapa saja yang mengarah kepada mereka, Imam Qaraffi  apabila orang-orang kafir datang ke negeri Islam karena hendak menganggu orang-orang yang berada dalam perlindungan akad dzimma, maka wajib bagi umat islam menghadang dan menerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan umat islam harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah SWT dan dzimmah Rasulullah SAW. Menyerahkan kepada mereka tanpa upaya-upaya tersebut dianggap menyia-nyiakan akad dzimmah.

2)   Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri, perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh islam, Bahkan sangat diwajibkan. Islam memperingatkan kaum muslimin agar jangan sekali-sekali menganggu dan melanggar hak ahludz dzimmah, dengan tindakan maupun ucapan. Allah tidak menyukai orang-orang zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk. Sebaliknya Allah akan menyegerakan azab bagi mereka atau menangguhkan hukuman atas mereka di akhirat dengan berlipat ganda. Dalam perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Najran (yang beragama nasrani) disebutkan antara lain: “Tidak diperkenankan menghukum seseorang  dari mereka karena kesalahan seorang lainnya. para fukaha (ahli-ahli hukum islam) dari seluruh mazhab menegaskan, bahwa kaum muslimin wajib mencegah kezaliman apapun yang menimpa ahludz dzimmah.

3)   Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan. Hak perlindungan yang ditetapkan bagi ahludz dzimmahmencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka. Menurut pendapat para ulama, membunuh mereka haram hukumnya. Nabi SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang mu’ahad (yakni yang terikat perjanjian keselamatan dengan kaum Muslim) tidak akan mencium bau harum surga, sedangkan harumnya dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun” (HR. Ahmad dan al-Bukhari).

Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama dari semua mazhab bersepakat untuk melindungi harta benda kaum minoritas non-Muslim (ahludz dzimmah). Terkait dengan hal ini Umar bin Khatab berpesan kepada Abu Ubaidah: “Cegahlah kaum Muslim dari bertindak zalim terhadap mereka (yakni Ahludz Dzimmah), menggangu ataupun memakan harta merek kecuali dengan cara-cara yang menghalalkannya” (Qardhawi, 1994: 35). Siapa pun yang mencuri harta milik orang dzimmi akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiiknya. Perlindungan yang sama yang diberikan kepada ahludz dzimmah juga terjadi dalam kehormatan. Islam juga memberikan perlindungan kepada ahludz dzimmah sama seperti yang diberikan kepada kaum Muslim.Itulah beberapa yang diberikan oeh islam kepada kaum minoritas non-Muslim yang berada dalam naungan kekuasaan islam. Adapun jainan-jaminan yang diberikan kepada mereka diantaranya akan dibahas pada paragraf dibawah ini.

Pertama, jaminan hari tua dan kemiskinan.Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim berdiam didaerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah berusia tua an sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban jizyah, dan bahkan mereka beserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan baitul mal (kas negara). Demikianlah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam memperlakukan kaum minoritas.

Kedua, jaminan atas kebebasan beragama.Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim.Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman agar mereka memeluk agama Islam (QS. Al-Baqarah [2]: 256 dan QS, Yunus [10]: 99). Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa ahludz dzimmah(bob-Muslim) untuk mmemeluk agama islam. Hingga sekarang pun tidak dijumpai negara-negara islam yang memaksakan kepada penduduknya non-muslim islam. Malah yang terjadi justru sebaliknya, banyak kaum Muslim dinegara – negara yang mayoritas pendudunnya non-Muslim mendapat tekanan dan ketidakadilan sehingga kaum Muslim tidak dapat menjalankan agamanya dengan leluasa.

Ketiga, jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha. Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, da mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, dan keterampilan.

Keempat, jaminan jabatan dalam pemerintahan ahludz adimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya. Jabatan-jabatan seperti ini sangat terkait dengan agama islam dan ajaran-ajaran yang ada didalamnya yang benar-benar dijaga dan dipelihara oleh kaum Muslim (Qardhawi, 1992:53). Tigas-tugas diluar bidang keagamaan itu boleh diserahkan kepada ahludz dzimmahbila mereka memiliki persyaratan khusus, seperti kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan kepada negara, hal ini menunjukkan betapa tingginya toleransi Islam terhadap penganut agama lain. Namun toleransi ini tidak sampai melewati batas yang dapat membahayakan akidah kaum Muslim serta kelangsungan dan kejayaan pemerintahan Islam.

Di berbagai belahan dunia saat ini, dibeberapa negara yang mengklaim diri sebagai pelindung hak-hak asasi manusia, misalnya Amerika serikat; di negara ini hak-hak individu memiliki perlindugan yang setara dan seimbang karena ham adalah bebas dari identitas ras, suku, dan agama namun apa yang terjadi pada korban badai katrina 2005 lalu, yang notabene warga kulit hitam, pemerintahannya tentara sangat deskriminatif (Al-wa’ie, Maret 2006). Sementara Perancis telah melarang minoritas Muslim untuk mengenakan hijab, yang merupakan identitas muslimah, masjid-masjid dimonitor, jaringan telepon  disetiap dan selembarang yang disebarkan umat islam diawasi (K-Mag. No 7, April 2006). Dan masih banyak kasus lainnya.

Kenyataan diatas sangat kontras dengan apa yang disebut sebagai instrumen internasional yang menjamin kaum minoritas. Salah satu instrumen itu yakni deklarasi hak orang-orang yang termasuk bangsa atau suku bangsa, agama, dan bahasa minoritas yang ditetapkan oleh revolusi majelis ulama 47/135 PBB tahun 1992.misalnya, pada pasal 2 butir 1 menyatakan, “orang-orang yang termasuk bangsa atau suku bangsa, agama, dan bahasa minoritas (selanjutnya disebut sebagai orang-orang yang termasuk kaum minoritas) mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka, untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri, dalam lingkungan sendiri, dan umum dengan bebas tanpa gangguan atau tanpa segala bentuk diskriminatif.

                                                                                                                   

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.   Hak minoritas berasal dari kata hak dan minoritas. Hak sendiri dimaknai sebagai kepunyaan sah atau tetap dan wajib.Adapun minoritas adalah golongan kecil (lawan mayoritas).Jadi, hak minoritas dapat dipahami sebagai kepunyaan sah yang wajib diberikan kepada golongan atau kelompok kecil yang ada dalam suatu Negara.

2.   Diskiriminasi terhadap kaum minoritas di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia, masih merupakan masalah aktual.Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi karena reformasi dibeberapa negara telah menghapus diskriminasi apapun bentuknya.Menurut Theodorson & Theodorson, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap peerorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikan, atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah-istilah biasanya dimaksudkan untuk melukisan suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehinga dapat dikatakan, bahwa perilaku mereka itu tidak bermoral dan tidak berdemokrasi.

3.   Sebagai contoh, pada pembagian ini pembahasan tentang diskriminasi difokuskan pada diskrimiasi terhadap kelompok-keompok minoritas yang ada direpublik Indonesia.kelompok minorits tersebut dapat berupa suku bangsa (etnis), kelompok agama, dan kelompok (gender) seperti kaum perempuan dan kaum homoseksual (baik gay ataupun lesbian). Berdasarkan kenyataan bahwa walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, serta telah memilii UUD 45 yang Bab X tentang “Warga Negara” Pasal 27 ayat 1, yang menganggap semua WNI mempunyai persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan  pemerintaha itu tidak ada kecualian. Namun sedihnya, dalam riwayat hidup bangsa kita telah diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin dikemudian hari yang sudah mulai berlaku sejak zaman ORLA dan terutama mencapai puncaknya pada zaman ORBA.